Harga sejumlah bahan pangan pokok tengah menuju keseimbangan baru. Pembentukan harga baru akan lebih tinggi dari harga sebelumnya. Situasi itu membuat pemerintah dihadapkan pada dilema menjaga keseimbangan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Jika harga pangan naik, beban konsumen bakal semakin berat karena masih ada kelompok masyarakat yang daya belinya belum benar-benar pulih. Sebaliknya, jika harga pangan tidak naik, produsenlah yang terbebani karena biaya produksi sudah naik. Minyak goreng mengawali entakan kenaikan harga pada Februari 2022. Buntutnya, Kemendag mengubah HET minyak goreng curah dari Rp 11.500 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. Hingga kini, HET itu masih berlaku. Pada Oktober 2022, harga beras naik. Badan Pangan Nasional (NFA) mencatat, beras medium yang pada Mei 2022 bisa diperoleh dengan harga Rp 10.770 per kg, pada 20 Mei 2023 naik menjadi Rp 11.880 per kg.

NFA menaikkan HET beras medium menjadi Rp 10.900-Rp 11.900 per kg bergantung zonasi pada Maret 2023. Selain beras, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp 5.000 per kg. Sebelumnya, HET beras medium Rp 9.450 per kg dan harga GKP di tingkat petani Rp 4.200 per kg. Dalam waktu dekat ini, NFA juga akan membuat harga acuan pembelian dan penjualan gula di tingkat petani dan konsumen. Upaya itu di-lakukan lantaran harga gula konsumsi terus merangkak naik dari rata-rata Rp 13.880 per kg pada Januari 2023 menjadi Rp 14.420 per kg per 20 Mei 2023. HPP yang ditetapkan pemerintah Rp 11.500 per kg. Usulan HPP itu lebih tinggi lantaran biaya pokok produksi meningkat seiring lonjakan harga pupuk serta kenaikan harga BBM dan biaya tebang-angkut tebu. ”Saat ini kami masih menanti keputusan pemerintah tentang HPP baru agar harga gula petani tidak anjlok pada musim giling tebu yang tengah berlangsung,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI Soemitro Samadikoen, Sabtu (20/5). (Yoga)

Setumpuk proyek penugasan yang dibebankan kepada BUMN karya berujung cekaknya kondisi keuangan di perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Sayangnya, tangung jawab besar yang diemban BUMN karya menggarap proyek-proyek negara, seringkali diwarnai praktik rasuah yang menambah beban korporasi makin berat. Meski patut diakui, penugasan kepada BUMN karya menjadikan proyek pembangunan dapat rampung sesuai tenggat waktu, perlu terobosan untuk menyelamatkan situasi berat yang dialami BUMN karya.

Bank Indonesia telah meluncurkan White Paper pengembangan CBDC (Central Bank Digital Currency) Indonesia atau Digital Rupiah pada 30/11/2022 dan menamakannya Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah. Terdapat tagline yang mengesankan dalam White Paper ini, yaitu “Untuk NKRI yang berdaulat”. Digital Rupiah yang dirancang oleh BI berprinsip end to end dalam bentuk Wholesale-CBDC (w-Digital Rupiah) dan Retail-CBDC (r-Digital Rupiah). BI menyatakan bahwa Digital Rupiah dapat diakses melalui dua metode yaitu, melalui akun dan/atau token. w-Digital Rupiah diakses melalui verifikasi berbasis token, sementara r-Digital Rupiah melalui verifikasi berbasis akun dan/atau token. Adapun konfigurasi desain Digital Rupiah terdiri dari lima komponen utama, antara lain penerbitan, distribusi dan pencatatan transaksi, akses, ruang lingkup & keterhubungan, dan infrastruktur & teknologi. Khusus untuk pilihan platform teknologi Digital Rupiah, BI membuat opsi model hybrid, yaitu penggabungan platform terdistribusi dan tersentralisasi. Platform distribusi mengaplikasikan DLT (Distributed Ledger Technology) dengan keunggulan di sisi teknik kriptografi, data berbagi, teknik desentralisasi dan kemampuan program. Sedangkan teknik sentralisasi memiliki keunggulan kontrol atas skalabilitas, risiko, dan mitigasi keamanan (BI 2022, Buterin 2014). Apakah rancangan Digital Rupiah dapat dijalankan dalam Proyek Garuda? Tentunya berbagai prasyarat perlu dipertimbangkan, antara lain perlunya penetapan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaporan Keuangan, RUU Pasar Modal, RUU BI, RUU Perbankan, dan RUU Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

