Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Pagar Laut yang Karut-marut

20 Jan 2025

Dalang pemagaran laut di Tangerang belum terungkap. Ruang laut, bahkan di dekat pusat pemerintahan, terbukti belum dikelola dengan benar. Kasus pemagaran laut di Teluk Jakarta, tepatnya di Kabupaten Tangerang, Banten, terus memanas. Sejak viral dan disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 9 Januari 2025 hingga pembongkaran paksa oleh TNI AL beserta nelayan, Sabtu (18/1/2025), belum ada kejelasan siapa pemodal pagar sepanjang 30,16 kilometer itu. Tak kurang ada Ombudsman Republik Indonesia, KKP, TNI AL, hingga Pemerintah Provinsi Banten sepakat bahwa pagar laut itu tidak berizin. Konstruksi dari bambu ini membatasi akses keluar masuk kapal nelayan dan mengganggu kawasan perairan tangkap. Diketahui pula bahwa aktivitas ilegal itu sudah berlangsung sejak tahun lalu. Dalam laporan Kompas, Ombudsman RI menyatakan dari informasi warga setempat bahwa telah terbit sertifikat hak milik (SHM) atas area yang dibatasi pagar laut.

Dari media sosial dan penelusuran harian ini, berdasarkan perbandingan antara Google Maps dan aplikasi Bhumi milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, lokasi tempat pagar laut berada sesuai dengan identifikasi lahan berstatus hak guna bangunan (HGB). SHM dan HGB adalah dokumen legalitas atas tanah atau bangunan. Bagaimana SHM dan HGB terbit di ruang laut? Penelusuran Litbang Kompas, di akar rumput, muncul narasi dugaan bahwa pagar laut ini bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahan sebelumnya meski belum ditemukan bukti dokumennya. Wilayah yang disebut-sebut sebagai bagian proyek reklamasi ini bakal ditindaklanjuti oleh para pengembang swasta. Di sisi lain, kawasan yang dipagari adalah ruang laut, bukan daratan. Pengelolaan zona perikanan tangkap dan pengelolaan energi itu merupakan kewenangan KKP.

KKP menegaskan belum menemukan dokumen lingkungan, baik berupa amdal maupun rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Untuk meneliti dampak pemagaran laut, seperti hilangnya biota laut atau kerusakan lainnya, instansi ini membutuhkan waktu dua pekan terhitung sejak penyegelan. Jika terbukti merusak, pelaku bisa dijerat sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Di saat belum ada kejelasan tentang siapa dalang pagar laut dan menunggu hasil analisis KKP, TNI AL bersama nelayan mulai merobohkan konstruksi bambu tersebut. Jelas terlihat bahwa pemerintah melalui lembaga-lembaganya dibikin geger dan kerepotan sendiri. Nelayan dirugikan dan sepertinya tak akan mendapat ganti rugi setimpal. Publik gemas melihat aparat pemerintah, pembuat dan pelaksana kebijakan yang juga penegak aturan, pontang-panting. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kenaikan Gaji Polisi Diusulkan Oleh DPR

20 Jan 2025

Kontroversi lagi-lagi datang dari DPR. Kali ini pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal yang mengusulkan agar gaji aparat penegak hukum dinaikkan demi menekan celah korupsi yang memicu pro dan kontra di kalangan publik. Pernyataan itu pun menjadi perbincangan luas, terutama di media sosial. Sebagian warganet menilai kenaikan gaji polisi, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya tidak akan efektif untuk mencegah korupsi seperti yang disampaikan Cucun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Gaji Anggota Kepolisian RI, rincian gaji pokok polisi berdasarkan golongannya mulai dari Rp 1.775.000-Rp 2.741.300 untuk golongan I tamtama hingga Rp 3.446.000-Rp 5.663.000 untuk komisaris besar. Di luar itu, setiap anggota polisi memperoleh pula tunjangan. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Albertus Wahyurudhanto, melihat gaji polisi sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan standar sehari-hari.

