Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

AS Mundur, Masa Depan Proyek Hijau Suram?

31 Jan 2025

Program pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia menghadapi tantangan besar setelah Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Paris Climate Agreement per 27 Januari 2026. Keputusan ini memicu ketidakpastian terhadap pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP), yang sebelumnya diinisiasi AS dan Jepang dengan total nilai US$ 20 miliar (Rp 310 triliun).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keluarnya AS berpotensi menghambat pendanaan proyek EBT di Indonesia. Bahkan, meskipun AS masih tergabung dalam JETP, realisasi pendanaan yang diterima Indonesia baru US$ 500 juta, jauh dari kebutuhan yang diproyeksikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, yaitu Rp 1.100 triliun.

Namun, Kepala Sekretariat JETP Indonesia, Paul Butar-butar, menyatakan bahwa Jerman dan Jepang telah sepakat menggantikan AS sebagai pemimpin proyek pendanaan. Selain itu, janji pendanaan AS sebesar US$ 1 miliar tetap berlaku melalui Bank Dunia, yang masih bisa dimanfaatkan Indonesia untuk proyek transisi energi.

Paul juga mengungkapkan bahwa JETP Indonesia saat ini tengah menyelesaikan pendanaan dari U.S. International Development Finance Corporation (DFC) sebesar US$ 126 juta untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen. Dengan perkembangan ini, diharapkan proyek transisi energi tetap berjalan meskipun AS telah mundur dari komitmen iklim global.

Sosial, Budaya, dan Demografi

DPR Mencari Solusi Jalan Tengah

31 Jan 2025

DPR membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba), dengan tujuan untuk mencari jalan tengah yang bermanfaat bagi semua pihak, termasuk perguruan tinggi dan masyarakat. Ketua DPR, Puan Maharani, mengajak semua pihak untuk mendiskusikan secara terbuka dan menghindari kesalahpahaman. Revisi UU Minerba ini, yang mencakup pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) ke perguruan tinggi, bertujuan untuk mendukung pendanaan pendidikan. Puan juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan ini. Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendukung langkah redistribusi pengelolaan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya pengusaha. Namun, beberapa pihak, seperti Bhima Yudhistira dari Celios, mengkhawatirkan dampak negatif dari pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Tingginya Kepuasan Publik Terhadap Presiden Prabowo-Gibran di 100 hari Pemerintahannya

30 Jan 2025

Di tengah hasil survei dari sejumlah lembaga yang menunjukkan tingginya kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di 100 hari pemerintahannya, sejumlah tokoh bangsa mengingatkan pemerintah untuk memperkuat demokrasi. Pesan itu disampaikan, antara lain, karena keprihatinan mereka terhadap kebijakan populis pemerintah, termasuk pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi yang bisa menjadi cara membungkam suara kritis kampus. Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana melalui keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025), menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antar lembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan rakyat. ”Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei,” ucap Yusuf. Beberapa waktu lalu, jelang 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, survei Litbang Kompas merekam tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.

Adapun angka kepuasan publik menurut survei Indikator Politik Indonesia ada di 79,3 persen. Pelemahan demokrasi Lewat pernyataan bersama ”Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2025”, sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta, Selasa (28/1), menyampaikan pentingnya memperkuat praktik demokrasi sebagai manifestasi dari kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat pada 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka mengingatkan, demokrasi bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama yang didasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan itu merupakan satu dari 10 pesan kebangsaan yang diserukan GNB yang dibacakan oleh Alissa Wahid selaku Koordinator Pelaksana GNB. Adapun GNB merupakan gerakan etis yang dimotori oleh para cendekiawan, akademisi, serta tokoh agama dan masyarakat. semestinya bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama yang berlandaskan keadilan sosial.

Oleh karena itu, dia mengkritik kebijakan populis yang lebih banyak dilancarkan pemerintah. Menurut dia, kebijakan populis memang lebih mudah dilaksanakan. Namun, kebijakan populis itu seolah pemerintah memberikan ikan, bukan kail, kepada masyarakat. Pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Karlina Supelli, yang hadir dalam pernyataan bersama itu pun menyampaikan, saat ini pelemahan demokrasi berlangsung dengan cara-cara yang terlihat lurus dan konstitusional. Bukan lagi kudeta seperti di masa lalu. Gejala-gejala itu seperti suara warga dan ruang masyarakat sipil yang dipersempit ataupun pers sebagai pilar keempat demokrasi yang dilemahkan. Ia pun menyinggung rencana pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) ke perguruan tinggi yang dipandang sebagai cara mengooptasi sivitas akademika kampus. Karlina menyebutkan, wacana pemberian IUP untuk perguruan tinggi yang tertuang dalam draf revisi Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Rantai Impunitas yang Harus Diputus

