PT Kereta Api Indonesia (Persero) menawarkan ragam promosi reguler dan obral kilat dengan harga bervariasi. Hal ini dilakukan demi menggenjot animo masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru 2024/ 2025. Sampai dengan Senin (9/12) tiket jarak menengah dan jauh baru terjual 30,7 %. Melalui promosi regular dan obral kilat atau flash sale, pelanggan dapat membayar tiket kereta api (KA) dengan potongan harga 20 % dari tarif normal untuk kelas perjalanan eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Promo dapat dipesan pada Kamis (12/12) untuk periode keberangkatan 16 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. ”Program tersebut akan digelar pada 12 Desember 2024 pukul 12.00-13.00 WIB,” ujar Vice President of PR PT Kereta Api Indonesia (KAI) Anne Purba di Jakarta, Selasa (10/12).

Tiket KA diobral mulai Rp 149.000 per penumpang untuk kelas eksekutif, diikuti kelas bisnis Rp 119.000, dan kelas ekonomi dari Rp 99.000. Dalam program reguler, KAI menyediakan kuota hingga 19.960 tempat duduk, sedangkan obral kilat tersedia 4.077 kursi. Ada 45 jenis KA yang mendapatkan program promosi tersebut. Beberapa di antaranya KA Argo Sindoro jurusan Gambir-Semarang Tawang pergi-pulang (PP) dan KA Fajar Utama Yogyakarta jurusan Pasar Senen-Yogyakarta. Ada pula KA Argo Parahyangan jurusan Gambir-Bandung (PP), KA Argo Cheribon jurusan Tegal-Cirebon-Gambir (PP), dan KA Brantas jurusan Blitar-Pasar Senen (PP).

Anne mengatakan, pembelian tarif diskon ini hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI dengan harga yang berlaku parsial. Harga tidak berlaku untuk kereta berjenis compartment, luxury, panoramic, priority, imperial, dan kereta wisata lainnya. Pembelian tiket KA bertarif flash sale dapat diakses melalui aplikasi Access by KAI pada 12 Desember 2024 pukul 12.00-13.00 WIB. Tarif ini hanya berlaku selama alokasi tiket dan tarif promo masih tersedia. Seiring peningkatan mobilitas masyarakat dan penambahan kereta, Executive VP of Passenger Transport Marketing and Sales KAI Krisna Arianto mengemukakan, pihaknya juga menambah ratusan petugas. (Yoga)  

Jumlah pekerja sektor informal di Indonesia terus meningkat setiap tahun dari 2022 hingga 2024, dengan kontribusi 60 % dari total penduduk yang bekerja. Namun, tingkat partisipasi mereka dalam program jamsostek masih rendah, hanya 9 % dari total potensi pekerja informal. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang diolah Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Februari 2022, jumlah penduduk bekerja mencapai 135,30 juta orang dan 80,2 juta atau 59,3 % di antaranya pekerja informal. Pada Februari 2023, jumlah penduduk bekerja naik menjadi 139,85 juta orang dan 82,6 juta atau 59,2 % di antaranya tercatat sebagai pekerja informal.

Pada Februari 2024, total penduduk bekerja secara nasional kembali meningkat menjadi 142,17 juta orang dan 84,2 juta atau 59,2 % di antaranya merupakan pekerja informal. Definisi pekerja informal sesuai BPS adalah penduduk bekerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/ tak dibayar. Per 30 November 2024, sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, total peserta aktif jaminan ketenagakerjaan dari pekerja informal mencapai 9,5 juta orang, mencakup 2,5 juta petani, 524.284 nelayan, dan 6,4 juta berprofesi lain di luar petani atau nelayan.

Per 30 November pula, dari 9,5 juta pekerja informal yang aktif sebagai peserta aktif jamsostek, 2,6 juta orang di antaranya merupakan pekerja informal rentan yang sudah menerima dukungan pembayaran iuran dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di 17 provinsi dan 237 kabupaten/kota. ”Kepesertaan pekerja informal pada program jamsostek perlu optimalisasi. Kementerian/lembaga dan BPJS Ketenagakerjaan sudah saatnya tidak lagi membahas mengapa cakupan kepesertaan masih rendah. Sebab, bisa saja ada pekerja informal mampu bayar iuran tetapi belum sadar manfaat jamsostek atau pekerja informal rentan yang tidak mampu bayar,” ujar anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, Selasa (10/12) di Jakarta.