Menurut dia, persoalan yang lebih utama di tubuh Polri bukan hanya terkait gaji, melainkan lebih pada integritas. ”Kunci utamanya ialah integritas. Berapa pun gaji yang diberikan, jika integritas tidak menjadi doktrin utama, semuanya akan percuma,” katanya di Jakarta, Sabtu (18/1/2025). Hal lain yang penting diperbaiki ialah dukungan biaya operasional. Selama ini, menurut Wahyurudhanto, tugas kepolisian, seperti penyidikan, pengejaran pelaku kejahatan, patroli, dan pengamanan unjuk rasa, memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit. Namun, kebutuhan tersebut sering kali tidak didukung secara memadai oleh anggaran negara. ”Ketika biaya operasional tidak cukup, muncul usaha-usaha kreatif untuk mencari tambahan. Ini yang sering disalahgunakan, bahkan dengan cara-cara yang tidak etis,” katanya. Keterbatasan biaya operasional itulah yang dinilai memicu fenomena polisi ”menggadaikan” integritas demi tambahan pemasukan.

Kritik dari anggota DPR terkait gaji polisi tidak akan efektif jika tidak disertai dorongan untuk meningkatkan anggaran operasional. ”Anggota DPR harus memahami bahwa biaya operasional, seperti penyidikan, bahan bakar patroli, dan pengamanan demo, itu sangat penting. Kalau tidak didukung, bagaimana mereka bisa bekerja maksimal?” ujarnya. Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, juga berpendapat kenaikan gaji polisi tidak serta-merta memperbaiki kualitas atau perilaku pimpinan polisi dan anggotanya. Ia mencontohkan kasus pemerasan terhadap turis asing yang melibatkan puluhan anggota polisi pada acara pementasan musik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Sebanyak 28 anggota polisi menjalani sidang etik. Kasus itu bukan sekadar soal kekurangan uang, melainkan persoalan sistemik yang dirancang. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Dua Sisi Bansos dan MBG

20 Jan 2025

Sejumlah program populis yang digulirkan pemerintah diapresiasi dan berarti bagi sebagian kalangan, di antaranya pemberian makanan bergizi gratis dan bantuan sosial. Walakin, program ini memiliki dua sisi yang perlu dicermati dampaknya. Arrafi (14) ceria setelah menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan dalam uji coba, Senin (13/1/2025). Ia termasuk dalam 926 murid SMP Negeri 13 Surabaya, Jawa Timur, yang menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menyasar lebih dari 616.000 peserta didik jenjang kelompok bermain sampai sekolah lanjutan tingkat atas di Surabaya. ”Makanannya enak, tadi saya habiskan. Kebetulan tadi tidak sarapan sebelum pergi sekolah , ” kata Arrafi, siswa kelas IX. Pada hari uji coba sepekan lalu, menunya ialah nasi putih, irisan wortel, buncis, dan kembang kol yang ditumis, potongan daging ayam bumbu kecap, semangka potong, dan susu kotak kecil merek MilkLife.

Arrafi tidak terbiasa sarapan sebelum berangkat sekolah karena orang tuanya harus bekerja sejak pagi sebagai buruh. Untuk bekal makanan yang disantap di sekolah, ia biasa menyiapkan bahan pangan seadanya di rumah. Jika tidak membawa bekal, remaja ini jajan dengan uang saku Rp 5.000 dari orangtuanya. Tak heran, ketika ada makanan bergizi gratis, Arrafi menikmatinya dengan menyantap menu sampai habis. Setelah menikmati menu pada sekitar pukul 11.00 itu, Arrafi merasa segar dan bertenaga untuk pembelajaran. Bantuan sosial Kegembiraan juga terpancar dari Sunarto (74), salah satu dari 6.021 warga Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang menerima manfaat bansos Program Keluarga Harapan pada 2025. Seperti halnya tahun lalu, ia menerima bantuan pangan nontunai, bantuan iuran jaminan kesehatan, dan bantuan langsung tunai. ”Ber -

bagai bantuan itu meringankan kehidupan saya,” ujarnya . (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Cari Peluang Pada Program Perumahan

18 Jan 2025

Program 3 juta rumah yang diusung pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berdampak positif bagi sektor properti tetapi juga membuka peluang besar bagi industri asuransi, terutama melalui produk asuransi jiwa kredit (AJK).