30 Jan 2025

Dengan tetap menghormati proses hukum Malaysia, Pemerintah Indonesia mendesak penyelidikan transparan insiden penembakan pekerja migran Indonesia. Dalam insiden yang terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025), seorang pekerja migran Indonesia tewas tertembak dan empat lainnya terluka. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menyebut, penembakan dilakukan sebagai langkah pembelaan diri. Menurut APMM, kapal yang ditumpangi oleh para pekerja migran tersebut diduga akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. Saat akan ditangkap, kapal berupaya lolos dengan menabrak kapal patroli APMM dan berupaya menyerang dengan parang. Sebagai pertahanan diri, aparat APMM melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal migran. Dalam kegelapan, kapal migran itu disebutkan bisa meloloskan diri. Keesokan harinya, kapal tersebut ditemukan terdampar diperairan Tanjung Rhu, Pulau Carey.

Di dalam kapal terdapat dua pekerja migran asal Indonesia, seorang di antaranya telah tewas dan satu lagi terluka. Sementara tiga pekerja migran lain yang terluka telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Tidak jelas siapa yang membawa mereka ke rumah sakit. Yang jelas, saat kapal migran diperiksa aparat Malaysia, tidak ditemukan senjata berbahaya atau barang ilegal lain dalam kapal tersebut. Sementara itu, pihak APMM mengatakan, apa yang dilakukan oleh jajarannya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terkait hal itu, adalah tepat langkah Pemerintah Indonesia yang mendesak adanya penyelidikan yang transparan dan menyeluruh,termasuk menyelidiki dugaan adanya penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat atau excessive use of force. Apalagi dua pekerja migran yang terluka dan kini dirawat di rumah sakit memberi keterangan berbeda dari keterangan APMM.

Menurut mereka, tidak ada perlawanan menggunakan senjata tajam oleh penumpang kapal migran terhadap aparat APMM. Migrant Care, lembaga yang bergerak dalam advokasi buruh lintas negara, memberi catatan serius atas isu tersebut. Menurut Migrant Care, sepanjang tahun 2005-2025 setidaknya 75 pekerja migran Indonesia tewas di tangan aparat Malaysia. Lembaga itu menduga telah terjadi extrajudicial killing dalam kasus tewasnya para pekerja migran tersebut, termasuk dalam insiden terakhir di perairan Tanjung Rhu. Oleh karena itu, penyelidikan dan penyidikan yang tuntas, adil, serta transparan menjadi sangat penting agar aneka dugaan tidak berakhir menjadi fitnah dan impunitas pun disudahi. Di sisi lain, penting pula untuk kembali mengoptimalkan kesepakatan soal perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik di negara tempatan maupun di dalam negeri. Penggunaan jalur ilegal memperlihatkan minimnya informasi, perlindungan, dan pemihakan pada pekerja migran. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pengertian Customer, Jenis dan Ciri-Cirinya

30 Jan 2025

Customer merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis. Customer atau yang dalam bahasa Indonesia disebut pelanggan adalah individu atau organisasi yang membeli produk atau jasa dari suatu bisnis. Bagi sebuah bisnis, customer sangatlah penting karena menentukan keberhasilan suatu usaha. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang baik dengan customer sangatlah krusial, karena keberlangsungan bisnis bergantung pada kepuasan mereka. Untuk memahami lebih dalam tentang apa itu customer, simak definisi, jenis, ciri dan cara menghadapinya berikut ini. Pengertian Customer Customer merupakan istilah bahasa Inggris yang artinya pelanggan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelanggan adalah orang yang membeli (menggunakan dan sebagainya) barang (surat kabar dan sebagainya) secara tetap.

Sedangkan menurut Cambridge Dictionary, customer adalah orang yang membeli barang atau memanfaatkan jasa. Jadi secara umum, customer adalah pihak yang melakukan transaksi dengan membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah bisnis. Meski begitu, customer tidak hanya terbatas pada pembelian, tetapi juga dapat mencakup individu yang menggunakan layanan secara gratis sebagai bagian dari strategi pemasaran. Dalam dunia pemasaran, customer sering disebut sebagai "raja," karena bisnis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Customer yang puas cenderung kembali untuk membeli produk atau jasa yang sama, yang dikenal sebagai pelanggan loyal. Oleh karena itu, menjaga kepuasan customer merupakan prioritas utama bagi setiap perusahaan. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Akan Ada 230 SPPG Baru untuk MBG Per Februari 2025

