Maraknya perhelatan konser yang menghadirkan para musisi kelas dunia kian membuka mata betapa besarnya potensi industri ekonomi kreatif dalam menggenjot perekonomian sekaligus menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Tanah Air. Setelah pandemi Covid-19 berlalu dan mobilitas masyarakat menjadi lebih leluasa seiring dengan pencabutan PPKM, beberapa kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah besar telah digelar mulai dari pertemuan resmi hingga ke panggung hiburan. Tidak hanya skala lokal, kegiatan bertaraf internasional juga silih berganti dilalui seperti dari KTT G20, KTT Asean, dan konser musik Blackpink. Beberapa event tersebut disambut antusias masyarakat yang dibuktikan dengan kesuksesan penyelenggaraan acara. Tingginya animo masyarakat untuk berkumpul pascapandemi tampak sangat kuat, terutama dalam menikmati hiburan mengingat selama 3 tahun terakhir panggung konser tidak diadakan secara langsung. Kian bangkitnya ekonomi Indonesia yang didorong oleh sisi konsumsi pascapandemi memperlihatkan kuatnya optimisme masyarakat yang menjadi salah satu indikator pulihnya perekonomian domestik. Karena itu, harian ini berharap pemerintah agar dapat memanfatkan momentum agar acara bertaraf internasional tidak hanya berdampak kepada penyelenggara yang untung besar, tetapi juga bisa memberikan efek berganda kepada sektor usaha kecil menengah. Hal ini mengingat besarnya pertumbuhan jumlah penduduk muda berpendapatan menengah. Terus bergairahnya bisnis hiburan dan gaya hidup tentunya makin memberi peluang bagi sektor penunjang lain seperti industri makanan dan minuman, cinderamata, dan garmen. Penyelenggaraan seperti konser musik di atas tidak harus terhenti pada penjualan tiket tetapi juga bisa mengalir sampai jauh. Hadirnya tempat hiburan yang terintegrasi juga diharapkan memberi tempat bagi pelaku industri kreatif untuk menawarkan produk lainnya hingga pada penyediaan hotel dan sarana akomodasi lainnya. Mulai bergeraknya roda ekonomi kreatif harus terus didorong agar dapat lebih banyak menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan penguatan daya beli masyarakat yang signifikan.

Upaya menjaga dan merawat demokrasi setelah 25 tahun reformasi tidak boleh berhenti. Mahasiswa didorong berani bersuara dan memiliki semangat seperti pada masa reformasi yang mau berkorban mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa. ”Saya minta kepada seluruh mahasiswa, kepada seluruh aktivis demokrasi, mari kita berkolaborasi. Mari kita bersatu merawat demokrasi kita,” kata Sekjen Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) 1993-1998, Pius Lustrilanang, dalam diskusi peringatan 25 tahun Reformasi 1998 bertajuk ”Reformasi Memanggil” yang diselenggarakan harian Kompas bekerja sama dengan  Yayasan Aldera, di Jakarta, Jumat (19/5).

Dalam acara yang turut dihadiri mahasiswa dari sejumlah universitas ini, perwakilan Muri, Jusuf Ngadri, menyerahkan penghargaan kepada Pius, karena buku Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999, yang digagas Pius, menjadi buku terlaris dalam kurun enam bulan (15 Oktober 2022 hingga 15 April 2023). Total buku yang terjual mencapai 160.540 eksemplar. Pius mengajak kolaborasi untuk merawat demokrasi karena 25 tahun setelah Reformasi 1998, muncul sejumlah ancaman terhadap demokrasi.

Hal itu terlihat, dari sempat munculnya ide perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode dan penundaan pemilu. Pius juga mengingatkan, demokrasi sering dirampok kaum sipil populis yang menang dalam pemilu. Mereka membajak demokrasi secara pelan-pelan dengan mengakali konstitusi agar bisa berkuasa lebih lama. Demokrasi di negeri ini pun harus dirawat karena penerapan sistem itu butuh perjuangan panjang. Perjuangan untuk reformasi dan demokrasi dimulai sejak 1978 hingga akhirnya rezim otoriter Orde Baru tumbang pada 1998. (Yoga)

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran mata uang asing palsu senilai 392.200 dollar AS atau Rp 5,85 miliar. Polisi masih menyelidiki kasus asal pembuatan uang palsu itu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis mengatakan, tim Subdirektorat II Fiskal Moneter dan Devisa menangkap 12 pelaku tindak pidana peredaran uang dollar AS palsu. ”Pengungkapan kasus pertama, kami menyita 30 lak atau 2.822 lembar uang pecahan 100 dollar AS, pada Jumat(28/4). Lalu, pada pengungkapan kedua ada 10 lak atau 1.000 lembar uang pecahan 100 dollar AS, Selasa (9/5). Total ada 392.200 dollar AS,” kata Auliansyah, Jumat (19/5).