Identitas negara yang berdaulat dapat dilihat dari mata uangnya, bila kita perhatikan dari perspektif kesetaraan digit mata uang antarnegara, misalnya terhadap US$, maka kesetaraannya jomplang, yaitu 1 berbanding 10.000. Ketidaksetaraan ini dapat disetarakan dengan mengimplementasikan Redenominasi rupiah. Redenominasi rupiah adalah sebagai sarana penyederhanaan atau simplifikasi digit mata uang ke dalam digit yang lebih kecil, tanpa mengurangi nilai beli uang dimaksud. Simplifikasi digit mata uang akan membawa konsekuensi langsung, seperti berkurangnya digit/angka perhitungan akuntansi yang memudahkan perbankan dalam penghitungan satuan mata uang. Dari berbagai redenominasi yang pernah dilakukan oleh berbagai negara, maka umumnya nilai tengah penyederhanaan mata uang dibagi dengan seribu atau menghilangkan tiga digit angka nol dari mata uangnya. Kunci keberhasilan redenominasi yang terpenting adalah tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang stabil, jaminan harga stabilitas dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Dalam implementasi redenominasi, umumnya terdapat motif yang melatar-belakanginya, yaitu motif karena terjadinya hiperinflasi atau motif dari keinginan pemerintah (Mosley 2005).

Johanis Tanak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memimpin penetapan tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan proyek fiktif di salah satu perusahaan pelat merah. Dua orang direksi BUMN karya periode 2018—2020, jadi aktor utama kasus dugaan korupsi itu. Dua nama direksi yang diumumkan oleh Johanis Tanak sebagai tersangka yakni berinisial CP mengarah kepada sosok Catur Prabowo dan inisial TS mengacu ke nama Trisna Sutisna. Keduanya masing-masing menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan di PT Amarta Karya (Persero). Amarta Karya merupakan perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang layanan pembangunan gedung, properti, dan engineering, procurement, construction (EPC). Kedua direksi itu menjadi ‘otak’ dari permainan proyek fiktif di perusahaan tersebut. Dari konstruksi kasus yang disampaikan oleh Johanis, tersangka Catur Prabowo memerintahkan tersangka Trisna Sutisna menyiapkan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi. Perkara yang melibatkan korporasi pelat merah, bukan kali itu saja terjadi. Bahkan, dalam waktu berdekatan Kejaksaan Agung juga menetapkan salah satu bos BUMN karya sebagai tersangka kasus korupsi. Perkara yang melibatkan petinggi di BUMN karya banyak bermunculan saat korporasi pelat merah itu tengah banjir proyek lewat berbagai skema penugasan. Sementara itu, di satu sisi, BUMN karya kinerjanya ‘berdarah-darah’ karena menanggung kerugian. Dalam catatan Bisnis, setidaknya terdapat 11 proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh korporasi BUMN akan rampung pada 2023. Bahkan, beberapa di antaranya berupa proyek skala besar seperti pembangunan kereta cepat Jakarta—Bandung. Proyek yang melibatkan korporasi pelat merah, terutama BUMN karya dapat dikatakan ‘menguras’ anggaran. Bahkan, perusahaan BUMN karya yang saat ini melantai di bursa, arus kasnya negatif karena berbagai persoalan. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Mehendra Vijaya mengatakan bahwa beban keuangan perusahaan terpengaruh oleh berbagai proyek jangka panjang. Emiten dengan kode saham WIKA itu mengerjakan 25 PSN, dengan 19 di antaranya proyek milik pemerintah.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I/2023, WIKA mencatatkan liabilitas Rp55,76 triliun. Jumlahnya terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp34,07 triliun, dan liabilitas jangka panj ang Rp21,69 triliun. WIKA berupaya memperkuat kondisi keuangannya dengan sejumlah strategi. Dari sisi portofolio proyek, perseroan mengambil langkah refocusing bisnis dengan memperbanyak proyek-proyek yang mayoritas pemiliknya adalah pemerintah, karena pola pembayarannya secara bulananan dan dengan uang muka. Bisnis juga mencatat emiten BUMN karya seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menanggung total utang senilai Rp223,7 triliun per kuartal I/2023. Nilai utang itu naik 3,8% jika dibandingkan utang per akhir Desember 2022 sebesar Rp215,5 triliun. Sementara itu, dalam pandangan Anggota Komisi VI DPR Amin AK, pemerintah perlu mengistirahatkan sejenak BUMN karya dari penugasan proyek selama beberapa waktu ke depan guna menghentikan ‘pendarahan’ keuangan yang dialami. Langkah itu perlu dilakukan demi memberikan perusahaan-perusahaan BUMN Karya ruang melakukan pemulihan.

