DPR diminta memprioritaskan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana pada sisa masa sidang tahun ini. Tidak ada alasan menunda pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset karena setiap tahun Indonesia telah kehilangan triliunan rupiah akibat korupsi dan pengembalian kerugian negara belum maksimal. Presiden Jokowi telah mengirimkan surat presiden (surpres) berisi usulan pembahasan RUU Perampasan Aset berikut naskah RUU kepada pimpinan DPR pada 4 Mei 2023. Namun, surpres tersebut belum ditindaklanjuti lantaran DPR masih reses. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, DPR baru kembali memulai masa sidang pada Selasa (16/5).

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Alvin Nicola, dihubungi di Jakarta, Senin (15/5), mengatakan, jika serius dan memiliki semangat memberantas korupsi dan tindak kejahatan ekonomi lain, pimpinan DPR harus segera membacakan surpres pembahasan RUU Perampasan Aset di rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (16/5). Badan Musyawarah DPR juga diharapkan segera menunjuk alat kelengkapan yang akan membahas RUU itu bersama pemerintah. RUU Perampasan Aset, menurut Alvin, mendesak dibahas karena korupsi masih merajalela. Setiap tahun, negara kehilangan triliunan rupiah akibat korupsi. Namun, kerugian yang dikembalikan diperkirakan belum sampai 10 %. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga dinilai penting memberi dampak hukum lain karena ketentuan yang berlaku di Indonesia belum dapat memberi efek jera maksimal kepada pelaku korupsi ataupun kejahatan ekonomi lain. (Yoga)

Jawa adalah pulau dengan banyak bencana. Mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Dari data BNPB, jumlah bencana yang terjadi di Pulau Jawa pada 2022 sebanyak 1.838 kejadian. Jumlah itu 51,86 % dari 3.544 kejadian bencana di Indonesia pada 2022. Litbang Kompas juga menguatkan fakta Jawa adalah ”lumbung bencana” di Indonesia. Dalam kurun waktu 2012-2022, tercatat ada 17.720 bencana di Jawa dengan jumlah korban meninggal, hilang, luka-luka, dan mengungsi sebanyak 21,9 juta orang. Selain tingginya frekuensi bencana, sejumlah daerah di Jawa tercatat pernah mengalami bencana besar yang merenggut banyak korban jiwa.

Bencana di Jawa disebabkan sejumlah faktor. Di satusisi, kondisi alam seperti keberadaan sesar penyebab gempa, gunung api aktif, dan cuaca ekstrem menjadi factor yang bisa memicu bencana. Namun, faktor non-alam seperti masalah tata ruang dan alih fungsi lahan juga memicu atau memperparah bencana di Jawa. Relasi antara bencana di Jawa dengan tata ruang dan alih fungsi lahan itu diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam konferensi pers di Semarang, Jateng pada Januari 2023. Pengampanye Transisi Urban Berkeadilan Walhi Nasional, Abdul Ghofar, mengatakan, bencana yang melanda Pulau Jawa empat tahun terakhir didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, hujan ekstrem, dan tanah longsor. Selain karena perubahan iklim, bencana terjadi karena kesalahan dalam pengurusan tata ruang dan kerusakan lingkungan.

Terlihat jelas dalam banjir bandang di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, awal Januari 2023. Saat itu terjadi banjir bandang setinggi lebih dari 2 meter di sekitar Sungai Pengkol. Dampak banjir paling parah dirasakan warga Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, karena tanggul sungai di kawasan itu jebol. Sebanyak 40 rumah yang ditinggali 147 jiwa terendam air selama tiga jam. Seorang warga yang terjebak di dalam rumah meninggal. Dari tata ruang, lokasi Perumahan Dinar Indah dinilai tidak tepat karena berada di cekungan dan sangat dekat dengan sungai. Bahkan, Pemkot Semarang menyebut perumahan itu tak berizin. Setelah banjir Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu mewacanakan relokasi bagi warga Perumahan Dinar Indah. Pemkot Semarang juga berjanji  mengevaluasi perizinan perumahan agar kasus serupa tidak terulang.

