Kesejahteraan layak diperjuangkan. Begitu pula buruh, yang memperjuangkan hak dan memenuhi kewajibannya demi harapan hidup sejahtera. Memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023, buruh menyuarakan tuntutan dan harapan demi kesejahteraan diri dan  keluarga. Di Indonesia, puluhan ribu buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk  pembatalan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU. Ada berbagai isu yang dikritisi dalam UU itu, di antaranya tentang upah murah dan alih daya di semua jenis pekerjaan. Pandemi Covid-19 mereda. Namun, perang Ukraina-Rusia yang belum usai, inflasi tinggi di banyak negara, dan  gangguan rantai pasok makanan dan energi mengguncang perekonomian dunia. Hal ini berdampak bagi pekerja. Organisasi Buruh

Internasional (ILO) dalam Flagship Report 2023 menyebutkan, jumlah pekerjaan secara global diproyeksikan tumbuh 1 % pada 2023. Ekspansi pekerjaan ini merosot dibandingkan dengan 2022, yakni 2,3 %. Bagi Indonesia, yang perekonomiannya tumbuh 5,31 % secara tahunan pada 2022, situasinya tetap tak mudah bagi buruh atau pekerja. PHK di tingkat global juga terjadi di Indonesia. Data BPS menunjukkan, per Agustus 2022, ada 8,42 juta orang menganggur di Indonesia. Dari 135,3 juta penduduk bekerja, lebih dari setengahnya atau 59,31 % adalah pekerja sector informal. Adapun rata-rata upah buruh/karyawan Rp 3 juta per bulan.  (Yoga)

BPS merilis, laju inflasi April 2023 atau pada periode Lebaran tercatat 0,33 %, lebih rendah dibanding periode Lebaran 2022 dan periode Lebaran sebelum pandemi Covid-19. Terjaganya pasokan bahan pangan yang cukup selama periode Lebaran kemarin harus dijaga di masa berikutnya agar inflasi tetap terkendali. Selain inflasi April terhadap Maret 2023 yang sebesar 0,33 %, inflasi April 2023 secara tahunan tercatat 4,33 %. Adapun inflasi kalender berjalan  (Januari-April 2023) adalah 1,01 %. Inflasi bulanan pada April lebih tinggi dibanding Maret yang merupakan awal Ramadhan 2023, yakni 0,18 %.

Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/5) menyatakan, pertumbuhan konsumsi saat ini diperkirakan hampir menyamai kinerja sebelum pandemi Covid-19. Namun, dari sisi suplai, pasokan (selama Ramadhan-Lebaran) tergolong cukup sehingga inflasi pada April 2023 relatif terkendali. ”Faktor pendapatan masyarakat selama periode Ramadhan dan Lebaran 2023 perlu didalami lantaran hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat,” ujarnya. (Yoga)

Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Manager’s Index/PMI) manufaktur Indonesia pada April 2023 tercatat di posisi 52,7 atau naik signifikan dibanding Maret di level 51,9 berdasarkan survei S&P Global Market Intelligence. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Selasa (2/5/2023), posisi itu menunjukkan industri manufaktur Indonesia tengah berekspansi. (Yoga)

Sebagian besar pendatang baru ke DKI Jakarta mengincar pekerjaan sektor informal. Ghasim Maulana (19), warga Compreng, Subang, Jabar, tiba di Jakarta, Senin (24/4) untuk bekerja sebagai pemulung di Pasar Induk Kramatjati. Begitu pula Muhammad Siddiq (17), warga Subang, yang tiba di DKI lebih awal. Mereka jadi pemulung dengan penghasilan sekitar Rp 100.000 per hari per orang. ”Tidak apa-apa  bersusah dulu sekarang,” kata Siddiq. (Yoga)