Suasana hati Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir boleh jadi sedang cerah. Saat menggelar agenda halalbihalal bersama awak media, Erick menjawab berbagai isu di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Erick terlihat santai menjawab isu mengenai penetapan tersangka direktur utama salah satu BUMN karya terkait kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung. Dia menyebut bakal mendalami mengenai peran yang dilakukan oleh sang Dirut. Dia kemudian bercerita mengenai rencananya melakukan transformasi di BUMN karya, termasuk rencana konsolidasi di BUMN karya. “Konsolidasi karya dipastikan akan terjadi, di mana kerangka kerjanya seperti yang ada di PPA dan Danareksa, akan dimerger yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besar, kepemilikan antara Hutama Karya dengan Waskita Karya, PP dengan Wijaya Karya, tetapi ini masih pembahasan,” katanya pada Senin (8/5). Mengutip laporan keuangan PT Hutama Karya (Persero) hingga Desember 2022, perseroan itu mengelola aset senilai Rp156,32 triliun. Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. memiliki aset sebesar Rp98,22 triliun. Adapun, PT PP (Persero) Tbk. sampai dengan Maret 2023 memiliki aset senilai Rp58,69 triliun. Sedangkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. memiliki aset Rp72,74 triliun hingga kuartal I/2023. Erick memproyeksikan bakal ada perubahan jumlah BUMN karya, dari sembilan entitas menjadi empat entitas. 

Namun, sekali lagi, Erick masih mendalami rencana tersebut. BUMN karya akan digabung sesuai dengan spesialisasi serta kondisi keuangannya saat ini. Menurut Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto, Kementerian BUMN perlu memproritaskan perbaikan struktur keuangan BUMN karya. “Tingkat debt equity ratio sudah cukup bahaya di BUMN karya terbuka, terutama di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Jadi, perlu keseimbangan di mana struktur ekuitas juga harus lebih kuat sehingga tidak terlalu tergantung pada utang untuk pembiayaan belanja modal,” katanya kepada Bisnis, Jumat (19/5). Komisi VI DPR mendukung wacana pembentukan holding BUMN karya di tengah utang dan beban keuangan di ujung tanduk. Diharapkan pembentukan induk usaha dapat terlaksana dalam 1 tahun ke depan. Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza menegaskan perkara keuangan BUMN karya yang mendesak perlu jalan keluar secepat mungkin, seperti melalui restrukturisasi utang, hingga penundaan pembayaran. Dengan begitu, merger BUMN karya dapat segera dilakukan.

