Laporan setebal 3.600 halaman yang diterbitkan Panel Lintas Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Senin (28/2) berfokus pada dampak perubahan iklim,adaptasi, dan kerentanannya, menyusul laporan sebelumnya Agustus 2021 tentang ilmu dasar di balik pemanasan global. Laporan baru ini mendefinisikan dua kategori ambang batas adaptasi. Ambang batas ”lunak” merupakan skenario yang menunjukkan masih ada opsi untuk mengatasi dampak perubahan iklim, tetapi terkendala keterbatasan biaya atau teknologi. Ambang batas ”keras” merupakan situasi yang menunjukkan perubahan fisik begitu drastis dan permanen sehingga tidak ada cara mengurangi risikonya. Beberapa bagian dunia saat ini sudah me- lewati ambang batas keras itu. Ekosistem yang sudah melampaui batas adaptasi yang tak bisa dipulihkan itu termasuk beberapa terumbu karang di wilayah tropis, beberapa lahan gambut pesisir, beberapa hutan hujan, dan beberapa ekosistem kutub dan pegunungan.

Tak hanya flora dan fauna, kemampuan adaptasi manusia terhadap lingkungan yang berubah juga bukan tanpa batas. Kenaikan permukaan laut, misalnya, memaksa penduduk pulau-pulau kecil mengungsi secara permanen. Setidaknya lima pulau di Samudra Pasifik hilang karena kenaikan air laut. Meningkatnya suhu juga mengubah pola curah hujan dan mencairkan salju, membatasi air tawar untuk minum, dan menghancurkan pertanian. Laporan IPCC kali ini memberikan wawasan baru tentang potensi menjaga alam, tidak hanya untuk mengurangi risiko iklim, tetapi juga meningkatkan kehidupan masyarakat. Ekosistem yang sehat lebih tahan terhadap perubahan iklim dan menyediakan layanan penting bagi kehidupan, seperti makanan dan air bersih. Dengan memulihkan ekosistem yang terdegradasi secara efektif dan merata, berarti kita juga melestarikan 30 hingga 50 % habitat daratan, air tawar, dan laut di Bumi. Sebagai imbalannya, masyarakat memperoleh manfaat dari kapasitas alam untuk menyerap dan menyimpan karbon, dan kita dapat mempercepat kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan. (Yoga)

Sejumlah pedagang daging sapi di beberapa pasar Jakarta dan sekitarnya hingga Selasa (1/3) masih mogok berjualan, dipicu harga daging sapi yang terus naik hingga Rp 150.000 per kg. Mereka berharap serta intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga daging sapi. Bedasarkan pantauan, Selasa, los daging di sejumlah pasar, seperti Pasar Slipi dan Pasar Tomang Barat atau Pasar Kopro, Jakbar, sepi. Sejak Senin (28/2), pedagang memilih tak berjualan karena harga daging sapi terus merangkak naik. Di Kota Tangerang, Banten, 92 pedagang daging di enam pasar juga turut mogok berjualan hingga Jumat (4/3). Pedagang mogok lantaran mengeluhkan kenaikan harga daging dari rumah potong hewan. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, per Selasa (1/3) harga daging sapi kelas I di DKI Jakarta mencapai Rp 145.000 per kg, meningkat bertahap dari 1 Januari 2022 yang Rp 133.750.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, kenaikan harga yang menyebabkan pedagang mogok berjualan hanya terjadi di Jabodetabek. Sebagian pedagang juga masih tetap berjualan. Persentasenya 50-50. Sebelumnya, Senin (28/2), Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengunjungi Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) dan para pedagang sapi di Pasar Klender, Jaktim. Ia mendengarkan aspirasi pedagang sekaligus meminta mereka untuk menghentikan aksi mogok berjualan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut dia, persoalan harga daging dalam proses pembahasan pemerintah. Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman mengatakan, kendati impor daging kerbau dan sapi beku akan  mengoreksi harga di pasar, gejolak yang terjadi belakangan ini dipengaruhi harga sapi bakalan yang diimpor dari Australia. (Yoga)

Kepemilikan kartu peserta program BPJS Kesehatan resmi menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus jual beli tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan mulai Selasa (1/3/2022). ”Ya, per 1 Maret 2022 mulai berlaku,” ujar Kepala BPN Kota Tangerang Selatan Harison Mocodompis. (Yoga)

PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina di sektor hilir, kembali menaikkan harga jual elpiji nonsubsidi 12 kg dari Rp 162.000 menjadi Rp 182.000 per tabung mulai Minggu (27/2), sebagai respons  melonjaknya harga elpiji dan minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Pjs Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, harga kontrak gas (contract price/CP Aramco) saat ini 775 USD per ton atau naik 21 % dari harga rata-rata sepanjang 2021. Selain menyebabkan harga elpiji 12 kg naik, harga elpiji 5,5 kg dengan nama pasar Bright Gas juga naik dari Rp 76.000 menjadi Rp 85.250 per tabung.

Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini, kenaikan harga jual BBM nonsubsidi yang diikuti elpiji 12 kg dan 5,5 kg ialah untuk merespons kenaikan harga komoditas. Kenaikan tersebut tidak terhindarkan lantaran harga komoditas energi terus melonjak.  Kenaikan harga elpiji non-subsidi ini, bagi Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, harus dicermati pemerintah, jangan sampai menyebabkan konsumen elpiji nonsubsidi pindah ke elpiji bersubsidi. Selain itu, lanjut Tulus, kenaikan harga berpotensi menimbulkanpraktik pengoplosan gas, yaitu mencampur elpiji bersubsidi dengan yang nonsubsidi dan dijual dengan harga nonsubsidi. (Yoga)

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Perpres ini dibuat untuk menyeimbangkan kebutuhan dan pasokan komoditas, pangan. Dalam beleid ini disebutkan Neraca Komoditas disusun untuk: Pertama, penyederhanaan dan transparansi perizinan ekspor dan impor. Kedua, menyediakan data yang akurat sebagai dasar kebijakan ekspor dan impor. Ketiga, memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi industri sehingga mampu meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan. Keempat, menjamin ketersediaan barang konsumsi bagi penduduk dan bahan baku serta bahan penolong bagi industri, Kelima, mendorong penyerapan komoditas lokal seperti petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, Perpres Neraca Komoditas ini sudah bisa digunakan saat ini. "Ada lima komoditas yang diberlakukan, yakni beras, ikan, garam, gula, dan daging sapi," tutur Musdhalifah kepada KONTAN, Senin (28/2).

Ketergantungan Indonesia pada kedelai impor terus meningkat 3 dekade terakhir, rasionya mencapai titik kritis, sejalan semakin turunnya rasio kecukupan produksi dalam negeri. Mogok massal produksi tahu tempe jadi semakin intens. Seperti awal tahun lalu, produsen dan pedagang tahu tempe mogok pekan lalu, sebagai bentuk protes atas tingginya harga kedelai, dari Rp 8.000 per kg menjadi Rp 12.000 per kg seiring lonjakan harga kedelai di pasar global tiga bulan terakhir. Sedangkan produksi kedelai nasional terus turun meski program demi program peningkatan produksi dijalankan pemerintah. Kisah anggota Kelompok Tani Pangudi Makmur di Grobogan, Jateng, mewakili cerita petani kedelai di Tanah Air. Mereka menanam kedelai setelah 2 kali menanam padi. Namun, harga kedelai kerap anjlok sampai Rp 6.000 per kg saat panen. Padahal, harga di tingkat petani idealnya di atas Rp 10.000 per kg. Situasi itu membuat petani beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan seperti jagung dan kacang hijau.

Harga dan insentif hasil usaha merupakan pemikat utama yang menjadi pertimbangan petani untuk menanam kedelai. Karena itu, tanpa jaminan harga dan penyerapan, usaha mendongkrak produksi kedelai dalam negeri bakal sia-sia. Perpres No 20 Tahun 2017 tentang Penugasan Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, mengamanatkan Bulog untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga di tingkat konsumen dan produsen. Namun, implementasinya tidak berjalan sesuai harapan. Dampaknya, kedelai impor makin dominan, hingga menjadi pengimpor bersih kedelai. Ketergantungannya kini mencapai titik kritis hingga membuat kedelai impor serupa ”pangkon” bagi Indonesia. Buaian yang mematikan kemandirian pangan. Dalam aksara Jawa, pangkon berfungsi mematikan huruf. Setiap aksara yang diberi pangkon akan hilang atau mati vokal/suaranya. Sayangnya, tak hanya kedelai, Indonesia berpotensi masuk dalam ”pangkon” komoditas pangan impor lain. (Yoga)

Uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC) menjadi salah satu topik perbincangan yang menarik di Presidensi G20 Indonesia. Kehadiran CBDC memang sudah ditunggu banyak kalangan. CBDC akan menyempurnakan proses transformasi digital yang saat ini sedang melanda berbagai belahan dunia. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa upaya bank sentral selaku otoritas moneter untuk segera mengeluarkan uang fiat dalam bentuk digital tidak lepas dari maraknya penggunaan aset kripto sebagai mata uang (cryptocurrency) dalam transaksi pembayaran. Apalagi kedatangan aset kripto membawa risiko besar bagi stabilitas makro-keuangan, integritas keuangan, perlindungan konsumen, dan lingkungan.