Ombudsman RI membuat kajian untuk menelusuri letak permasalahan yang menghambat optimalisasi jamsostek bagi pekerja informal di empat provinsi, yaitu NTT, Sulsel, Jatim, dan Sumut. Kajian berlangsung Mei-November 2024. Dari kajian itu, Ombudsman menemukan beberapa praktik baik. Misalnya, di Jatim, beberapa kabupaten penghasil tembakau telah mengalokasikan dana bagi hasil cukai tembakau untuk membayar iuran kepesertaan jamsostek bagi petani dan atau buruh tani tembakau. Contoh lainnya, Pemkot Makassar telah mengalokasikan APBD untuk pembayaran iuran sekaligus membangun kerja sama dengan pihak swasta agar berkomitmen membayarkan iuran bagi 2.000 pekerja informal rentan. Dari kajian yang sama, Ombudsman menemukan beberapa permasalahan pada aspek kebijakan,tata kelola, dan program.  (Yoga)  

Perumda Paljaya memulai proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik terpusat di kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jaksel, Selasa (10/12). Proyek kerja sama dengan PAM Jaya ini untuk menjamin sanitasi aman sekaligus mengolah air limbah menjadi air baku. Proyek ini terdiri dari pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik di lahan instalasi pengolahan air PAM Jaya, dan pembangunan jaringan perpipaan dengan alokasi anggaran tahap I sebesar Rp 175 miliar untuk pengerjaan hingga awal tahun 2026. Konstruksi tahap I terdiri dari bangunan sipil, sistem mekanikal elektrik, dan fasilitas pengolahan air sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Selain itu, dibangun juga pipa sepanjang 2,54 km dan 31 manhole sedalam 7,9-18,7 meter.

Adapun konstruksi tahap II sedang dijajaki dalam skema business to business. Bagian ini terdiri dari IPAL domestik, fasilitas pengolahan air lanjutan, serta perluasan jaringan pipa induk, pipa retikulasi, dan menambah pelanggan dengan target 114.000 jiwa. Dirut Perumda Paljaya, Untung Suryadi mengatakan, kawasan TB Simatupang strategis untuk proyek tersebut karena terdiri dari area bisnis, komersial, dan pertumbuhan penduduk. Ketiganya membutuhkan sanitasi aman sekaligus konsumsi air baku yang tinggi. ”Kami bangun pengelolaan terpusat seperti ini agar limbah dikumpulkan dan dikelola supaya tidak  mencemari lingkungan. Juga diolah sebagai air baku PAM Jaya atau resapkan ke tanah,” ujarnya seusai peletakan batu pertama proyek itu. (Yoga)  

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan rancangan besar penanggulangan pengangguran, berupa dashboard integrasi seluruh data terkait ketenagakerjaan dari tiap organisasi perangkat daerah. Tujuannya, menghasilkan kebijakan tepat sasaran agar Indeks Pembangunan Manusia sebesar 84,15 mewujud dalam SDM berkualitas. Pengangguran menjadi satu PR Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Apalagi ke depan wilayah ini akan melepas status ibu kota dan menuju kota global. BPS DKI Jakarta melaporkan, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,21 % pada Agustus 2024, menurun dari tahun sebelumnya, tapi lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yakni 4,91 %. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Pemprov DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, pengangguran menjadi isu global, terutama terkait dengan penawaran dan permintaan pasar kerja.

”Pengangguran ini bagaimana kita bisa menangkap kebutuhan dunia usaha seperti apa. Kemudian mempersiapkan tenaga kerja dan betul-betul bisa membuka lapangan kerja yang sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Sri, Senin (9/12). Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan rancangan besar (grand design) tentang kebijakan penanggulangan pengangguran di Jakarta, berupa data mutakhir dari tiap organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Data ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan pelatihan ini lantas diidentifikasi. Bagaimana kebutuhan, implementasi program, target, dan capaiannya. Hasil identifikasi diwujudkan dalam strategi dengan sejumlah indikator capaian dan rencana implementasi jangka pendek, menengah maupun panjang, serta penilaian kinerja dan penanggung jawab. ”Dari situ akan dipantau secara berkala dan ketat, terkait pencapaian setiap dinas sesuai tugasnya,” ujar Sri. (Yoga)

