Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

ID Food Ikut Memasok Bahan Baku Makan Bergizi Gratis

22 Jan 2025

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan ID Food ikut memasok bahan baku untuk program makan bergizi gratis (MBG). Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan perusahaannya telah terlibat aktif dalam pelaksanaan program MBG sejak awal. ID Food saat ini memasok bahan baku ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tangerang, Bandung, Bogor, hingga Palu. Ke depan, tak tertutup kemungkinan ID Food untuk memasok kebutuhan bahan baku di 190 dapur MBG yang ada di berbagai daerah."Seiring bertambahnya skala program, kami akan meningkatkan volume pasokan dan memperluas titik distribusi dengan menggandeng yayasan serta koperasi yang mengelola SPPG," kata Sis Apik melalui keterangan tertulis pada Rabu, 22 Januari 2025.

Saat ini, bahan baku yang ID Food pasok ke SPPG termasuk garam, gula, beras, minyak goreng, tepung terigu, hingga kecap manis. Sis Apik berujar ID Food juga berencana menambah jenis bahan baku yang disalurkan, seperti telur dan daging ayam. Nantinya, ID Food akan mengambil pasokan bahan baku telur dan ayam dari para peternak lokal. Penyaluran bahan baku tersebut akan bekerja sama dengan asosiasi peternak yang ada di berbagai daerah. "Telur ayam dan daging ayam yang akan dipasok ke MBG merupakan hasil produksi 100 persen dari peternak lokal," ucap Sis Apik.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Philips J. Vermonte sebelumnya mengatakan BUMN bisa turut mendanai program makan bergizi gratis. Keterlibatan BUMN bisa terjadi setelah program ini berkembang selama beberapa tahun. “Nanti kalau multi-years dia berkembang, masyarakat mungkin berpartisipasi, pihak swasta dan lainnya,” ujar Philips kepada wartawan usai memantau pelaksanaan makan bergizi di SLB Negeri 5 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa, 21 Januari 2025. Philips menjelaskan, program andalan pemerintahan Prabowo Subianto ini tak hanya dicanangkan untuk multi-years, tapi multi-decades. Setelah beberapa tahun, ujar dia, sumber-sumber pendanaan juga akan berkembang. “Ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN dan lain-lain,” tuturnya. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pemerintan Resmi Terapkan Libur Siswa pada Awal dan Akhir Ramadan

22 Jan 2025

Pemerintah resmi menetapkan libur bagi para siswa pada awal dan akhir Ramadan, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan menteri Dalam Negeri yang mengatur perihal pembelajaran pada Ramadan 2025. Surat Edaran (SE) mengatur tentang kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga pada tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3,4 dan 5 Maret 2025, serta pada tanggal 6 sampai 25 Maret 2025 untuk melakukan kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/madrasah, satuan pendidikan keagamaan. Regulasi ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/L]Kota, sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan/atau pihak terkait dalam rangka pembelajaran di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagaan selama bulan Ramadan. "Dengan demikian pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rencana pembelajaran selama bulan Ramadan," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Makanan Bergizi Bukan Makanan Seadanya

22 Jan 2025

Program pemberian Makan Bergizi Gratis perlu terus dilanjutkan. Apabila dijalankan dengan baik dan optimal, program ini dapat mendukung capaian peningkatan status gizi masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meski begitu, pemberian makanan bergizi jangan sekadar memberikan makanan saja. Tujuan peningkatan status gizi baru akan tercapai jika makanan yang diberikan memenuhi prinsip gizi seimbang yang sesuai porsi, sesuai komposisi, sesuai rasa, dan aman. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP Persagi) Doddy Izwardy mengatakan, hasil dari program pemberian maka bergizi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat. Itu sebabnya, program yang sudah berjalan ini harus terus dilanjutkan dengan berbagai pembenahan.

”Jepang itu sudah 147 tahun menyelenggarakannya. Dengan terus menjalankan program ini, diharapkan tujuan untuk mengatasi masalah gizi, seperti stunting (tengkes), bisa diatasi. Kita juga bisa mencapai secular trend (tren jangka panjang terkait tinggi badan),” tuturnya dalam temu media terkait peringatan Hari Gizi Nasional Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (21/1/2025). Adapun Hari Gizi Nasional diperingati setiap tanggal 25 Januari. Pada tahun ini, tema Hari Gizi Nasional yang diangkat oleh Kementerian Kesehatan yakni ”Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat”. Doddy menuturkan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dimanfaatkan dengan baik sebagai momentum perbaikan gizi di masyarakat. Oleh karena itu, implementasi program tersebut harus dipastikan berjalan dengan baik dan optimal. Pemberian makanan bergizi bagi masyarakat jangan asal memberikan makanan.

