PT Surveyor Indonesia, pihak yang memverifikasi subsidi sepeda motor listrik menyebut, hingga Rabu (17/5) baru terdapat 114 pembeli sepeda motor listrik baru dan 200 orang yang akan mengonversi sepeda motor berbahan bakar fosil miliknya. Jumlah ini masih jauh dari target penjualan sepeda motor listrik bersubsidi yang mencapai 200.000 unit dan kuota 50.000 unit sepeda motor konversi pada 2023. Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya pada saat temu media yang membahas implementasi bantuan pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, di Jakarta, Rabu (17/5) mengatakan, program subsidi sepeda motor listrik baru efektif berjalan pada 10 Mei 2023. Padahal, program tersebut ditetapkan untuk terlaksana sejak 20 Maret 2023. Adapun capaiannya saat ini baru 114 pembeli dari 200.000 orang yang terdaftar sebagai penerima subsidi sepeda motor listrik sebesarRp 7 juta per unit.

”Ada beberapa kendala yang menyebabkan program subsidi baru efektif 10 Mei (2023), di antaranya proses verifikasi pabrik produsen motor listrik dan adaptasi oleh dealer (penjual),” ujar Saifuddin. Ada empat kriteria masyarakat yang bisa mendapatkan subsidi pembelian sepeda motor listrik, yakni masyarakat penerima kredit usaha rakyat (KUR); penerima bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku UMKM; penerima bantuan subsidi upah (BSU); serta penerima subsidi listrik atau konsumen listrik di bawah 900 volt ampere (VA). Saat ingin membeli, lanjut Saifuddin, masyarakat hanya perlu menunjukkan KTP. Setelah itu petugas akan memverifikasi nomor induk kependudukan (NIK) dengan data penerima subsidi sepeda motor listrik. Apabila layak menerima, pembeli tinggal melanjutkan pengisian data lain, seperti alamat tempat tinggal dan nomor telepon. (Yoga)

IST Ganjar Pranowo Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 21,8 persen. “Suara Ganjar (elektabilitas sebagai capres) rebound (melambung) usai deklarasi PDIP dan PPP. Rebound-nya cukup tajam,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi ketika menyampaikan hasil survei Indikator bertajuk Peta Elektoral Pascadeklarasi Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP dan PPP secara daring di Jakarta, Kamis (18/05/2023). Sebelumnya, elektabilitas Ganjar berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 8—13 April 2023 berada di angka 19,8 persen. Pada saat itu, elektabilitas Ganjar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil survei Indikator Politik pada bulan Maret 2023 yang menunjukkan elektabilitasnya berada di angka 27,7 persen. Menurut Burhanuddin, penurunan elektabilitas Ganjar, salah satunya disebabkan oleh sikapnya Meski begitu, lanjut dia, publik kembali melabuhkan dukungan kepada Ganjar usai kejadian tersebut mulai dilupakan dan Ganjar diusung oleh PDIP dan PPP sebagai capres. Hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 30 April—5 Mei 2023 menunjukkan elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres), dalam simulasi tujuh nama, stabil berada di tiga besayang menolak keikutsertaan Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 yang berdampak pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah.  (Yetede)

JAKARTA – Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah orang yang terlibat dalam proyek pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G. Mereka berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta perusahaan yang menjadi rekanan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali bukti dan fakta seputar dugaan korupsi dalam proyek tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan orang-orang yang diperiksa itu, antara lain, adalah Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Informasi berinisial PG, General Manager Logistik PT Surya Energi Indonesia berinisial YP, karyawan PT Huawei Tech Investment berinisial AK, dan Direktur PT Bintang Komunikasi Utama berinisial R. Selain itu, penyidik sudah memeriksa HJ selaku Direktur PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan IS, karyawan PT Huawei Tech Investment. “Mereka akan diperiksa kembali sesuai dengan kebutuhan penyidik,” ujar Ketut, kemarin.