JAKARTA, ID - Presiden Jokowi meminta enam partai politik yang kini berkoalisi untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tetap rukun dan kompak, serta menjalin kerja sama demi bangsa dan negara. Dalam pertemuan yang berlangsung 2,5 jam dengan enam pimpinan parpol di Istana Merdeka, Presiden Jokowi lebih banyak membahas masalah ekonomi dan tantangan yang lebih berat di masa mendatang. Hal ini ditegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sesuai bertemu Presiden Jokowi di Istana merdeka, Selasa (2/5/2023). “Pak Jokowi titip pesan kita rukun, kompak, dan bekerja sama demi bangsa dan negara,” kata Prabowo. Diketahui, Presiden Jokowi melakukan pertemuan tertutup dengan enam ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam (02/05/2023) sejak pukul 19.00 WIB. Enam pimpinan parpol yang hadir dalam pertemuan itu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PPP M. Mardiono, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (Yetede)

Para praktisi dan cerdik cendekia negeri ini paham bahwa Indonesia sudah terkepung oleh gejolak ekonomi global dan tingginya inflasi di berbagai belahan dunia. Kita juga cukup mengerti bahwa aneka kebijakan yang dirilis oleh The Fed kerap membuat panas dingin perekonomian kita. Namun, kegiatan ekonomi Indonesia masih berjalan baik-baik saja. Kondisi fundamental ekonomi nasional dari sisi pengendalian inflasi, masih berada dalam jalur yang benar, setidaknya sampai detik ini. Keadaan di atas setidaknya tergambar dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa inflasi nasional masih sangat terkendali. Secara tahunan (year-on-year/YoY), berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi April 2023 ternyata hanya 4,33%. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan inflasi pada Maret yaitu 4,97% dan inflasi Februari yang masih bertengger di 5,47%. Secara bulanan (month-to-month/MtM), inflasi IHK pada April 2023 juga hanya 0,33%. Adapun secara tahun berjalan (year-to-date/YtD), inflasi pada periode ini mencapai 1,01%. Meski demikian, secara umum, kontribusi inflasinya hanya 0,84% dan andilnya ke inflasi April 2023 sebesar 0,11%. Inflasi ini jika dibandingkan dengan inflasi pada periode Ramadan dan Lebaran 2022, yaitu pada Mei 2022, yang tercatat sebesar 0,40%, maka inflasi pada April 2023 cenderung melambat. Bos BPS Margo Yuwono menerangkan perlambatan laju inflasi pada April 2023 dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, terjaganya pasokan komoditas hortikultura yang ditopang oleh aktivitas panen raya sepanjang Maret dan April 2023. Di sini, harga-harga relatif terkendali. Kedua, andil inflasi pada beberapa komoditas pangan lebih rendah dibandingkan dengan periode Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya, kecuali tarif angkutan udara, darat, emas, ayam ras, dan rokok. Dengan inflasi yang terus menurun, tentu ini menandakan bahwa di satu sisi, fundamental ekonomi Indonesia terjaga dengan baik. Keadaan tersebut akan memantik harapan bahwa transaksi berjalan bisa menuju ke titik keseimbangan, neraca pembayaran akan surplus dan aliran modal yang masuk akan lebih banyak lagi. Harapannya tak hanya modal asing, tetapi juga investasi di portofolio.

Mengawali tahun 2023, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mencatat kinerja yang cemerlang. Perseroan membukukan pendapatan Rp 36,1 triliun atau tumbuh 2,5% YoY dengan Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) Rp 18,9 triliun. Tak hanya pendapatan, profitabilitas perseroan pun kian menguat dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 5,0% dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 6,4 triliun. Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan "Tahun ini, Telkom akan semakin gencar mengimplementasikan strategi Five Bold Moves yakni FMC, Data Center Co, Infra Co, B2B Digital IT Service Co, DigiCo demi menciptakan value yang optimal dan keberlangsungan perusahaan yang semakin baik ke depannya, kinerja tiga bulan pertama tahun 2023 ini menjadi awal yang baik dan memotivasi bagi TelkomGroup untuk dapat terus memberikan pencapaian dan kontribusi terbaik bagi perusahaan pelanggan, masyarakat dan negara". Dengan mengintegrasikan IndiHome dan Telkomsel maka Business to Consumers (B2C) di Telkom Group akan sepenuhnya dikelola olek Telkomsel. Sementara Telkom ke depannya akan fokus pada segmen Business to Business (B2B). 

