;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

SUBSIDI PEMBELIAN MOTOR LISTRIK : PRODUSEN MASIH UJI COBA SISTEM

05 May 2023

Beberapa produsen sepeda motor listrik di Indonesia melaporkan tengah memasuki tahap pengetesan subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua, meskipun kebijakan itu berlaku sejak 20 Maret 2023. Co Founder PT Smoot Motor Indonesia (Smoot) Kevin Phang mengatakan bahwa perusahaannya tengah menjalani prosedur pengetesan Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira) “Sudah lolos tapi belum mulai ini Sisapiranya, masih testing,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (4/5). Pada tahun ini, dia menargetkan bisa menjual 100.000 unit atau 50% dari target subsidi kendaraan listrik pemerintah.Kevin optimistis target itu bisa tercapai apabila bantuan relaksasi pembelian motor listrik pemerintah berjalan lancar. Bahkan, menurutnya, jumlah subsidi yang menyasar 200.000 unit bisa ludes dengan cepat. Smoot memiliki dua model motor listrik yang sudah lolos verifikasi pemerintah yaitu Smoot Elektrik Tempur dan Zuzu. Dalam kesempatan berbeda, produsen motor listrik merek Selis, PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS) melalui anak usahanya, PT Juara Bike, juga tengah menjalani prosedur dalam memanfaatkan subsidi pembelian sepeda motor listrik. Direktur Keuangan SLIS Wilson Ng menyatakan SLIS sudah lulus verifikasi dari Kemenperin. “Kami sudah mendapatkan surat penetapan dari Kemenperin dan saat ini kami telah masuk dalam proses verifikasi dealer,” kata Wilson. Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) Riyanto Umar mengatakan realisasi subsidi kendaraan listrik yang menyasar 200.000 unit motor tak kunjung terjual. Setidaknya, dia menyatakan pada sisa 8 bulan tahun ini sepeda motor listrik harus terjual sebanyak 25.000 unit per bulan. Riyanto mengatakan bahwa implementasi subsidi penjualan motor listrik di lapangan itu tidak mudah.

Pindah ke Kota untuk Perbaiki Hidup

04 May 2023

Sudah lama Jakarta bukan tujuan utama mencari penghidupan lebih baik. Magnet bagi pendatang itu kian kuat dipancarkan banyak kota lain di Indonesia, seperti Surabaya, Depok, dan Deli Serdang. Dwi Setiyono (45) meninggalkan rumah orangtuanya di Madiun, Jatim, untuk bekerja dan kuliah di Surabaya. Sejak itu, ia hidup dan berkeluarga di sini, gula ekonomi terbesar setelah ibu kota negara di Jakarta. ”Di usia 25 tahun, saya lulus kuliah dan bersyukur karena mendapat pekerjaan formal di perusahaan,” ujar Dwi, Minggu (30/4). Upah yang ia terima tiga kali lipat upah minimum kota yang Rp 4,252 juta. Upah, tunjangan, dan terkadang ditambah honor lembur cukup untuk menghidupi dua anak. ”Cicilan rumah dan kendaraan (mobil) sudah selesai,” ujarnya. ”Peluang kerja di Surabaya jauh lebih baik daripada di Madiun. Selain itu layanan pendidikan, kesehatan, dan situasi sosialnya terbaik di Jatim,” katanya.

Fandi MF (27), lelaki asal Klaten, Jateng, memilih menetap di Kota Depok, Jabar. Seusai mudik Lebaran, sejak Senin (1/5) Fandi sudah kembali ke pekerjaannya sebagai barista dan mekanik laptop ataupun komputer di Depok. Ia menekuni kesehariannya itu sejak delapan tahun lalu setelah lulus kuliah di kota yang sama. Kota Depok ditinggali banyak mahasiswa dan pekerja yang menciptakan peluang usaha baginya. Berpenghasilan Rp 8 juta per bulan, Fandi percaya diri akan kelangsungan hidupnya di kota tersebut. Ia berencana meminang kekasihnya dan membeli rumah di Depok.