Hengky Djojosantoso, Presiden Direktur Ciputra Life, menjelaskan bahwa produk AJK melindungi nasabah debitur kredit pemilikan rumah (KPR) dengan memberikan jaminan pelunasan kredit jika debitur meninggal dunia. Program ini akan meningkatkan volume pencairan kredit KPR, khususnya di bank-bank Himpunan Bank Negara (Himbara). Hengky juga optimistis bahwa bisnis AJK akan tumbuh seiring dengan target pembangunan pemerintah, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan kredit.

Selain itu, regulasi baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu POJK 20 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada Desember 2024, diharapkan memperbaiki pengelolaan produk AJK sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi debitur.

Pengamat asuransi dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI), Wahyudin Rahman, juga menyatakan bahwa program ini membawa potensi besar untuk industri asuransi, dengan proyeksi premi asuransi jiwa kredit mencapai Rp 1,1 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program 3 juta rumah tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memberikan dampak luas pada sektor asuransi.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Misteri Pagar Makan Lautan

18 Jan 2025

SELAMA ini ada istilah populer “pagar makan tanaman”. Tapi itu hanyalah peribahasa, sesuatu yang harus diartikan secara tak tersurat. Juga misteri karena tak masuk akal. Dan sekarang, jika ada pagar di laut, boleh juga disebut “pagar makan lautan”. Sama-sama misteri dan lebih tak masuk akal lagi. Pagar laut membentang sepanjang 30 kilometer dari Desa Muncung hingga Pakuhaji di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pagar dari bambu setinggi sekitar 6 meter itu dilengkapi anyaman, juga dari bambu, dengan pemberat karung pasir. Sepintas seperti pemecah ombak sehingga, jika ada gelombang besar, air laut tidak menggerus daratan. Pagar yang bisa menyelamatkan daratan dari abrasi, bahkan tsunami.

Orang yang paham ombak laut tentu tertawa. Bagaimana mungkin pagar dari bambu bisa kuat menahan gelombang. “Pagar laut” yang setengah berhasil sudah dibangun di sepanjang laut Pantai Sanur, Bali. Itu dari beton yang kuat. Disebut setengah berhasil karena masih bisa pula diterjang gelombang besar sehingga pesisir Pantai Sanur tergerus pelan-pelan. Di seberang pantai Tanah Lot, juga di Bali, “pagar laut” dibuat dari balok-balok beton besar dan cukup berhasil sehingga Pura Luhur Tanah Lot yang ada di laut bisa selamat dari amukan ombak besar. Pagar di Tangerang cuma ditancapi bambu. Pagar bambu untuk menyelamatkan daratan sudah terbantahkan. Lalu muncul dugaan, jangan-jangan itu untuk penanda akan ada reklamasi memperluas daratan. Di seberang pagar bambu misterius itu ada proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) jilid 2 (jilid 1 sudah dibangun di kawasan Jakarta Utara).

Proyek ini oleh Presiden Joko Widodo pada akhir jabatannya dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang berarti harus mendapat prioritas, baik izin maupun pendanaan. Nah, jangan-jangan PIK 2 mau memperluas daratannya dengan reklamasi. Tapi ini langsung dibantah. “Bukan kami yang memasang,” kata kuasa hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid. "Untuk wilayah laut, kami enggak ada kepentingan. Sebab, pagar itu berlokasi di luar wilayah PIK ataupun PSN," ucapnya. Agung Sedayu adalah pemilik PIK 2. Lalu siapa yang membuat pagar itu? Ada yang mau pasang badan, yakni organisasi para nelayan yang menyebut namanya Jaringan Rakyat Pantura (JRP). Dalam suatu jumpa pers, pimpinan JRP menyebutkan pagar itu dibuat secara swadaya dengan tujuan sebagai tanggul untuk memitigasi bencana. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pejabat Publik Makin Banyak Problematik

18 Jan 2025

Dalam hal penunjukan pejabat publik, nalar elite pemerintahan Prabowo Subianto makin problematik. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid baru saja menunjuk Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi. Rudi tak punya pengalaman mengelola komunikasi publik selain menjadi pemilik akun X @kurawa dengan 454 ribu pengikut. Ketiadaan latar belakang profesional itu dikonfirmasi sendiri oleh Meutya. Ia tak tahu bahwa Rudi Sutanto adalah pemilik akun samaran Rudi Valinka. Dalam riwayat hidupnya, Rudi bekerja di bidang auditor dan urusan pelabuhan. Teori komunikasi baru ia pelajari di program master London School of Public Relations di Jakarta, tahun lalu.

