Harapan pemerintah untuk menyelamatkan aset negara yang dicuri oleh para oknum aparatur melalui tindak pidana korupsi mulai memperlihatkan titik terang seiring dengan selesainya draf RUU Perampasan Aset yang tinggal selangkah lagi disampaikan ke Senayan. Konfirmasi tuntasnya rancangan beleid tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengatakan bahwa presiden telah memberi disposisi penugasan kepada para menteri terkait sebelum RUU itu dikirimkan ke DPR. Adapun surat presiden untuk RUU Perampasan Aset kini ada di meja Presiden Joko Widodo, Kamis (27/4). Menurut rencana, RUU tersebut akan diserahkan kepada Komisi III DPR setelah rapat internal pemerintah yang melibatkan kementerian dan lembaga selesai. Alhasil dalam perkiraan, paling lambat pekan depan RUU ini sudah ada di tangan parlemen dan siap untuk dibahas. Mengingat begitu mendesaknya aturan ini, Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan sebelum Lebaran sempat memberi pernyataan terkait dengan proses penerbitan UU yang tidak kunjung selesai. Menurutnya, RUU Perampasan Aset memang merupakan inisiatif dari pemerintah tetapi dirinya juga meminta agar DPR segera membahas aturan tersebut. Desakan keberadaan RUU Perampasan Aset terus muncul ke permukaan mengingat maraknya kasus pamer harta yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat negara dan keluarganya. Kasus penyelewengan wewenang aparat negara memang kerap kali berujung pada tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Begitu banyaknya kasus yang mencuat ini kian menggarisbawahi betapa mendesaknya keberadaan UU Perampasan Aset agar pemerintah dapat melakukan langkah penegakan hukum sekaligus membuat jera para pelaku kejahatan. Apalagi laporan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan sebelumnya mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan yang jumlahnya hingga Rp349 triliun.

Fenomena perekrutan tenaga kerja ke luar negeri untuk dipekerjakan sebagai pelaku penipuan daring tengah merebak. Model penawaran perekrutannya muncul di media sosial dan aplikasi pesan instan. Pemerintah diharapkan segera mengupayakan pencegahan dan penegakan hukum yang nyata agar fenomena ini tidak semakin berkembang. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menggambarkan, sepanjang 2022, Migrant Care menerima pengaduan 271 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sejumlah negara, antara lain Malaysia, Kamboja, Filipina, Myanmar, Laos, Arab Saudi, UEA Irak, dan Libya. Dari jumlah itu, 189 WNI mengadu menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau perekrutan ilegal, lalu ditempatkan bekerja sebagai penipu daring (online scammer) dan tukang judi daring. Mereka mayoritas ditempatkan di Kamboja. Beberapa di antaranya ditempatkan di Myanmar, Laos, dan Filipina.

”Sebagian besar perekrutan melalui platform digital, seperti Facebook, Telegram, dan Whatsapp. Pelaku biasanya menawarkan promo gaji besar, fasilitas tempat tinggal, makan, pusat olahraga, komisi, dan gratis biaya keberangkatan. Setelah itu, korban umumnya diberangkatkan menggunakan penerbangan carter,” ujar Wahyu, Jumat (28/4) di Jakarta. Dia menduga penawaran gaji yang besar dan kecocokan pekerjaan teknologi informasi menjadi alasan korban bisa terjebak. Dugaan lainnya, korban baru saja kehilangan pekerjaan di Indonesia. (Yoga)

Kian meluasnya praktik sistem kerja kontrak dan keengganan industri mengurangi ketergantungan pada staf kontrak kian mengancam posisi tawar dan kesejahteraan pekerja. Hasil survei terhadap 1.162 perusahaan yang dirilis JobStreet Indonesia, ”2022–2023 Outlook: Rekrutmen, Kompensasi, dan Benefit”, menunjukkan animo sebagian besar responden mem- pertahankan atau menambah jumlah staf kontrak dalam perekrutan tenaga kerja mereka (Kompas, 28/4). Sistem yang cenderung merugikan pekerja tak terampil ini menjadi problem besar bagi Indonesia karena sebagian besar tenaga kerja kita kurang terampil. Menurut data BPS, Agustus 2022, sebanyak 54,31 % angkatan kerja kita berpendi-dikan SMP ke bawah. Kebutuhan mengatasi angka pengangguran secepatnya dan ketidakmampuan menyiapkan angkatan kerja untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar membuat pemerintah terkesan begitu gampang meliberalisasi pasar kerja.