Kota di luar Jawa pun kini kian memancarkan pesona bagi mereka yang ingin mencoba peruntungan nasib di luar kampung halaman. Sofyan Lubis (29) sudah hampir empat tahun bekerja sebagai analis di laboratorium bahan pakan di sebuah pabrik pakan ternak di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumut. Dia pendatang dari Kota Padang Sidempuan. ”Saya datang ke Deli Serdang untuk mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik,” katanya, Selasa (2/5). (Yoga)


Ekonomi, Pendorong Utama Migrasi

04 May 2023

Gencarnya industrialisasi mendorong pembangunan di daerah lebih masif dan diikuti tingkat  pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini menarik masyarakat dari luar daerah untuk bermigrasi dan menetap di daerah itu. Secara umum, masyarakat melakukan migrasi demi mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Michael P Todaro, ekonom Amerika Serikat, dalam bukunya berjudul Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga menyebutkan migrasi lekat dengan urusan ekonomi. Pelopor bidang ekonomi pembangunan itu menyatakan, kebijakan yang berdampak pada pendapatan riil penduduk akan memengaruhi migrasi. Besarnya pengaruh ekonomi terhadap arus migrasi itu juga berlaku di Indonesia, tergambar dari hasil pemodelan ekonometrika untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi migrasi. Untuk mengukurnya, Litbang Kompas menggunakan regresi data panel yang menggabungkan data di 34 provinsi dengan periode waktu tahun 2000, 2005, 2010, 2015, dan 2020. Hasil analisis menunjukkan 98 % migrasi di Indonesia dipengaruhi faktor-faktor ekonomi.

Ada empat variabel yang mendorong terjadinya migrasi seumur hidup di Indonesia, yang terbesar adalah variabel upah minimum provinsi (UMP), produk domestik regional bruto (PDRB) sektor industri (industrialisasi), angkatan kerja, dan investasi. Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan, kuatnya pengaruh ekonomi itu sejalan dengan adagium ”ada gula ada semut”. Hal senada disampaikan Sukamdi, dosen Fakultas Geografi UGM. Menurut dia, ekonomi jadi motif orang bermigrasi,terutama karena upah. ”Orang ingin mencari pendapatan yang lebih baik,” kata peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM itu. (Yoga)


Pemerintah Proses Pengabaian THR

04 May 2023

Hingga posko satgas THR Kemenaker ditutup Jumat (28/4), ada 2.369 pengaduan dengan 1.529 perusahaan yang diadukan. Tindak lanjut pengaduan tersebut sampai sekarang masih berjalan. Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker Yuli Adiratna, Rabu (3/5), di Jakarta, mengatakan, 430 pengaduan pengabaian THR sudah ditindaklanjuti. Dia juga mencatat terdapat dua perusahaan yang direkomendasikan mendapatkan sanksi administratif. ”Wujud sanksinya bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara secara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha,” ujar Yuli. Sebanyak 2.369 pengaduan yang masuk itu mencakup 1.197 aduan THR tidak  dibayarkan, 780 aduan THR dibayar tetapi tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Bentuk-bentuk pengabaian yang dilaporkan ke posko meliputi THR dibayar dengan cara dicicil, THR berupa produk, THR tidak dibayar, dan nilai THR sangat  rendah. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pengecekan pengaduan pengabaian THR yang masuk sudah termasuk menyangkut laporan keuangan masing-masing perusahaan. Hal itu bertujuan untuk verifikasi. ”Arahan Menaker adalah setiap pengawas ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan di daerah turun mengecek kebenaran pengaduan yang masuk. Penyelesaian pengaduan pengabaian THR memiliki durasi waktu yang berbeda-beda. Setahu saya, ada kasus yang membutuhkan waktu delapan bulan untuk penyelesaian,” kata Indah yang ditemui seusai menghadiri peluncuran platform Kadin for Naker, Minggu (30/4), di Jakarta. (Yoga)