Dengan begitu, penunjukan Rudi tidak didasari latar belakang profesional dan keahliannya di bidang yang menjadi tugasnya. Jika hanya berbekal pengalaman menjadi buzzer alias pendengung seseorang bisa menjadi pejabat publik, Menteri Meutya mengangkangi prinsip-prinsip pengangkatan pejabat publik yang profesional, bebas kepentingan politik, dan sistem merit. Di X, Rudi terkenal sebagai pendengung yang membela Joko Widodo tanpa reserve. Dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019, Rudi juga menyerang Prabowo Subianto secara personal, menggiring pengikutnya dengan informasi tanpa bukti, serta menyerang media yang mengkritik Jokowi. Apa yang dilakukan Rudi itu mengingatkan kita pada mesin propaganda penguasa otoriter dengan tugas utama menyerang pilar-pilar demokrasi.

Sarat Konflik Kepentingan Pengangkatan Rudi Sutanto Jadi Staf Khusus Menteri Di luar soal itu, penunjukan para staf khusus yang tak profesional makin menguatkan tudingan bahwa jabatan dalam pemerintahan Prabowo hanyalah wadah orang titipan yang tak kompeten. Dalam kampanye, Prabowo acapkali menyebutkan kebocoran uang negara. Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo malah dengan sengaja membocorkan anggaran uang negara melalui pembentukan kabinet gemuk untuk menampung para pendukungnya. Alih-alih mengoreksi kebijakan-kebijakan Jokowi yang tak perlu, Prabowo justru melanjutkannya dengan lebih masif. Penunjukan banyak wakil menteri, staf ahli, dan staf khusus tak memiliki dasar hukum yang kuat dan demokratis karena hanya didasarkan pada peraturan presiden. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Antara Mati dan Ketawa di Laut Tangerang

18 Jan 2025

DALANG pematok pagar laut di Tangerang, Banten, layak dinobatkan sebagai misteri terbesar awal tahun ini. Tak ada yang mengetahui siapa orang di balik pemasangan patok-patok bambu sepanjang 30 kilometer meskipun petunjuknya terang benderang. Para pejabat, dari tingkat menteri hingga perangkat desa, menggelengkan kepala. Padahal nelayan sudah melaporkannya kepada pemerintah daerah sejak Mei 2023 saat patok bambu baru sepanjang 400 meter. Setelah panjangnya berkilo-kilo meter pada September tahun lalu, penjabat bupati melaporkan kepada pemerintah provinsi, namun tak ditindaklanjuti.

Pengakuan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa ia tak tahu siapa pemasang pagar bambu tersebut tak masuk akal. Bagaimana mungkin menteri dan anak buahnya tak mengetahui apa yang terjadi di laut Tangerang, yang lokasinya hanya sekitar 40 kilometer dari kantor pusat mereka di Jakarta? Kementerian ini juga punya organisasi dan alat yang lengkap untuk mengetahui apa yang terjadi di pelupuk mata. Manajemen PIK 2 Buka Suara soal Pagar Laut di Perairan Tangerang. Di negara ini agaknya setiap kejadian harus viral terlebih dahulu agar aparat bertindak. Setelah riuh di jagat maya, Kementerian Kelautan mengakui jika pagar bambu itu tak berizin. Trenggono kemudian menyegelnya tapi tak langsung membongkarnya. Alasannya, dia masih menunggu pemilik aslinya untuk membongkar sendiri sembari menyiapkan denda administrasi.

