KPK menyatakan ada 300 aset milik Pemerintah Provinsi Papua yang disalahgunakan oknum PNS dan pensiunan PNS. Ratusan aset ini berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria saat ditemui di Jayapura, Papua, Sabtu (13/5) membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan, 25 % dari total 1.422 aset ditengarai disalahgunakan berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua. Dian memaparkan, sebanyak 200 dari 1.422 aset ini dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun. Kemudian, sekitar 100 unit kendaraan lainnya dikuasai oleh pegawai yang tersebar di sejumlah instansi di lingkup Pemprov Papua.

Modus lain dalam penyalahgunaan aset adalah pejabat yang memiliki kendaraan dinas lebih dari satu. Selain itu, pegawai yang tidak lagi memegang jabatan, tetapi tetap menggunakan kendaraan tersebut. Terdapat pula kendaraan dinas yang dikuasai oleh warga non PNS, karena yang bersangkutan dekat dengan pejabat tertentu. Adapun KPK bersama Pemprov Papua mulai mengambil kembali aset kendaraan dinas yang selama ini dikuasai pegawai aktif dan pegawai yang telah pensiun di Jayapura pada Sabtu ini. Total 11 unit kendaraan roda empat berhasil diselamatkan KPK dan Inspektorat Provinsi Papua. ”Kami bersama Inspektorat Papua terus berupaya menyelamatkan ratusan  aset tersebut. Setiap instansi masih terus mendata aset kendaraan bermotor milik pemerintah yang belum dikembalikan hingga kini,” kata Dian. (Yoga)

Keberlanjutan pendidikan anak-anak usia sekolah dari keluarga tak mampu diprioritaskan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Pada 2023, lebih dari 6,7 juta peserta didik mendapat bantuan pembiayaan pendidikan dari pemerintah agar tidak putus sekolah. Kepala  Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek Abdul Kahar mengatakan hal itu, di Jakarta, Jumat (12/5/2023).  Kemendikbudristek mendorong optimalisasi PIP dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagai program prioritas pemerintah. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal angka. Pertumbuhan yang idealnya menyejahterakan seluruh rakyat juga berkorelasi dengan pembangunan manusia. Konsumsi rumah tangga menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan sumbangan terhadap PDB di atas 50 %. Pada triwulan I-2023, berdasarkan data BPS, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 % secara tahunan. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,54 %, dengan sumbangan 52,88 % terhadap PDB Indonesia. Dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa, berdasarkan sensus penduduk 2020, pendapatan yang dibelanjakan masyarakat menopang pertumbuhan PDB. Namun, situasi berubah pada awal pandemi Covid-19, Maret 2020, ketika pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan yang berlanjut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menekan konsumsi rumah tangga. Jutaan orang kehilangan pendapatan akibat PHK atau pengurangan jam kerja. Akibatnya, konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2020 tumbuh minus 5,52 % secara tahunan, yang berlanjut hingga triwulan I-2021.

Untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, tanpa menafikan peran konsumsi rumah tangga,  ada baiknya komponen PDB lain ditingkatkan. Pembentukan modal tetap bruto atau investasi, misalnya, punya efek pengganda dalam perekonomian. Investasi menghasilkan barang atau jasa yang bisa dikonsumsi di dalam negeri atau diekspor sehingga menghasilkan devisa ekspor. Investasi memerlukan  bahan baku, barang modal, dan bahan penolong, yang mudah-mudahan bisa dipenuhi dari dalam negeri. Investasi juga menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, tenaga kerja akan menggunakan upah atau gajinya,  antara lain, untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan. Ditengah kondisi ketenagakerjaan Indonesia, serapan tenaga kerja merupakan hal penting. Per Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka 5,45 % atau ada 7,99 juta penganggur di Indonesia. Dari 138,63 juta orang bekerja, 83,34 juta orang atau 60,12 % di antaranya merupakan pekerja informal. Sebanyak 39,96 % penduduk bekerja di Indonesia berpendidikan SD ke bawah, naik dibandingkan Februari 2022 yang 39,1 % dengan upah rata-rata Rp 1,9 juta per bulan. Untuk itu, kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja mesti ditingkatkan. (Yoga)

Anisa senang bukan kepalang saat mengetahui band favoritnya, Coldplay, akan menghibur secara langsung penggemar pada Rabu, 15 November 2023, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. ”Harus beli. Harus nonton. Enggak mau tahu gimana caranya, harus nonton!” ujarnya bersemangat saat dihubungi, Jumat (12/5). Namun, untuk bisa mewujudkan melihat Chris Martin dan kawan-kawan secara langsung itu, Anisa harus terlebih dahulu membeli tiket konser. Harga tiket dijual mulai dari Rp 800.000 hingga Rp 11 juta. Nyali gadis 19 tahun yang masih duduk di bangku kuliah universitas swasta di Depok, Jabar, ini pun ciut.