Edukasi menjadi kunci dalam pelaksanaan program sehingga pola perilaku dan pemahaman masyarakat mengenai makanan bergizi bisa lebih baik. Masyarakat, termasuk anak-anak usia sekolah, harus mengerti apa saja yang mereka makan. Penjelasan mengenai porsi makanan, jenis makanan, dan kandungan gizi dalam makanan yang diberikan harus disampaikan. Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan bergizi yaitu terkait dengan porsi, komposisi, rasa, dan keamanan pangan. Setiap usia membutuhkan porsi makan yang berbeda. Komposisi makanan yang diberikan pun perlu sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang. Rasa dari masakan yang disajikan harus diperhatikan pula. Ketika rasa makanan tidak sesuai dengan anak-anak, maka makanan yang sudah disajikan sesuai dengan kebutuhan gizi justru tidak akan dikonsumsi karena rasanya tidak enak. Doddy menambahkan, keamanan pangan tidak kalah penting dalam pemberian makan bergizi gratis. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Bujet Besar Prabowo untuk Tingkatkan SDM Nasional

21 Jan 2025

Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan program makan bergizi gratis (MBG). Dalam APBN 2025, alokasi anggaran kesehatan mencapai Rp 218,6 triliun dan pendidikan Rp 724,3 triliun. Program kesehatan seperti pemeriksaan gratis di Puskesmas, peningkatan fasilitas rumah sakit tipe D menjadi tipe C, serta penanganan tuberkulosis turut ditekankan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Di sektor pendidikan, alokasi anggaran mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan tunjangan profesi guru, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai awal Januari 2025 juga menjadi sorotan. Presiden Prabowo menargetkan akses MBG untuk seluruh anak Indonesia pada akhir 2025, dengan anggaran awal Rp 71 triliun untuk 15-17 juta penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa tambahan anggaran Rp 100 triliun akan diperlukan untuk memperluas cakupan program ini hingga 82,9 juta orang.

Namun, program ambisius ini memunculkan tantangan fiskal. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, memperingatkan bahwa penambahan anggaran MBG dapat berdampak pada pengurangan proyek strategis nasional yang dibiayai APBN, sehingga memerlukan pengorbanan dari sektor infrastruktur. Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan komitmen mendukung program ini dengan mengalokasikan Rp 20 triliun melalui Permendes No. 2/2024 untuk ketahanan pangan.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk mengedepankan kesejahteraan masyarakat, meski memerlukan keseimbangan dalam pengelolaan ruang fiskal nasional.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Masih Dibutuhkan Pekerja yang Berketerampilan Dasar

21 Jan 2025

Di tengah kemajuan teknologi digital, bidang pekerjaan yang cenderung membutuhkan keterampilan dasar dan repetitif atau low-semi skilled masih akan dibutuhkan. Bidang pekerjaan seperti ini juga diproyeksikan akan tetap tumbuh pada 2030. Berdasarkan Future of Jobs Report 2025 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Duni (World Economy Forum/WEF)tanggal 8 Januari 2025, sejumlah bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dasar dan repetitif yang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan pesat pada 2030 antara lain ekerja pertanian/peternakan, buruh tani, dan pekerja terkait industri agro, pengemudi pengiriman, pekerja konstruksi bangunan, dan pramuniaga toko. Kemudian, sopir truk, pekerja bangunan, pekerja penjualan di toko, perawat, dan pramusaji makanan minuman.

