Setelah mogok 3 hari memprotes kenaikan harga bahan baku, tahu kembali berproduksi. Tak ada hasil atau perubahan setelah mogok massal perajin tahu dan tempe. Harga kedelai tidak turun, sementara harga jual tahu tak bisa naik. ”Kalau dinaikkan, konsumen yang protes, ujung-ujungnya penjualan menurun,” ujar Anto, perajin tahu. Para perajin hanya bisa bersiasat mengecilkan ukuran dan ketebalan tahu demi bisa terus berproduksi dan laku di pasaran. Ada 30 perajin tahu di sentra produksi tahu milik Haji Aan di Jalan Duren Tiga Raya, Pancoran, Jaksel, yang kebanyakan berasal dari  Sukabumi, Jabar.

Sentra produksi tahu milik Haji Aan itu telah berproduksi sejak puluhan tahun.Banyak perajin yang memilih produksi di tempat tersebut karena airnya cocok untuk pembuatan tahu. Mogok produksi selama tiga hari membuat proses pembuatan tahu pada hari pertama tidak terlalu maksimal. Pasalnya biang tahu yang digunakan untuk produksi pada hari pertama belum sempurna. Kondisi tersebut berdampak pada hasil produksi tahu yang rapuh.

Direktur Pelaksana TS Lombard dan pengamat veteran Rusia Christopher Granville menyampaikan, kekuatan ekonomi Rusia dalam jangka panjang kemungkinan tidak dapat menahan serangan sanksi terkoordinasi dari Barat. "Pandangan bahwa Rusia tidak akan terpengaruh adalah salah. Efek negatifnya mungkin tidak terasa  didepan tapi sanksi-sanksi itu  akan melumpuhkan potensi Rusia dalam jangka panjang ," ujar Granville yang  dilansir Reuters, Jumat (25/2). 

Adapun langkah-langkah yang diambil Barat, termasuk sanksi dan pembekuan  aset lebih banyak lagi pada perbankan dan pengusaha-pengusaha Rusia, penghentian penggalangan dana di luar negeri, pembekuan proyek jalur pipa gas ke Jerman senilai US$ 11 miliar,dan membatasi akses ke barang-barang berteknologi tinggi seperti semikonduktor. "Rusia pada dasarnya akan diperlakukan sebagai negara bermusuhan yang terputus dari arus global, investasi dan interaksi ekonomi normal lainnya  yang membangun standar hidup, pendapatan, produktivitas dan profitabilitas perusahaan," ungkap Granville. (Yetede)

Penundaan Pemilu 2024 mulai disuarakan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Januari 2022), Ketum PKB Muhaimin Iskandar (23/2), Ketuum Golkar Airlangga Hartarto (24/2), hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan (25/2). Padahal, 24 Januari 2022, DPR bersama pemerintah dan KPU menyepakati hari pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 14 Februari 2024. Hal ini direspon seorang pengusaha, ”Bisa saja itu strategi buying time untuk menaikkan elektabilitas capres. Mereka sudah lama kampanye, tetapi namanya tidak masuk radar survei. Tetapi, bisa juga memang ada yang mengorkestrasi ’kebulatan tekad’ seperti Orde Baru.”

Esensi menunda Pemilu 2024 memperpanjang kekuasaan yang sedang berkuasa. Memperpanjang kekuasaan Presiden, memperpanjang jabatan anggota DPR, memperpanjang jabatan anggota DPD, dan memperpanjang jabatan belasan ribu anggota DPRD. Seorang anggota DPR  berkomentar, ”Daripada keluar uang untuk pemilu, kan, enak dapat kekuasaan dua atau tiga tahun lagi. Gratis lagi.” Enteng jawabannya. Inilah model pemerintah rule by law. Memerintah dengan hukum. Itu adalah gratifikasi politik yang dibungkus aspek konstitusionalitas. Usulan penundaan Pemilu 2024 menabrak konstitusi. Benar kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menegaskan, tidak ada ruang penundaan Pemilu 2024. Pemilu merupakan syarat fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan pada konstitusi. (Yoga)

Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang berlarut-larut sejak akhir tahun lalu, dan tak kunjung teratasi, memicu keresahan sosial di masyarakat. Antrean panjang dan rebutan minyak goreng terjadi di sejumlah pasar swalayan. Tak hanya mahal, minyak goreng selama beberapa bulan juga menghilang dari pasaran. Langkah operasi pasar oleh pemerintah yang terkesan setengah hati seperti tak berefek. Pemerintah juga tampak tidak berdaya menghadapi penimbun. Minyak goreng merupakan gambaran tak cukupnya kehadiran negara di tengah kegagalan pasar dan permainan kartel. Kegagalan menjinakkan harga menunjukkan langkah yang sudah ditempuh belum mengatasi akar masalah kelangkaan. Berbagai kebijakan diluncurkan sejak terjadi kelangkaan yang dipicu lonjakan harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) di pasar global, terjadi sejak paruh kedua tahun 2021. Mulai dari operasi pasar, subsidi harga, penetapan HET, hingga kewajiban produsen memasok kebutuhan dalam negeri (DMO). Harga bergeming dan minyak tetap susah ditemukan di pasar. Kasus minyak goreng adalah ironi dikaitkan dengan posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia, tetapi ternyata tak berdaulat di dalam negeri sendiri. (Yoga)

Kenaikan harga minyak goreng memunculkan beragam persoalan. Tak hanya panik belanja dan antrean mengular dalam operasi pasar dan di sejumlah minimarket, tetapi juga penipuan, ambil untung, hingga dugaan kartel dan penimbunan. Musmiah (58) dan Siti Mutaharoh (45), pengusaha kecil kerupuk Desa Cendono, Kudus, Jateng, tertipu setelah membeli minyak goreng Rp 16.500 per kg. Alih-alih mendapat minyak goreng curah murah untuk menjaga keberlanjutan usaha, Rp 16.500 per kg, karena harga minyak goreng curah di Kudus Rp 18.000 per kg, tapi mereka justru memperoleh jeriken berisi air. Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng telah mengamankan 2 tersangka, yaitu MNK (39) dan AA (51), yang mengoplos minyak goreng asli dengan air dan pewarna makanan tersebut.

Kemendag mendapati sejumlah pedagang daring di lokapasar menjual minyak goreng kemasan lebih tinggi daripada HET, Menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan, sejumlah pedagang daring itu membeli minyak goreng kemasan sesuai HET, lalu, menjualnya lagi di atas HET. ”Kami bekerja sama dengan Asosiasi E-dagang Indonesia (idEA) telah menutup 400 kios atau lapak daring yang menawarkan minyak goreng di atas HET di sejumlah  lokapasar,” ujarnya. Saat ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah mendalami kasus dugaan penimbunan dan kartel minyak goreng. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menuturkan, tim KPPU di semua kantor wilayah tengah mendalami dugaan penimbunan. (Yoga)

Nurhayati, eks bendahara Desa Citemu, Cirebon, Jabar, akan mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangkanya. Pengungkap dugaan kasus korupsi atasannya itu juga akan mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Waswin Janata, kuasa hukum Nurhayati, menyatakan, pihaknya tengah mengkaji rencana pengajuan praperadilan. Upaya hukum itu dapat menentukan sah tidaknya status tersangka atas kliennya. Sebelumnya, pada 30 November 2021, polisi menetapkan Nurhayati sebagai tersangka dugaan korupsi APB Desa Citemu. Ia diduga memperkaya eks kuwu (kades) berinisial S yang diduga menyelewengkan anggaran desa lebih dari Rp 818 juta pada 2018-2020. Padahal, Nurhayati yang pertama kali melaporkan tindakan atasannya tersebut. 

Menurut Waswin, Nurhayati seharusnya tidak dipidana sesuai Pasal 51 KUHP, yang menyebutkan, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan dari penguasa berwenang tidak boleh dipidana. Dalam hal ini, sebagai bendahara, kliennya hanya mengerjakan tugasnya sesuai perintah kuwu. Pihaknya juga menilai Nurhayati sebagai whistleblower atau saksi pelapor yang turut mengungkap kasus korupsi. Nurhayati sebelumnya mengirim surat kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citemu terkait dugaan korupsi atasannya. Oleh sebab itu, ibu dua anak itu mesti dilindungi, bukan diproses hukum. (Yoga)

Di tengah antusiasme pasar dan publik terhadap pelantikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 21 Februari lalu, produsen tempe dan tahu mengancam mogok memproduksi tempe dan tahu untuk masyarakat. Gaung ancaman mogok sampai demonstrasi oleh produsen tempe dan tahu merata terjadi di pelosok negeri. Hal ini disebabkan oleh lonjakan harga kedelai. Data Kementerian Pertanian (23/2) mengatakan bahwa produksi kedelai dalam negeri pada 2021 sebesar 215.000 ton. Sementara kebutuhan kedelai dalam negeri rata-rata mencapai 9,2 juta ton. Dari sejumlah itu, sebanyak 7,2 juta ton berupa bungkil dan bubuk sisanya kedelai segar hampir 2 juta ton. Ini artinya ketersediaan kedelai Indonesia 90% lebih dipenuhi dari impor. 

