Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

On The Track tapi Perlu Akselerasi Jelang 100 Hari Kinerja

24 Jan 2025

Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka menjelang 100 hari pertama dinilai sesuai dengan program dan rencana yang telah disusun sebelumnya (on the track). Hal ini tercapai berkat dukungan situasi politik yang stabil dan terkendali. Namun demikian, ada sejumlah kebijakan yang perlu penyempurnaan sehingga dapat mempercepat realisasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Sejumlah survei menyatakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Publik menilai sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan janji pada masa kampanye, yang terdampak langsung pada masyarakat. Sebut saja program MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, dan bantuan sosial (bansos) lainnya. Menurut hasil survei dari Lembaga Survei Nasional (LSN), 87,5% masyarakat Indonesia pas dengan hasil kerja Prabowo Gibran. Survei yang dilakukan LSN itu digelar pada 13-20 Januari 2025 dan melibatkan 1.200 responden yang dilakukan secara tatap muka atau face to face dengan margin of error kurang lebih 2,87% dan tingkat kepercayaan 95%. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Hukum Menjadi Tantangan Penguatan Lembaga

24 Jan 2025

Citra dan tingkat kepuasan pada kinerja lembaga penegak hukum masih menjadi catatan kritis publik. Penguatan kelembagaan ini sejalan dengan agenda reformasi hukum yang dijanjikan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal ini terekam dalam hasil survei Litbang Kompas periode Januari 2025. Pengukuran performa berbagai lembaga negara dan pemerintahan dilakukan dalam dua variabel, yakni tingkat kepuasan dan citra lembaga. Hasilnya, lembaga penegak hukum, seperti Polri, Mahkamah Agung (MA), Mahkamad Konstitusi (MK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mencatatkan tingkat kepuasan dan citra positif yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga di luar hukum, seperti TNI, KPU, Bawaslu, dan DPD. Tingkat kepuasan publik pada Polri tercatat 63,9 persen.

Sementara citra Polri di angka 65,7 persen. Sementara tingkat kepuasan pada MA sedikit berada di atas Polri, yakni 65,5 persen dengan citra kelembagaannya 69,1 persen. Hampir senada dengan MA, penilaian terhadap MK juga berada di angka 65,6 persen. Sementara citra positif lembaga penjaga konstitusi ini berada di angka 69,1 persen. Sementara itu, penilaian publik terhadap Kejagung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Polri, MA, dan MK. Hasil survei menunjukkan, sebanyak 66,9 persen responden menyatakan puas pada kinerja Kejagung. Citra positif Kejagung mencapai 70 persen. Melihat trennya, citra Kejagung naik dari 68,1 persen pada Juni 2024. Dalam tiga bulan terakhir, sejumlah upaya penegakan hukum dilakukan Kejagung. Akhir Oktober 2024, Kejagung menangkap bekas pejabat MA, Zarof Ricar, dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.

Penangkapan ini membuka pandora praktik pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada awal Januari 2025, Kejagung juga menetapkan lima korporasi yang terlibat dalam korupsitata niaga timah periode 2015-2022. Terakhir, KPK menjadi lembaga hukum yang terekam paling tinggi citra positifnya dibandingkan dengan lembaga INDONESIA MASTERS Terima Kasih Hendra/Ahsan Emosional. Itu yang dirasakan di tiap sudut Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (23/1/2025) sore. Mata sembab penonton, semendung senja di langit luar stadion, menyaksikan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan melambaikan tangan seusai merampungkan laga pamungkas sejak berpartner pada 2012. Begitu kok pengembalian smes dari Ahsan tak melewati net, selesailah perjalanannya bersama Hendra membawa nama Indonesia dalam kompetisi bulu tangkis internasional. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Keterampilan Kerja yang Diperlukan Dunia Industri Terus Mengalami Perubahan

24 Jan 2025

Keterampilan kerja yang diperlukan dunia industri terus mengalami perubahan. Pandemi Covid-19, yang disertai kemajuan pesat teknologi digital, telah menyebabkan gangguan signifikan pada dunia kerja dan kebutuhan akan keterampilan. Ketidakstabilan permintaan keterampilan kerja semacam ini diperkirakan akan makin meningkat dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan laporan Pekerjaan Masa Depan 2025 (Future of Jobs Report 2025) yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia pada 8 Januari 2025, penerapan alat bekerja digital, solusi kerja jarak jauh, dan teknologi canggih, seperti pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan generatif yang dipercepat, sejak pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan di dunia lebih memahami keterampilan kerja yang penting dan paling dibutuhkan untuk menavigasi perubahan.