Kepala Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya Adi Susilo mengatakan, alih  fungsi lahan bisa memicu banjir bandang. Sebab, lahan pertanian terbuka tidak bisa menyerap hujan hingga air mengalir menjadi limpasan permukaan. ”Hal itu mesti diwaspadai dan penanganannya  jangan dibebankan ke Pemerintah saja, tetapi juga provinsi dan pusat. Berilah insentif untuk warga di hulu agar tidak bergantung sepenuhnya pada pertanian yang merusak hutan. Karena rentetan dampaknya bisa banjir, longsor, dan mengganggu mata air,” kata Adi. (Yoga)

Bank Dunia mengusulkan agar Indonesia mengubah garis kemiskinan dengan menggunakan standar paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) terbaru untuk negara berpendapatan menengah, yakni 3,2 USD per orang per hari atau Rp 47.502, naik dari standar PPP untuk kemiskinan ekstrem yang saat ini menjadi acuan, yakni 1,9 USD per orang per hari atau Rp 28.969. Konsekuensinya, dengan standar baru itu, angka kemiskinan di Indonesia akan melonjak. Persentase penduduk miskin di Indonesia berpotensi meningkat dari 9,57 % atau 26,36 juta orang (berdasarkan data BPS) menjadi 16 % atau 44 juta orang (berdasarkan usulan terbaru Bank Dunia).

Peneliti utama di The SMERU Research Institute, Asep Suryahadi, Minggu (14/5) menilai, saat ini adalah momen yang tepat untuk merevisi garis kemiskinan. Standar kemiskinan yang sekarang berlaku kurang relevan karena sudah diterapkan sejak tahun 1998. Dalam 25 tahun terakhir, telah terjadi banyak  perkembangan di masyarakat, termasuk pola konsumsi. Ia mengatakan, penghitungan garis kemiskinan yang baru harus bisa menggambarkan pola konsumsi masyarakat saat ini untuk bisa mendefinisikan kemiskinan dengan lebih akurat. Menurut dia, Indonesia tidak perlu serta-merta mengikuti acuan standar garis kemiskinan berdasarkan PPP sebesar 3,2 USD per hari per orang yang diusulkan Bank Dunia. Evaluasi penghitungan garis kemiskinan bisa disesuaikan dengan konteks Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di setiap wilayah. (Yoga)

Sumber daya manusia yang tersedia di Indonesia dinilai belum siap memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Faktor kemampuan, kapasitas, dan tingkat pendidikan menjadi penyebab. Ketua Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, perkembangan teknologi AI yang kianpesat tidak dapat dihindari. Secanggih-canggihnya AI jika tidak bisa dimanfaatkan oleh pekerja, tetap tidak berguna. ”Kapasitas SDM Indonesia yang jadi tantangan utama. Untuk mengimbangi perkembangan teknologi AI yang pesat, industri butuh SDM yang kuat,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (14/5).Mengutip data BPS per Februari 2023, terdapat 146,62 juta orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Sebanyak 138,63 juta di antaranya bekerja, sedangkan 7,99 juta lainnya pengangguran.

Dari sisi pendidikan, 39,76 % pekerja di Indonesia berpendidikan SD ke bawah, 19,18 % pekerja berpendidikan SMA, dan 18,24 % pekerja berpendidikan SMP. Adapun pekerja berpendidikan SMK 11,31 %, pekerja berpendidikan diploma IV/S-1/S-2/S-3 sebesar 9,31 %, dan pekerja berpendidikan diploma I/II/III sebesar 2,2 %. Menurut Anton, pekerja di Indonesia masih didominasi lulusan SD dan SMP sehingga cukup sulit memanfaatkan AI dalam pekerjaannya. Sementara itu, lulusan SMK dan pendidikan vokasi masih rendah kontribusinya dalam dunia kerja. ”Ini artinya, Indonesia perlu merumuskan kembali strategi dunia pendidikannya. Jangan sampai perkembangan teknologi tak mampu diimbangi dengan kapasitas SDM yang ada,” kata Anton. (Yoga)