Dalam laporan yang sama, Forum Ekonomi Dunia menekankan, pekerja pertanian menduduki puncak daftar pekerjaan dengan pertumbuhan terbesar dalam lima tahun kedepan dan diperkirakan akan memperoleh 35 juta pekerjaan lagi pada tahun 2030. Tren transisi hijau,termasuk peningkatan upaya dan investasi untuk mengurangi emisi karbon dan beradaptasi dengan perubahan iklim, merupakan kekuatan pendorong di balik pertumbuhan pekerjaan ini. Analis Indonesia Labor Institute, Rekson Silaban, Senin (20/1/2025), di Jakarta, berpendapat, kebutuhan pekerja dengan keterampilan dasar dan repetitif atau low-semi skilled workers akan tetap tinggi dalam lima tahun mendatang, tetapi kebutuhan itu utamanya untuk memenuhi pasar kerja di sejumlah negara maju. Di negara ini diperlukan pekerja domestik, perawat orang lansia, perawat taman, dan penjaga hewan piaraan.

Dia menduga, selain populasi usia kerja yang menua dan jumlahnya turun, negara maju telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, jenis pekerja domestik, perawat orang lansia, pesawat taman, dan penjaga hewan piaraan tidak banyak tersedia. Kalaupun mau dimanfaatkan, Indonesia dapat menyalurkannya sebagai pekerja migran Indonesia. ”Namun, adanya kebutuhan global seperti yang disebut dalam laporan Forum Ekonomi Dunia itu tidak boleh dijadikan sebagai keunggulan komparatif ekonomi Indonesia. Sebab, halitu berpotensi membuat Indonesia terjebak sebagai negara pemasok pekerja low-semi skilled,” kata Rekson. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo memandang, laporan Forum Ekonomi Dunia itu harus menjadi catatan bagi Pemerintah Indonesia yang selama ini mempunyai keinginan untuk menghilangkan atau mengeliminasi bidang-bidang pekerjaan di sektor jasa pelayanan karena dianggap informal. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Menteri Agraria Nusron Wahid Beberkan Fakta Pagar Laut di Perairan Tangerang Punya Sertifikat HGB

20 Jan 2025

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membeberkan fakta pagar laut di perairan Tangerang telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB). Ia mengatakan setidaknya ada 263 bidang dalam bentuk sertifikat HGB. Rinciannya, atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, serta atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. “Ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang,” kata Nusron dalam konferensi pers di Kementerian ATR/BPN pada Senin, 20 Januari 2025. “Lokasinya juga benar adanya sesuai aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.”

Dari temuan tersebut, Nusron bakal berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memastikan apakah titik sertifikat HGB tersebut berada di dalam atau di luar garis pantai. Bila ternyata sertifikat HGB diterbitkan di luar garis pantai alias di wilayah lautan, Nusron berjanji bakal melakukan evaluasi. “Tentu akan kami tinjau ulang,” ucapnya. Nusron mengklaim masih memiliki kewenangan lantaran sertifikat HGB tersebut terbit pada 2023. Menurut dia, selama sertifikat HGB belum berusia lima tahun dan terbukti secara faktual ada cacat procedural, cacat material, dan cacat hukum, maka sertifikat tersebut bisa dibatalkan dan ditinjau ulang tanpa harus dengan perintah peradilan.

Pagar laut di perairan Tangerang terbentang sepanjang 30,16 kilometer. Pagar bambu bambu itu menganggu aktivitas nelayan para nelayan. Nusron sempat menyatakan tidak akan melakukan intervensi lantaran persoalan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer itu berada di wilayah lautan. Sedangkan kewenangan Kementerian ATR/BPN, kata dia, masalah tata ruang di wilayah darat. “Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut,” kata Nusron di kantornya, pada Rabu, 15 Januari 2025, dikutip dari keterangan resmi. Adapun sebelumnya, Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Tangerang Yayat Ahadiat Awaludin mengatakan sertifikat HGB yang terbit di Desa Kohod luasnya mencapai 300 hektare. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Progam MBG Wujudkan Hak Anak Agar Gizinya Menjadi Seimbang

20 Jan 2025

Juru Bicara kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengemukakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah perwujudan hak anak untuk memperoleh gizi seimbang. Prita melalui Kantor komunikasi Kepresidenan (Predicential Communication Office/PCO) mengatakan menu sehat disediakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal anak-anak. "Memperolah makanan bergizi adalah salah satu dari 10 hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak PBB tahun 1089. Program MBG ini adalah bentuk konkret negara hadir setiap hari untuk menjamin masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik," kata Prita. Prita menambahkan bahwa pentingnya makanan bergizi juga tercermin dalam kebijakan global, seperti di Amerika Serikat. Pada 2010, kata Prita, Presiden Barack Obama menandatangani Healthy, Hunger-Free Kids Act yang bertujuan meningkatkan standar gizi untuk makan siang sekolah. "Pemenuhan gizi yang baik tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan kemampuan belajar, konsentrasi, damai suasana hati. Anak yang sehat memiliki peluang lebih kecil untuk mengalami penyakit kronis seperti diabetes dan obesitas," ujarnya. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pagar Laut yang Karut-marut