Tingkat gangguan permintaan keterampilan kerja tidak seragam di seluruh negara dan sektor industri. Negara dengan pendapatan rendah hingga menengah dan negara terdampak konflik cenderung mengalami gangguan permintaan keterampilan kerja lebih besar. Sementara itu, negara berpendapatan tinggi memperkirakan lebih sedikit perubahan permintaan keterampilan kerja. Secara umum, para pengusaha yang disurvei dalam laporan itu memperkirakan 39 persen keterampilan inti rata-rata pekerja di dunia akan berubah pada 2030. Adapun untuk Indonesia, khususnya, diprediksi 36 persen keterampilan inti rata-rata pekerjanya akan berubah dalam kurun waktu 2025-2030. Laporan Pekerjaan Masa Depan 2025 menegaskan, pemikiran analitis tetap menjadi keterampilan kerja inti utama hingga 2030.

Keterampilan kerja inti lainnya adalah ketahanan, fleksibel, dan ketangkasan; kepemimpinan dan pengaruh sosial; pemikiran kreatif dan motivasi; kesadaran diri; literasi teknologi; empati dan aktif mendengarkan; keingintahuan dan mau terus belajar; manajemen talenta; orientasi pelayanan dan layanan pelanggan; serta kecerdasan buatan dan mahadata. ”Keterampilan inti yang berupa ketangkasan, inovatif, kolaboratif itu sama krusialnya dengan kemampuan memecahkan masalah dan ketahanan pribadi untuk meraih kesuksesan dalam bekerja pada masa depan,” tulis Forum Ekonomi Dunia dalam laporan Pekerjaan Masa Depan 2025. Keterampilan inti berupa kepemimpinan dan pengaruh sosial; ketahanan, fleksibilitas, dan ketangkasan; serta kecerdasan buatan dan mahadatkan mengalami peningkatan relevansi yang nyata. Sebaliknya, keterampilan inti seperti ketergantungan, perhatian terhadap detail, dan kontrol kualitas telah menurun. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Polisi Mengungkap Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Dana Perjalanan Umrah

24 Jan 2025

Polisi mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah yang dilakukan seorang pemilik biro perjalanan umrah di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Puluhan orang telah melaporkan kasus itu dengan kerugian miliaran rupiah. Pengungkapan kasus itu dipaparkan dalam konferensi pers di Polda DIY, Sleman, Kamis (23/1/2025). Sejumlah barang bukti dihadirkan, termasuk tersangka ID (46), perempuan pemilik biro perjalanan umrah PT Hasanah Magna Safari (HMS). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Komisaris Besar FXEndriadi mengatakan, kasus ini bermula dari laporan seorang korban yang tidak diberangkatkan meski telah membayar lunas semua biaya. ”Korban seharusnya dijadwalkan berangkat pada Desember 2024, tetapi sampai sekarang tidak diberangkatkan juga,” katanya.

Tersangka ID melalui PT HMS menawarkan paket perjalanan umrah kelas bisnis dengan biaya Rp 33 juta-Rp 48 juta per orang. Biaya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan rata-rata harga paket umrah kelas bisnis. Para korban tertarik dengan penawaran itu dan memesan hingga melunasi pembayaran. Namun, hingga jelang waktu pemberangkatan, calon jemaah tidak kunjung mendapatkan berbagai hal yang dijanjikan, seperti tiket pesawat, reservasi hotel, dan perlengkapan umrah lainnya. Mereka pun tidak diberangkatkan. ”Dana yang sudah dibayarkan jemaah juga tidak dikembalikan,” kata Endriadi. Sejauh ini Polda DIY telah menerima laporan dari 49 calon anggota jemaah biro perjalanan itu dengan total kerugian Rp 1,52 miliar. Saat memeriksa dokumen PT HMS, penyidik menemukan data 291 orang belum diberangkatkan pada Desember 2024-April 2025 dengan nilai biaya Rp 12 miliar. Ditemukan juga data paket perjalanan haji furoda untuk 11 orang pada Mei-Juni 2025 senilai Rp 2,1 miliar.