Uang jajan bulanannya Rp 750.000 tak cukup untuk membeli tiket termurah. Saking tergiurnya ingin menonton Coldplay, Anisa nekat ingin meminjam uang secara daring. Ia pun mengunduh beberapa aplikasi pinjaman daring. Untuk membayar utang di pinjaman daring itu, dia berencana berjualan cemilan di kampus. Rencana nekat itu terendus kakaknya yang kemudian menceritakan keinginan Anisa itu kepada kedua orangtuanya. Beruntungnya, ayahnya saat masih kuliah dulu juga menyukai Coldplay. Akhirnya sang Ayah memutuskan akan menemani Anisa nonton bersama. ”Agak enggak seru, sih, sama orangtua. Tapi, enggak apa-apa daripada enggak jadi nonton sama sekali,” ujarnya terkekeh.

Rio (28), karyawan swasta perusahaan swalayan, pun menilai tiket yang dijual terbilang mahal. Apalagi Rio sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Kendati demikian, Rio yang sudah menyukai Coldplay sejak SMP berencana tetap membeli tiket konser untuk menonton bersama istrinya. Dia memperkirakan uang yang harus dikeluarkan untuk membeli tiket di posisi yang diinginkannya mencapai Rp 6,5 juta. Nilai itu bahkan lebih dari 70 % gajinya saat ini. Untuk bisa membeli tiket itu, dia mengatakan akan menggunakan dulu dana darurat miliknya. Setelahnya, Rio berjanji kepada dirinya sendiri untuk segera melunasi kembali dana daruratnya. ”Jadwal konser ini, kan, kita tidak pernah tahu. Jadi, belum siap-siap keuangannya juga. Saya anggaplah ini seperti halnya kejadian tak terduga, jadinya pakai dana darurat,” ujarnya.

Kesenjangan antara harga tiket dan isi dompet jadi fenomena umum, tidak hanya pada konser Coldplay. Ini terjadi juga di pementasan musik lain. Perencana keuangan Tita Gracia menjelaskan, sebelum memutuskan membeli tiket konser, ada baiknya memeriksa dahulu kondisi keuangan. Ia mengatakan, jika pengeluaran masih lebih be sar dari pemasukan, memiliki utang, serta belum memiliki dana darurat dan asuransi, sebaiknya ditunda dulu membeli tiket konser. ”Pada intinya jangan egois beli tiket konser, tetapi setelahnya menderita dan keuangan terganggu. Boleh saja mengalokasikan keuangan untuk beli tiket, tetapi jangan sampai menyusahkan diri dan keluarga,” ujar Tita. (Yoga)

Jumlah pekerja informal peserta jaminan sosial ketenagakerjaan kategori bukan penerima upah mencapai 6 juta orang pada 2022, tumbuh 69,04 % dibandingk tahun sebelumnya. Namun, masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah pekerja informal yang secara nasional mencapai 80 juta orang. Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyatakan, jumlah peserta bukan penerima upah (BPU) masih sedikit. Namun, dia menekankan bahwa pertumbuhan  kepesertaannya signifikan. Hal ini diduga karena terjadi pergeseran pekerja dari formal ke informal selama pandemi Covid-19. ”Pada saat pandemiCovid-19, karyawan yang mengalami PHK marak. Selama sembilan tahun terakhir, baru pada 2022 angka pertumbuhan peserta BPU naik setinggi itu (69,04 %),” ujarnya saat menghadiri acara PaparanPublik Hasil Audit Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program Tahun 2022, di Jakarta, Jumat (12/5). Anggoro menjelaskan, tahun lalu tim kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga gencar melakukan sosialisasi dan akusisi yang di antaranya melalui sistem keagenan. Aktivitas ini dipercaya ikut meningkatkan jumlah peserta BPU pada 2022 selain faktor kondisi pasar kerja.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin mengatakan, pihaknya menargetkan pertumbuhan peserta BPU 90 % pada 2023. Salah satu caranya dengan fokus pada ekosistem desa. BPJS Ketenagakerjaan akan menguatkan sistem keagenan sampai ke desa, bekerja sama dengan BUMDes dan tokoh masyarakat. Jika dilihat dari latar belakang, 6 juta peserta BPU jaminan sosial ketenagakerjaan didominasi oleh petani, nelayan, dan mitra pengemudi ojek daring. Sisanya merupakan tenaga kerja minat bakat, seperti pekerja seni dan atlet. Selain menyasar ekosistem desa, BPJS Ketenagakerjaan akan masuk ke ekosistem perdagangansecara elektronik atau e-dagang. Sebab, di ekosistem ini biasanya banyak pekerja informal dan pekerja rentan secara sosial dan ekonomi, seperti mitra kurir dan pekerja paruh waktu di UMKM. (Yoga)

