;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Asean & ‘Kartel Karet Alam’

11 May 2023

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 42 Asean dilaksanakan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9—11 Mei 2023. Tema utama yang di­usung Indonesia adalah Asean Matters, Epicentrum of Growth. Secara sektoral, salah satu agenda strategis yang dapat diintrodusir oleh Indonesia adalah pe­ngen­da­lian pasokan (supply restriction) dan harga (price fixing) karet alam global. Gagasan ini didasarkan pada fakta bahwa pasar karet alam dan produk turunannya ditandai oleh struktur pasar oligopoli pada sisi produsen dan oligopsoni pada sisi pembeli. Struktur pasar oligopoli ditandai oleh penguasaan pasar beberapa perusahaan di negara produsen karet alam. Sementara struktur pasar oligopsoni berkaitan dengan dominasi pembelian produk karet alam oleh hanya beberapa pembeli besar. Produksi karet alam global yang mencapai sekitar 12,6 juta ton terkonsentrasi pada lima negara produsen karet alam terbesar dunia, yaitu Thailand dengan total produksi 3,913 juta ton, Indo­nesia sebesar 2,821 juta ton, Ma­lay­sia sebesar 0,910 juta ton, India sebesar 0,810 juta ton, dan China sebesar 0,786 juta ton. Lima besar negara produsen karet alam menguasai kurang lebih 80% produksi karet alam dunia, di mana Thailand dan Indonesia me­ngua­sai lebih dari separuh pro­duk­si karet alam dunia, yai­tu Thailand sekitar 31% dan Indonesia sekitar 22,39%. Sementara negara lain­nya memiliki kontribusi ku­rang dari 10% terhadap pro­duk­si karet alam global. 

Sementara pada sisi pembeli terkonsentrasi hanya pada be­berapa pembeli besar, yaitu pe­ru­sa­haan ban mobil, sepeda motor, sepeda dan alas ka­ki. Industri manufaktur ban global menguasai lebih da­ri 70% pembelian produksi ka­ret alam global. Sementara ku­­rang dari 30% diserap oleh in­dus­tri alas kaki dan industri berbahan baku karet alam lain­nya. Sementara pada sisi produsen sangat sulit membentuk kartel dengan cara membuat kesepakatan harga dan kesepakatan untuk membatasi pasokan karet alam (output restriction) ke pasar. Salah satu penyebabnya adalah le­mahnya diversifikasi produk hilir karet dan kuatnya hu­bungan antara petani karet rak­yat dengan pembeli karet alam. Struktur pasar karet alam global mirip dengan struktur pasar minyak bumi. Di mana hanya ada beberapa negara yang menguasai produksi minyak bumi dunia. Pada awalnya, penentu harga minyak bumi global adalah be­be­rapa negara dengan peru­sa­ha­an raksasa eksplorasi mi­nyak yang disebut The Seven Ma­yors. Perusahaan tersebut berasal dari negara-negara ma­ju, seperti Inggris, Jepang, Ame­ri­ka Serikat, dan Jerman.

Kebutuhan ASN Tahun 2023 Diperkirakan Capai 600.000 Orang

10 May 2023

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) memperkirakan kebutuhan calon aparatur sipil negara (ASN) tahun ini mencapai 600.000 orang. Menurut Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan  Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan dan RB, Aba Subagja, Selasa (9/5) saat ini pihaknya masih memvalidasi usulan  kebutuhan ASN dari instansi pemerintah pusat ataupun daerah. Kemenpan dan RB belum bisa memastikan kapan perekrutan calon ASN dimulai. Meski begitu, Aba memastikan perekrutan tahun ini diprioritaskan untuk mengisi formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. (Yoga)

Polemik Gaji Rendah Dosen

10 May 2023

Polemik gaji rendah dosen di Indonesia kembali mengemuka di media sosial. Menjadi ironis karena hal  ini terjadi di tengah semakin mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi dan di sisi lain maraknya  kasus joki ilmiah serta beban administrasi yang berat. Persoalan gaji dosen ini ramai diperbincangkan karena dipantik hasil survei daring yang dipublikasikan di The Conversation pada 4 Mei 2023. Survei daring yang dilakukan akademisi UGM, UI, dan Universitas Mataram ini diikuti hampir 1.200 partisipan dosen aktif. Hasilnya, 42,9 % dosen menerima pendapatan tetap di bawah Rp 3 juta per bulan, hanya sedikit lebih tinggi dari rata-rata upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia sebesar Rp 2,9 juta pada 2023. Sebagian dosen menerima pendapatan tidak tentu, seperti honor narasumber, insentif publikasi, dan honor insidental lainnya. Namun, lebih dari setengah partisipan (53,6 %) mengaku hanya mendapatkan pemasukan tambahan ini di bawah Rp 1 juta per bulan.