Jika mau, aparat sebenarnya bisa bertindak sejak lama. Nelayan di pesisir utara Tangerang saja berkali-kali memergoki pemasangan pagar bambu tersebut. Rute melautnya terganggu, para nelayan mengadukannya kepada aparat. Tapi, ya itu, laporan mereka tak digubris. Sekali lagi, jika aparat mau, mereka bisa menelusuri juga pengakuan penduduk yang terlibat dalam pematokan. Ada penduduk yang mengaku dibayar Rp 100 ribu per hari untuk memasang patok, tapi tak tahu siapa yang mengordernya. Bagi aparat aparat yang profesional dan belum tercemar, informasi ini bisa menuntun pada dalang pagar laut tersebut. Kelucuan tak habis di situ. Saat publik mulai mengaitkan pemagaran dengan proyek Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland yang digarap oleh Agung Sedayu Group, pengembang Pantai Indah Kapuk 2, muncul klaim dari sejumlah orang yang mengaku sebagai nelayan di sana. Mereka mengaku sebagai pemasang pagar laut tadi. Alasannya, untuk menahan abrasi sekaligus pemecah ombak. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Dapur Makan Bergizi Gratis Perlu Dievaluasi oleh Pemerintah

18 Jan 2025

Pemerintah, Jumat (17/1/2025), menyatakan tengah memeriksa sampel makanan yang disajikan untuk makan bergizi gratis bagi siswa Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pemerintah juga akan mengevaluasi prosedur standar operasi dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dicanangkan pemerintah sejak 6 Januari lalu itu. Pada Kamis (16/1) lalu, sebanyak 40 siswa di SDN Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, mengalami keracunan diduga akibat mengonsumsi makanan yang disajikan dalam MBG. Keracunan ini pun menimbulkan kekhawatiran di kalangan orangtua. Hal itu, antara lain, ditemukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Akan tetapi, dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk MBG di NTT tidak ada yang bisa ditinjau masyarakat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, seusai meninjau pelaksanaan program MBG di SD Negeri Sinduadi Timur, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat, menyampaikan, pemerintah akan mengevaluasi prosedur standar operasi dapur penyedia MBG. Hal ini menyusul kasus dugaan keracunan makanan yang dialami puluhan siswa di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Sukoharjo Hasan mengatakan, kejadian pada Kamis itu akan menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat prosedur standar operasi. ”BGN akan melakukan evaluasi agar tingkat kebersihan, tingkat kehigienisan, jauh lebih bisa ditingkatkan,” ujarnya. Diperiksa Hasan pun menyebutkan, sampel makanan yang diduga bermasalah di SDN Dukuh 03 Sukoharjo itu sudah diambil untuk diperiksa lebih lanjut agar bisa diketahui persis penyebabnya.

Hasan menjelaskan, dari 2.000 siswa yang dilayani dapur SPPG di lokasi itu, gejala keracunan di SDN Dukuh 03 hanya dialami lebih kurang 40 siswa. Para siswa yang mengalami gejala itu pun disebutnya sudah ditangani dengan baik dan kembali pulih. ”Kemarin, ya, mungkin ada beberapa kesalahan teknis, tetapi makanannya langsung ditarik dan diganti dengan menu baru. Menu baru itu aman,” ucap Hasan. Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.com, Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota Kunari Maharani membenarkan bahwa sejumlah siswa SD NegeriDukuh03mengalamimual, muntah, dan pusing seusai mengonsumsi menu MBG pada Kamis itu. Setelah mengobservasi dan mengobati para siswa, Kunari mengatakan, kondisi mereka tidak mengkhawatirkan sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Kunari menduga keracunan terjadi karena makanan yang disajikan kurang matang. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Tertutup bagi media, Ada Apa dengan Dapur MBG ?