Sebagai salah satu sektor andalan, kinerja industri otomotif nasional sepanjang empat bulan pertama tahun ini semakin bergairah didorong oleh konsumsi masyarakat diikuti dengan mobilitas yang kian tinggi pascapenurunan kasus positif Covid-19.n Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil sepanjang Januari-April 2023 mencapai 339.962 unit atau naik 6,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY) sebanyak 320.120 unit. Sementara itu, data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyebutkan secara akumulatif penjualan Januari – April 2023 telah mencapai 2,178 juta unit, atau tumbuh 27,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meski penjualan kurang memuaskan pada April karena libur Lebaran yang panjang, pencapaian secara total sepanjang empat bulan ini terbilang cukup menggembirakan. Sektor otomotif sebagai salah satu indikator pergerakan perekonomian, secara langsung menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat yang terus membaik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB) pada awal April 2023, perekonomian Indonesia pada tahun ini kembali akan ditopang oleh konsumsi masyarakat di tengah kurang baiknya ekspor akibat perekonomian sejumlah negara tujuan yang belum kembali pulih. Tekanan global pada 2023 diperkirakan dapat memangkas ekspor, meskipun transaksi berjalan tetap bisa mendekati seimbang. Namun, karena pengeluaran rumah tangga merupakan bagian besar dari perekonomian Indonesia, kembali normalnya belanja konsumen dan penurunan inflasi akan menopang pertumbuhan. Kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan naik dan sektor usaha yang dekat dengan konsumsi diyakini ikut bergairah salah satunya kendaraan bermotor. Sektor otomotif sebagai bidang usaha padat modal mampu menyerap tenaga kerja langsung dalam jumlah besar. Sampai saat ini telah mencapai 38.000 orang.

Siti adalah seorang remaja yang gemar bermain game di gawainya (mobile games). Salah satu permainan favoritnya menawarkan berbagai pembelian dalam aplikasi (in-app purchase) yang menjanjikan kepuasan lebih dalam bermain. Permainan tersebut juga sering meminta pemain menonton serangkaian iklan online berdurasi 15-30 detik.Salah satu iklan yang sering muncul dalam game favorit Siti adalah iklan aplikasi pinjaman online (pinjol) yang menjanjikan proses mudah dan cepat untuk mendapatkan uang tunai tanpa banyak persyaratan. Setelah terpapar iklan yang sama berulang-ulang, Siti pun tergoda untuk mengeklik iklan tersebut dan mengajukan pinjaman.

Kisah Siti di atas hanyalah sebuah ilustrasi. Namun apa yang dialami Siti sangat mungkin terjadi pada remaja yang bermain mobile games di Indonesia.Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misalnya, menunjukkan bahwa bisnis pinjaman online berkembang sangat pesat di Indonesia, dengan kenaikan transaksi tahunan menjadi Rp 50,3 triliun per November 2022, atau meningkat sebesar 72,7 persen dibanding pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

Pada saat yang sama, berdasarkan laporan spesialis media sosial We Are Social, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemain video game terbanyak ketiga di dunia. Data lain dari lembaga riset pemasaran Decision Lab menunjukkan, pada 2018, seperempat dari pemain online game di Indonesia berusia 16-24 tahun Remaja merupakan kelompok rentan yang, karena pengendalian diri mereka yang kurang, bisa terjerat pinjol tanpa kemampuan finansial yang cukup untuk membayar utangnya. (Yetede)

