Kejahatan perdagangan orang di Batam, Kepri, seperti tak ada habisnya. Korban terjerat tipu daya sindikat hingga terpuruk dengan utang tak sedikit. Padahal, dalam beberapa bulan terakhir, polisi telah mengungkap belasan kasus dan meringkus puluhan tersangka. Di atas Kapal Polisi (KP) Bharata, Mahyudin (42) menyadari mimpinya merantau ke Malaysia kandas. Ia dan tiga warga NTB lainnya diselamatkan polisi dari tipu daya sindikat perdagangan orang di Batam. ”Katanya saya mau dikasih kerja di kebun sawit di Malaysia, tetapi akhirnya malah begini,” kata Mahyudin, Rabu (11/12). Selama ini, ia bekerja musiman sebagai buruh tani dengan pendapatan Rp 80.000 per hari. ”Enggak setiap hari bisa kerja  jadi buruh (tani),” ujarnya. Untuk membayar biaya keberangkatan ke Malaysia, Mahyudin menggadaikan motor keponakannya. Uang pinjaman Rp 13 juta disetor ke seseorang berinisial J yang berjanji membantunya bekerja di perkebunan sawit.

Kepala Subdirektorat Patroli Air Direktorat Polisi Air Baharkam, Kombes Dadan mengatakan, anggota sindikat J yang berinisial S diringkus pada Jumat (6/12). S menerima uang dari J untuk memberangkatkan empat pekerja migran tanpa dokumen dari Batam ke Malaysia. ”Sesuai perintah dari Wakapolri dan program Astacita dari Presiden, kami melakukan kegiatan penindakan terhadap kegiatan ilegal,” kata Dadan saat konferensi pers di atas KP Bharata. Polisi kini memburu J yang diduga menjadi salah satu dalang sindikat perdagangan orang di Batam. Kisah miris orang-orang yang berjuang mengubah hidupnya tidak boleh terus terjadi. Sekali terjebak, hidup mereka yang sudah susah malah terlilit utang akibat tipuan sindikat perdagangan orang. (Yoga)  

Penguatan perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan ekonomi menjadi kunci penting mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan siap kerja, tetapi juga menjadi pusat inovasi, riset, dan kolaborasi yang mendukung industrialisasi serta pengembangan ilmu pengetahuan di tingkat nasional dan internasional. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, di Jakarta, Selasa (10/12) mengatakan, pengembangan pendidikan tinggi telah disiapkan dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2045. Ada pula Buku Putih Pemetaan Kebutuhan SDM (Bidang Keahlian) dan Pusat Keunggulan untuk Indonesia Emas 2045. Dengan peta jalan tersebut, perencanaan pembangunan ekonomi dan industri diselaraskan dengan perencanaan pembangunan SDM. Hal ini memungkinkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ditopang perguruan tinggi.

”Peran perguruan tinggi perlu semakin menonjol dengan membangun pusat keunggulan sesuai bidang keilmuan dan keahlian serta keunggulan atau potensi sumber daya dan industri di daerah,” kata Amich pada peluncuran Pemetaan Kebutuhan SDM (Bidang Keahlian) dan Pusat Keunggulan untuk Indonesia Emas 2045. Koordinator Sumber Daya Pendidikan Tinggi Bappenas, Dimas Suryo Sudarso mengatakan, pengembangan perguruan tinggi dan industri tak boleh lagi sektoral. Perguruan tinggi sebagai produsen SDM dan iptek belum menyediakan SDM sesuai kebutuhan industri. Sementara industri belum sepenuhnya terbuka memberikan informasi tentang kebutuhan SDM dan bidang keahlian yang perlu disiapkan. ”Padahal, perguruan tinggi bisa menjadi pusat unggulan inovasi untuk mendukung industri, termasuk untuk pelatihan dan pembinaan. Sebaliknya, industri juga bisa mendukung inovasi di perguruan tinggi dengan dukungan sumber daya yang ada di industri,” ucap Dimas. (Yoga)  

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN adalah instrumen penting dalam menciptakan transparansi dan mencegah korupsi di Indonesia. Namun, Ketua KPK Nawawi Pomolango pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Jakarta, Senin (9/12) meragukan kebenaran laporan harta kekayaan pejabat itu. KPK masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi pada LHKPN. KPK menemukan pula kelemahan di berbagai sektor pemerintahan dalam sistem administrasi (Kompas.id, 9/12/2024). Padahal, LHKPN adalah salah satu instrumen pencegahan korupsi yang diamanatkan undang-undang. Laporan itu rutin diperiksa KPK dan menjadi pertanggungjawaban pejabat publik ke masyarakat.