Laba Bersih PLN 2022 Rp 14,4 Triliun

04 May 2023

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mencatatkan raihan laba bersih tahun 2022 sebesar Rp 14,4 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 124 % dibandingkan target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6,4 triliun. ”Capaian ini bukan sekadar angka. Di balik itu semua, ada kerja keras, dedikasi, dan loyalitas seluruh insan PLN yang melakukan transformasi dengan fondasi digitalisasi,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Rabu (3/5/2023). (Yoga)

Wapres: Zakat Ikut Membantu Mengentaskan Kemiskinan

04 May 2023

JAKARTA, ID – Zakat dapat menjadi salah satu penopang dalam instrumen fiskal. Dalam hal ini zakat dapat berperan untuk membantu pemerintah terhadap pos-pos tertentu yang sesuai dengan peruntukkan zakat  misalnya pengentasan kemiskinan, stunting, dan perlindungan sosial. “Sejarah pengelolaan keuangan publik Islam menunjukkan, zakat menjadi instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai sumber pendapatan sekaligus sumber pengeluaran negara,” kata Wakil Presiden (Wapres) Mar’uf Amin dalam Asia Pacific Tax Forum di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/5/2023). Ma’ruf mengatakan bila melihat dalam konteks kebijakan fiskal, zakat merupakan salah satu instrumen yang fungsi awalnya menyerupai instrumen fiskal. Dari sisi pendapatan, zakat merupakan bagian yang dihimpun oleh amil dari harta kena zakat yang dibayarkan oleh muzakki. “Pada sisi pengeluaran, zakat yang dicatat adalah besaran distribusi zakat kepada delapan golongan asnaf,” kata Ma’ruf. Bahkan, jelas Wapres, zakat dapat menjadi stabilisator otomatis fiskal, karena dana zakat akan dibelanjakan kepada kelompok miskin, sehingga konsumsi kelompok ini dapat terus berjalan tanpa terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi, sehingga membuat situasi menjadi lebih stabil. (Yetede)

Tiada Lagi Berobat ke Negeri Tetangga

03 May 2023

Wajah Rien Simon (81) semringah seusai Mariana Selan menyuntikkan obat ke dalam infus. Inilah suntikan terakhir sebelum ia diperbolehkan pulang dari Puskesmas Wonreli, di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, tempat ia menjalani rawat inap dua hari terakhir. Keluhan sembelit yang ia alami sudah teratasi. ”Tidak bayar. Bapak peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Iurannya dibayar pemerintah. Bapak langsung pulang,” jawab Mariana. Di pintu keluar, ia menanti ambulans yang akan membawa pulang ke rumahnya di Desa Romleher Utara, Kecamatan Kisar Utara, 20 menit dari Puskesmas Wonreli. Jasa medis dan obat yang diberikan serta ambulans yang mengantarnya kembali, semuanya tanpa dipungut biaya.

Sebagai warga di pulau yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu, ia merasakan betul perjuangan mendapat layanan kesehatan di masa lalu. Keterbatasan fasilitas kesehatan di Pulau Kisar dan pulau-pulau di sekitarnya membuat banyak warga terpaksa berobat ke negeri tetangga, Timor Leste. Bisa saja mereka mengakses fasilitas kesehatan lebih lengkap di Ambon, ibu kota Maluku, atau Kupang, ibu kota NTT. Namun, untuk mencapai Ambon, dibutuhkan waktu pelayaran tiga hari, sementara ke Kupang paling cepat dua hari. Mereka juga harus menyiapkan uang lebih banyak untuk transportasi.

Pulau Lirang menjadi pintu keluar menuju Timor Leste. Di sana mereka mendapat rekomendasi dari kepala desa setempat. Dengan menyewa perahu motor 30 menit ke Pulau Atauro, milik Timor Leste. Mereka lalu dijemput dengan pesawat rumah sakit dari Dili, ibu kota Timor Leste. Biaya pengobatan selama di Timor Leste berikut transportasi dengan pesawat itu tidak dibebankan kepada pasien dari Indonesia hingga tahun 2019. ”Namun, sekarang kami tak berobat lagi ke Timor Leste. Di sini sudah semakin bagus,” ujar Simon. Kehadiran program JKN sejak tahun 2014 secara perlahan mengubah pelayanan kesehatan di pulau terluar itu. Masyarakat didaftarkan sebagai peserta JKN yang hampir sebagian besar iurannya ditanggung pemerintah. Di sisi lain, fasilitas kesehatan mulai dibenahi dan tenaga kesehatan ditambah.

Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, mengatakan, Pemkab Maluku Barat Daya memberi contoh yang baik. Kendati berada di daerah terluar yang masih minim infrastruktur, pembangunan aspek kesehatan diutamakan. ”Untuk tahun 2023 sudah dialokasikan anggaran Rp 8.164.800.000 untuk tanggungan peserta JKN. Kami terus berkolaborasi ke depan, termasuk sosialisasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Memang wilayah kabupaten itu sulit karena pulau-pulau kecil yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut,” ujarnya. (Yoga)


Buruh Berharap Sejahtera

03 May 2023

Kesejahteraan layak diperjuangkan. Begitu pula buruh, yang memperjuangkan hak dan memenuhi kewajibannya demi harapan hidup sejahtera. Memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023, buruh menyuarakan tuntutan dan harapan demi kesejahteraan diri dan  keluarga. Di Indonesia, puluhan ribu buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk  pembatalan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU. Ada berbagai isu yang dikritisi dalam UU itu, di antaranya tentang upah murah dan alih daya di semua jenis pekerjaan. Pandemi Covid-19 mereda. Namun, perang Ukraina-Rusia yang belum usai, inflasi tinggi di banyak negara, dan  gangguan rantai pasok makanan dan energi mengguncang perekonomian dunia. Hal ini berdampak bagi pekerja. Organisasi Buruh

Internasional (ILO) dalam Flagship Report 2023 menyebutkan, jumlah pekerjaan secara global diproyeksikan tumbuh 1 % pada 2023. Ekspansi pekerjaan ini merosot dibandingkan dengan 2022, yakni 2,3 %. Bagi Indonesia, yang perekonomiannya tumbuh 5,31 % secara tahunan pada 2022, situasinya tetap tak mudah bagi buruh atau pekerja. PHK di tingkat global juga terjadi di Indonesia. Data BPS menunjukkan, per Agustus 2022, ada 8,42 juta orang menganggur di Indonesia. Dari 135,3 juta penduduk bekerja, lebih dari setengahnya atau 59,31 % adalah pekerja sector informal. Adapun rata-rata upah buruh/karyawan Rp 3 juta per bulan.  (Yoga)


Jaga Kecukupan Pasokan

03 May 2023

BPS merilis, laju inflasi April 2023 atau pada periode Lebaran tercatat 0,33 %, lebih rendah dibanding periode Lebaran 2022 dan periode Lebaran sebelum pandemi Covid-19. Terjaganya pasokan bahan pangan yang cukup selama periode Lebaran kemarin harus dijaga di masa berikutnya agar inflasi tetap terkendali. Selain inflasi April terhadap Maret 2023 yang sebesar 0,33 %, inflasi April 2023 secara tahunan tercatat 4,33 %. Adapun inflasi kalender berjalan  (Januari-April 2023) adalah 1,01 %. Inflasi bulanan pada April lebih tinggi dibanding Maret yang merupakan awal Ramadhan 2023, yakni 0,18 %.

Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/5) menyatakan, pertumbuhan konsumsi saat ini diperkirakan hampir menyamai kinerja sebelum pandemi Covid-19. Namun, dari sisi suplai, pasokan (selama Ramadhan-Lebaran) tergolong cukup sehingga inflasi pada April 2023 relatif terkendali. ”Faktor pendapatan masyarakat selama periode Ramadhan dan Lebaran 2023 perlu didalami lantaran hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat,” ujarnya. (Yoga)


PMI Manufaktur April 2023 Meningkat

03 May 2023

Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Manager’s Index/PMI) manufaktur Indonesia pada April 2023 tercatat di posisi 52,7 atau naik signifikan dibanding Maret di level 51,9 berdasarkan survei S&P Global Market Intelligence. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Selasa (2/5/2023), posisi itu menunjukkan industri manufaktur Indonesia tengah berekspansi. (Yoga)