20 Jan 2025

Dalang pemagaran laut di Tangerang belum terungkap. Ruang laut, bahkan di dekat pusat pemerintahan, terbukti belum dikelola dengan benar. Kasus pemagaran laut di Teluk Jakarta, tepatnya di Kabupaten Tangerang, Banten, terus memanas. Sejak viral dan disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 9 Januari 2025 hingga pembongkaran paksa oleh TNI AL beserta nelayan, Sabtu (18/1/2025), belum ada kejelasan siapa pemodal pagar sepanjang 30,16 kilometer itu. Tak kurang ada Ombudsman Republik Indonesia, KKP, TNI AL, hingga Pemerintah Provinsi Banten sepakat bahwa pagar laut itu tidak berizin. Konstruksi dari bambu ini membatasi akses keluar masuk kapal nelayan dan mengganggu kawasan perairan tangkap. Diketahui pula bahwa aktivitas ilegal itu sudah berlangsung sejak tahun lalu. Dalam laporan Kompas, Ombudsman RI menyatakan dari informasi warga setempat bahwa telah terbit sertifikat hak milik (SHM) atas area yang dibatasi pagar laut.

Dari media sosial dan penelusuran harian ini, berdasarkan perbandingan antara Google Maps dan aplikasi Bhumi milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, lokasi tempat pagar laut berada sesuai dengan identifikasi lahan berstatus hak guna bangunan (HGB). SHM dan HGB adalah dokumen legalitas atas tanah atau bangunan. Bagaimana SHM dan HGB terbit di ruang laut? Penelusuran Litbang Kompas, di akar rumput, muncul narasi dugaan bahwa pagar laut ini bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahan sebelumnya meski belum ditemukan bukti dokumennya. Wilayah yang disebut-sebut sebagai bagian proyek reklamasi ini bakal ditindaklanjuti oleh para pengembang swasta. Di sisi lain, kawasan yang dipagari adalah ruang laut, bukan daratan. Pengelolaan zona perikanan tangkap dan pengelolaan energi itu merupakan kewenangan KKP.

KKP menegaskan belum menemukan dokumen lingkungan, baik berupa amdal maupun rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Untuk meneliti dampak pemagaran laut, seperti hilangnya biota laut atau kerusakan lainnya, instansi ini membutuhkan waktu dua pekan terhitung sejak penyegelan. Jika terbukti merusak, pelaku bisa dijerat sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Di saat belum ada kejelasan tentang siapa dalang pagar laut dan menunggu hasil analisis KKP, TNI AL bersama nelayan mulai merobohkan konstruksi bambu tersebut. Jelas terlihat bahwa pemerintah melalui lembaga-lembaganya dibikin geger dan kerepotan sendiri. Nelayan dirugikan dan sepertinya tak akan mendapat ganti rugi setimpal. Publik gemas melihat aparat pemerintah, pembuat dan pelaksana kebijakan yang juga penegak aturan, pontang-panting. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kenaikan Gaji Polisi Diusulkan Oleh DPR

20 Jan 2025

Kontroversi lagi-lagi datang dari DPR. Kali ini pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal yang mengusulkan agar gaji aparat penegak hukum dinaikkan demi menekan celah korupsi yang memicu pro dan kontra di kalangan publik. Pernyataan itu pun menjadi perbincangan luas, terutama di media sosial. Sebagian warganet menilai kenaikan gaji polisi, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya tidak akan efektif untuk mencegah korupsi seperti yang disampaikan Cucun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Gaji Anggota Kepolisian RI, rincian gaji pokok polisi berdasarkan golongannya mulai dari Rp 1.775.000-Rp 2.741.300 untuk golongan I tamtama hingga Rp 3.446.000-Rp 5.663.000 untuk komisaris besar. Di luar itu, setiap anggota polisi memperoleh pula tunjangan. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Albertus Wahyurudhanto, melihat gaji polisi sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan standar sehari-hari.

