JAKARTA, ID - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai dukungan sejumlah pihak kepada dirinya untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai apresiasi dari masyarakat . Dia mengatakan dirinya akan konsisten dengan komitmennya sebagai Menteri BUMN. Erick menyebut akan tegak lurus bersama Presiden Jokowi. “Inilah yang saya terus konsisten. Saya tegak lurus dengan Pak Jokowi, saya sudah sampaikan untuk memastikan BUMN terus berkontribusi untuk keuangan negara dan ekonomi masyarakat,” kata Erick saat ditemui dalam acara Harlah dan Rapat Kerja Nasional PB Al-Khairiyah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (06/05/2023). Dia menyatakan akan fokus kepada pembuktian hasil kerja terlebih dahulu dan tidak akan terlena dengan pola pikir pencitraan. “Tetapi saya sudah sampaikan, kan, kembali kita harus bukti kerja dulu. Jangan kita terjebak pola pikir pencitraan, tetapi tidak ada mafaatnya buat masyarakat,” kata Erick Dia mengatakan dirinya akan konsisten dengan komitmennya sebagai Menteri BUMN. Erick menyebut akan tegak lurus bersama Presiden Jokowi. “Inilah yang saya terus konsisten. Saya tegak lurus dengan Pak Jokowi, saya sudah sampaikan untuk memastikan BUMN terus berkontribusi untuk keuangan negara dan ekonomi masyarakat,” kata dia. (Yetede)

JAKARTA – Ombudsman RI mendesak agar pembangunan dan pengoperasian Music Stadium di gedung Ancol Beach City segera dievaluasi. Alasannya, Ombudsman menemukan dugaan maladmisnistrasi dalam perjanjian kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dan pihak pelaksana proyek. Kepala Ombudsman, Mokhammad Najih, mengatakan dugaan maladministrasi ini tertuang dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dengan Nomor B/353//LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020. Ombudsman telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Direktur Utama PT PJA. “Sudah kirim surat dua kali, tapi belum ada tanggapan,” kata Najih, 3 Mei lalu. “Nanti kami kirim surat ketiga. Misalnya enggak ada respons juga, akan kami beri rekomendasi.”

Dalam perjalanan berikutnya, PT PBCS tidak bisa menyelesaikan proyek dan dianggap wanprestasi. Kerja sama itu kemudian diputus. PT PJA selanjutnya meneruskan proyek bersama PT Wahana Agung Indonesia (WAI) dengan nomor nota perjanjian 208 pada 26 April 2007. Perjanjian ini sekaligus mengalihkan hak dan kewajiban PT PBCS kepada PT WAI.

Belakangan, PT WAI ternyata juga tidak mampu memenuhi tenggat penyelesaian proyek sesuai dengan perjanjian. Untuk merampungkan proyek tersebut, PT PJA akhirnya bekerja sama dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP). Namun kerja sama ini hanya dilakukan di bawah tangan alias tanpa dicatatkan di notaris. Ombudsman menduga PT PBCS, PT WAI, dan PT WAIP dimiliki orang yang sama, yaitu Fredie Tan. Menurut Najih, dalam pembangunan dan pengoperasian Music Stadium, PT PJA awalnya bekerja sama dengan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS). Perjanjian kerja sama itu tertuang di akta notaris Nomor 50 pada 10 Agustus 2004. Adapun pemilik PT PBCS diketahui bernama Fredie Tan