Dalam aksinya, para tersangka mengincar atau menjual uang dollar AS palsu secara person to person atau perorangan. Tersangka menganggap cara ini lebih aman daripada menjual melalui media sosial atau secara daring. Bagi orang awam, sulit membedakan uang dollar AS itu asli atau palsu. Jika uang asing itu beredar, kata Auliansyah, akan merugikan secara individual bahkan perlahan bisa menimbulkan inflasi dan lambat laun mengacaukan ekonomi. Di TKP pertama, lanjut Auliansyah, pihaknya menangkap tiga pelaku berinisial MZ (46), ASA (48), dan RDP (29), di RM Padang Sederhana, Jalan Panjang, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakbar. Di lokasi itu, ketiga pelaku membawa 1.934 dollar AS. (Yoga)

PT Surveyor Indonesia, pihak yang memverifikasi subsidi sepeda motor listrik menyebut, hingga Rabu (17/5) baru terdapat 114 pembeli sepeda motor listrik baru dan 200 orang yang akan mengonversi sepeda motor berbahan bakar fosil miliknya. Jumlah ini masih jauh dari target penjualan sepeda motor listrik bersubsidi yang mencapai 200.000 unit dan kuota 50.000 unit sepeda motor konversi pada 2023. Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya pada saat temu media yang membahas implementasi bantuan pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, di Jakarta, Rabu (17/5) mengatakan, program subsidi sepeda motor listrik baru efektif berjalan pada 10 Mei 2023. Padahal, program tersebut ditetapkan untuk terlaksana sejak 20 Maret 2023. Adapun capaiannya saat ini baru 114 pembeli dari 200.000 orang yang terdaftar sebagai penerima subsidi sepeda motor listrik sebesarRp 7 juta per unit.

”Ada beberapa kendala yang menyebabkan program subsidi baru efektif 10 Mei (2023), di antaranya proses verifikasi pabrik produsen motor listrik dan adaptasi oleh dealer (penjual),” ujar Saifuddin. Ada empat kriteria masyarakat yang bisa mendapatkan subsidi pembelian sepeda motor listrik, yakni masyarakat penerima kredit usaha rakyat (KUR); penerima bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku UMKM; penerima bantuan subsidi upah (BSU); serta penerima subsidi listrik atau konsumen listrik di bawah 900 volt ampere (VA). Saat ingin membeli, lanjut Saifuddin, masyarakat hanya perlu menunjukkan KTP. Setelah itu petugas akan memverifikasi nomor induk kependudukan (NIK) dengan data penerima subsidi sepeda motor listrik. Apabila layak menerima, pembeli tinggal melanjutkan pengisian data lain, seperti alamat tempat tinggal dan nomor telepon. (Yoga)

IST Ganjar Pranowo Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 21,8 persen. “Suara Ganjar (elektabilitas sebagai capres) rebound (melambung) usai deklarasi PDIP dan PPP. Rebound-nya cukup tajam,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi ketika menyampaikan hasil survei Indikator bertajuk Peta Elektoral Pascadeklarasi Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP dan PPP secara daring di Jakarta, Kamis (18/05/2023). Sebelumnya, elektabilitas Ganjar berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 8—13 April 2023 berada di angka 19,8 persen. Pada saat itu, elektabilitas Ganjar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil survei Indikator Politik pada bulan Maret 2023 yang menunjukkan elektabilitasnya berada di angka 27,7 persen. Menurut Burhanuddin, penurunan elektabilitas Ganjar, salah satunya disebabkan oleh sikapnya Meski begitu, lanjut dia, publik kembali melabuhkan dukungan kepada Ganjar usai kejadian tersebut mulai dilupakan dan Ganjar diusung oleh PDIP dan PPP sebagai capres. Hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 30 April—5 Mei 2023 menunjukkan elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres), dalam simulasi tujuh nama, stabil berada di tiga besayang menolak keikutsertaan Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 yang berdampak pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah.  (Yetede)

JAKARTA – Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah orang yang terlibat dalam proyek pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G. Mereka berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta perusahaan yang menjadi rekanan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali bukti dan fakta seputar dugaan korupsi dalam proyek tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan orang-orang yang diperiksa itu, antara lain, adalah Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Informasi berinisial PG, General Manager Logistik PT Surya Energi Indonesia berinisial YP, karyawan PT Huawei Tech Investment berinisial AK, dan Direktur PT Bintang Komunikasi Utama berinisial R. Selain itu, penyidik sudah memeriksa HJ selaku Direktur PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan IS, karyawan PT Huawei Tech Investment. “Mereka akan diperiksa kembali sesuai dengan kebutuhan penyidik,” ujar Ketut, kemarin.