Ada kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang business friendly, yang diyakini akan menjanjikan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Dalam beberapa aspek, hal ini dilakukan dengan mengorbankan perlindungan terhadap pekerja. Serikat pekerja menganggap pemerintah melalui UU Cipta Kerja dan UU penggantinya (UU No 6/2023) telah melempangkan jalan bagi kapitalisme dan perbudakan modern. Dibutuhkan formula seimbang serta adil antara tuntutan mewujudkan iklim investasi kondusif bagi penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan kewajiban negara memberikan perlindungan serta jaminan kehidupan yang layak bagi warganya. (Yoga)

Angka serapan tenaga kerja dari penanaman modal sepanjang triwulan I-2023 belum kembali pada posisi sebelum pandemi Covid-19. Kinerja serapan tersebut berpotensi kian tergerus lantaran fokus pemerintah pada hilirisasi mineral yang membutuhkan lebih banyak teknologi dibandingkan tenaga kerja. Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (28/4) merilis nilai investasi sepanjang triwulan I-2023 mencapai Rp 328,9 triliun yang terdiri dari penanaman modal asing Rp 177 triliun dan penanaman modal dalam negeri Rp 151,9 triliun. Nilai total investasi tersebut lebih tinggi 16,5 % dibandingkan triwulan I-2022. Jika dibandingkan dengan kinerja sebelum pandemi Covid-19, nilai penanaman modal triwulan I-2023 lebih tinggi 68,58 % Sibandingkan triwulan I-2019. Meski demikian, rasio kinerja investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada 2023 belum berada di posisi sebelum pandemi. Pada triwulan I-2019, investasi Rp 1 triliun menyerap tenaga kerja 1.206 orang, sedang pada triwulan I-2023 sebanyak 1.170 orang.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah mengakui investasi saat ini mayoritas menggunakan teknologi tinggi. ”Ini (kinerja investasi) bersifat padat modal, bukan padat karya. Apalagi, Indonesia sedang fokus hilirisasi (bahan mineral) seperti bauksit, nikel, dan tembaga yang tidak menggunakan sumber daya manusia dalam operasionalnya,” tuturnya saat konferensi pers di Jakarta. Bahlil menggambarkan, SDM akan terserap saat konstruksi infrastruktur penunjang hilirisasi. Setelah konstruksi, pengoperasiannya akan menggunakan mesin. Proses pertambangan juga sama, mayoritas akan menggunakan mesin, sedangkan SDM bekerja sebagai operator. Namun, dia memperkirakan, terdapat serapan tenaga kerja tidak langsung dari hilirisasi, seperti sektor transportasi, konsumsi, logistik, dan yang tergabung dalam ekosistem rantai pasok mineral terkait. (Yoga)

Haitami (33), anak pemilik warung ketupat Hj Iwar di Sungai Baru, tak sempat beristirahat dan mengobrol dengan temannya yang datang bersilaturahmi Lebaran, Sabtu (22/4). Pembeli datang silih berganti ke warungnya membeli ketupat dan lontong. Ada yang minta dibungkuskan 10 ketupat, ada yang minta dibungkuskan 20 lontong. Ada pula yang membeli ketupat dan lontong sekaligus. ”Sejak malam Lebaran, pembeli ramai. Sampai-sampai kami harus tutup (warung) pukul 00.00 Wita dan buka lagi pukul 04.30 Wita,” ujarnya. Haitami dan ibunya bergantian menjaga warung saat kerabat dan sahabat mereka datang untuk bersilaturahmi pada Idul Fitri 1444 Hijriah.