Riset Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) dari University of Notre Dame mencatat Infrastruktur di Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 182 negara yang disurvei pada 2020. Skor Indeks ND-GAIN Indonesia, yang merangkum kerentanan infrastruktur suatu negara terhadap perubahan iklim dan tantangan global lainnya dikombinasikan dengan kesiapannya untuk meningkatkan ketahanan, tercatat 46,8. Peringkat Indonesia kalah jauh ketimbang Brunei Darussalam di peringkat 33 dengan skor 58,1, Malaysia di peringkat 49 (56,6), Thailand di peringkat 68 (52,4), dan Vietnam di peringkat 97 (47,1). Adapun tingkat kerentanan (vulnerability) Indonesia dalam survei yang sama tercatat di peringkat 52 dengan skor 46,8, dari 155 negara yang disurvei. Kerentanan mengukur keterpaparan, sensitivitas, dan kemampuan suatu negara untuk beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Kerentanan mempertimbangkan enam sektor pendukung kehidupan, yaitu makanan, air, kesehatan, layanan ekosistem, habitat manusia, dan infrastruktur. Sementara itu, indeks kesiapan Indonesia, yang mengukur kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan investasi dan mengubahnya menjadi tindakan adaptasi (mempertimbangkan tiga komponen, yaitu kesiapan ekonomi, kesiapan tata kelola, dan kesiapan sosial) berada pada peringkat 103, dari 192 negara yang disurvei. Adapun, peringkat infrastruktur nasional, berdasarkan survei lainnya, yaitu lembaga konsultan Mesopartner dan Analyticar, berada pada peringkat 28 pada 2021 (dari 184 negara yang di survei) mengalahkan Malaysia di peringkat 29 atau Thailand di peringkat 33 maupun Vietnam (51). Proyek-proyek strategis nasional, yang utamanya berisikan proyek-proyek infrastruktur, nilainya juga terus meningkat yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap infrastruktur nasional. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), misalnya, melaporkan capaian proyek strategis nasional (PSN) sejak 2016 hingga 31 Maret 2023 telah rampung sebanyak 156 proyek dengan total nilai mencapai Rp1.080,2 triliun. Sejumlah persoalan masih menghantui penyelesaian PSN, seperti pengadaan tanah dan tata ruang, isu kehutanan dan lingkungan, perizinan, hingga kurangnya tenaga ahli.

Kegilaan jakarta tak membuat para pendatang dari berbagai daerah ciut nyali untuk mengadu nasib. Mereka terus mengalir, bertarung memperebutkan pekerjaan dan sepenggal ruang sempit untuk tempat tinggal. Mereka lantas dipaksa beradaptasi dengan hiruk pikuk dan segala kegilaan di Jakarta demi melebur menjadi bagian dari kehidupan kota ini. Satria Phonna (25) datang ke Jakarta tahun 2016. ketika bekerja di perusahaan penyelenggara acara di Jakarta tahun 2018, ia terkaget-kaget dengan kultur orang-orang di lingkungan kerjanya yang bicara tanpa tedeng aling-aling. Mereka kerap menghantam ide yang dilontarkan Satria. ”Katanya (ide saya) sudah lewat trennya. Ketinggalan zaman. Makanya,tinggal di Jakarta, jangan di daerah,” kata Satria menirukan kalimat tajam rekan-rekannya. Ia mencoba  menyesuaikan diri dengan kultur kerja seperti itu. ”Aku gali informasi dari internet, mengamati gambar-gambar kekinian,” katanya. Ia mulai memberanikan diri urun rembuk pertengahan tahun 2019. Dari situ, traumanya atas penolakan perlahan pudar, capnya, Jumat (5/5). Satria yang kini bekerja sebagai pegawai teknnologi informasi BUMN mengatakan, beragam pengalaman baru dan adaptasi yang harus ia lalui untuk bertahan di Jakarta telah mengubah dirinya dalam pengertian positif. ”Akhirnya, aku bisa nyaman hidup di Jakarta,” ucapnya.

Ismiyati Handayani (23) yang baru empat bulan bekerja di Soto Kudus Taman Jajan Bintaro, Tangsel,  Banten. Lulusan SMK dengan kompetensi keahlian akuntasi, perempuan asal Kebumen, Jateng, itu sempat tergagap-gagap membiasakan diri dengan teknologi pembayaran nontunai. ”Awalnya enggak bisa, tetapi lama-lama terbiasa. Saya hitung, lalu pembeli scan (memindai) dan hasilnya difoto,” katanya. Adaptasi terhadap lingkungan Jakarta dirasakan sampai ke hal-hal kecil. Ismi, misalnya, sejak tinggal di Jakarta tidak bisa tidur tanpa kipas angin untuk mengusir gerah. Cerita tentang kerasnya hidup di Jakarta tinggallah cerita. Setiap tahun, pendatang tetap berduyun-duyun masuk ke Jakarta dan kota-kota di  sekitarnya. Disdukcapil DKI Jakarta memprediksi, seusai Lebaran 2023 ada 40.000 pendatang baru yang mengalir ke Jakarta. Tahun lalu hanya mencapai 27.000 orang. Seperti para pendatang sebelumnya, mereka harus bersaing dan bertarung untuk hidup diJakarta. Berkaca pada pengalaman para pendatang baru, kekagetan menghadapi kehidupan di Jakarta, menurut Sosiolog UI, Ida Ruwaida Noor, biasanya hanya terjadi sesaat, di awal kedatangan mereka. Karena motivasi pindah adalah mencari peluang yang lebih baik, pendatang pun dituntut beradaptasi. (Yoga)

Rencana pembentukan UU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana memasuki babak baru. Setelah lama terkatung-katung, akhirnya rancangan regulasi untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang merupakan usul inisiatif pemerintah itu resmi diajukan kepada DPR. Berdasarkan informasi yang diterima Kompas, surat presiden (surpres) berikut naskah RUU tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dikirimkan kepada DPR pada Kamis (4/5). Di dalam surat tersebut termuat permintaan kepada DPR agar pembahasan dan persetujuan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas utama. Melalui surat itu pula, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ia menugaskan Menko Polhukam Mahfud MD; Menkumham Yasonna H Laoly; Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin; serta Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Perampasan Aset bersama DPR.