Dalam dugaan korupsi proyek menara BTS 4G tersebut, Kejaksaan awalnya menetapkan tiga tersangka, yakni Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; serta Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Adapun dua tersangka berikutnya adalah Direktur Pengembangan PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, serta Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. (Yetede)

Upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapat tantangan hebat. Pasalnya, kasus korupsi kembali melibatkan menteri yang notabene adalah pembantu presiden. Kejaksaan Agung, pada Rabu (17/5) lalu, menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dalam pembangunan base transceiver station (BTS) 4G tahun 2020-2022. Atas kasus korupsi ini, negara ditaksir mengalami kerugian Rp 8,03 triliun. Johnny merupakan menteri kelima di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terjerat kasus korupsi atau yang ketiga pada masa pemerintahan periode kedua. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai banyaknya pembantu presiden yang tersandung korupsi membuktikan Presiden Jokowi perlu memperbaiki sistem pemerintahan yang belum berjalan baik. Menurut dia, Presiden Jokowi tidak cukup hanya memberikan arahan agar para menteri bekerja dengan baik, memperhatikan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia, melainkan juga memberikan pengawasan langsung atas kinerja para menterinya. "Dengan rentetan kasus korupsi dari menteri, artinya ada kegagalan Presiden dalam melakukan sistem pengawasan," ucap Boyamin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, pemerintah bisa kehilagan kepercayaan dari investor. Apabila kasus korupsi terus dibiarkan marak, investor jadi malas berhubungan dengan pemerintah.

Inklusi keuangan menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini mengingat, inklusi keuangan akan meningkatkan pemerataan terhadap akses sumber daya keuangan kepada masyarakat secara lebih luas. Namun, dalam realitasnya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan, terutama layanan pembiayaan (financing). Pada umumnya, mereka merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang unbankable atau underbanked yang berasal dari kelompok pekerja informal. Salah satu penyebabnya adalah perbankan masih mengalami kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan kepada kelompok MBR ini. Ini mengingat, tidak terpolanya penghasilan dari para MBR informal. Di sisi lain, metode penilaian kapasitas meminjam (borrowing capacity) terhadap kelompok MBR informal yang tersedia belum mampu menangkap potensi kemampuan membayar kelompok MBR informal. Situasi ini pada akhirnya menurunkan risk appetite perbankan sehingga meningkatkan ekspektasi risiko terjadinya kredit macet di kemudian hari pada kelompok MBR informal ini. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut tentunya dibutuhkan tools yang dapat menjangkau karakteristik nasabah yang berada dalam kelompok MBR informal tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan credit scoring yang lebih inovatif dan efektif. Credit scoring adalah metode yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai risiko kredit dan kemampuan seseorang dalam membayar pinjaman. Penerapan credit scoring yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko kredit macet dalam sektor keuangan.

JAKARTA — Kejaksaan Agung akan terus mengembangkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G setelah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate sebagai tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa lembaganya masih mendalami satu per satu keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus korupsi BTS tersebut.

Penyidik, kata dia, terus memeriksa saksi-saksi kasus rasuah ini. “Ada enam dari tujuh saksi yang diperiksa hari ini (kemarin),” kata Ketut di kantornya, Rabu, 17 Mei 2023. Ketut enggan merinci identitas keenam saksi tersebut. Ia juga tak membenarkan saat dimintai konfirmasi mengenai informasi bahwa salah satu saksi yang diperiksa adalah Gregorius Alex Plate, adik Johnny Plate. Ketut juga tak menjelaskan peluang menetapkan Gregorius sebagai tersangka. “Nanti kami sampaikan semua dalam bentuk rilis,” kata dia.

Kemarin, Kejaksaan Agung mengumumkan status tersangka Johnny Plate dalam perkara dugaan korupsi BTS. Sekretaris Jenderal Partai NasDem ini dinilai berperan penting dalam proyek yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,03 triliun tersebut. Salah satu di antaranya, Plate diduga pernah meminta uang Rp 500 juta per bulan sebagai biaya operasional. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah mengklaim jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di proyek Ibu Kota Nusantara terus bertambah. Terakhir, Otorita IKN mencatat jumlah letter of intent (LOI) atau surat pernyataan ketertarikan untuk berinvestasi pada pembangunan kota baru itu mencapai 209 dokumen. Masalahnya, tumpukan dokumen komitmen itu masih belum kunjung dikonversi menjadi realisasi investasi. Sumber Tempo yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan belum semua surat komitmen yang masuk tersebut ditangani dengan tepat. "Banyak (LOI) yang tidak jelas tindak lanjutnya. Investor yang hendak masuk menjadi gamang," kata dia, Senin, 15 Mei lalu. Kegamangan calon pemodal tersebut juga bertambah karena hingga kini aturan mengenai skema pertanahan di Nusantara masih belum dirilis.