Kebanyakan dosen yang berpartisipasi dalam studi ini masih pada tahap awal karier, yang tergambarkan dari kisaran usia partisipan 26-35 tahun (63,5 %), bergelar S-2 (82,2 %), dan bekerja selama kurang dari tiga tahun (39,4 %). Para dosen ini kebanyakan juga belum mendapat tunjangan profesi atau sertifikasi dosen dan belum bisa mendapat tunjangan tambahan berkaitan dengan jabatan fungsional di kampus. Survei ini menggambarkan, jika hanya mengandalkan pendapatan dari kampus, pendapatan para dosen ini dianggap belum layak. Di luar perdebatan soal metodologi survei daring yang dilakukan, sebagian pengguna Twitter merekognisi rendahnya gaji dosen. Banyak juga yang menambahkan, kondisi ini diperparah dengan beban dosen untuk mengunggah dokumen kinerjanya untuk mendapat sertifikasi dosen yang menguras waktu dan energi.

Tentu penganggaran gaji dosen hanya sekian komponen dari banyak komponen lain untuk menjalankan dunia akademik. Namun, gagalnya dunia kampus memberi gaji layak terhadap para dosen, sementara beban biaya kuliah semakin dirasakan mencekik oleh masyarakat dan mutu pendidikan tinggi tidak membaik signifikan, seharusnya jadi momentum mengevaluasi tata kelola pendidikan tinggi kita. Belum lagi ada sederet masalah yang saat ini membelenggu dunia kampus kita. Selain praktik joki ilmiah seperti dilaporkan Kompas (11 Februari 2023) banyak laporan kasus dosen yang menerima gratifikasi materi dan penyalah gunaan lain, termasuk tindak asusila, untuk jual beli nilai (Kompas, 9 Desember 2022). (Yoga)


Kemiskinan di Aceh Singkil Terbanyak

10 May 2023

Kabupaten Aceh Singkil menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin terbesar di Aceh, yakni 19,18 %, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2022. Adapun jumlah penduduk Aceh Singkil 130.787 jiwa. Penjabat Bupati Aceh Singkil Marthunis, Senin (8/5/2023), mengatakan, kemiskinan mayoritas dialami buruh perkebunan. Perkebunan sawit itu bukan milik warga, tetapi pemegang hak guna usaha. (Yoga)

Pendapatan Usaha Tempo Inti Media Naik Rp 22 Miliar

10 May 2023

JAKARTA – Perusahaan media massa dan penerbitan PT Tempo Inti Media Tbk membukukan pertumbuhan pendapatan yang positif selama 2022. Direktur Utama Tempo, Arif Zulkifli, mengatakan pendapatan usaha emiten berkode perdagangan TMPO itu pada 2022 mencapai Rp 211,1 miliar, naik Rp 22 miliar dibanding pada 2021. “Tren positif ini memberi angin segar dan ruang tumbuh yang lebih baik bagi Tempo Inti Media,” tutur Arif di sela Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Gedung Tempo, kemarin. Lonjakan pemasukan itu disokong oleh berbagai divisi kerja di Tempo Media. Pendapatan barang cetakan, sebagai contoh, tumbuh 34,5 persen atau naik Rp 17,7 miliar. Pendapatan kanal berita daring Tempo.co juga tumbuh 33,4 persen atau naik Rp 13,8 miliar. Demikian pula pendapatan dari Tempo TV serta bisnis kertas yang melambung, masing-masing sebesar 53,4 persen dan 8,4 persen. Adapun beberapa lini yang pendapatannya turun, antara lain, sirkulasi dan iklan pada majalah serta koran, jasa penyelenggara acara, serta jasa rumah kreatif. Namun, secara umum, laba kotor korporasi naik dari Rp 75 miliar pada 2021 menjadi Rp 77 miliar. (Yetede)

