Kementerian Perdagangan mempercepat mobilisasi 78.000 ekor sapi dari sentra produksi ke Pulau Jawa untuk menekan gejolak harga daging sapi menjelang Hari Raya Idulfitri tahun ini. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan Indonesia tengah surplus daging sapi mencapai 2.736,7 ton hingga Mei 2022 atau saat Lebaran nanti. Kenaikan harga daging sapi belakangan ini lebih dipicu pasokan yang terhambat ke sejumlah pasar yang ada di Pulau Jawa. “Saat ini pemerintah akan mencoba mendatangkan 78.000 sapi dari sentra produksi untuk menutup kekurangan pasokan di Pulau Jawa agar harga kembali stabil. Jadi tidak ada alasan harga terus naik,” katanya kepada Bisnis, Selasa (1/3). Berdasarkan data Kementerian Pertanian, ketersediaan daging sapi atau kerbau Februari hingga Mei 2022 sebanyak 240.948,5 ton, sedangkan kebutuhan 238.211,8 ton, sehingga masih ada surplus 2.736,7 ton. Komposisi ketersediaan daging tersebut terdiri atas produksi sapi atau kerbau lokal sebanyak 564.360 ekor atau setara daging 101.596,0 ton. Selain itu, sapi bakalan impor siap potong 174.264 ekor atau setara daging 33.404,7 ton dan daging sapi atau kerbau beku impor sebanyak 105.947,8 ton.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong (Gapuspindo) Joni P. Liano menyatakan keberatan untuk kembali mengimpor daging sapi bakalan dari Australia seiring dengan kenaikan harga yang signifikan sejak November 2021. Berdasarkan catatan Gapuspindo, harga impor sapi bakalan jantan dari Australia pada November 2021 berada di angka US$3,65 per kg atau setara dengan Rp56.574 per kg. Selang 3 bulan, harga beli sapi dari Australia itu mengalami kenaikan 24,1% menjadi US$4,53 atau Rp70.413 per kg pada Februari 2022.

Pemerintah tak perlu buru-buru menurunkan status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Dengan penanganan pagebluk yang masih amburadul, perubahan status itu lebih menimbulkan kesan sebagai pencitraan bahwa pemerintah berhasil mengendalikan wabah corona. Bahkan WHO mengatakan terlalu dini menjadikan Covid-19 sebagai endemi karena virus itu terus bermutasi. Rencana perubahan status pandemi, wabah yang terjadi secara serentak dan meluas diberbagai daerah, menjadi endemi (penyaki yang berkembang disuatu wilayah) disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Ahad, 27 Februari lalu. Alasannya, kasus Covid-19 yang melanda Indonesia mulai melandai dan pemerintah terus mempercepat program vaksinasi. Penanganan wabah Covid-19 di negara ini terbilang masih amburadul sejak pasien positif diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020.Hingga kini, data yang disampaikan pemerintah masih diragukan validitasnya. 

Putusan MK terkait uji formil UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai problematik. Namun, putusan yang menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ahli hukum tersebut ternyata mampu menyumbang nilai positif dalam skor rata-rata indeks demokrasi Indonesia tahun 2021. Mengacu hasil survei The Economist Intelligence Unit (EIU), skor rata-rata indeks demokrasi RI 2021 di angka 6,71, meningkat 0,41 dari tahun sebelumnya. Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Susi Dwi Harijanti  mengatakan, putusan MK itu turut mendongkrak skor indeks demokrasi karena baru pertama kali MK mengabulkan uji formil walaupun sebenarnya putusan itu membingungkan. Ada penegasan peran MK sebagai penjaga konstitusi, penjaga HAM, hingga penjaga demokrasi. Menurut Susi, jika ingin memaksimalkan fungsi sebagai penjaga demokrasi, MK harus bisa memaksimalkan wewenangnya dalam menguji formil ataupun materiil UU. MK harus semakin meningkatkan kualitas putusan, yang sangat dipengaruhi kemampuan 9 hakim konstitusi.

Menurut Feri Amsari, salah satu pendiri kantor hukum Themis Indonesia, tugas MK dalam konteks sebagai penjaga demokrasi tak hanya berkenaan dengan isu kepemiluan. Lebih luas lagi, memastikan berjalannya demokrasi konstitusional yang mencakup perlindungan atas negara hukum, HAM, pemisahan kekuasaan dan perimbangan kekuasaan negara, serta peradilan yang merdeka. Problemnya, Feri menilai, putusan MK kerap diabaikan bukan hanya oleh kementerian/lembaga, melainkan justru Presiden. Jubir MK Fajar Laksono Suroso mengungkapkan, pihaknya memahami ekspektasi publik yang besar terhadap MK. Berkaitan dengan bagaimana MK merespons ekspektasi itu dalam putusannya, menurut Fajar, wajar jika ada pihak yang puas dan ada yang belum. (Yoga)