Penyelenggara negara diminta melaporkan LHKPN sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya. Fakta lain menunjukkan, kepatuhan pejabat publik terhadap kewajiban melaporkan harta kekayaannya masih jauh dari memadai. Data KPK menunjukkan, dari 52 menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih, hanya 36 orang (58 %) yang melaporkan LHKPN hingga batas waktu awal Desember lalu. Hal yang sama terjadi pada posisi wakil menteri, penasihat khusus, dan staf presiden, yakni tingkat pelaporannya juga belum mencapai 60 %.

Ketidakpatuhan terhadap pelaporan LHKPN hanya mempertegas lemahnya integritas sebagian pejabat publik. KPK memang tidak bisa memaksakan penyelenggara negara mematuhi kewajiban ini, sebab LHKPN tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi pejabat yang lalai. Akibatnya, upaya pencegahan korupsi sering tereduksi menjadi sekadar imbauan moral, tanpa dampak nyata. Masyarakat perlu terus mengawal pelaporan LHKPN dan menuntut komitmen pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pengawasan. Reformasi birokrasi yang mencakup penguatan regulasi LHKPN harus segera diwujudkan pula. (Yoga)  

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menawarkan ragam promosi reguler dan obral kilat dengan harga bervariasi. Hal ini dilakukan demi menggenjot animo masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru 2024/ 2025. Sampai dengan Senin (9/12) tiket jarak menengah dan jauh baru terjual 30,7 %. Melalui promosi regular dan obral kilat atau flash sale, pelanggan dapat membayar tiket kereta api (KA) dengan potongan harga 20 % dari tarif normal untuk kelas perjalanan eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Promo dapat dipesan pada Kamis (12/12) untuk periode keberangkatan 16 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. ”Program tersebut akan digelar pada 12 Desember 2024 pukul 12.00-13.00 WIB,” ujar Vice President of PR PT Kereta Api Indonesia (KAI) Anne Purba di Jakarta, Selasa (10/12).

Tiket KA diobral mulai Rp 149.000 per penumpang untuk kelas eksekutif, diikuti kelas bisnis Rp 119.000, dan kelas ekonomi dari Rp 99.000. Dalam program reguler, KAI menyediakan kuota hingga 19.960 tempat duduk, sedangkan obral kilat tersedia 4.077 kursi. Ada 45 jenis KA yang mendapatkan program promosi tersebut. Beberapa di antaranya KA Argo Sindoro jurusan Gambir-Semarang Tawang pergi-pulang (PP) dan KA Fajar Utama Yogyakarta jurusan Pasar Senen-Yogyakarta. Ada pula KA Argo Parahyangan jurusan Gambir-Bandung (PP), KA Argo Cheribon jurusan Tegal-Cirebon-Gambir (PP), dan KA Brantas jurusan Blitar-Pasar Senen (PP).

Anne mengatakan, pembelian tarif diskon ini hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI dengan harga yang berlaku parsial. Harga tidak berlaku untuk kereta berjenis compartment, luxury, panoramic, priority, imperial, dan kereta wisata lainnya. Pembelian tiket KA bertarif flash sale dapat diakses melalui aplikasi Access by KAI pada 12 Desember 2024 pukul 12.00-13.00 WIB. Tarif ini hanya berlaku selama alokasi tiket dan tarif promo masih tersedia. Seiring peningkatan mobilitas masyarakat dan penambahan kereta, Executive VP of Passenger Transport Marketing and Sales KAI Krisna Arianto mengemukakan, pihaknya juga menambah ratusan petugas. (Yoga)  

Jumlah pekerja sektor informal di Indonesia terus meningkat setiap tahun dari 2022 hingga 2024, dengan kontribusi 60 % dari total penduduk yang bekerja. Namun, tingkat partisipasi mereka dalam program jamsostek masih rendah, hanya 9 % dari total potensi pekerja informal. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang diolah Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Februari 2022, jumlah penduduk bekerja mencapai 135,30 juta orang dan 80,2 juta atau 59,3 % di antaranya pekerja informal. Pada Februari 2023, jumlah penduduk bekerja naik menjadi 139,85 juta orang dan 82,6 juta atau 59,2 % di antaranya tercatat sebagai pekerja informal.

Pada Februari 2024, total penduduk bekerja secara nasional kembali meningkat menjadi 142,17 juta orang dan 84,2 juta atau 59,2 % di antaranya merupakan pekerja informal. Definisi pekerja informal sesuai BPS adalah penduduk bekerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/ tak dibayar. Per 30 November 2024, sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, total peserta aktif jaminan ketenagakerjaan dari pekerja informal mencapai 9,5 juta orang, mencakup 2,5 juta petani, 524.284 nelayan, dan 6,4 juta berprofesi lain di luar petani atau nelayan.