TAJI SEKTOR KONSUMSI RI

10 May 2023

Sempat kurang bertenaga, sektor konsumsi nasional kini mulai menunjukkan gelagat positif. Hal itu ditandai dengan pergerakan indeks ekspektasi dan optimisme konsumen April 2023 yang menanjak. Mengacu pada Survei Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada April 2023 mencapai 126,1, tertinggi sejak Juli 2022. Pun dengan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Data ini mengindikasikan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dieksekusi September 2022 berakhir lebih cepat. Sebab, sebelumnya baik pemerintah maupun ekonom memprediksi rentetan impak dari makin mahalnya harga BBM baru berakhir pada September 2023. Tak pelak, data ini pun menguatkan optimisme pemerintah dan bank sentral soal pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2023, setelah pada kuartal I/2023 kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) terpangkas. Data simpanan masyarakat pun menunjang asumsi tersebut. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sepanjang Januari—Maret 2023, simpanan masyarakat di bank terutama untuk segmen tabungan dan giro makin susut. Dana simpanan masyarakat di tabungan sampai Maret senilai Rp2.545 triliun turun 2,9% year-to-date (YtD), sedangkan simpanan di giro Rp2.462 triliun atau turun 4,5% (YtD). Simpanan yang susut itu menjadi indikasi adanya aktivitas ekspansi dan konsumsi, baik oleh korporasi maupun masyarakat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan survei konsumen pada April 2023 mengindikasikan keyakinan terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, alokasi belanja perlindungan sosial pada tahun ini mencapai Rp476 triliun, naik 3,14% dibandingkan dengan 2022. Di sisi lain, bank sentral pun memainkan instrumen moneter dengan cukup ciamik melalui kebijakan suku bunga acuan yang akomodatif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemulihan konsumsi rumah tangga dihadapkan pada masalah yang cukup pelik, terutama dalam kaitan bantuan sosial.

OMNIBUS LAW : Perawat Tolak RUU Kesehatan

10 May 2023

Persatuan Perawat Nasional Indonesia berpandangan Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan bakal menurunkan eksistensi profesi perawat dan sistem kesehatan nasional. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) secara otomatis akan mencabut Undang-Undang (UU) No. 38/2014 tentang Keperawatan. Padahal, menurutnya, beleid itu telah mengatur spesifik keperawatan dan manjadi acuan pengembangan profesi perawat. Harif membeberkan bahwa ketentuan terkait dengan perawat, keperawatan, praktik keperawatan tugas dan wewenang perawat dan pengembangan kompetensi, pendidikan perawat, tidak dimuat dalam draf RUU Kesehatan itu.Selain itu, RUU Kesehatan juga akan memudahkan perawat asing masuk ke Indonesia. Padahal, dia menilai masih banyak perawat-perawat Indonesia yang bisa mengisi ruang pekerjaan tersebut. “Ini akan menyebabkan perlindungan dan kepastian hukum perawat dan masyarakat melemah,” ucapnya. Sebelumnya, organisasi dokter menggelar aksi unjuk rasa menolak RUU Kesehatan pada Senin (8/5). Para dokter dan tenaga kesehatan mengancam akan mogok nasional jika tuntutan tak dipenuhi. Sementara itu, pengajar bidang studi hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitriani Ahlan mengatakan RUU Kesehatan akan menuai pro dan kontra karena konsekuensi beleid tersebut memuat substansi lebih banyak.

Ekonomi Pulih, Restitusi Pajak Melandai

09 May 2023

Kondisi perekonomian nasional dinilai semakin membaik. Hal tersebut tergambar dari realisasi restitusi pajak yang menurun. Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, per akhir April tahun ini, realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak tercatat mencapai Rp 60,96 triliun. Angka ini menurun 13,47% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Realisasi restitusi pada periode laporan didominasi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri (DN) sebesar Rp 50,8 triliun, turun 5,43% (yoy). Selain PPN DN, restitusi di periode laporan juga didominasi oleh restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 sebesar Rp 8,32 triliun. Realisasi tersebut juga terkontraksi 36,49% (yoy). Berdasarkan data Kemkeu per akhir Maret 2023, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 432,25 triliun. Angka itu setara 25,16% dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Angka tersebut juga tumbuh 33,78% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ketua Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani mengatakan, penurunan restitusi pajak menandakan perekonomian domestik, produktivitas usaha dan omzet meningkat. Ketiga faktor itu menyebabkan pajak kurang bayar atau lebih menjadi berkurang. "Ini juga menandakan wajib pajak semakin cermat berhitung dan berhati-hati dalam pengajuan restitusi," kata dia.