18 Jan 2025

Dari ratusan dapur penyedia makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Timur, baru dua dapur yang telah beroperasi. Namun, semuanya ”tertutup” bagi pihak luar. Seperti apa kondisi dapur untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT? Pertanyaan tersebut belum dapat dijawab bagi publik meskipun program MBG telah berlangsung selama dua pekan lamanya. Dari 749 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG di NTT, baru dua dapur yang telah beroperasi. Dua dapur tersebut pun hingga kini "tertutup” bagi pihak luar, termasuk bagi para jurnalis yang hendak meliput. Dapur tersebut melayani 12 sekolah yang terdiri dari 1 TK, 8 SD, 1 SMP, dan 2 SMA. Total penerimaan makan bergizi sebanyak 3.062 siswa. Setiap dapur dibatasi melayani sekitar 3.000 siswa. Ketertutupan terkait dapur menyisakan tanda tanya bagi banyak pihak. Publik ingin tahu asal-usul bahan baku yang digunakan hingga proses pengolahan makanan.

Masyarakat berharap agar pengelola program MBG lebih transparan sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto. Dua dapur yang beroperasi di Noelbaki, Kabupaten Kupang, yang dikelola pihak ketiga, serta di Osmok, Kota Kupang, yang dikelola lewat kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI/Polri. Kedua dapur tersebut hanya bisa diakses terbatas sejak beroperasi mulai 6 Januari 2025 di Noelbaki dan 13 Januari 2025 di Osmok. Saat Kompas ke dapur Noelbaki, gerbang utama ditutup rapat. Petugas medis yang ingin masuk ke dalam halaman pun tidak diizinkan petugas keamanan. Untuk dapur Osmok, ketika ditinjau oleh Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto dan Penjabat Wali Kota Kupang Linus Lusi, awak media sengaja tidak diajak. Hal ini berbeda dengan sejumlah dapur di daerah lain yang mengizinkan para jurnalis untuk melihat dari dekat proses pengolahan makanan.

Jurnalis yang masuk ke area dapur wajib mengikuti standar yang ditetapkan pihak dapur. Para jurnalis pun pada prosedur tersebut. Lexi (40), orangtua siswa di Kupang, berharap agar pengolahan makanan di dapur harus transparan dan dibuka kepada masyarakat. ”Masyarakat ingin tahu seperti apa kondisi di dalam dapur. Diolah seperti apa dan kondisi dapurnya bagaimana,” ujar Lexi, Jumat (17/1/2025). Kekhawatiran warga menyusul muncul sejumlah kasus di beberapa tempat di Indonesia seperti makanan basi hingga siswa yang keracunan akibat mengonsumsi makanan. Di Kabupaten Kupang pada pekan lalu, siswa mengeluh tempe yang beraroma tak sedap. Kasus seperti itu jangan sampai terulang lagi. Terkait permohonan media untuk melihat proses pengolahan dapur MBG tersebut sudah pernah disampaikan kepada Florencio Mario Vieira, tim monitoring dari Badan Gizi Nasional. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Diskriminasi UE, Aturan Perdagangan Harus Diubah

18 Jan 2025

Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa dagang minyak kelapa sawit (CPO) melawan Uni Eropa (UE) di Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Putusan Panel WTO yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025 menyatakan bahwa UE melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa dari UE, seperti rapeseed dan bunga matahari, serta kedelai dari negara lain.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa putusan ini mencegah kebijakan diskriminatif dan proteksionis yang berdampak pada perdagangan global. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan memantau perubahan regulasi UE untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan WTO.

Sengketa ini bermula pada Desember 2019, ketika Indonesia menggugat kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation UE yang menghambat akses pasar kelapa sawit Indonesia. Kebijakan tersebut membatasi konsumsi biofuel berbahan baku sawit hingga 7% dan mengategorikan sawit dalam risiko alih fungsi lahan tinggi (high ILUC-risk), yang dianggap proteksionis dengan dalih kelestarian lingkungan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyarankan agar Indonesia mengikuti langkah Malaysia dengan membahas lebih lanjut kebijakan UE berdasarkan putusan WTO. Jika laporan Panel WTO tidak diajukan banding, UE harus mengambil langkah konkret dalam waktu 60 hari untuk mematuhi kewajiban yang diatur WTO.

Keberhasilan ini, menurut Budi, adalah hasil koordinasi intensif antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi kelapa sawit, tim ahli, dan kuasa hukum. Putusan ini diharapkan mengurangi hambatan perdagangan bagi CPO Indonesia di pasar internasional.