Polemik seputar Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) adalah buah dari keputusan yang keluar di saat tidak tepat, absennya program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang inklusif dan terjangkau bagi buruh saat putus kerja, serta efek bola salju ketidak percayaan publik pada pemerintah. JKP segera diluncurkan, namun, program itu masih sangat eksklusif untuk pekerja formal tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu/PKWTT) yang di-PHK. PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP mewajibkan pekerja mengajukan klaim manfaat JKP paling lambat 3 bulan sejak PHK. Realitanya, proses perselisihan hubungan industrial terkait PHK  memakan waktu lama, dengan batas waktu 3 bulan, pekerja seolah dihadapkan pada pilihan menerima keputusan perusahaan demi bisa cepat mengklaim manfaat JKP, atau kukuh memperjuangkan hak-hak pesangonnya dengan risiko kehilangan hak uang tunai dari JKP. Karena itu, Permenaker No 2/2022 perlu ditunda sementara penerapannya. (Yoga)

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan (20/2), mengatakan, rata-rata penyediaan minyak goreng di pasar konsumsi sebanyak 10 hingga 11 juta liter per hari. Selama 2 pekan ke depan, pasokan ketersediaan minyak goreng akan ditambah menjadi 20 juta liter per hari, guna memastikan ketersediaan minyak goreng sesuai HET yang ditentukan pemerintah. Kemendag telah meminta pabrik-pabrik minyak goreng yang sudah mendapatkan bahan baku untuk menggelontorkan minyak goreng ke pasar tradisional dan gerai atau toko ritel modern, terutama yang telah mendapat pasokan bahan baku dari hasil kewajiban DMO CPO dan olein. Selain itu, lanjut Oke, Kemendag bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan ID Food telah dan akan melanjutkan operasi pasar minyak goreng di 110 pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia. Minyak goreng curah itu dijual Rp 10.500 per liter kepada pedagang pasar sehingga konsumen dapat membeli sesuai HET, yaitu Rp 11.500 per liter. (Yoga)

Pemerintah memastikan kuota tangkapan dalam sistem kontrak penangkapan ikan akan diberlakukan bertahap, guna memastikan industri perikanan dapat menyesuaikan target perikanan terukur. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengemukakan, sistem kontrak penangkapan ikan diharapkan bisa dimulai Maret 2022. Pihaknya menunggu finalisasi di Kemenkhumham terkait aturan soal tata cara penarikan PNBP untuk pemanfaatan sumber daya perikanan dengan sistem kontrak. Dalam sistem kontrak itu, kuota penangkapan ikan yang ditawarkan kepada setiap badan usaha perikanan minimal 100.000 ton per tahun, dengan jenis komoditas disesuaikan dengan stok sumber daya. Pelaku usaha perorangan disyaratkan membentuk badan usaha atau berbentuk konsorsium. Zona industri perikanan yang menerapkan sistem kontrak penangkapan ikan meliputi 4 zona di 7 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Pelaku industri  yang sedang menjajaki system kontrak penangkapan ikan pada 4 zona industri perikanan  sebanyak 20 perusahaan. Jumlah kuota penangkapan yang diminta 4,1 juta ton. (Yoga)

Presiden Jokowi mengundang para pemimpin negara di KTT G-20 untuk bertemu di Indonesia dalam KTT G-20 yang akan digelar di Bali, Oktober 2022. Bukan kali ini saja Bali menjadi lokasi konferensi internasional. Pada Oktober 2018, Bali menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Menjelang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia 2018, Bali sebagai tuan rumah ”diguyur” sejumlah proyek infrastruktur dan proyek penunjang, Rp 4,04 triliun. Wamen PUPR John Wempi Wetipo menyebutkan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 500 miliar untuk pengerjaan sejumlah proyek dalam rangka persiapan KTT G-20 di Bali.

Pada 2013, Bali juga menjadi lokasi KTT APEC. Tetamu penting KTT APEC 2013 berbusana kain endek dengan motif Dewata Nawa Sanga dalam jamuan makan malam kehormatan. Kain tenun endek untuk KTT APEC 2013 diproduksi oleh usaha pertenunan Putri Ayu, Gianyar. Apresiasi terhadap beragam produk Bali juga diungkapkan Presiden Jokowi ketika meninjau pameran IKM Bali Bangkit, 27 Desember 2021. Presiden menyatakan harapannya agar produk-produk karya pelaku IKM dapat dipilih dan dijadikan suvenir dalam KTT G-20. (Yoga)

Pasien mengantre di ruang tunggu di poliklinik salah satu rumah sakit di Tangerang Selatan, Sabtu (19/2). Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan kesiapan BPJS Kesehatan membayar uang muka hingga 60% untuk rumah sakit yang memberi mutu pelayanan tinggi terhadap pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kecenderungan sikap partisan karena pilihan politik di pemilu sebelumnya masih membayangi penilaian publik pada kinerja pemerintah. Pilihan politik di pemilihan presiden 2019 cenderung lebih kental partisannya dibandingkan dengan pilihan terhadap partai politik. 73,9 % publik dalam survei Kompas menyatakan kepuasannya menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tahun 2021.