Kepala Bidang Humas Polda DIY Kombes Ihsan menambahkan, Polda DIY membuka posko layanan pengaduan terkait kasus ini. Selain posko di gedung lantai 1 Direktorat Reskrimum Polda DIY, masyarakat yang dirugikan biro perjalanan umrah ini juga bisa melapor melalui nomor hotline 085891486496 dan 0895352060598. ”Ini untuk melayani masyarakat yang mungkinjuga menjadi korban, tetapi belum melaporkan. Silakan bawa dokumen terkait,” ujarnya. Yashinta, salah satu korban yang melaporkan kasus ini ke Polda DIY, mengatakan, dirinya membeli paket umrah VIP kelas bisnis seharga Rp 49 juta di biro tersebut. Dia dan rombongan dijadwalkan berangkat pada 24 Desember 2024. ”Pembayaran sudah lunas sejak Februari 2024,” ujarnya. Namun, dia mendapat cerita dari seorang temannya yang berangkat umrah dengan biro yang sama pada sekitar September-November 2024 terkait layanan PT HMS yang tidak sesuai janji.Hal itu, di antaranya, hotel yang berpindah-pindah dan makan yang dijanjikan tiga kali sehari hanya mendapat satu kali. {Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pemeriksaan Kesehatan Gratis

24 Jan 2025

Persiapan pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari program quick wins pemerintahan Prabowo-Gibran semakin dimatangkan. Semua pihak diharapkan bisa berperan untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan baik. Hal itu termasuk dengan melibatkan peran swasta. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, persiapan pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis semakin intensif, baik terkait anggaran, infrastruktur, sumber daya manusia, data, maupun standar pelayanan yang diberikan. Dukungan berbagai pihak terkait pun diharapkan semakin kuat, termasuk dukungan dari pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan.

”Kita harapkan peran swasta, itu dari layanan-layanan kesehatannya. Perusahaan-perusahaan, kan, punya klinik-klinik sehingga bisa mengurangi beban puskesmas. Klinik-klinik swasta akan ikut melakukan,screening yang juga pernah kita lakukan saat penanganan Covid-19,” tutur Pratikno seusai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kamis (23/1/2025), di Jakarta. Menurut Pratikno, pengalaman penanganan Covid-19 yang mampu melibatkan peran semua pihak diharapkan bisa kembali dilakukan dalam program pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk itu, ia berharap semua pihak bisa ikut berperan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, maupun organisasi kemasyarakatan. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan dalam program pemeriksaan kesehatan gratis. Namun, ia belum bisa memastikan kapan program pemeriksaan tersebut akan mulai dilaksanakan.

”Pelaksanaan kick-off belum ditetapkan, belum difinalkan. Pokoknya kick-off ini akan secepatnya,” kata Pratikno. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi menuturkan, pemeriksaan kesehatan dalam program pemeriksaan kesehatan gratiakan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan usia dan faktor risiko kesehatannya. Setiap kelompok usia akan mendapatkan paket pemeriksaan yang berbeda-beda. ”Misalnya pemeriksaan breast cancer (kanker payudara). Meskipun untuk kelompok usia 18 tahun ke atas, yang diperiksa itu mulai usia 30 tahun ke atas,” katanya. Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan program dari pemerintah dengan menyediakan layanan pemeriksaan gratis bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Program ini akan menjadi kado ulang tahun bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Tahun Ular Kayu: Potensi Keuntungan Masih Terbuka

24 Jan 2025

Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, yang jatuh pada 29 Januari 2025, menandai awal Tahun Ular Kayu. Meskipun ular sering dikaitkan dengan simbol negatif, dalam budaya Tionghoa, ia melambangkan kebijaksanaan, kecerdikan, dan kehati-hatian.

Ahli Feng Shui Xiang Yi menyebutkan bahwa elemen kayu yang menghidupkan api di Tahun Ular Kayu dapat memicu pertumbuhan ekonomi global yang pesat pada paruh pertama 2025. Namun, sifat api yang cepat membesar dan meredup mengisyaratkan potensi gejolak ekonomi pada paruh kedua tahun 2025, meskipun tetap ada dukungan dari elemen kayu.