Sektor ketenagakerjaan di Indonesia memasuki fase baru sejalan dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi itu menjadi tumpuan bagi perluasan lapangan kerja melalui masuknya investasi.Kendati demikian, hadirnya UU Cipta Kerja dirasa belum cukup. Sejumlah regulasi terkait dengan ketenagakerjaan maupun yang bersinggungan langsung dengan pekerja, masuk di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020—2024.Ada regulasi yang telah rampung dan ada pula yang masuk tahap finalisasi. Namun, banyak pula rancangan aturan yang masih dalam tahap usulan. Sejumlah RUU pun patut dipertimbangkan untuk dapat dituntaskan menjelang akhir masa jabatan eksekutif dan legislatif.

Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020—2024, ada 259 rancangan undang-undang yang masuk dalam perencanaan baik yang diusulkan oleh DPR, DPD, pemerintah, maupun kombinasi antara lembaga-lembaga itu.Dari total rancangan undang-undang (UU) tersebut, sebanyak 221 RUU dalam status terdaftar, 9 RUU dalam tahap penyusunan. Lalu, 5 RUU masuk tahap harmonisasi, 2 RUU penetapan usul, 12 RUU masuk pembahasan, dan 19 RUU sudah selesai.Sebanyak 19 RUU yang selesai, satu di antaranya terkait dengan Cipta Kerja. Sementara itu, salah satu regulasi yang masuk dalam pembahasan yakni mengenai Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengatakan bahwa dalam penyusunan RUU, DPR ingin memastikan kualitas produk perundangan-undangan yang baik sehingga tidak sekadar cepat. Dia menuturkan setiap penyusunan beleid akan melibatkan publik seluas-luasnya dan menerima berbagai masukan dari masyarakat. Terkait dengan kritik berbagai kelompok masyarakat terkait dengan lambatnya proses penyelesaian regulasi, dia menyatakan parlemen menyadari hal tersebut. Meski ada batasan waktu dalam penyusunan undang-undang, katanya tak sedikit RUU yang pembahasannya memakan waktu yang lama.“Kadang-kadang ada undang-undang yang sampai 10 kali perpanjang enggak selesai. Nah, ini kan membuang energi, membuang waktu. Oleh karena itu harusnya kendala-kendala seperti ini yang di atasi kalau memang kita konsisten dengan regulasi yang ada, yang kita buat. Begitu tiga kali masa sidang dan itu tidak bisa dilanjutkan, ya sudah berhenti. Harusnya begitu,” ujarnya.

Puluhan ribu pekerja menyuarakan tuntutan kesejahteraan dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Senin (1/5) di Jakarta dan di sejumlah daerah. Selain soal upah layak, mereka juga menyuarakan rentannya kondisi pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja serta ketentuan alih daya yang dianggap merugikan. Pemerintah mempersilakan pekerja mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Berbagai organisasi pekerja terlibat dalam peringatan Hari Buruh tersebut, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ada sejumlah isu yang dipersoalkan dalam UU Cipta Kerja, antara lain upah murah dan outsourcing atau alih daya seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan. Selain itu, penetapan upah minimum tak melibatkan pekerja dalam perundingannya dan terdapat ketentuan mengenai indeks tertentu yang membuat kenaikan upah lebih rendah. ”Buruh juga dikontrak terus-menerus tanpa memperhatikan periode, pesangon yang rendah, PHK dipermudah, istirahat panjang dua bulan dihapus, buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan tak ada kepastian mendapatkan upah,” ujar Said. (Yoga)