Dari kelompok responden simpatisan Jokowi, 85 % menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan satu tahun terakhir, sikap simpatisan Jokowi cenderung konsisten dalam menilai kinerja pemerintah. Sebaliknya, mereka yang bukan pemilih Jokowi, dalam survei ini dikategorikan sebagai simpatisan Prabowo, cenderung lebih kritis karena konsisten, lebih sedikit yang menyatakan kepuasannya terhadap kinerja pemerintah, hanya separuh yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah.

Hanya sedikit kelompok responden yang cenderung bebas menilai tanpa dipengaruhi oleh isu partisan pilihan mereka di pemilihan presiden lalu. Menilai kinerja pemerintahan masih menjadi isu yang belum bebas dari sentimen partisan. Isu-isu yang di atas kertas semestinya bisa dipandang secara obyektif masih berpotensi dibayangi kepentingan elektoral, ini menjadi pekerjaan rumah bagaimana pada 2024 nanti isu-isu yang semestinya bisa dimaknai secara obyektif tidak lagi diwarnai sentimen partisan hanya karena perbedaan pilihan politik. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Riau menyatakan proses pengalihan Participating Interest (PI) 10% Wilayah Kerja (WK) Siak telah mendapat persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Arifin Tasrif. Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau Jhon Armedi Pinem menjelaskan bahwa surat persetujuan Menteri ESDM telah disampaikan kepada SKK Migas.“Persetujuan pengalihan PI 10% WK Siak sudah di setujui oleh Menteri ESDM, selanjutnya kami menunggu follow up dari Pertamina Hulu Energi [PHE] Siak,” ujarnya Jumat (18/2). Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih  kepada Menteri ESDM yang telah menyetujui PI 10% WK Siak, yang nantinya dikelola oleh PT Riau Petroleum Siak (RPS). “Artinya perjuangan Riau mengurus PI 10% WK Siak tercapai. Selanjutnya kami akan mengawal kelanjutan PI 10% di WK Kampar dan WK Rokan yang saat ini masih berproses.” Direktur PT Riau Petroleum Husnul Kausarian pada 22 September 2021 menyatakan sudah sepakat dengan PHE Siak untuk pengalihan PI 10% dan semua dokumen persyaratan sudah dipenuhi.

Berbicara kepada CNN, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Bliken  mengatakan bahwa Presiden Joe Biden siap bertemu Putin kapan saja untuk meredam ancaman perang di Ukraina. "Semua yang kami lihat mengindikasikan bahwa ini sangat amat serius, diambang invasi. Tapi hingga tank-tank mulai bergerak dan pesawat beterbangan, kami akan menggunakan setiap menit yang ada untuk melihat apakah diplomasi masih dapat mengadang Prisiden Putin untuk melancarkan ini," tutur Blinken. Di lain pihak, Putin menyalahkan Ukraina atas eskalasi militer di bagian timur tengah negara bekas Soviet tersebut. Putin mengatakannya dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Prancis Emanuel Macron, Minggu. Gedung Putih sebelumnya pada Sabtu (19/2) menyatakan bahwa Rusia dapat meluncurkan serangan di Ukraina kapan saja. "Tim keamanan nasional presiden menegaskan lagi bahwa Rusia dapat melancarkan serangan terhadap Ukraina kapan saja," kata Psaki. (Yetede)

Sejumlah pegiat keamanan dan militer menilai perpanjangan masa pensiun prajurit bukanlah hal mendesak. Peneliti dari Institute Security dan Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, perpanjangan masa jabatan tentara dalam uji materi Undang-Undang TNI merupakan wacana lama yang terus diolah. Khairul menyoroti wacana perpanjangan usia pensiun bagi prjurit dengan munculnya sidang permohonan uji materi  UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. "Gugatan itu sesungguhnya lemah argumentasi dan cenderung didasarkan pada masalah kesejahteraan purnawirawan TNI," kata Khairul kemarin.

Letnal Kolonel Euis Kurniasih dan Pembantu Letnan Dua (Pelda) Musono, keduanya pensiunan TNI, bersama empat orang lainnya yang tercatat sebagai karyawan swasta mengajukan permohonan izin uji materi terhadap UU TNI ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat aturan usia pensiun prajurit TNI yang tercantum dalam Pasal 53 dan Pasal 71 hauruf a UU TNI. Pasal itu menyebutkan bahwa prajurit TNI melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia 58 tahun bagi perwira serta 53 Tahun bagi bintara dan tamtama. (Yetede)

Harga minyak goreng curah di Surabaya, Jatim, Jumat (18/2), mencapai Rp 20.000 per liter atau di atas HET yang Rp 11.500 per liter. Saat mendatangi Pasar Tambahrejo, Surabaya, Mendag Muhammad Lutfi menyatakan, pihaknya akan mengecek gudang distribusi untuk memastikan stok dan harga sesuai ketentuan pemerintah. (Yoga)