Kotek Bisnis CPIN Tak Lagi Nyaring

09 May 2023

Kinerja PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk di sepanjang tahun ini masih tertekan. Kenaikan biaya bahan baku yang tinggi masih akan menekan laba bersih emiten berkode saham CPIN. Ke depan, peluang bisnis CPIN bakal datang dari pemulihan harga ayam broiler dan day old chick (DOC). Meski memang margin pakan diperkirakan masih akan lebih lemah hingga kuartal dua 2023. Kepala Riset Jasa Utama Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya tak menyangkal secara kuartalan kinerja CPIN lebih baik dibandingkan posisi rugi pada kuartal IV-2022. Pada kuartal I-2023, laba bersih CPIN kembali mencatat untung Rp 241 miliar atau berbalik dari rugi bersih sebesar Rp 257 pada kuartal IV-2022. Pendapatan CPIN juga meningkat 8,5% secara kuartalan menjadi Rp 14,6 triliun. Equity Research Analyst Aldiracita Sekuritas, Timothy Gracianov menyebut, penurunan kinerja CPIN sebenarnya masih lebih baik ketimbang rekan-rekannya. Perusahaan ini mampu meminimalisir penurunan kinerja segmen DOC yang membantu meningkatkan margin usaha ayam broiler. Sementara itu, margin operasional segmen pakan CPIN tetap memberikan kontribusi terbesar di kuartal I-2023 di tengah tantangan kenaikan biaya bahan baku selama kuartal kedua 2023. Analis Ciptadana Sekuritas Asia, Muhammad Gibran dalam riset 5 Mei 2023. menyebut, selama kuartal II 2023 CPIN juga terbantu program pemusnahan (culling). Hanya saja, kenaikan SBM dan jagung lokal akan meningkatnya biaya operasional CPIN. Gibran memperkirakan pendapatan CPIN di 2023 menjadi Rp 60 triliun dengan laba bersih Rp 3 triliun. Gibran rekomendasi hold saham CPIN dengan target Rp 4.900.

Pengelolaan ‘Cespleng’ Cadangan Devisa

09 May 2023

Ada setitik kegundahan yang berembus ihwal mengecilnya ukuran cadangan devisa Indonesia saat ini. Kegundahan itu memang masih setitik. Namun, ini sesungguhnya merupakan alarm peringatan awal agar negara mulai meningkatkan kewaspadaan. Pada prinsipnya, kembang kempis, besar-kecil, tipis-tebalnya cadangan devisa suatu negara pada satu periode waktu tertentu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Keadaan itu menjadi hal yang normal selama tidak dipantik oleh gelombang krisis maha besar, yang bisa datang dari celah internal maupun eksternal. Nah, cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir April 2023 kini menyusut dibandingkan dengan posisi cadev akhir Maret 2023 dari US$145,2 miliar menjadi US$144,2 miliar. Baru pada November 2022, cadev Indonesia mulai terkatrol perlahan hingga pada Maret 2023 melonjak ke posisi US$145,2 miliar, sebelum akhirnya turun tipis lagi ke US$144,2 miliar pada April. Penurunan cadev biasanya juga diiringi dengan turunnya rasio kecukupan impor dan utang luar negeri. Namun, peningkatan cadev belum tentu serta merta langsung bisa meningkatkan rasio kecukupan impor dan utang luar negeri (ULN). Penurunan cadev pada April sekitar US$1 miliar dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebutuhan likuiditas valuta asing yang sejalan dengan antisipasi dalam rangka hari besar keagamaan yaitu Ramadan dan Idulfitri. Harian ini menilai penurunan cadev pada April tak perlu memicu keresahan. Justru kita ingin sama-sama kembali melihat upaya otoritas moneter dan para pemangku kepentingan mencari berbagai terobosan dalam pengelolaan keuangan negara.