AKARTA, ID – Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan infrastruktur digital di Indonesia berlangsung masif, termasuk proyek tol langit. Pembangunan infrastruktur tersebut tetap dilanjutkan, bahkan bakal diakselerasi, meski terjadi dugaan tindak pidana korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Namun, infrastruktur TIK dan digital yang sudah terbangun belum merata dan kurang terintegrasi sehingga menimbulkan kesenjangan digital, terutama di perdesaan dan daerah 3 T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, tidak ada roadmap yang jelas tentang pembangunan infrastruktur TIK dan digital, sehingga kurang berkesinambungan (sustainable). Demikian rangkuman wawancara Investor Daily dengan pelaku industri jasa telekomunikasi dan pengamat teknologi terhadap pembangunan infrastruktur TIK dan digital di Indonesia, terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek BTS yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate dan Dirut Bakti Anang Achmad Latif. Menurut Kejaksaan Agung, mengacu audit BPKP, kerugian negara mencapai Rp 8,32 triliun. Sementara itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan, semua proyek sektor teknologi infomasi dan komunikasi (TIK), termasuk BTS tetap berlanjut meski terjadi kasus korupsi proyek BTS. Kemkominfo berkomitmen melanjutkan semua program yang menjadi tanggung jawabnya. (Yetede)

Bagi penggemar Coldplay, hari-hari ini terasa magic laksana mimpi yang kesampaian setelah grup band tersebut memastikan menggelar konser di Indonesia pada 15 November mendatang. Akun resmi Coldplay Indonesia di Twitter mengabarkan, pada 17 Mei, lebih dari 1,5 juta orang ikut berburu tiket presale konser. Untuk tiket Rp 800.000 hingga Rp 11 juta per orang, banyak yang mengorbankan tabungan dan mengandalkan pinjaman daring. Prinsip apa pun demi yang dipuja ini membuka mata betapa besar pengaruh konser musik, setidaknya dari nilai uangnya. Setiap orang yang membeli tiket pasti mempersiapkan diri untuk akomodasi dan dana membeli merchandise resmi Coldplay. Bagi kota tempat konser, persiapannya mengeruk uang, membutuhkan waktu lama, serta mematangkan perencanaan untuk menyiapkan infrastruktur yang diperlukan. Namun, anggaran besar kota ataupun individu itu setara dengan apa yang didapatkan kemudian.

Forbes.com menyatakan, konser musik menjadi salah satu alasan utama pusat kota bangkit lagi sejak gejala perluasan kota besar-besaran ke pinggiran terjadi merata di seluruh dunia 50 tahun terakhir. Apalagi umumnya kota-kota utama memiliki fasilitas lebih memadai dibandingkan kota-kota baru di sekitarnya. Setelah Covid-19 melandai, konser musik menghadirkan langsung para musisi kenamaan di panggung berinteraksi dengan penggemarnya bersemi di banyak kota di dunia. Konser di dalam ataupun di luar ruang diselenggarakan sebebas, seramai, dan semegah sebelum pagebluk, seusai WHO mencabut status Covid-19 sebagai wabah global. Konser musik kembali pada kiprah pentingnya menghidupkan kota sekaligus ekonomi.

Catatan organisasi nirlaba di bidang industri rekaman dunia, International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), pada 2022, total streaming dengan menghitung langganan berbayar dan iklan mencapai 17,5 miliar dollar AS, 67 % dari pendapatan musik rekaman global. Sisanya pertumbuhan di area lain seiring kembalinya berbagai aktivitas, termasuk konser luring. Di Indonesia, tak hanya Jakarta yang kian rutin menjadi lokasi konser musik kelas dunia. Kota-kota kecil, seperti Surakarta dan Boyolali di Jateng pun unjuk gigi. Shain Shapiro, pendiri dan CEO Sound Diplomacy, dalam tulisannya di Forum Ekonomi Dunia 2019 menyatakan, kota menjadikan budaya sebagai salah satu yang dipertimbangkan dalam kebijakan penggunaan lahan, regenerasi area urban, menggenjot pariwisata, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Budaya, termasuk musik, yang menjadi tonggak pembangunan kota. ”Bidang yang muncul ini menciptakan ’Moniker’ (julukan) baru, yaitu kota musik. Menjadikan kota tempat untuk memikirkan musik dan memasukkannya kebijakan pembangunan, selain menikmatinya. (Yoga)