Per 30 November pula, dari 9,5 juta pekerja informal yang aktif sebagai peserta aktif jamsostek, 2,6 juta orang di antaranya merupakan pekerja informal rentan yang sudah menerima dukungan pembayaran iuran dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di 17 provinsi dan 237 kabupaten/kota. ”Kepesertaan pekerja informal pada program jamsostek perlu optimalisasi. Kementerian/lembaga dan BPJS Ketenagakerjaan sudah saatnya tidak lagi membahas mengapa cakupan kepesertaan masih rendah. Sebab, bisa saja ada pekerja informal mampu bayar iuran tetapi belum sadar manfaat jamsostek atau pekerja informal rentan yang tidak mampu bayar,” ujar anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, Selasa (10/12) di Jakarta.

Ombudsman RI membuat kajian untuk menelusuri letak permasalahan yang menghambat optimalisasi jamsostek bagi pekerja informal di empat provinsi, yaitu NTT, Sulsel, Jatim, dan Sumut. Kajian berlangsung Mei-November 2024. Dari kajian itu, Ombudsman menemukan beberapa praktik baik. Misalnya, di Jatim, beberapa kabupaten penghasil tembakau telah mengalokasikan dana bagi hasil cukai tembakau untuk membayar iuran kepesertaan jamsostek bagi petani dan atau buruh tani tembakau. Contoh lainnya, Pemkot Makassar telah mengalokasikan APBD untuk pembayaran iuran sekaligus membangun kerja sama dengan pihak swasta agar berkomitmen membayarkan iuran bagi 2.000 pekerja informal rentan. Dari kajian yang sama, Ombudsman menemukan beberapa permasalahan pada aspek kebijakan,tata kelola, dan program.  (Yoga)  

Perumda Paljaya memulai proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik terpusat di kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jaksel, Selasa (10/12). Proyek kerja sama dengan PAM Jaya ini untuk menjamin sanitasi aman sekaligus mengolah air limbah menjadi air baku. Proyek ini terdiri dari pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik di lahan instalasi pengolahan air PAM Jaya, dan pembangunan jaringan perpipaan dengan alokasi anggaran tahap I sebesar Rp 175 miliar untuk pengerjaan hingga awal tahun 2026. Konstruksi tahap I terdiri dari bangunan sipil, sistem mekanikal elektrik, dan fasilitas pengolahan air sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Selain itu, dibangun juga pipa sepanjang 2,54 km dan 31 manhole sedalam 7,9-18,7 meter.

Adapun konstruksi tahap II sedang dijajaki dalam skema business to business. Bagian ini terdiri dari IPAL domestik, fasilitas pengolahan air lanjutan, serta perluasan jaringan pipa induk, pipa retikulasi, dan menambah pelanggan dengan target 114.000 jiwa. Dirut Perumda Paljaya, Untung Suryadi mengatakan, kawasan TB Simatupang strategis untuk proyek tersebut karena terdiri dari area bisnis, komersial, dan pertumbuhan penduduk. Ketiganya membutuhkan sanitasi aman sekaligus konsumsi air baku yang tinggi. ”Kami bangun pengelolaan terpusat seperti ini agar limbah dikumpulkan dan dikelola supaya tidak  mencemari lingkungan. Juga diolah sebagai air baku PAM Jaya atau resapkan ke tanah,” ujarnya seusai peletakan batu pertama proyek itu. (Yoga)  

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan rancangan besar penanggulangan pengangguran, berupa dashboard integrasi seluruh data terkait ketenagakerjaan dari tiap organisasi perangkat daerah. Tujuannya, menghasilkan kebijakan tepat sasaran agar Indeks Pembangunan Manusia sebesar 84,15 mewujud dalam SDM berkualitas. Pengangguran menjadi satu PR Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Apalagi ke depan wilayah ini akan melepas status ibu kota dan menuju kota global. BPS DKI Jakarta melaporkan, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,21 % pada Agustus 2024, menurun dari tahun sebelumnya, tapi lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yakni 4,91 %. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Pemprov DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, pengangguran menjadi isu global, terutama terkait dengan penawaran dan permintaan pasar kerja.

”Pengangguran ini bagaimana kita bisa menangkap kebutuhan dunia usaha seperti apa. Kemudian mempersiapkan tenaga kerja dan betul-betul bisa membuka lapangan kerja yang sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Sri, Senin (9/12). Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan rancangan besar (grand design) tentang kebijakan penanggulangan pengangguran di Jakarta, berupa data mutakhir dari tiap organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Data ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan pelatihan ini lantas diidentifikasi. Bagaimana kebutuhan, implementasi program, target, dan capaiannya. Hasil identifikasi diwujudkan dalam strategi dengan sejumlah indikator capaian dan rencana implementasi jangka pendek, menengah maupun panjang, serta penilaian kinerja dan penanggung jawab. ”Dari situ akan dipantau secara berkala dan ketat, terkait pencapaian setiap dinas sesuai tugasnya,” ujar Sri. (Yoga)