”Kami tidak mungkin tutup (warung) saat hari raya karena inilah saatnya orang-orang datang mencari ketupat dan lontong. Dibandingkan hari-hari biasa, penjualan meningkat lima hingga enam kali lipat, bahkan lebih,” tuturnya. Haitami menyebutkan, mereka biasanya memproduksi 500 ketupat dan 1.500 sampai 2.000 lontong pada hari biasa. Namun, saat Lebaran, mereka memproduksi 5.000 ketupat dan 10.000 lontong. Tak hanya produksi yang meningkat signifikan, harga jual juga naik hingga dua kali lipat. Lontong berbentuk lonjong dengan bungkusan daun pisang, yang biasanya dijual Rp 3.000 per buah, saat Lebaran harganya menjadi Rp 6.000 per buah. Ketupat yang biasanya Rp 3.500 per buah,  naik menjadi Rp 7.000 per buah. Kenaikan harga menyesuaikan biaya produksi.

Menurut Wawan (28), warga Banjarmasin, berbagai makanan yang disajikan saat Lebaran terasa lebih nikmat bila disantap dengan ketupat ataupun lontong. ”Apa pun makanannya, ketupat dan lontong tidak pernah ketinggalan. Kami juga selalu membeli ketupat dan lontong di Sungai Baru saat Lebaran,” ujarnya. Kampung Ketupat berada di Kelurahan Sungai Baru, Banjarmasin Tengah, Kalsel. Lokasinya tidaklah sulit dicari karena berada di tepian Sungai Martapura. Dari Jalan Ahmad Yani juga terlihat gerbang besar dengan plang bertuliskan ”Selamat Datang di Kawasan Wisata Kampung Ketupat”. Ketua Koperasi Pemasaran Dangsanak Kriya Katupat Kalsel Elisa R Suryana menuturkan, Lebaran kali ini disambut pedagang ketupat dan lontong di Kampung Ketupat dengan penuh sukacita. Para pedagang panen rezeki karena permintaan ketupat dan lontong yang tinggi. (Yoga)

Ada 746 pengaduan terkait pemberian tunjangan hari raya atau THR Idul Fitri 1444 Hijriah dari 432 perusahaan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho di Jakarta, Kamis (27/4/2023), mengatakan, sebanyak 358 perusahaan dalam proses mediasi dengan 43 perusahaan di antaranya telah membayarkan THR kepada karyawan yang mengadu tersebut. (Yoga)

 Fenomena hubungan kerja bersifat kontrak tengah berkembang dan menyasar berbagai sektor industry, ini berpotensi membuat posisi tawar pekerja menjadi lemah. Dalam laporan survei ”2022–2023 Outlook: Rekrutmen, Kompensasi, dan Benefit” yang dirilis laman JobStreet Indonesia, muncul tren staf kontrak/pekerja sementara dalam rencana perekrutan. Sekitar 70 % dari 1.162 perusahaan yang disurvei menyatakan ingin menambah atau mempertahankan jumlah staf pekerja kontrak. Fungsi pekerjaan terpopuler pertama adalah administrasi dan human resources, lalu diikuti pemasaran/pencitraan bisnis, penjualan/pengembangan bisnis, akuntansi, dan teknik. Selanjutnya, fungsi pekerjaan teknologi informasi, manufaktur, transportasi dan logistik, pemasaran digital, serta desain.

Dalam enam bulan terakhir, 51 5 perusahaan yang disurvei mempekerjakan staf pekerja penuh waktu tetap dan 47 % mempekerjakan staf penuh-waktu kontrak, untuk menghemat biaya pegawai, ekspansi bisnis, dan keinginan pengaturan kerja yang fleksibel. Sebanyak 1.162 perusahaan yang disurvei oleh Jobstreet Indonesia berasal dari perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang (50 %) punya karyawan 51-100 orang (16 %), dan memiliki karyawan hingga 50 orang (34 5). JobStreet Indonesia melakukan survei itu pada Juli-Agustus 2022. Laporan dirilis akhir 2022.