30 Jan 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan ada tambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis di bulan Februari 2025. Dadan menyatakan jumlah SPPG baru hampir setara dengan jumlah yang telah beroperasi sejak Januari. "Akan ada minimal tambahan 230-an SPPG yang baru," ujar Dadan kepada Tempo pada Rabu, 29 Januari 2025. Hingga kini program MBG sudah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 SPPG telah beroperasi. Dengan tambahan SPPG yang akan diresmikan bulan depan, setidaknya akan ada 468 dapur yang memproduksi makanan untuk makan bergizi gratis. Namun Dadan enggan merinci di mana sebaran titik SPPG baru. Ia hanya memastikan lokasi SPPG baru tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini hingga akhir 2025 dengan target sasaran mencapai 15 juta penerima manfaat. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar BGN melakukan percepatan untuk mencapai target 89 juta penerima. Sebelumnya Dadan mengungkapkan akselerasi itu memerlukan biaya tambahan. Dia memperkirakan setidaknya lembaganya membutuhkan total Rp100 triliun untuk melaksanakan instruksi kepala negara tersebut. "Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Januari 2025. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kepala BGN: Ada 230 SPPG Baru untuk MBG Per Februari 2025

30 Jan 2025

Dosen di Institut Pertanian Bogor itu (IPB) juga mengungkap jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra MBG. "Sampai sejauh ini sudah 32 persen," ujarnya merujuk ke total 230 SPPG baru. Dadan menyatakan, komposisi SPPG lainnya berasal dari berbagai kalangan yang tak ia rincikan. "Untuk berita selanjutnya," kata Dadan saat ditanya apa sektor yang mendominasi SPPG. Di sisi lain Dadan memastikan sistem reimburse untuk pembayaran mitra MBG tidak berlaku lagi per Februari 2025. Dia menyatakan para mitra MBG akan menerima pembayaran di rekening mereka secara serempak, alih-alih menalangi biaya operasional terlebih dahulu seperti bulan Januari ini. Adapun BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini hingga akhir 2025 dengan target sasaran mencapai 15 juta penerima manfaat. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar BGN melakukan percepatan untuk mencapai target 89 juta penerima.

Sebelumnya Dadan mengungkapkan akselerasi itu memerlukan biaya tambahan. Dia memperkirakan setidaknya lembaganya membutuhkan total Rp100 triliun untuk melaksanakan instruksi kepala negara tersebut. "Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Januari 2025. Pada kesempatan itu Dadan mengklaim pemerintah sudah melakukan reimburse untuk mengganti modal produksi SPPG di tahap awal MBG. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk tidak lagi menggunakan sistem pembayaran yang sama untuk mitra MBG. "Kami sedang mengusahakan. Mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Apakah Tepat Kebijakan WFA Menjelang Mudik Lebaran Tahun Ini

28 Jan 2025

UNTUK mengurai kepadatan arus mudik, pemerintah sedang mempertimbangkan penerapan sistem kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi pekerja menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Kebijakan ini diusulkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Kamis, 23 Januari 2025. Dudy menuturkan tahun ini hanya ada waktu singkat untuk mengurai arus mudik. Sebab, libur cuti bersama Nyepi jatuh pada 28-29 Maret dan hari Lebaran diproyeksikan jatuh pada 31 Maret. "Kami melihat bahwa 28 hingga 30 Maret sepertinya agak sedikit menantang, mengingat kami hanya punya tiga hari untuk mengurai para pemudik," ujarnya.

Karena itu, Dudy mengusulkan para pekerja bekerja di luar kantor pada 24-27 Maret agar arus mudik tidak hanya terfokus pada tiga hari libur menjelang Lebaran. Dengan kebijakan ini, ia berharap kepadatan arus mudik bisa berkurang, khususnya di titik-titik kritis, seperti pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai, yang rencananya ditutup sementara selama Hari Raya Nyepi. Adapun Korps Lalu Lintas Kepolisian RI memprediksi arus mudik 2025 meningkat dibanding tahun lalu dengan jumlah pemudik mencapai 136,7 juta. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-3 atau 28 Maret. Sedangkan puncak arus balik akan berlangsung pada H+5 atau 6 April.

Selain itu, sistem WFA bertujuan menciptakan kelancaran mobilitas masyarakat saat libur Lebaran tanpa terganggu oleh kemacetan parah. Menurut dia, teknologi saat ini memungkinkan WFA bisa diterapkan di sejumlah sektor, seperti birokrasi dan pendidikan. Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait sebelum menyampaikan usulan ini secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut positif usulan penerapan WFA menjelang hari raya. Namun, sebelum kebijakan ini diterapkan, ia menyatakan akan bermusyawarah dengan organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan unsur pemerintah lain. "Kami akan membahas dulu di Lembaga Kerja Sama Tripartit karena ini bagian dari dinamika ketenagakerjaan," ujarnya pada Sabtu, 25 Januari 2025. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