Saat dikonfirmasi, Jumat (5/5), Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan informasi tersebut. Mahfud mengatakan, pemerintah telah mengirimkan surpres pembahasan RUU Perampasan Aset kepada DPR. Menurut dia, RUU Perampasan Aset sudah melalui perjalanan panjang sejak digagas awal 2010. Berdasarkan catatan Kompas, RUU Perampasan Aset sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Namun, RUU itu tak pernah dibahas karena tidak masuk dalam daftar RUU prioritas Prolegnas tahunan, baik 2015, 2016, 2017, 2018, maupun 2019. RUU Perampasan Aset kembali masuk Prolegnas 2020-2024. Menurut Mahfud, pemerintah telah mengusulkan RUU itu masuk Prolegnas 2020, tetapi tidak disetujui DPR. Baru pada 2023 pemerintah dan DPR sepakat RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2023. ”Mudah-mudahan masa sidang yang akan datang sudah mulai bisa dibahas agar kami bisa segera membuat para pelaku tindak pidana, terutama koruptor, takut. Sebab, koruptor hanya takut miskin, bukan takut dihukum,” ujarnya. (Yoga)

Diskusi peralihan dari energi fosil ke energi bersih terus menguat seiring komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat. Pada 2050 ditargetkan sudah  tak ada lagi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Indonesia. Dengan sederet tantangan yang ada, siapkah Indonesia? Terbaru, komitmen tersebut ditegaskan Presiden Jokowi dalam pameran industri  Hannover Messe 2023, Jerman, pertengahan April lalu. Kendati sempat menyebut ”2025”, Presiden  bermaksud menyampaikan bahwa seluruh pembangkit batubara di Indonesia akan ditutup pada 2050. Disaksikan Kanselir Jerman Olaf Scholz, dalam pidato itu Presiden mengundang para investor Jerman, negara dengan perekonomian terbesar di Eropa, untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Dukungan investasi dari negara-negara lain akan sangat dibutuhkan dalam agenda transisi energi di Tanah Air.

Penegasan pengakhiran dini operasi PLTU tertuang dalam Perpres No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang  diundangkan pada 13 September 2022. Jika menilik kondisi saat ini, melepaskan diri dari batubara bukanlah perkara mudah. Berdasarkan data Kementerian ESDM pada 2022, batubara berperan 67,21 % dalam bauran energi pembangkit atau melebihi target APBN Perubahan 2022 di 66 %. Batubara juga berperan membentuk harga listrik saat ini. Pasalnya, ada kebijakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) batubara untuk kelistrikan. Harga batubara DMO dipatok 70 USD per ton. Dengan demikian, dalam mengamankan pasokan, PLN tak terpengaruh tingginya harga batubara internasional. Pakar energi dari Pusat Studi Energi UGM sekaligus Guru Besar Bidang Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM, Deendarlianto, mengatakan, melihat besarnya peran batubara, pengakhiran dini operasi PLTU tak bisa sekejap mata. Pelaksanaannya perlu bertahap. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan ialah dengan terus menggenjot pengurangan batubara dengan penggunaan biomassa untuk pencampuran batubara pada PLTU (co-firing). (Yoga)

Pemerintah berharap operasional Smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia dapat diselesaikan sesuai target, bahkan dipercepat hingga mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau kapasitas penuh. Progres konstruksi ditarget 4 % per bulan sehingga bisa mencapai 92 % pada Desember 2023. Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Jumat (5/5/2023), di Jakarta. (Yoga)

Pada 2015-2023, Aceh menerima alokasi dana desa Rp 39 triliun. Namun, dana itu belum optimal menekan angka kemiskinan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Zulkifli, Jumat (5/5/2023), menyebut dana di 6.496 desa di Aceh setara dengan 3,5 kali Anggaran Pendapatan Belanja Aceh. ”Tetapi, angka kemiskinan Aceh masih tinggi, kantongnya ada di perdesaan. Penurunan angka kemiskinan Aceh setahun tidak mencapai 1 %,” ujarnya. (Yoga)