Bencana alam di Kabupaten Sukabumi, Jabar, awal pekan lalu, menyisakan trauma dan duka mendalam bagi para penyintas. Dari tempat pengungsian, mereka menyimpan harapan dapat kembali ke rumah masing-masing. Syamsul (39) melangkahkan kaki memasuki Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Minggu (8/12). Ayah tiga anak ini ditemani istrinya, Neni (30), dan beberapa kerabat lainnya, hendak melihat rumahnya di Cihonje. Perjalanan ke kampung yang dihuni 185 keluarga itu melalui lokasi bencana pergerakan tanah yang sangat berbahaya. Rumah Syamsul termasuk 40 rumah di Cihonje yang rusak berat akibat pergerakan tanah, Selasa (3/12). Bencana dipicu hujan yang mengguyur Sukabumi selama dua hari berturut-turut.

Rasa rindu melihat rumah mendorong Syamsul dan keluarganya nekat ke tempat itu. Tiba di rumahnya, Syamsul terdiam, dadanya sesak, rumahnya yang penuh kenangan, roboh pada Selasa pukul 18.00 WIB. ”Peristiwa ini sangat mendadak. Tiba-tiba terjadi retakan di lantai rumah saat hujan deras pada Selasa sore,” ungkapnya. Saat ini, Syamsul bersama istri dan anaknya mengungsi ke rumah kerabatnya yang lebih aman. Ia belum memiliki rencana pindah ke tempat lain. ”Mudah-mudahan ada solusi relokasi dari pemerintah ke tempat yang lebih aman di sekitar sini,” tuturnya.  Ipon (56) memilih kembali ke rumahnya. Ibu empat anak ini tinggal di sana bersama lima kerabatnya. Ia mengabaikan retakan tanah yang terlihat di beberapa ruangan rumahnya dan di halaman rumah. ”Saya lebih nyaman di sini daripada mengungsi ke rumah kerabat. Kami akan pindah saat hujan kembali mengguyur Cihonje,” ucap Ipon.

Lina (39) termasuk warga yang tetap bertahan di lokasi pengungsian. Ia bersama suami dan empat kerabatnya mengungsi di SDN 2 Tegalpanjang. ”Di sini (lokasi pengungsian) semua kebutuhan terpenuhi. Tapi, kami tetap merasa lebih nyaman di rumah sendiri,” ungkap ibu empat anak ini. ”Masih ada dua korban jiwa yang tertimbun di wilayah Sukabumi. Kami terus mencari meski pihak keluarga sudah ikhlas dengan musibah ini,” kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto usai rakor penanggulangan bencana di Sukabumi, Minggu sore. Ia memaparkan, masih ada 3.156 keluarga di Sukabumi yang mengungsi secara mandiri ataupun di lokasi yang terpusat. (Yoga)

Pengembangan bioetanol sebagai campuran bahan bakar gasolin atau bensin di Indonesia relatif berjalan lambat, dengan kapasitas produksi 63.000 kiloliter per tahun. Padahal, ada target nasional 1,2 juta kiloliter bioethanol per tahun pada 2030. Selain koordinasi matang lintas sektor, diversifikasi bahan baku bioetanol juga menjadi kunci akselerasi pengembangan. Hal itu mengemuka dalam diskusi ”Bioetanol dan Dampaknya terhadap Ketahanan Energi Nasional” yang digelar Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di Jakarta, Sabtu (7/12). Sebagai pembicara ialah Koordinator Program Studi Energi dan Lingkungan Berkelanjutan di Swiss German University Evita Legowo.

Evita mengatakan, dari identifikasinya, ada sejumlah permasalahan dalam pengembangan bioetanol di Indonesia. Diantaranya, terbatasnya ketersediaan bahan baku yang tergantung pada panen, rantai pasok, dan opsi yang tersedia saat ini relatif baru pada molases (tetes tebu), bagasse (ampas tebu), dan limbah sawit. Maka, perlu ada studi mendalam untuk keberlanjutan bahan baku sampai ke tingkat keekonomian. ”Dalam mewujudkan itu, semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah (lintas kementerian), Pertamina, dan penyedia bahan baku perlu duduk bersama. Perlu ada sinergi semua pihak,” kata Evita. (Yoga)