Uang digital tetap didudukan sebagai barang publik (public good), sehingga sudah semestinya uang digital dikeluarkan dan diedarkan oleh institusi publik, dalam hal ini bank sentral. Kehadiran CBDC banyak memberikan manfaat seperti menurunkan biaya pengelolaan uang tunai. Karena biaya cetak dan ongkos distribusi uang tunai memang tergolong mahal. Terlebih bagi negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, berkepulauan dan cukup banyak daerah yang sangat terpencil. Belum lagi adanya risiko kehilangan pada saat proses pemindahan uang dari satu lokasi ke lokasi lain. Tentu ini menguntungkan negara seperti Indonesia. Selain itu CBDC juga dapat meningkatkan inklusi keuangan.

Setelah mogok 3 hari memprotes kenaikan harga bahan baku, tahu kembali berproduksi. Tak ada hasil atau perubahan setelah mogok massal perajin tahu dan tempe. Harga kedelai tidak turun, sementara harga jual tahu tak bisa naik. ”Kalau dinaikkan, konsumen yang protes, ujung-ujungnya penjualan menurun,” ujar Anto, perajin tahu. Para perajin hanya bisa bersiasat mengecilkan ukuran dan ketebalan tahu demi bisa terus berproduksi dan laku di pasaran. Ada 30 perajin tahu di sentra produksi tahu milik Haji Aan di Jalan Duren Tiga Raya, Pancoran, Jaksel, yang kebanyakan berasal dari  Sukabumi, Jabar.

Sentra produksi tahu milik Haji Aan itu telah berproduksi sejak puluhan tahun.Banyak perajin yang memilih produksi di tempat tersebut karena airnya cocok untuk pembuatan tahu. Mogok produksi selama tiga hari membuat proses pembuatan tahu pada hari pertama tidak terlalu maksimal. Pasalnya biang tahu yang digunakan untuk produksi pada hari pertama belum sempurna. Kondisi tersebut berdampak pada hasil produksi tahu yang rapuh.

Direktur Pelaksana TS Lombard dan pengamat veteran Rusia Christopher Granville menyampaikan, kekuatan ekonomi Rusia dalam jangka panjang kemungkinan tidak dapat menahan serangan sanksi terkoordinasi dari Barat. "Pandangan bahwa Rusia tidak akan terpengaruh adalah salah. Efek negatifnya mungkin tidak terasa  didepan tapi sanksi-sanksi itu  akan melumpuhkan potensi Rusia dalam jangka panjang ," ujar Granville yang  dilansir Reuters, Jumat (25/2). 

Adapun langkah-langkah yang diambil Barat, termasuk sanksi dan pembekuan  aset lebih banyak lagi pada perbankan dan pengusaha-pengusaha Rusia, penghentian penggalangan dana di luar negeri, pembekuan proyek jalur pipa gas ke Jerman senilai US$ 11 miliar,dan membatasi akses ke barang-barang berteknologi tinggi seperti semikonduktor. "Rusia pada dasarnya akan diperlakukan sebagai negara bermusuhan yang terputus dari arus global, investasi dan interaksi ekonomi normal lainnya  yang membangun standar hidup, pendapatan, produktivitas dan profitabilitas perusahaan," ungkap Granville. (Yetede)

Penundaan Pemilu 2024 mulai disuarakan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Januari 2022), Ketum PKB Muhaimin Iskandar (23/2), Ketuum Golkar Airlangga Hartarto (24/2), hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan (25/2). Padahal, 24 Januari 2022, DPR bersama pemerintah dan KPU menyepakati hari pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 14 Februari 2024. Hal ini direspon seorang pengusaha, ”Bisa saja itu strategi buying time untuk menaikkan elektabilitas capres. Mereka sudah lama kampanye, tetapi namanya tidak masuk radar survei. Tetapi, bisa juga memang ada yang mengorkestrasi ’kebulatan tekad’ seperti Orde Baru.”

Esensi menunda Pemilu 2024 memperpanjang kekuasaan yang sedang berkuasa. Memperpanjang kekuasaan Presiden, memperpanjang jabatan anggota DPR, memperpanjang jabatan anggota DPD, dan memperpanjang jabatan belasan ribu anggota DPRD. Seorang anggota DPR  berkomentar, ”Daripada keluar uang untuk pemilu, kan, enak dapat kekuasaan dua atau tiga tahun lagi. Gratis lagi.” Enteng jawabannya. Inilah model pemerintah rule by law. Memerintah dengan hukum. Itu adalah gratifikasi politik yang dibungkus aspek konstitusionalitas. Usulan penundaan Pemilu 2024 menabrak konstitusi. Benar kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menegaskan, tidak ada ruang penundaan Pemilu 2024. Pemilu merupakan syarat fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan pada konstitusi. (Yoga)