Sementara itu, Thilan Wickramasinghe, Kepala Riset Maybank Investment Banking Group, bersama Pakar Feng Shui Ken Koh, menyoroti dualitas simbol ular yang bisa membawa ketidakpastian geopolitik, tetapi juga peluang besar dalam kemajuan teknologi, seperti AI, energi hijau, dan kendaraan listrik. ASEAN dianggap berada dalam posisi strategis untuk memanfaatkan tren ini, dengan sektor unggulan seperti perbankan, properti, konstruksi, energi, telekomunikasi, dan internet.

Menurut CLSA Feng Shui Index 2025, industri dengan elemen kayu, api, dan air akan memiliki prospek cerah. Sektor konsumer, yang memiliki elemen kayu, serta sektor perdagangan, logistik, dan industri film (elemen air), diprediksi akan berkembang. Sementara itu, industri minyak dan gas (elemen api) berpotensi mengalami penguatan di semester kedua tahun ini. Sebaliknya, industri berbasis logam, seperti komoditas logam dan otomotif, diperkirakan mengalami kesulitan bertumbuh.

Tahun Ular Kayu menghadirkan peluang besar dalam berbagai sektor, tetapi juga mengingatkan akan pentingnya kehati-hatian dalam menghadapi gejolak ekonomi di paruh kedua tahun ini.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Efisiensi Rp 300 Triliun untuk Program Gizi Nasional

24 Jan 2025

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi belanja negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, dengan target penghematan Rp 306,70 triliun. Kebijakan ini mencakup efisiensi Rp 256,10 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp 50,60 triliun dari transfer ke daerah (TKD). Penghematan dilakukan melalui pemangkasan belanja operasional seperti perjalanan dinas, pemeliharaan, hingga pengadaan peralatan, namun tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, efisiensi ini bertujuan untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan pertahanan negara. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 100 triliun untuk MBG pada 2025, dengan estimasi kebutuhan Rp 400 triliun pada 2026 untuk menjangkau 82,9 juta peserta.

Wakil Direktur Indef, Eko Listyanto, menilai penghematan ini tidak serta-merta mendorong ekonomi jangka pendek, tetapi dapat meningkatkan kualitas belanja negara. Sementara itu, ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menghitung bahwa hanya sekitar Rp 150 triliun dari total efisiensi yang benar-benar dapat dialokasikan ke program prioritas seperti MBG, sementara Rp 100 triliun lainnya mungkin digunakan untuk menutup potensi defisit anggaran jika pendapatan negara tidak mencapai target.

Langkah ini mencerminkan strategi pemerintah dalam menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan pembiayaan program prioritas nasional di tengah tantangan fiskal.

Sosial, Budaya, dan Demografi

JKN Sebagai Pilar Stabilitas Pelayanan Kesehatan

24 Jan 2025

PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) berpotensi mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakan baru pemerintah pada tahun 2025, terutama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Analis MNC Sekuritas, Rudy Setiawan, menyoroti bahwa peningkatan layanan kesehatan pemerintah, termasuk penerapan Coordination of Benefit (CoB) antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta, dapat berdampak positif bagi HEAL. Dengan sistem CoB, pasien dapat menggunakan asuransi swasta untuk menutupi biaya tambahan di luar cakupan BPJS, yang dapat meningkatkan jumlah pasien berasuransi swasta dan mengintegrasikan layanan kesehatan publik serta swasta.

Selain itu, aturan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan berlaku pada semester kedua 2025 juga dapat mendorong kenaikan tarif BPJS, yang menguntungkan rumah sakit yang melayani banyak pasien JKN. HEAL memiliki proporsi pasien JKN sebesar 73%, sehingga kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Dari sisi ekspansi, Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis, melihat bahwa HEAL terus menambah kapasitas rumah sakitnya. Sepanjang 2024, HEAL telah membuka rumah sakit baru di IKN, Madiun, Pasuruan, dan PIK 2, serta berencana melanjutkan ekspansi pada 2025 dengan membuka dua rumah sakit baru di Bali dan Salatiga, serta mengakuisisi satu rumah sakit tambahan. Ekspansi ini diharapkan meningkatkan jumlah pasien dan pendapatan HEAL.