Secara historis peningkatan impor kedelai terjadi seusai Pemerintah Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan International Monetary Fund (IMF) pada 31 Oktober 1997. LoI IMF diharapkan dapat mengeluarkan Indonesia dari krisis dan memulihkan kondisi perekonomian nasional. Sebagai konsekuensi dari LoI dengan IMF, Indonesia harus melakukan syarat-syarat yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional tersebut sebagaimana tercantum dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP). Sebagai perbandingan, sebelum adanya LoI IMF impor kedelai dikenakan bea masuk sebesar 30% dan hanya dapat dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Setelahnya impor kedelai dapat dilakukan tanpa bea masuk, kapanpun dan oleh siapapun, tidak hanya Bulog.

Presiden Vladimir Putin pada Kamis (24/2) mengatakan negaranya tetap ingin menjadi bagian dari ekonomi dunia dan tidak ada maksud untuk merusaknya. "Rusia tetap bagian dari ekonomi dunia. Kita tidak akan merusak sistem ekonomi dunia karena kita juga termasuk didalamnya. Rusia juga tidak ingin dikeluarkan dari masyarakat ekonomi internasional. Para mitra kita harus memahami ini dan tidak perlu mendorong kita keluar dari sistem ini," ujar Putin, saat mengumpulkan para bos perusahaan besar, setelah ia memerintahkan invasi pasukan ke Ukraina. Dari Washington, AS Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina  Georgieva mengingatkan bahwa konflik di Ukraina akan berdampak ke pemulihan ekonomi global. "Dana Moneter Internasional akan terus menaksir dampak ekonominya, tapi juga akan siap sedia mendukung para anggota yang membutuhkan," kata Gerogieva via Twitter. (Yetede)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPKS) tengah menelaah hasil investigasi nasib Nurhayati, pelapor kasus dugaan korupsi anggaran desa yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Cirebon, Jawa Barat. Mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, itu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan dana desa yang dilaporkannya kepada Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Citemu, hingga sampai ke polisian. "Dalam waktu dekat, kami akan memutuskan diterima atau tidak permohonan perlindungan terhadap Nurhayati," kata Wakil Ketua LPKS, Edwin Partogi, 24 Februari 2022. 

Awalnya Nurhayati melaporkan dugaan korupsi anggaran desa 2018-2022 yang melibatkan Kepala Desa Citemu, Supryadi, kepada Ketua BPD Citemu, Lukman, pada Januari 2019.Lukman lantas menegur Kepala Desa. Polisi menindaklanjuti laporan itu dengan memeriksa Nurhayati dan sejumlah saksi. Delapan bulan kemudian, polisi menetapkan Nurhayati sebagai tersangka kasus serupa. Menurut Edwin, penyidik Polres Cirebon mengakui, selama pemeriksaan, Nurhayati kooperatif dan keterangannya membantu membongkar kasus korupsi pejabat Desa Citemu. (yetede).

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan  bahwa kepentingan negaranya tidak dapat dinegosiasikan. Rusia telah mengerahkan lebih dari 150.000 tentara di perbatasan dengan Ukraina, sementara negara-negara Barat menghukum Rusia dengan sanksi-sanksi baru. "Negara kami selalu terbuka untuk dialog langsung dan jujur, untuk mencari solusi diplomatik untuk masalah yang paling kompleks. Kepentingan Rusia, keamanan warga kami, tidak dapat dinegosiasikan bagi kami," kata Putin, Rabu (23/2). Ia bicara setelah majelis tinggi parleman. 

Dewan Federasi, pada Selasa (22/2) malam, dewan tersebut memberi Putin persetujuan bulat untuk mengerahkan apa yang disebut  penjaga perdamaian. Putin menetapkan sejumlah syarat kondisi yang jika pihak Barat ingin mengurangi eskalasi krisis. Menurutnya, Ukraina yang pro Barat harus membatalkan ambisi keanggotaan di Partai Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan mempertahankan netralitas. Rencana Putin masih tetap tidak jelas pada Rabu. Tetapi para pejabat Barat telah mengingatkan bahwa Rusia telah mempersiapkan invasi habis-habisan ke Ukraina, yakni langkah yang dapat memicu perang bencana di Eropa. (Yetede)