Dalam dugaan korupsi proyek menara BTS 4G tersebut, Kejaksaan awalnya menetapkan tiga tersangka, yakni Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; serta Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Adapun dua tersangka berikutnya adalah Direktur Pengembangan PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, serta Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. (Yetede)

Upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapat tantangan hebat. Pasalnya, kasus korupsi kembali melibatkan menteri yang notabene adalah pembantu presiden. Kejaksaan Agung, pada Rabu (17/5) lalu, menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dalam pembangunan base transceiver station (BTS) 4G tahun 2020-2022. Atas kasus korupsi ini, negara ditaksir mengalami kerugian Rp 8,03 triliun. Johnny merupakan menteri kelima di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terjerat kasus korupsi atau yang ketiga pada masa pemerintahan periode kedua. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai banyaknya pembantu presiden yang tersandung korupsi membuktikan Presiden Jokowi perlu memperbaiki sistem pemerintahan yang belum berjalan baik. Menurut dia, Presiden Jokowi tidak cukup hanya memberikan arahan agar para menteri bekerja dengan baik, memperhatikan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia, melainkan juga memberikan pengawasan langsung atas kinerja para menterinya. "Dengan rentetan kasus korupsi dari menteri, artinya ada kegagalan Presiden dalam melakukan sistem pengawasan," ucap Boyamin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, pemerintah bisa kehilagan kepercayaan dari investor. Apabila kasus korupsi terus dibiarkan marak, investor jadi malas berhubungan dengan pemerintah.

Inklusi keuangan menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini mengingat, inklusi keuangan akan meningkatkan pemerataan terhadap akses sumber daya keuangan kepada masyarakat secara lebih luas. Namun, dalam realitasnya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan, terutama layanan pembiayaan (financing). Pada umumnya, mereka merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang unbankable atau underbanked yang berasal dari kelompok pekerja informal. Salah satu penyebabnya adalah perbankan masih mengalami kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan kepada kelompok MBR ini. Ini mengingat, tidak terpolanya penghasilan dari para MBR informal. Di sisi lain, metode penilaian kapasitas meminjam (borrowing capacity) terhadap kelompok MBR informal yang tersedia belum mampu menangkap potensi kemampuan membayar kelompok MBR informal. Situasi ini pada akhirnya menurunkan risk appetite perbankan sehingga meningkatkan ekspektasi risiko terjadinya kredit macet di kemudian hari pada kelompok MBR informal ini. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut tentunya dibutuhkan tools yang dapat menjangkau karakteristik nasabah yang berada dalam kelompok MBR informal tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan credit scoring yang lebih inovatif dan efektif. Credit scoring adalah metode yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai risiko kredit dan kemampuan seseorang dalam membayar pinjaman. Penerapan credit scoring yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko kredit macet dalam sektor keuangan.

JAKARTA — Kejaksaan Agung akan terus mengembangkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G setelah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate sebagai tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa lembaganya masih mendalami satu per satu keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus korupsi BTS tersebut.

Penyidik, kata dia, terus memeriksa saksi-saksi kasus rasuah ini. “Ada enam dari tujuh saksi yang diperiksa hari ini (kemarin),” kata Ketut di kantornya, Rabu, 17 Mei 2023. Ketut enggan merinci identitas keenam saksi tersebut. Ia juga tak membenarkan saat dimintai konfirmasi mengenai informasi bahwa salah satu saksi yang diperiksa adalah Gregorius Alex Plate, adik Johnny Plate. Ketut juga tak menjelaskan peluang menetapkan Gregorius sebagai tersangka. “Nanti kami sampaikan semua dalam bentuk rilis,” kata dia.

Kemarin, Kejaksaan Agung mengumumkan status tersangka Johnny Plate dalam perkara dugaan korupsi BTS. Sekretaris Jenderal Partai NasDem ini dinilai berperan penting dalam proyek yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,03 triliun tersebut. Salah satu di antaranya, Plate diduga pernah meminta uang Rp 500 juta per bulan sebagai biaya operasional. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah mengklaim jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di proyek Ibu Kota Nusantara terus bertambah. Terakhir, Otorita IKN mencatat jumlah letter of intent (LOI) atau surat pernyataan ketertarikan untuk berinvestasi pada pembangunan kota baru itu mencapai 209 dokumen. Masalahnya, tumpukan dokumen komitmen itu masih belum kunjung dikonversi menjadi realisasi investasi. Sumber Tempo yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan belum semua surat komitmen yang masuk tersebut ditangani dengan tepat. "Banyak (LOI) yang tidak jelas tindak lanjutnya. Investor yang hendak masuk menjadi gamang," kata dia, Senin, 15 Mei lalu. Kegamangan calon pemodal tersebut juga bertambah karena hingga kini aturan mengenai skema pertanahan di Nusantara masih belum dirilis.

Perkara tanah itu sempat disinggung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono pada akhir April 2023. Ia mengatakan banyaknya LOI yang belum bergerak ke tahap selanjutnya, salah satunya, karena Otorita IKN belum menyiapkan skema pembelian tanah. Padahal saat ini Rancangan Detail Tata Ruang IKN sudah ada. Sebagai informasi, Basoeki sempat menyampaikan nantinya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan berdiri di lahan seluas 6.600 hektare. Sebesar 63 persen dari lahan tersebut akan berupa area hutan. (Yetede)