Pemerintah tampaknya tetap akan memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% mulai April 2022. Bahkan, pemerintah juga berencana untuk mengenakan PPN atas beberapa sektor jasa yang selama ini bebas pungutan pajak tersebut. Pekan lalu saat menggelar sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka peluang pengenaan PPN bagi sektor jasa pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini, bakal dikenakan tarif khusus berupa PPN Final.

"Kualifikasinya apa? Barang atau jasa tertentu, di mana kita bisa menerapkan tarif PPN Final. Ini bisa pendidikan, kesehatan, atau bidang-bidang yang memberikan atau diberikan kekhususan oleh pemerintah," kata Sri Mulyani, pekan lalu. Sayangnya, ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai waktu penerapan PPN Final tersebut. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pungutan PPN Final terhadap sektor jasa pendidikan dan kesehatan berpotensi meningkatkan inflasi yang signifikan pada tahun ini. Alhasil, daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya bisa kembali tergerus.

Deputi Dukungan Bisnis pada Satker Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Satwiko (13/3) mengatakan, pihaknya mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas meningkatkan capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tahun ini menjadi Rp 45 triliun. ”Target TKDN ini mendukung tumbuhnya kemampuan nasional untuk bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional dan internasional,” katanya. (Yoga)

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengungkapkan peralihan pandemi menuju endemi tidak bisa lepas dari dua hal, yaitu jumlah kasus harian dan angka kematian yang rendah, serta tingkat keterisian rumah sakit.

Holding Ultra Mikro (UMi) yang terdiri BRI, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berinovasi menyebarkan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan membentuk tim sinergi budaya kerja bernama ‘Brigade Madani’. Aktivasi ‘Brigade Madani’ merupakan bagian gerakan sinergi ekosistem ultra mikro yang diluncurkan Jumat, (11/03/2022) di BRILIAN Stadium, Jakarta dan dihadiri Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Pegadaian Koeswiyoto dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi. Sunarso mengungkapkan keberadaan Holding UMi sejalan dengan visi BRI untuk menjadi ‘The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion’.

Besarnya potensi pasar industri kecantikan (kosmetik, perawatan kulit/skincare, perawatan tubuh, dll) membuat usaha di bidang ini tumbuh subur. Sayangnya, masih ada pemain ilegal yang mencoba peruntungan mendapatkan cuan dari ”manisnya” bisnis ini. Skincare Korea Selatan (K-Beauty) laris manis dicari konsumen Tanah Air segala kalangan. Pada 2020, Indonesia peringkat dua negara dengan popularitas K-Beauty tertinggi, yang mendorong produsen lokal berinovasi membuat produk dengan keunggulan seperti produk asal Korsel. Prospek mendatangkan cuan membuat industri kecantikan menjamur, apalagi mudah mendapat sertifikat Esthetician dari Formula Botanica, London, Inggris. Untuk menjadi peracik formula skincare (formulator) bisa dilakukan secara daring dengan biaya  Rp 30 juta hanya dalam satu tahun. Kekayaan alam Indonesia memudahkan mendapat bahan baku lokal, selain itu banyak pabrik yang menerima pembuatan skincare sehingga tidak perlu membuat pabrik sendiri. Untuk pemasaran, kontribusi media sosial berperan besar dalam menarik konsumen.

Sayang, di balik tumbuhnya industri ini masih ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dengan cara ilegal dan merugikan konsumen. Pada Januari 2021, polisi menggerebek pabrik peracik kosmetik ilegal karena tidak memiliki izin edar BPOM, di Jatiasih, Bekasi, Jabar. Selain itu, peracik juga tidak memiliki kompetensi dan sertifikat seorang formulator. Laporan Direktorat Pengawasan Kosmetik, BPOM RI 2020, ditemukan beberapa pelanggaran (ketidakpatuhan) pelaku usaha produk kosmetik. Terkait pemeriksaan sarana produksi kosmetik, 19 % sarana produksi tidak memenuhi ketentuan (TMK), dengan rincian 3 % mengandung bahan berbahaya (BB), 35 % tak memiliki izin edar, dan 62 persen belum konsisten menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik. Sejumlah temuan pelanggaran menjadi tantangan pihak berwenang lebih memperketat pengawasan agar produk kosmetik senantiasa mengedepankan asas keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang baik bagi konsumen. (Yoga)

Seusai meninjau Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (11/3) Wapres Ma’ruf Amin menginstruksikan aparat penegak hukum untuk menindak penimbun pangan. Tiga hari sebelumnya, Wapres Amin berkunjung ke kantor Kementan untuk memonitor dan mengevaluasi ketersediaan pangan menjelang Ramadhan dan Lebaran 2022. Dalam kesempatan itu, Wapres meminta Mendag dan Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) memastikan distribusi bahan pangan pokok tetap lancar. Kepala BPN Arief Prasetyo Adi mengatakan, Bulog sudah ditugaskan menyerap gabah petani dengan harga yang baik, kemudian mempersiapkan kadar airnya baik sehingga bisa disimpan sampai jelang panen ke depan.

Terkait minyak goreng, Arief menuturkan, Kemendag sudah menaikkan kuota DMO dari 20 % ke 30 %. Kewajiban itu berlaku bagi eksportir minyak sawit mentah dan olein guna memenuhi kebutuhan bahan baku minyak goreng domestik. Arief juga mengimbau masyarakat agar tidak panik dalam membeli minyak goreng. Terkait daging, Arief memastikan pasokan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama bulan puasa dan Lebaran tahun ini. Masyarakat diberi pilihan antara daging kerbau beku, daging sapi beku, dan daging segar. (Yoga)

Revolusi industri 4.0 yang disusul pandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina membuat pemerintah sulit memprediksi tantangan ekonomi ke depan. Meski begitu, pemerintah akan mengantisipasi ketidakpastian global melalui akselerasi SDM, sesuai pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis Ke-46 UNS, Surakarta, secara hibrida, Jumat (11/3).