Puluhan drum berwarna biru dan selang air melintang di setiap gang di Kampung Gedung Pompa, RT 020 RW 017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakut. Lumut dan bercak kotoran menjadi penanda bahwa puluhan tahun ratusan warga belum pernah merasakan air bersih dari pipa Perusahaan Air Minum Jakarta Raya. Padahal, tak jauh dari mereka banyak perumahan dan gedung bertingkat yang bisa menikmati air dengan lancar. Setiap pagi, Nurrachman (59) bergegas menuju jalan raya untuk membeli air bersih dari truk tangki. Harga satu pikul air dalam jeriken 40 liter Rp 4.000. Guna mencukupi kebutuhan akan air bersih bersama istri dan dua anaknya, ia membutuhkan lima pikul setiap hari. Tiap bulan, Ketua RT 020 Kampung Gedung Pompa ini merogoh Rp 600.000 untuk air bersih. Terdapat 800 keluarga di wilayah itu, 292 keluarga adalah pengontrak. Warga bergantung pada air dari swasta untuk mandi, cuci, dan memasak. Untuk minum, warga harus membeli air galon.

”Saya selalu tanya, kapan mau dipasang, tolong segera dipasang PAM di sini. Kami sudah sering mengadu, tetapi orang PAM hanya survei-survei. Sampai kini belum ada realisasi. Kalau ada PAM, paling satu bulan hanya Rp 150.000,” kata Nurrachman di rumahnya, Jumat (12/5). Jika menggunakan air tanah dengan mengebor sendiri, air yang keluar berwarna kuning, bau, dan asin. Sebab, kampung ini hanya berjarak 100 meter dari tanggul laut Muara Baru. Pipa air bersih sempat masuk ke lingkungan ini yang dikelola oleh PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Namun, sejak dialihkan ke PAM Jaya, pipa tdak digunakan dan warga kembali ke selang air. Warga lainnya, Sadiwan (53), menyiasati mahalnya air bersih dengan mandi sekali sehari. Dengan begitu, dia hanya mengeluarkan Rp 400.000 sebulan untuk air bersih. Padahal, di kawasan Pluit, Penjaringan, tak jauh dari kampung mereka berdiri, sejumlah perumahan elite, mal, dan hotel airnya tidak pernah berhenti mengalir.

”Seharusnya PAM segera masuk hingga ke rumah-rumah menyediakan meteran agar terukur dan dikelola negara. Kalau dikelola swasta atau warga, akan sangat rawan terjadi selisih paham,” kata Enny Rohayati dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Kondisi serupa sempat dirasakan oleh warga di Kampung Nelayan, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan. Setelah puluhan tahun menadah air hujan dan membeli air bersih, mereka akhirnya dapat menikmati bersih PAM Jaya pada 2022. ”Sekarang sudah ada meteran air masing-masing setelah 20 tahun lebih. Dengan meteran otomatis, pembayarannya lebih murah. Namun, saya mengimbau warga hemat air karena sebentar lagi kemarau. Kalau tidak tagihan air  akan lebih mahal,” kata Ketua RW 004 Kampug Nelayan, Amirudin Latif (54). Sejauh ini, cakupan layanan PAM Jaya mencapai 65 % atau 908.324 pelanggan dengan kapasitas produksi 20.725 liter per detik dari kerja sama PAM Jaya bersama dua mitra perusahaan swasta, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT Palyja. Namun, sejak Januari 2023, PAM Jaya sepenuhnya mengelola air bersih perpipaan di DKI Jakarta. Kini, 35 % sisanya menjadi tanggung jawab BUMD DKI Jakarta. PAM Jaya menargetkan 100 persen cakupan pada tahun 2030. (Yoga)

Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Asean yang berlangsung pada 10—11 Mei 2023 di Labuan Bajo telah berakhir. Pertemuan strategis negara-negara di Asia Tenggara itu merumuskan beragam kesepakatan ekonomi, yang mesti ditindaklanjuti secara konkret dan berorientasi jangka panjang. Pada dasarnya, sejumlah hal yang telah disepakati ditujukan untuk memperkuat kolaborasi dan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota Asean. Ada tiga gagasan ekonomi strategis yang utamanya berfokus pada pemulihan dan pembangunan kembali pascapandemi Covid 19, digitalisasi, serta pertumbuhan berkelanjutan. Implementasi dan pendalaman integrasi ekonomi Asean perlu dilakukan untuk merespons gejolak yang ditimbulkan dari kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Harus disadari, tantangan ke depan bakal semakin kompleks mengingat potensi krisis ekonomi global yang sedang dihadapi saat ini. Untuk mendukung integrasi ekonomi di Asean, ada sejumlah hal yang mutlak dikonsolidasikan bersama-sama. Pertama, gejolak ekonomi global yang berdampak langsung terhadap stabilitas perekonomian kawasan harus ditanggapi sebagai kondisi darurat. Kedua, negara-negara anggota Asean juga mesti mengantisipasi gejala deglobalisasi, decoupling, dan derisking. Dari data Sekretariat Jenderal Asean, salah satu industri yang menerima investasi asing dalam jumlah besar adalah kendaraan listrik. Untuk menyikapi potensi ke depan, Asean perlu menginisiasi ekosistem dengan aturan main yang harmonis, mengingat teknologi kendaraan listrik tergolong baru dan sangat mungkin berkembang secara dinamis. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan menjadi salah satu kesepakatan yang dirumuskan dalam KTT Asean pekan lalu. Seperti diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara penting dalam rantai pasok industri kendaraan listrik di kawasan. Bahkan, Indonesia satu-satunya negara di kawasan yang bakal memainkan proses produksi dari hulu hingga ke hilir.

Perbaikan instrumen hukum berupa pengesahan UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ternyata belum efektif membendung kebocoran data pribadi. Sampai saat ini, serangan siber, terutama pencurian data pribadi, masih menjadi ancaman. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan siber. Serangan siber terbaru dialami PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Data sebesar 1,5 terabita yang di antaranya memuat sembilan basis data berisi informasi pribadi lebih dari 15 juta pelanggan dan pegawai BSI diduga bocor. Data itu mencakup, antara lain, nama, alamat, informasi dokumen, nomor kartu, nomor telepon, dan transaksi. Kelompok peretas ransomware LockBit 3.0 mengklaim bertanggung jawab atas peretasan data BSI itu. Dalam tangkapan layar sebuah situs yang beredar di Twitter, Sabtu (13/5), kelompok itu menyebut mereka menyerang BSI sejak Senin (8/5) lalu. Mereka juga mengungkapkan bahwa serangan itu berdampak pada berhentinya semua layanan BSI.

Data lain yang juga diklaim dicuri ialah dokumen keuangan, dokumen hukum, hingga kata sandi (password) untuk semua layanan internal dan eksternal yang digunakan di bank. Manajemen bank diberi waktu 72 jam untuk menghubungi LockbitSupp dan menyelesaikan urusan itu. Dalam pengumuman itu, peretas juga mengancam akan menjual data yang telah dicuri ke situs gelap (dark web) jika manajemen tidak menghubungi sesuai tenggat yang diberikan. Peretas juga mengancam bahwa data perusahaan akan dipublikasikan pada Senin, 15 Mei 2023, pukul 21.09 UTC atau Selasa, 16 Mei, pukul 04.09 WIB. Kebocoran data pribadi sebelumnya juga dialami BPJS Ketenagakerjaan. Pada 13 Maret lalu, pemilik akun Twitter @p4c3n0g3 mengunggah informasi bahwa Bjorka, peretas yang kerap membocorkan data  pribadi, memiliki data pribadi berkapasitas 5 gigabite berisi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon seluler, e-mail, jenis pekerjaan, dan nama perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Peneliti Periksa Data, Arie Sembiring, mengatakan, persoalan kebocoran data ini adalah masalah klasik yang terus berulang. Fenomena ini menunjukkan bahwa selama ini langkah penegakan hokum ataupun administrasi yang dilakukan pemerintah belum optimal. Kebocoran data yang membahayakan publik terus terjadi, tetapi tidak ada sanksi dari pemerintah yang dapat memberikan efek jera. Padahal, saat ini sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, yakni UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). UU PDP sebenarnya telah mengatur langkah-langkah untuk melindungi data pribadi masyarakat dari peretasan. UU itu mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi (Pasal 58). (Yoga)

KPK menyatakan ada 300 aset milik Pemerintah Provinsi Papua yang disalahgunakan oknum PNS dan pensiunan PNS. Ratusan aset ini berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria saat ditemui di Jayapura, Papua, Sabtu (13/5) membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan, 25 % dari total 1.422 aset ditengarai disalahgunakan berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua. Dian memaparkan, sebanyak 200 dari 1.422 aset ini dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun. Kemudian, sekitar 100 unit kendaraan lainnya dikuasai oleh pegawai yang tersebar di sejumlah instansi di lingkup Pemprov Papua.