Investigasi Kompas menemukan praktik perdagangan bayi dari sejak bayi-bayi tersebut masih dalam kandungan. Berkedok adopsi, bayi dalam kandungan ditawarkan dengan imbalan hingga puluhan juta rupiah. Transaksi terjadi secara tatap muka ataupun tidak langsung di media sosial. Praktik seperti ini terungkap dari pelacakan grup-grup percakapan tentang adopsi di Facebook pada Maret hingga akhir April 2023. Tim investigasi menghubungi belasan unggahan yang menawarkan bayi untuk diadopsi, salah satunya forum Adopsi Bayi Baru Lahir dan Hamil di Luar Nikah. Di forum ini, tim menghubungi akun Caca yang menawarkan janin di dalam kandungan berusia dua bulan. Setelah dua pekan berkomunikasi, Caca mengaku berumur 24 tahun hidup berpasangan dengan Bima (25) dan kini sudah memiliki tiga anak. Dua di antaranya, yaitu anak pertama dan ketiga, sudah diasuh orang lain. Di kehamilan keempat, Caca kembali menawarkan kandungannya kepada orang lain. ”Saya diberkahi rahim subur sehingga bisa  menolong bunda-bunda yang sulit memperoleh anak,” katanya, pertengahan Maret 2023. Tim menemui pasangan ini di Surabaya, Jatim, Sabtu (25/3).

Sebelumnya, pasangan ini telah menawarkan putra pertama Rp 15 juta dan putra ketiga Rp 35 juta dalam kurun waktu 2018-2022. Dokumen adopsi anak pertama dibuat di Malang di luar jalur resmi 2 Juli 2018 dengan tulisan tangan. Saat dia menawarkan adopsi, usia kehamilannya sembilan bulan. Dokumen adopsi anak ketiga dibuat secara legal di Ngawi pada 20 April 2022. Ketika tawaran adopsi kedua ini disampaikan, usia kehamilannya kurang dari dua bulan. Awalnya, Caca dan Bima menawarkan kandungan Rp 39 juta. Rinciannya, Rp 2 juta per bulan hingga bayi lahir dan Rp 25 juta bersih saat bayi sudah lahir belum termasuk biaya kelahiran dengan operasi caesar dan biaya transportasi. Setelah tawar-menawar, mereka sepakat mengurangi biaya menjadi Rp 35 juta ditambah biaya persalinan dengan operasi caesar. ”Saya sudah tidak bisa bekerja sejak hamil,” kata Caca yang bekerja sebagai SPG di pusat perbelanjaan di Surabaya. Pasangan ini memilih memberikan anak mereka kepada orang lain karena alasan kondisi ekonomi. Keduanya enggan menyerahkan bayi mereka ke yayasan atau panti asuhan karena menganggap prosedurnya rumit juga orangtua kandung tak mendapat imbalan materi saat menyerahkan bayi ke lembaga sosial. (Yoga)

Satuan Tugas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Informasi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) mengungkap adanya dugaan pencucian uang pada 59 dari 300 dokumen yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nilai total transaksinya sekitar Rp 22,8 triliun. Ketua Satgas TPPU Sugeng Purnomo di Jakarta, Kamis (11/5) mengatakan, Satgas TPPU telah meminta aparat penegak hukum dan Kemenkeu segera menindaklanjuti temuan itu. (Yoga)

Konsumen Indonesia dinilai cakap menggunakan hak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan konsumsi, tetapi belum aktif memperjuangkan haknya sebagai konsumen. Keberdayaan konsumen tersebut dikategorikan berada pada level mampu. Keberdayaan ini perlu ditingkatkan agar konsumen punya daya tawar tinggi di tengah pesatnya perubahan teknologi digital yang memengaruhi produksi dan distribusi barang/jasa. Lembaga perlindungan konsumen pun dituntut adaptif. ”Level mampu sebenarnya tidak jelek atau tidak bagus, tetapi menengah. Untuk memperbaiki, (perlu) aktivitas pemberdayaan konsumen supaya dia paham hak dan kewajibannya, kemudian berani komplain ketika tahu ada haknya dilanggar oleh produsen dan pemerintah sebagai penyedia layanan publik,” ujar  Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam peringatan ulang tahun ke-50 YLKI, Kamis (11/5) di Jakarta.

Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) mengukur perilaku konsumen mulai tahap prapembelian, saat pembelian, hingga pascapembelian. Indeks ini meliputi 19 variabel penilaian. Hal ini diatur dalam Kepmendag No 162 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian IKK. IKK diperoleh melalui survei yang dilakukan Kemendag di 34 provinsi dengan sampel tersebar pada sembilan sektor perdagangan, seperti obat dan makanan, jasa keuangan, dan pariwisata. Pada 2022, Kemendag menggunakan teknik multistage cluster sampling terhadap jumlah keseluruhan responden 17.000 orang. Hasil survei IKK 2022 menunjukkan angka IKK nasional mencapai 53,23 atau berada pada kategori mampu. Sebelumnya, angka IKK nasional 50,39 pada 2021 dan 49,07 pada tahun 2020. Pada kedua tahun itu, indeks juga berada pada kategori mampu. (Yoga)