Laporan setebal 3.600 halaman yang diterbitkan Panel Lintas Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Senin (28/2) berfokus pada dampak perubahan iklim,adaptasi, dan kerentanannya, menyusul laporan sebelumnya Agustus 2021 tentang ilmu dasar di balik pemanasan global. Laporan baru ini mendefinisikan dua kategori ambang batas adaptasi. Ambang batas ”lunak” merupakan skenario yang menunjukkan masih ada opsi untuk mengatasi dampak perubahan iklim, tetapi terkendala keterbatasan biaya atau teknologi. Ambang batas ”keras” merupakan situasi yang menunjukkan perubahan fisik begitu drastis dan permanen sehingga tidak ada cara mengurangi risikonya. Beberapa bagian dunia saat ini sudah me- lewati ambang batas keras itu. Ekosistem yang sudah melampaui batas adaptasi yang tak bisa dipulihkan itu termasuk beberapa terumbu karang di wilayah tropis, beberapa lahan gambut pesisir, beberapa hutan hujan, dan beberapa ekosistem kutub dan pegunungan.

Tak hanya flora dan fauna, kemampuan adaptasi manusia terhadap lingkungan yang berubah juga bukan tanpa batas. Kenaikan permukaan laut, misalnya, memaksa penduduk pulau-pulau kecil mengungsi secara permanen. Setidaknya lima pulau di Samudra Pasifik hilang karena kenaikan air laut. Meningkatnya suhu juga mengubah pola curah hujan dan mencairkan salju, membatasi air tawar untuk minum, dan menghancurkan pertanian. Laporan IPCC kali ini memberikan wawasan baru tentang potensi menjaga alam, tidak hanya untuk mengurangi risiko iklim, tetapi juga meningkatkan kehidupan masyarakat. Ekosistem yang sehat lebih tahan terhadap perubahan iklim dan menyediakan layanan penting bagi kehidupan, seperti makanan dan air bersih. Dengan memulihkan ekosistem yang terdegradasi secara efektif dan merata, berarti kita juga melestarikan 30 hingga 50 % habitat daratan, air tawar, dan laut di Bumi. Sebagai imbalannya, masyarakat memperoleh manfaat dari kapasitas alam untuk menyerap dan menyimpan karbon, dan kita dapat mempercepat kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan. (Yoga)

Sejumlah pedagang daging sapi di beberapa pasar Jakarta dan sekitarnya hingga Selasa (1/3) masih mogok berjualan, dipicu harga daging sapi yang terus naik hingga Rp 150.000 per kg. Mereka berharap serta intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga daging sapi. Bedasarkan pantauan, Selasa, los daging di sejumlah pasar, seperti Pasar Slipi dan Pasar Tomang Barat atau Pasar Kopro, Jakbar, sepi. Sejak Senin (28/2), pedagang memilih tak berjualan karena harga daging sapi terus merangkak naik. Di Kota Tangerang, Banten, 92 pedagang daging di enam pasar juga turut mogok berjualan hingga Jumat (4/3). Pedagang mogok lantaran mengeluhkan kenaikan harga daging dari rumah potong hewan. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, per Selasa (1/3) harga daging sapi kelas I di DKI Jakarta mencapai Rp 145.000 per kg, meningkat bertahap dari 1 Januari 2022 yang Rp 133.750.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, kenaikan harga yang menyebabkan pedagang mogok berjualan hanya terjadi di Jabodetabek. Sebagian pedagang juga masih tetap berjualan. Persentasenya 50-50. Sebelumnya, Senin (28/2), Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengunjungi Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) dan para pedagang sapi di Pasar Klender, Jaktim. Ia mendengarkan aspirasi pedagang sekaligus meminta mereka untuk menghentikan aksi mogok berjualan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut dia, persoalan harga daging dalam proses pembahasan pemerintah. Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman mengatakan, kendati impor daging kerbau dan sapi beku akan  mengoreksi harga di pasar, gejolak yang terjadi belakangan ini dipengaruhi harga sapi bakalan yang diimpor dari Australia. (Yoga)

Kepemilikan kartu peserta program BPJS Kesehatan resmi menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus jual beli tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan mulai Selasa (1/3/2022). ”Ya, per 1 Maret 2022 mulai berlaku,” ujar Kepala BPN Kota Tangerang Selatan Harison Mocodompis. (Yoga)

PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina di sektor hilir, kembali menaikkan harga jual elpiji nonsubsidi 12 kg dari Rp 162.000 menjadi Rp 182.000 per tabung mulai Minggu (27/2), sebagai respons  melonjaknya harga elpiji dan minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Pjs Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, harga kontrak gas (contract price/CP Aramco) saat ini 775 USD per ton atau naik 21 % dari harga rata-rata sepanjang 2021. Selain menyebabkan harga elpiji 12 kg naik, harga elpiji 5,5 kg dengan nama pasar Bright Gas juga naik dari Rp 76.000 menjadi Rp 85.250 per tabung.

Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini, kenaikan harga jual BBM nonsubsidi yang diikuti elpiji 12 kg dan 5,5 kg ialah untuk merespons kenaikan harga komoditas. Kenaikan tersebut tidak terhindarkan lantaran harga komoditas energi terus melonjak.  Kenaikan harga elpiji non-subsidi ini, bagi Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, harus dicermati pemerintah, jangan sampai menyebabkan konsumen elpiji nonsubsidi pindah ke elpiji bersubsidi. Selain itu, lanjut Tulus, kenaikan harga berpotensi menimbulkanpraktik pengoplosan gas, yaitu mencampur elpiji bersubsidi dengan yang nonsubsidi dan dijual dengan harga nonsubsidi. (Yoga)

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Perpres ini dibuat untuk menyeimbangkan kebutuhan dan pasokan komoditas, pangan. Dalam beleid ini disebutkan Neraca Komoditas disusun untuk: Pertama, penyederhanaan dan transparansi perizinan ekspor dan impor. Kedua, menyediakan data yang akurat sebagai dasar kebijakan ekspor dan impor. Ketiga, memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi industri sehingga mampu meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan. Keempat, menjamin ketersediaan barang konsumsi bagi penduduk dan bahan baku serta bahan penolong bagi industri, Kelima, mendorong penyerapan komoditas lokal seperti petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, Perpres Neraca Komoditas ini sudah bisa digunakan saat ini. "Ada lima komoditas yang diberlakukan, yakni beras, ikan, garam, gula, dan daging sapi," tutur Musdhalifah kepada KONTAN, Senin (28/2).

Ketergantungan Indonesia pada kedelai impor terus meningkat 3 dekade terakhir, rasionya mencapai titik kritis, sejalan semakin turunnya rasio kecukupan produksi dalam negeri. Mogok massal produksi tahu tempe jadi semakin intens. Seperti awal tahun lalu, produsen dan pedagang tahu tempe mogok pekan lalu, sebagai bentuk protes atas tingginya harga kedelai, dari Rp 8.000 per kg menjadi Rp 12.000 per kg seiring lonjakan harga kedelai di pasar global tiga bulan terakhir. Sedangkan produksi kedelai nasional terus turun meski program demi program peningkatan produksi dijalankan pemerintah. Kisah anggota Kelompok Tani Pangudi Makmur di Grobogan, Jateng, mewakili cerita petani kedelai di Tanah Air. Mereka menanam kedelai setelah 2 kali menanam padi. Namun, harga kedelai kerap anjlok sampai Rp 6.000 per kg saat panen. Padahal, harga di tingkat petani idealnya di atas Rp 10.000 per kg. Situasi itu membuat petani beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan seperti jagung dan kacang hijau.

Harga dan insentif hasil usaha merupakan pemikat utama yang menjadi pertimbangan petani untuk menanam kedelai. Karena itu, tanpa jaminan harga dan penyerapan, usaha mendongkrak produksi kedelai dalam negeri bakal sia-sia. Perpres No 20 Tahun 2017 tentang Penugasan Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, mengamanatkan Bulog untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga di tingkat konsumen dan produsen. Namun, implementasinya tidak berjalan sesuai harapan. Dampaknya, kedelai impor makin dominan, hingga menjadi pengimpor bersih kedelai. Ketergantungannya kini mencapai titik kritis hingga membuat kedelai impor serupa ”pangkon” bagi Indonesia. Buaian yang mematikan kemandirian pangan. Dalam aksara Jawa, pangkon berfungsi mematikan huruf. Setiap aksara yang diberi pangkon akan hilang atau mati vokal/suaranya. Sayangnya, tak hanya kedelai, Indonesia berpotensi masuk dalam ”pangkon” komoditas pangan impor lain. (Yoga)

Uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC) menjadi salah satu topik perbincangan yang menarik di Presidensi G20 Indonesia. Kehadiran CBDC memang sudah ditunggu banyak kalangan. CBDC akan menyempurnakan proses transformasi digital yang saat ini sedang melanda berbagai belahan dunia. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa upaya bank sentral selaku otoritas moneter untuk segera mengeluarkan uang fiat dalam bentuk digital tidak lepas dari maraknya penggunaan aset kripto sebagai mata uang (cryptocurrency) dalam transaksi pembayaran. Apalagi kedatangan aset kripto membawa risiko besar bagi stabilitas makro-keuangan, integritas keuangan, perlindungan konsumen, dan lingkungan.

Uang digital tetap didudukan sebagai barang publik (public good), sehingga sudah semestinya uang digital dikeluarkan dan diedarkan oleh institusi publik, dalam hal ini bank sentral. Kehadiran CBDC banyak memberikan manfaat seperti menurunkan biaya pengelolaan uang tunai. Karena biaya cetak dan ongkos distribusi uang tunai memang tergolong mahal. Terlebih bagi negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, berkepulauan dan cukup banyak daerah yang sangat terpencil. Belum lagi adanya risiko kehilangan pada saat proses pemindahan uang dari satu lokasi ke lokasi lain. Tentu ini menguntungkan negara seperti Indonesia. Selain itu CBDC juga dapat meningkatkan inklusi keuangan.