Divisi Advokasi Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FSBPI-KPBI), Ita Purnamasari, Kamis (27/4) di Jakarta, mengatakan, fenomena kontrak jangka pendek dialami oleh sejumlah pekerja di sektor industri garmen. Sejumlah pekerja di sektor itu dan tergabung dalam FSBPI-KPBI mengalami PHK, lalu direkrut lagi dengan status pekerja kontrak oleh perusahaan yang sama. Mereka umumnya menerima upah minimum kabupaten/kota, tetapi relatif kurang mendapat akses tunjangan ataupun jaminan sosial,” ujar Ita. (Yoga)

JAKARTA, ID – Penarikan “Indomie Rasa Ayam Spesial” produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang dilakukan Otoritas Kesehatan Kota Taipei, Taiwan, perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah Indonesia. Bukan tidak mungkin hal yang sama terjadi di Indonesia. Diperkirakan, sekitar 30% bahan pangan maupunmakanan siap saji di Tanah Air masih banyak mengandung bahan berbahaya. Pengawasan dan uji sampel harus segera dilakukan menyeluruh secara reguler, baik sebelum barang dipasarkan maupun setelah beredar. “Peningkatan pengawasan harus dilakukan, secara reguler, baik pre-market maupun post market. Sanksi tegas juga harus diberlakukan termasuk ke pedagangnya, dengan misalnya tidak boleh berjualan di pasar yang dikelola pemda sehingga jera,” kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi kepada Investor Daily, Jakarta, Kamis (27/04/2023). Hal itu dikatakan Tulus menyusul penarikan produk mi instan “Indomie Rasa Ayam Spesial” produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang dilakukan Otoritas Kesehatan Kota Taipei, Taiwan, karena bumbunya mengandung residu pestisida etilen oksida sebesar 0,187 mg/kg (ppm). (Yetede)

JAKARTA, ID - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei mendatang harus dijadikan momentum untuk membangun hubungan industrial yang lebih berkualitas, meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan produktivitas para pekerja, serta memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang lebih baik. Sepanjang dilaksanakan secara damai, tertib, tidak anarkistis, tidak melanggar hukum, dan tidak mengganggu kepentingan umum, May Day harus dihormati sebagai aksi solidaritas untuk menyuarakan hak-hak buruh. Namun, para buruh juga harus mendengar aspirasi pengusaha, tidak memaksakan kehendak, dan tetap jernih menyikapi akar persoalan ketenagakerjaan saat ini. Selain itu, para buruh seyogianya tetap menggunakan jalur hukum untuk mengegolkan tuntutan mereka. Para buruh jugasebaiknya tidak menyuarakan isu-isu di luar ketenagakerjaan. Tuntutan pencabutan Undang-Undang (UU) Pemilu yang mengatur ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4%, misalnya, sudah di luar ranah ketenagakerjaan. Hal itu diungkapkan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi,  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, serta Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Anton J Supit.Mereka dihubungi Investor Daily secara terpisah di Jakarta, Rabu (26/04/2023). (Yetede)

Ramadhan dan Idul Fitri turut mempercepat perputaran ekonomi nasional. Bagaimana tidak, besaran pengeluaran untuk konsumsi cenderung lebih tinggi dari hari-hari biasanya. Tak hanya oleh penduduk yang merayakannya, euforia Ramadhan dan Lebaran yang sudah membudaya turut diikuti hampir seluruh penduduk Indonesia. Pada Lebaran 2019, momentum Lebaran turut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan II-2019 sebesar 5,05 % secara tahunan. Demikian pula pada tahun lalu, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2022 yang bertepatan dengan perayaan Idul Fitri membuat perekonomian tumbuh 5,44 % secara tahunan. Tahun ini, Lebaran membawa harapan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Hasil survei Kemenhub menunjukkan hampir separuh dari populasi Indonesia, yakni 123,8 juta jiwa, akan melakukan perjalanan selama libur Lebaran 2023.

Dibandingkan dengan tahun lalu, prediksi jumlah pemudik tahun ini naik 14,2 %. Lonjakan jumlah pelaku perjalanan tersebut tentu saja akan mengakselerasi beragam kegiatan ekonomi yang berdampak langsung bagi daerah yang menjadi tujuan para pemudik. Nilai transaksi belanja beraneka produk yang dijual di daerah-daerah melonjak, sajian-sajian kuliner laris diserbu banyak pembeli dari luar daerah. Angka kunjungan wisata lokal juga turut meningkat seiring maraknya jumlah pemudik yang hadir di wilayah setempat. Konsumsi di sektor transportasi turut terakselerasi. Masifnya penggunaan kendaraan pribadi dan transportasi umum membuat belanja sektor ini memiliki andil besar dalam berkontribusi mendorong kemajuan ekonomi masa Lebaran. (Yoga)