Menurut dia, persoalan yang lebih utama di tubuh Polri bukan hanya terkait gaji, melainkan lebih pada integritas. ”Kunci utamanya ialah integritas. Berapa pun gaji yang diberikan, jika integritas tidak menjadi doktrin utama, semuanya akan percuma,” katanya di Jakarta, Sabtu (18/1/2025). Hal lain yang penting diperbaiki ialah dukungan biaya operasional. Selama ini, menurut Wahyurudhanto, tugas kepolisian, seperti penyidikan, pengejaran pelaku kejahatan, patroli, dan pengamanan unjuk rasa, memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit. Namun, kebutuhan tersebut sering kali tidak didukung secara memadai oleh anggaran negara. ”Ketika biaya operasional tidak cukup, muncul usaha-usaha kreatif untuk mencari tambahan. Ini yang sering disalahgunakan, bahkan dengan cara-cara yang tidak etis,” katanya. Keterbatasan biaya operasional itulah yang dinilai memicu fenomena polisi ”menggadaikan” integritas demi tambahan pemasukan.

Kritik dari anggota DPR terkait gaji polisi tidak akan efektif jika tidak disertai dorongan untuk meningkatkan anggaran operasional. ”Anggota DPR harus memahami bahwa biaya operasional, seperti penyidikan, bahan bakar patroli, dan pengamanan demo, itu sangat penting. Kalau tidak didukung, bagaimana mereka bisa bekerja maksimal?” ujarnya. Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, juga berpendapat kenaikan gaji polisi tidak serta-merta memperbaiki kualitas atau perilaku pimpinan polisi dan anggotanya. Ia mencontohkan kasus pemerasan terhadap turis asing yang melibatkan puluhan anggota polisi pada acara pementasan musik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Sebanyak 28 anggota polisi menjalani sidang etik. Kasus itu bukan sekadar soal kekurangan uang, melainkan persoalan sistemik yang dirancang. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Dua Sisi Bansos dan MBG

20 Jan 2025

Sejumlah program populis yang digulirkan pemerintah diapresiasi dan berarti bagi sebagian kalangan, di antaranya pemberian makanan bergizi gratis dan bantuan sosial. Walakin, program ini memiliki dua sisi yang perlu dicermati dampaknya. Arrafi (14) ceria setelah menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan dalam uji coba, Senin (13/1/2025). Ia termasuk dalam 926 murid SMP Negeri 13 Surabaya, Jawa Timur, yang menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menyasar lebih dari 616.000 peserta didik jenjang kelompok bermain sampai sekolah lanjutan tingkat atas di Surabaya. ”Makanannya enak, tadi saya habiskan. Kebetulan tadi tidak sarapan sebelum pergi sekolah , ” kata Arrafi, siswa kelas IX. Pada hari uji coba sepekan lalu, menunya ialah nasi putih, irisan wortel, buncis, dan kembang kol yang ditumis, potongan daging ayam bumbu kecap, semangka potong, dan susu kotak kecil merek MilkLife.

Arrafi tidak terbiasa sarapan sebelum berangkat sekolah karena orang tuanya harus bekerja sejak pagi sebagai buruh. Untuk bekal makanan yang disantap di sekolah, ia biasa menyiapkan bahan pangan seadanya di rumah. Jika tidak membawa bekal, remaja ini jajan dengan uang saku Rp 5.000 dari orangtuanya. Tak heran, ketika ada makanan bergizi gratis, Arrafi menikmatinya dengan menyantap menu sampai habis. Setelah menikmati menu pada sekitar pukul 11.00 itu, Arrafi merasa segar dan bertenaga untuk pembelajaran. Bantuan sosial Kegembiraan juga terpancar dari Sunarto (74), salah satu dari 6.021 warga Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang menerima manfaat bansos Program Keluarga Harapan pada 2025. Seperti halnya tahun lalu, ia menerima bantuan pangan nontunai, bantuan iuran jaminan kesehatan, dan bantuan langsung tunai. ”Ber -

bagai bantuan itu meringankan kehidupan saya,” ujarnya . (Yoga)