JAKARTA, ID – Sejumlah konser musik oleh musisi asing maupun lokal yang hampir selalu disambut antusias oleh pencinta musik di Tanah Air diyakini memiliki dampak positif bagi perekonomian. Tidak hanya mendorong peningkatan sejumlah sektor usaha dan menciptakan lapangan kerja, khusus untuk musisi asing, konser mereka bisa menghemat lebih banyak devisa karena jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berbondong-bondong menyaksikan konser musik di luar negeri (LN) bisa ditekan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekratf) Sandiaga Salahuddin Uno memperkirakan, sejumlah konser musik yang akan digelar di Indonesia sepanjang tahun ini bisa menghasilkan dampak ekonomi hingga senilai Rp 167 triliun. Ini termasuk dampak dari konser kelompok musik asal Inggris Coldplay yang bakal manggung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada 15 November mendatang, sebagai bagian dari tour mereka ke Asia dan Australia yang bertajuk Music of The Spheres World Tour. “Selain Coldplay, banyak lagi konser-konser lain yang sedang dipersiapkan, baik artis band luar negeri maupun band dalam negeri. Ini banyak menambah peluang untuk kita bisa mencetak geliat ekonomi karena total konser dan event ini dampaknya itu Rp 167 triliun. Nah, ini yang harus kita persiapkan dengan baik sehingga dampak ekonominya akan berhasil,” ucap Sandiaga di sela acara halal bihalal MUI di Hotel Bidakara, Jakarta. (Yetede)

Revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26/ 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap) mendekati selesai. Kini, calon aturan revisi itu sudah masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, revisi beleid tersebut untuk mengakomodasi keinginan masyarakat dan meminimalisasi dampak bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Kalau itu ketemu titik temunya, kan banyak nih potensinya, kalau masyarakat bisa inisiatif untuk itu bisa menambah bauran lebih cepat," katanya saat ditemui KONTAN di Kementerian ESDM, Jumat (19/5). Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyebutkan, revisi beleid PLTS Atap bisa segera diterapkan. "Diharapkan semester I 2023 sudah rampung," katanya kepada KONTAN, kemarin. Keputusan tersebut membuat pelaku usaha PLTS Atap yang tergabung dalam Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) keberatan karena akan mengurangi daya tarik pemasangan PLTS Atap. "AESI melihat revisi Permen ESDM No 26/2021 merupakan upaya pemerintah mengakomodasi kepentingan PLN untuk mengatasi kelebihan listrik," sebut Fabby Tumiwa, Ketua Umum AESI, kepada KONTAN, kemarin. Dalam hitungan Fabby, perubahan regulasi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan PLTS Atap. Padahal, PLTS Atap bisa menjadi andalan pemerintah untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23% di 2025 dan 34% di tahun 2030 sesuai target Just Energy Transition Partnership (JETP).

Walt Disney Co melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai lini bisnisnya. Pekan ini, perusahaan hiburan berskala internasional ini memutuskan menutup hotel mewah bertema Star Wars, yang berlokasi di Orlando, Amerika Serikat (AS). Rencananya, hotel ini akan mulai menghentikan kegiatan operasional pada September nanti. Penutupan hotel ini terjadi kurang dari dua tahun setelah hotel tersebut mulai beroperasi. Hotel ini buka pertama kali di Maret 2022. Chief Executive Officer Walt Disney Bob Iger mengumumkan, perusahaan induk Marvel Studios ini berusaha mengurangi biaya hingga US$ 5,5 miliar. Efisiensi ini dilakukan seiring upaya perusahaan ini mendorong agar bisnis TV streaming jadi lebih menguntungkan. "Kami tengah mengkaji konten di layanan direct to consumer agar seiring dengan perubahan strategi dan pendekatan kami pada kurasi konten," tutur Christine McCarthy, Senior Executive Vice President & Chief Financial Officer Walt Disney, sebagaimana dikutip Deadline.