Analis Maybank Sekuritas, Paulina Margareta, memilih HEAL sebagai saham utama di sektor kesehatan Indonesia, mengingat pertumbuhan volume pasien yang kuat berkat partisipasi dalam program JKN. Ia juga menilai HEAL berpotensi meningkatkan margin keuntungan melalui skala ekonomi dan standarisasi kelas pasien.

Sosial, Budaya, dan Demografi

KPPU Jatuhkan Denda Rp 202 Miliar untuk Google

23 Jan 2025

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan bahwa Google LLC terbukti melakukan praktik monopoli dengan menggunakan posisi dominannya untuk membatasi pasar dan perkembangan teknologi melalui penerapan Google Play Billing System (GPBS). Dalam perkara No. 03/KPPU-I/2024, KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar kepada Google dan memerintahkan penghentian kewajiban penggunaan GPBS di Google Play Store. Selain itu, Google juga diwajibkan untuk mengumumkan kesempatan bagi para pengembang aplikasi untuk mengikuti program User Choice Billing (UCB) dengan insentif pengurangan biaya layanan minimal 5% selama satu tahun.

Ketua Majelis Komisi KPPU, Hilman Pujana, menjelaskan bahwa Google telah melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Google dikenakan sanksi setelah terbukti membatasi metode pembayaran yang tersedia dan menyebabkan dampak negatif bagi para pengguna aplikasi serta pengembang, seperti meningkatnya biaya dan penurunan transaksi. Namun, Google menolak putusan tersebut dan berencana untuk mengajukan banding.

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menghormati putusan KPPU dan menyebutnya sebagai peringatan bagi platform digital lainnya untuk menjaga prinsip persaingan yang sehat. Di sisi lain, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mencatatkan penerimaan pajak sektor ekonomi digital yang meningkat signifikan pada 2024, dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi pelaku usaha konvensional maupun digital.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Nono Sampono, Dirut PT yang Punya Sertifikat HGB di Pagar Laut Tangerang

23 Jan 2025

Nama mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Letnan Jenderal Marinir TNI (Purnawirawan) Nono Sampono menjadi perhatian karena ada pada jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa, salah satu perusahaan yang menguasai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di pagar laut wilayah perairan Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mengatakan setidaknya terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk SHGB. Rinciannya adalah 234 bidang tanah dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang dengan kepemilikan tanah atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, serta sembilan bidang tanah atas nama perorangan. Selain itu terdapat SHM sebanyak 17 bidang.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum yang dikutip Antara, PT Cahaya Inti Sentosa merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor real estate. Perusahaan tersebut berdiri pada 14 Desember 2023 dengan nomor SK Pengesahan AHU-0078522.AH.01.02.Tahun 2023. Lokasi perusahaan ini berada di Kawasan 100 Blok C Nomor 6, Jalan Kampung Melayu Timur, Teluknaga, Tangerang, Banten. Perusahaan yang didirikan dengan modal Rp 89,1 miliar ini dimiliki oleh PT Agung Sedayu, PT Tunas Mekar, dan Pantai Indah Kapuk 2, dan sejumlah orang. Adapun, susunan pimpinan PT Cahaya Inti Sentosa ialah Nono Sampono sebagai Direktur Utama, Kho Cing Siong sebagai Komisaris Utama, dan Belly Djaliel sebagai Direktur. Selain itu juga ada Freddy Numberi sebagai Komisaris, Surya Pranowo Budihadjo sebagai Direktur, dan Yohanes Edmond Budiman juga sebagai Direktur.

Nono Sampono juga dikenal sebagai Wakil Ketua DPD periode 2019-2024, dan pernah menjadi kandidat Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Jakarta. Selain lulus Akademi Angkatan Laut, ia juga aktif menempuh pendidikan sipil sampai meraih gelar doktor di Institut Pertanian Bogor.Menurut laporan Antara, 7 Februari 2013, ia meraih gelar doktor di bidang kelautan dan perikanan dari IPB. Sidang promosi gelar doktor bagi mantan Komandan Korps Marinir TNI AL itu digelar di Kampus IPB, Bogor, pada Jumat, 8 Februari 2013. Nono Sampono maju ke sidang promosi doktoral itu dengan disertasi berjudul "Analisis Kebijakan Pemerintah Mengatasi Dampak Reklamasi terhadap Perikanan Pesisir", dan telah dinyatakan lulus dalam sidang terbuka pada 15 Januari 2013. (Yetede)