Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara. Status DKI Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah Presiden Prabowo meneken revisi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 30 November 2024. Sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kaltim, masih terus berlangsung. Presiden Prabowo direncanakan pindah atau mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Pemindahan ASN ke IKN yang semula direncanakan pada September lalu kembali molor, yakni setelah Lebaran 2025 atau kemungkinan mulai April 2025 (Kompas.id, 10/12/2024). Perubahan nomenklatur Jakarta sebagai DKJ, serta rencana pemindahan ibu kota ke IKN, masih akan melalui sejumlah tahapan.

Namun, masa depan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara memicu pertanyaan sejumlah kalangan terkait kelangsungan aktivitas bisnis dan pasar properti di Jakarta setelah perpindahan kantor-kantor pemerintahan. Hasil kajian konsultan properti Colliers Indonesia meproyeksikan Jakarta akan menjadi lebih layak huni pascarelokasi ibu kota Indonesia ke IKN. Jakarta dan sekitarnya, meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Tangsel dan Bekasi (Jabodetabek), menempati peringkat kota terbesar kedua setelah Tokyo, Jepang, berdasarkan wilayah metropolitan. Aglomerasi Jakarta mengalami pertumbuhan yang pesat dalam perumahan dan sektor komersial.

Kawasan metropolitan Jakarta membentuk jaringan ekonomi, sosial, transportasi, dan infrastruktur yang terpadu dengan kota-kota di sekitarnya, yang saling terhubung melalui arus perjalanan, layanan publik, dan kegiatan ekonomi. Jakarta dengan infrastruktur yang berkembang pesat dan pusat ekonomi nasional dipandang tetap menjadi magnet investasi bagi pelaku bisnis domestik dan internasional di sektor perdagangan, informasi dan komunikasi, industri, serta keuangan. Kajian Colliers di sembilan kota besar dunia yang melepaskan status sebagai ibu kota pemerintahan juga memperlihatkan populasi penduduknya terus mengalami pertumbuhan, sejalan dengan berkembangnya kota-kota eks ibu kota itu sebagai pusat bisnis, perdagangan, ataupun pusat ekonomi.

Kota-kota itu ialah Kalkutta (India), Sydney (Australia), Rio de Janeiro (Brasil), Karachi (Pakistan), Lagos (Nigeria), Almaty (Kazakhstan), Kuala Lumpur (Malaysia), Yangon (Myanmar), dan Seoul (Korsel). Ferry Salanto, Head of Research Colliers Indonesia, mengemukakan, Jakarta diproyeksikan menjadi lebih layak huni dengan berkurangnya kemacetan lalu lintas, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap meningkatnya nilai properti di berbagai area. Pengosongan gedung-gedung pemerintah di lokasi strategis dapat menciptakan peluang baru untuk pengembangan komersial di dalam kota. ”Dalam konteks (kekosongan gedung perkantoran) ini, mengubah kantor lama pemerintah menjadi unit hunian tampaknya bisa menjadi pilihan yang paling realistis dan strategis,” kata Ferry, Jumat (13/12). (Yoga)