Soal realisasi investasi, pemerintah boleh merasa lega. Musababnya, sampai kuartal I/2023, aliran investasi yang masuk ke Indonesia tembus Rp328,9 triliun, atau meningkat 16,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Jika diperinci, maka penanaman modal asing berkontribusi sebesar Rp177 triliun terhadap realisasi investasi, sedangkan penanaman modal dalam negeri menyumbang Rp151,9 triliun. Adapun, capaian pada kuartal I/2023 tersebut setara dengan 23,5% dari target investasi tahun ini yang dipatok sebesar Rp1.400 triliun. Kinerja positif investasi tersebut mestinya tak mengherankan karena belakangan pemerintah memang gencar menggeber aliran modal ke Tanah Air. Sejumlah inovasi terus dilakukan khususnya terkait dengan kemudahan perizinan, baik di pusat maupun di daerah. Kendati demikian, ingar-bingar investasi di Tanah Air selama ini ternyata belum berdampak besar terhadap sektor ketenagakerjaan. Hal itu pun diakui oleh Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menurutnya, tren positif investasi beberapa waktu terakhir belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja.   Bahlil menuturkan, salah satu alasan realisasi investasi tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja adalah karena tren yang bergeser dari padat karya ke padat modal. Hal itu tak lepas dari perkembangan teknologi yang masif. Kendati demikian, menurut hemat kami, jika memang ingin mendongkrak investasi sekaligus penyerapan tenaga kerja, mestinya pemerintah dapat menetapkan prioritas. Toh, penyaringan investasi sepenuhnya dikendalikan pemerintah.

Daerah-daerah tujuan utama migrasi di Indonesia belum sepenuhnya terbangun secara baik. Kesepuluh daerah itu belum mampu memberikan lingkungan ideal layak huni bagi 27,8 juta warganya. Minimnya kelayakan tersebut terlihat dari indeks layak huni hasil analisis Litbang Kompas yang diolah dari data kuantitatif yang menjadi indikator pembangunan daerah layak huni. Hasilnya, 10 daerah tujuan utama migrasi 2021 belum ideal sebagai kota layak huni. Daerah-daerah itu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, Kota Tangerang, dan Kota Bandung. Fenomena ini menjadi ironi lantaran daerah tujuan migrasi, yang juga sentra perekonomian dengan upah relatif tinggi dan fasilitas pendukung lengkap, belum memberikan kehidupan yang layak bagi warganya. Hampir semua daerah tujuan migrasi di Indonesia belum siap menerima kehadiran pendatang dalam jumlah masif. Pembangunan yang sporadis dan tidak terkontrol bermunculan seiring padatnya wilayah akibat serbuan para pendatang. Alihalih hidup tenteram dan nyaman, warga setempat,termasuk para perantau, harus hidup berdampingan dengan sejumlah persoalan. Menurut pengamat Lingkungan Perkotaan Sekolah Kajian Strategis dan Global UI, Rudy P Tambunan, perkembangan kota yang acak mengakibatkan banyak persoalan.

”Perkotaan di Indonesia umumnya berkembang mengikuti pola urban sprawl (acak atau tak terencana). Perkembangan kota tidak didukung sarana prasarana tepat pada waktunya sehingga terjadi keterlambatan pembangunan dan muncul banyak masalah sosial serta ekonomi,” ujar Rudy, Kamis (6/4). Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi fenomena migrasi. ”Pentingnya perkotaan dan permukiman layak huni, antara lain, dengan mengembangkan infrastruktur pelayanan dasar, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur penunjang lainnya,” ujarnya. Indeks layak huni disusun dari 16 indikator yang dikelompokkan ke dalam empat parameter utama, yakni sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Kompas mengguna-kan data 2021 pada setiap indikator. Parameter ekonomi, misalnya, terdiri dari jumlah pengangguran dan  besaran upah minimum. Parameter lingkungan diukur melalui tingkat kepadatan penduduk, kejadian bencana, dan ruang terbuka hijau dengan rentang penilaian 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, tingkat layak huni daerah semakin tinggi. Analisis dilakukan pada 514 kabupaten/kota di Indonesia menemukan bahwa seluruh daerah di Indonesia memperoleh skor tidak lebih dari 0,7. Artinya, daerah-daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu menyediakan ruang hidup yang layak huni bagi  penduduknya. (Yoga)