Perkara tanah itu sempat disinggung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono pada akhir April 2023. Ia mengatakan banyaknya LOI yang belum bergerak ke tahap selanjutnya, salah satunya, karena Otorita IKN belum menyiapkan skema pembelian tanah. Padahal saat ini Rancangan Detail Tata Ruang IKN sudah ada. Sebagai informasi, Basoeki sempat menyampaikan nantinya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan berdiri di lahan seluas 6.600 hektare. Sebesar 63 persen dari lahan tersebut akan berupa area hutan. (Yetede)

PADA pertengahan 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa. Jokowi pun menetapkan sebagian wilayah Kalimantan Timur sebagai kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kawasan yang menjadi IKN sebagian besar berada di wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Perpindahan sekaligus pembangunan IKN tersebut diklaim sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah di Indonesia. Pembangunan IKN merupakan salah satu proyek prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sementara itu, indikasi pendanaan pembangunan IKN yang tercantum dalam RPJMN sebesar Rp 466 triliun. Lantas, seperti apa progres pembangunan IKN saat ini?

Dengan rencana pemindahan IKN tahun depan, pemerintah tengah mengejar target untuk membangun rumah susun bagi para pegawai pelat merah yang akan dipindahkan ke IKN. Pegawai pelat merah yang dimaksudkan adalah aparatur sipil negara (ASN) serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hujurat, menyatakan lelang pembangunan rumah susun untuk ASN ditargetkan rampung pada Juli 2024. (Yetede)

Fenomena PHK masih menghantui sektor padat karya berorientasi ekspor, khususnya industri sepatu serta tekstil dan produk tekstil. Situasi ini butuh solusi dan langkah strategis secara konsisten dalam jangka panjang untuk memperkuat pertumbuhan sektor yang diandalkan untuk menyerap tenaga kerja ini. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri berpendapat, solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan di industri alas kaki dengan memberlakukan fleksibilitas jam kerja dapat mengurangi terjadinya PHK. Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Nurdin Setiawan, awal pekan ini. Asosiasi pelaku usaha di sektor padat karya, termasuk API, meminta pemerintah melegalkan fleksibilitas jam kerja bagi industri padat karya yang berorientasi ekspor sejak akhir tahun lalu. Ketika itu, gelombang PHK sudah terjadi. Pada 8 Maret 2023, pemerintah mulai memberlakukan Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Pelaku industri padat karya yang dimaksud dalam regulasi itu disyaratkan memiliki pekerja minimal 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi minimal 15 %, serta bergantung pada pesanan dari AS dan Eropa. Industri padat karya berorientasi ekspor ini meliputi industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, serta mainan anak. Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah jam kerja dan besaran upah pekerja/buruh hingga paling sedikit 75 % dari upah yang biasa diterima pekerja/buruh, yang harus disepakati pengusaha dan serikat pekerja (Kompas, 17/3). Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, berkata ”Kami mengamati, pemerintah membuat biaya impor mahal untuk pelaku (industri) di hulu, sedangkan di hilir dibuat biaya impor yang murah,” ujarnya. Ahmad berharap pemerintah segera mengambil kebijakan industrial yang berdampak signifikan. Misalnya, mulai menghitung biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan padat karya di dalam negeri dan perusahaan sejenis di negara lain, lalu dirumuskan insentif fiscal dan nonfiskal. (Yoga)

Pembajakan buku di Indonesia telah menjadi industri yang produknya marak dijual di lokapasar. Praktik ilegal ini berpotensi membunuh kreativitas dan merugikan banyak pihak, mulai dari penulis, editor, desainer, ilustrator, penerjemah, penyadur, percetakan, penerbit, hingga toko buku. Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arys Hilman Nugraha mengatakan, penerbit buku di Tanah Air telah berupaya menyesuaikan diri dengan digitalisasi. Lebih dari setengah anggota Ikapi (dari jumlah anggota sekitar 2.000 penerbit) telah memproduksi buku digital.

Namun, di sisi lain, digitalisasi juga memperbesar peluang penjualan buku bajakan. Berdasarkan survei Ikapi yang melibatkan 130 lebih penerbit pada 2021, sekitar 75 % penerbit menemukan buku terbitan mereka dibajak dan dijual di lokapasar. Kerugian akibat pembajakan ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. ”Pembajakan buku akan membunuh energi kreatif para pelaku perbukuan. Kita harus ikut mendukung buku-buku orisinal yang bisa membuat para penulis untuk menghasilkan karya lebih baik lagi,” ujar Arys, Selasa (16/5), di Jakarta. (Yoga)