Presiden menyoroti kenaikan harga minyak dunia yang sempat mencapai level 130 USD per barel tahun ini, 2 kali lipat harga yang dipatok pemerintah dalam APBN 2022 sebesar 63 USD per barel. Selain masalah minyak, Presiden menyebut beberapa negara sudah mulai mengalami kenaikan harga pangan, seperti gandum dan kedelai, dipicu oleh kelangkaan container karena tarif logistik juga meningkat.

Selain menyiapkan kebijakan ekonomi yang responsif demi stabilitas ekonomi, dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, pemerintah mengajak semua pihak mempercepat kesiapan SDM untuk menyongsong bonus demografi. (Yoga)

Tingginya kebutuhan  minyak goreng tidak selalu diiringi ketersediaan stok di pasaran. Sejak 1998 hingga kini, Indonesia beberapa kali mengalami kelangkaan minyak goreng. Di tengah gejolak politik dan krisis ekonomi 1998, minyak goreng sulit ditemukan di daerah-daerah di Indonesia bagian barat hingga timur. Di Makassar, Sulsel, kelangkaan minyak goreng Januari 1998 karena pabrikan kesulitan memperoleh kopra sebagai bahan baku. Produksi kopra petani mengalami penurunan akibat perubahan cuaca. Harga minyak goreng melambung 86 % dari Rp 35.000 menjadi Rp 65.000 per jeriken 22 liter. Kelangkaan minyak goreng juga terjadi Februari 1998 di DKI Jakarta, Surabaya, dan Medan, karena gejolak nilai tukar rupiah sehingga berdampak pada ketidakpastian biaya produksi. Pada Mei 1998, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di Bandar Lampung, Semarang,dan Bandung. Tingginya biaya angkut di tengah gejolak politik dan krisis ekonomi turut menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng.

Pada periode reformasi, kelangkaan minyak goreng terjadi di Bandung, Jawa Barat, pada Mei 2007. Pada saat yang bersamaan, kenaikan harga minyak goreng mencekik masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini disebabkan oleh membaiknya harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) dunia sehingga ekspor dari Indonesia meningkat. Kenaikan ekspor ini berdampak pada berkurangnya pasokan bahan baku minyak goreng sehingga mengurangi produksi di sejumlah daerah. Kini, persoalan serupa terjadi. Berdasarkan temuan Ombudsman, kelangkaan minyak goreng disebabkan sejumlah faktor, yakni penimbunan, pengalihan penjualan dengan harga yang lebih mahal, dan kepanikan masyarakat yang memicu pembelian dalam jumlah banyak (panic buying). (Yoga)

Sebelas orang pengurus pusat Partai NasDem dan Partai Golkar duduk meriung di kantor pusat NasDem. Mereka membahas sejumlah persoalan selama hampir tiga jam, salah satunya rencana kedua partai untuk berkoalisi dalam pemilihan presiden mendatang. Koalisi ini bisa menjadi poros baru koalisi Golkar-NasDem. Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan pertemuan itu menjadi gambaran kedua  partai tengah menjalin  hubungan yang romantis dan upaya saling mendekati, termasuk penjajakan koalisi menghadapi pemilihan presiden. "Jadi diskusi lebih kepada isu kebangsaan, penjajakan koalisi. Semua kemungkinan ada,"kata Ahmad Ali, Jumat, 11 Maret 2022. Sebelum penjajakan koalisi ini, NasDem awalnya merancang akan memilih calon Presiden lewat konvensi. Tapi agenda itu buyar lantaran NasDem di DPR hanya 59 atau 10,26%. NasDem perlu berkoalisi dengan partai politik lain agar memenuhi syarat 20% kursi di DPR untuk mengusung calon Presiden. (Yetede)

Di tengah kelangkaan minyak goreng dan merangkaknya harga bahan pangan, masyarakat Boti seperti tak terusik. Masyarakat adat yang tinggal di Pulau Timor, di Kecamatan Kie, Timor Tengah Selatan (TTS), NTT ini mampu memenuhi hampir semua kebutuhan hidup dan itu membuat mereka bertahan dari krisis, termasuk pagebluk Covid-19. ”Kami menutup pintu masuk sejak Februari 2020,” kata Namah Benu (8/12/). Bebie Benu (29), bidan desa di Puskesmas Pembantu Boti, yang juga keponakan Raja Boti, mengatakan, di awal pandemi, dia menunjukkan video kondisi Wuhan di China, yang saat itu terdampak Covid-19. ”Ini kemungkinan memperkuat keputusan Usif untuk menutup Boti,” katanya.

Sebelum melakukan karantina wilayah, Raja Boti meminta masyarakatnya untuk mempersiapkan segala kebutuhan dasar, terutama kecukupan pangan dan mengontrol ketersediaannya di lumbung. ”Hanya garam yang kami beli dari luar dan itu kami beli sebelum menutup desa,” kata Molo Benu, adik Raja Boti. Dengan karantina wilayah yang ketat, Boti bisa selamat dari wabah. Hingga akhir 2021, tak ada laporan kasus Covid-19 di Boti Dalam. Meski dilaporkan dugaan Covid-19 di Boti Luar, itu tidak sampai terjadi penularan meluas. Kajian tentang ”Mitigasi dan Adaptasi Masyarakat Adat terhadap Pandemi Covid-19” oleh Dirjen Kebudayaan, Kemendikbudristek menunjukkan, Boti termasuk di antara masyarakat adat yang punya ketahanan selama pandemi. Selain minim kasus penularan, Boti juga tak terdampak secara sosial atau ekonomi. (Yoga)