RI Minta Malaysia Selidiki Penembakan 5 Pekerja Indonesia Secara Transparan

28 Jan 2025

Pemerintah RI mendorong Pemerintah Malaysia menyelidiki secara transparan kasus penembakan lima pekerja migran Indonesia yang diduga dilakukan aparat maritim Malaysia. Insiden itu menyebabkan satu pekerja berinisial B asal Riau tewas dan empat lainnya luka-luka. Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur telah meminta akses kekonsuleran untuk melihat para korban. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, penembakan itu terjadi di sekitar Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025). Adapun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) mengatakan, penembakan terjadi sebagai tindakan pertahanan diri. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1), menyampaikan, telah meminta Kemenlu untuk mendorong Pemerintah Malaysia melakukan pengusutan secara transparan terhadap penembakan lima pekerja migran Indonesia itu. Abdul Kadir pun memastikan akan menyiapkan pendampingan hukum kepada korban.

”Kami minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini (Malaysia) dibuka transparansinya,” ujar Abdul Kadir kepada awak media. Pada Minggu (26/1), Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha melalui keterangan tertulis mengatakan, Pemerintah RI melalui KBRI di Kuala Lumpur akan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia atas insiden penembakan itu. Nota diplomatik ini disampaikan ”untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat (excessive use of force)”. Kronologi Berdasarkan komunikasi KBRI Kuala Lumpur dengan Kepolisian Malaysia, menurut Judha, diperoleh konfirmasi bahwa pada 24 Januari 2025 telah terjadi penembakan oleh APMM terhadap WNI yang diduga akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. Sementara itu, Direktur Jenderal APMM Laksamana Admiral Datuk Mohd Rosli Abdullah mengatakan, penembakan terhadap kapal pekerja migran Indonesia di sekitar perairan Tanjung Rhu tersebut adalah tindakan pertahanan diri. Ia menyebut aparat APMM sudah bertindak sesuai prosedur yang berlaku. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Resolusi 2025, Warga Ingin Lebih Taat dan Cari Cuan Lebih Mudah

28 Jan 2025

Awal tahun menjadi momentum bagi banyak orang untuk menetapkan resolusi, membubungkan harapan, dan berkomitmen pada kehidupan yang lebih baik. Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas dan Media Monitoring Litbang Kompas terhadap 3.936 unggahan di media sosial mengungkapkan, 50,4 persen warganet menetapkan ”peningkatan ibadah” sebagai resolusi 2025. Data ini dihimpun dari unggahan warganet di Youtube, X, Facebook, Tiktok, dan Instagram pada 1 Desember 2024-5 Januari 2025. Adapun peningkatan ibadah yang dimaksud antara lain membaca kitab suci lebih rutin, melakukan ziarah keagamaan, dan memperbaiki penampilan sesuai anjuran agama.

Menaikkan kemampuan finansial pribadi atau menambah cuan menjadi resolusi terbanyak kedua warganet (18,4 persen). Banyak warganet ingin mendapat pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, memiliki aset, dan menambah tabungan. Ini seperti ditulis akun Meari Harianti di Facebook pada 24 Desember 2024: ”2025, yang aku mau cuma rekening gemuk dan badan kurus, tolong jangan kebalik kayak 2024.” Menoleh ke aspek spiritual Banyaknya resolusi terkait spiritualitas mencerminkan tantangan yang sulit diatasi secara rasional, seperti disampaikan Guru Besar Psikologi Sosial Universitas Airlangga, Surabaya, Suryanto. Menurut dia, terjadinya perubahan yang cepat dan mendadak menjelang 2025 membuat banyak orang sulit memprediksi masa depan sehingga memilih mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai bentuk kepasrahan.

”Saat manusia merasa tidak mampu menghadapi tantangan secara rasional, mereka beralih pada keyakinan akan kekuatan di luar dirinya,” ujar Suryanto, Rabu (15/1/2025). Tahun baru, lanjutnya, memang kerap dijadikan momentum perubahan; dan yang paling mudah adalah perbaikan spiritual. ”Manusia kita, kan, rata-rata religius, berserah diri, banyak berdoa, minimal sluman, slumun, slamet. Selamat sampai akhir tahun ini. Setidaknya, tidak lebih buruk dari tahun sebelumnya,” ucapnya Bagi Refindie Micatie Esanie Foekh (25), mendekatkan diri kepada Tuhan menjadi resolusi utama tahun ini. Ia menargetkan membaca satu pasal Alkitab setiap hari dan menamatkan membaca Alkitab dua kali dalam setahun. Dulu, resolusinya lebih fokus pada belajar. Namun, fokusnya kini berubah setelah mengalami persaingan tak sehat di sebuah organisasi, yang

sempat mengancam nyawanya. (Yoga)