Modus lain dalam penyalahgunaan aset adalah pejabat yang memiliki kendaraan dinas lebih dari satu. Selain itu, pegawai yang tidak lagi memegang jabatan, tetapi tetap menggunakan kendaraan tersebut. Terdapat pula kendaraan dinas yang dikuasai oleh warga non PNS, karena yang bersangkutan dekat dengan pejabat tertentu. Adapun KPK bersama Pemprov Papua mulai mengambil kembali aset kendaraan dinas yang selama ini dikuasai pegawai aktif dan pegawai yang telah pensiun di Jayapura pada Sabtu ini. Total 11 unit kendaraan roda empat berhasil diselamatkan KPK dan Inspektorat Provinsi Papua. ”Kami bersama Inspektorat Papua terus berupaya menyelamatkan ratusan  aset tersebut. Setiap instansi masih terus mendata aset kendaraan bermotor milik pemerintah yang belum dikembalikan hingga kini,” kata Dian. (Yoga)

Keberlanjutan pendidikan anak-anak usia sekolah dari keluarga tak mampu diprioritaskan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Pada 2023, lebih dari 6,7 juta peserta didik mendapat bantuan pembiayaan pendidikan dari pemerintah agar tidak putus sekolah. Kepala  Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek Abdul Kahar mengatakan hal itu, di Jakarta, Jumat (12/5/2023).  Kemendikbudristek mendorong optimalisasi PIP dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagai program prioritas pemerintah. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal angka. Pertumbuhan yang idealnya menyejahterakan seluruh rakyat juga berkorelasi dengan pembangunan manusia. Konsumsi rumah tangga menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan sumbangan terhadap PDB di atas 50 %. Pada triwulan I-2023, berdasarkan data BPS, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 % secara tahunan. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,54 %, dengan sumbangan 52,88 % terhadap PDB Indonesia. Dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa, berdasarkan sensus penduduk 2020, pendapatan yang dibelanjakan masyarakat menopang pertumbuhan PDB. Namun, situasi berubah pada awal pandemi Covid-19, Maret 2020, ketika pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan yang berlanjut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menekan konsumsi rumah tangga. Jutaan orang kehilangan pendapatan akibat PHK atau pengurangan jam kerja. Akibatnya, konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2020 tumbuh minus 5,52 % secara tahunan, yang berlanjut hingga triwulan I-2021.

Untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, tanpa menafikan peran konsumsi rumah tangga,  ada baiknya komponen PDB lain ditingkatkan. Pembentukan modal tetap bruto atau investasi, misalnya, punya efek pengganda dalam perekonomian. Investasi menghasilkan barang atau jasa yang bisa dikonsumsi di dalam negeri atau diekspor sehingga menghasilkan devisa ekspor. Investasi memerlukan  bahan baku, barang modal, dan bahan penolong, yang mudah-mudahan bisa dipenuhi dari dalam negeri. Investasi juga menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, tenaga kerja akan menggunakan upah atau gajinya,  antara lain, untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan. Ditengah kondisi ketenagakerjaan Indonesia, serapan tenaga kerja merupakan hal penting. Per Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka 5,45 % atau ada 7,99 juta penganggur di Indonesia. Dari 138,63 juta orang bekerja, 83,34 juta orang atau 60,12 % di antaranya merupakan pekerja informal. Sebanyak 39,96 % penduduk bekerja di Indonesia berpendidikan SD ke bawah, naik dibandingkan Februari 2022 yang 39,1 % dengan upah rata-rata Rp 1,9 juta per bulan. Untuk itu, kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja mesti ditingkatkan. (Yoga)