Serikat pekerja menolak kebijakan pemotongan upah buruh yang tertuang dalam Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Pemerintah beralasan, aturan tersebut merupakan bentuk antisipasi dampak ekonomi. Ratusan pekerja yang tergabung dalam 13 serikat buruh sektor tekstil, garmen, sepatu, dan kulit berunjuk rasa di depan Kantor Kemenaker di Jakarta, Selasa (23/5). Sejak pukul 11.30, para pekerja sudah memadati area luar kantor Kemenaker.

Sekjen Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan mengatakan, unjuk rasa ini bertujuan untuk mendesak Menaker Ida Fauziyah agar mencabut Permenaker No 5/2023. Aturan tersebut mengizinkan pengusaha memotong upah buruh sampai 25 % sehingga menghilangkan hak-hak yang harus diterima pekerja. ”Praktik pemotongan gaji dengan alasan krisis ekonomi sebelumnya dinyatakan ilegal. Sementara Permenaker No 5/2023 malah melegalkan hal itu,” ujar Emelia. (Yoga)

Menkopolhukam Mahfud MD meminta BPKP untuk masuk mengawasi proyek pembangunan menara  base transceiver station atau BTS 4G di Kemenkominfo. Selama ini pengawas eksternal, seperti BPKP, dilarang masuk ke Kemenkominfo. ”Satu hal yang menyebabkan (korupsi) ini terjadi karena di kantor (Kementerian) Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Beberapa kementerian aman (dari kasus korupsi) karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP audit dulu. Di sini, mau masuk tidak boleh,” ujar Mahfud saat konferensi pers bersama di Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (23/5).

Dugaan korupsi pada proyek pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1-5 paket oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo pada 2020-2024 ini ditaksir merugikan negara Rp 8,032 triliun. Pada Selasa (23/5), Kejaksaan Agung kembali menetapkan seorang tersangka dalam kasus ini, yakni Windy Purnama. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan enam tersangka, salah satunya Menkominfo nonaktif Johnny G Plate. Lima tersangka lain adalah Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Dirut Bakti Kemenkominfo Anang Achmad Latief, Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak, peneliti Human Development UI tahun 2020 Yohan Suryanto, dan Account Director of Integrated Account Department Huawei Tech Investment Mukti Ali. (Yoga)

Menko Polhukam Mahfud MD kembali menegaskan bahwa tidak ada politisasi dalam penetapan Menkominfo nonaktif Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung Bakti 1-5 Kemenkominfo. Penanganan kasus tersebut murni terkait uang negara sebesar lebih kurang Rp 8 triliun yang tidak dipertanggung jawabkan. ”Ini sama sekali tidak ada kaitan dengan politisasi. Itu soal uang negara dan ada undang-undangnya. Kejaksaan Agung juga ingin dan sudah kami dorong agar ini diselesaikan sebagai masalah hukum semata-mata,” kata Mahfud seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023). Penetapan Johnny G Plate, yang juga Sekjen Partai Nasdem, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi menimbulkan spekulasi ada politisasi di baliknya. Namun, pihak istana, termasuk Presiden Jokowi, meyakini bahwa Kejaksaan Agung telah bekerja profesional dan terbuka dalam menangani kasus tersebut.

Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Mahfud menjelaskan, penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G tersebut sudah dimulai sejak Juni 2022. Kejanggalan mulai terendus karena Kemenkominfo meminta perpanjangan pengerjaan proyek hingga Maret 2022 dengan alasan terhambat pandemi Covid-19. Padahal, dari alokasi anggaran proyek senilai Rp 28 triliun, sebanyak Rp 10 triliun di antaranya sudah dicairkan pada 2020-2021. Bukan hanya itu, menurut Mahfud, hingga Desember 2021 masih banyak menara BTS yang belum terbangun. Dari target 4.200 menara BTS, pada Maret 2022 dilaporkan hanya 1.100 menara yang sudah terbangun. Namun, saat diperiksa melalui satelit, jumlah menara yang terbangun hanya 958. Jika dihitung, nilai proyek dari 958 menara itu Rp 2,1 triliun. Artinya, ada dana Rp 8 triliun yang tak dipertanggungjawabkan. ”Jadi, enggak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres, atau apa pun. Semua tahu itu karena dulu ketika mulai diselidiki itu juga sudah disiarkan melalui media massa,” kata Mahfud. (Yoga)

Sejak akhir April 2023, istilah El Nino yang berpotensi menyebabkan kekeringan di Indonesia tentu menjadi momok bagi produksi pangan dalam negeri. Popularitas kata ”El Nino” tak lepas dari laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) yang dipublikasikan pada Rabu (3/5), yang menyatakan, setelah fenomena La Nina yang berlangsung selama tiga tahun berturut-turut, terdapat peluang 60 % terjadinya pergeseran dari kondisi El Nino-Southern Oscillation (ENSO) netral ke El Nino pada Mei-Juli 2023. Berdasarkan pemutakhiran prediksi, peluang tersebut dapat meningkat menjadi 70 % pada Juni-Agustus 2023 dan 80 % pada Juli-September 2023. Adapun ENSO netral merupakan situasi yang menunjukkan El Nino dan La Nina sedang tidak terjadi. Kondisi iklim yang dipengaruhi fenomena ENSO turut memengaruhi negara-negara anggota ASEAN. Prediksi musiman dari ASEAN Specialised Meteorological Centre menyebutkan, curah hujan di bawah normal diperkirakan terjadi di mayoritas wilayah ASEAN bagian selatan sepanjang Mei-Juli 2023. Pada periode yang sama, temperatur di atas normal akan terjadi di mayoritas wilayah ASEAN. Situasi ENSO netral diperkirakan berlangsung Mei-Juni dan ada  kemungkinan kondisi El Nino meningkat pada awal semester II-2023.

Fenomena El Nino yang berpotensi memengaruhi ketahanan pangan dunia digarisbawahi Bank Dunia. Food Security Update Bank Dunia pada 20 April 2023 menyebutkan, pola cuaca akibat El Nino dapat memperparah dampak cuaca ekstrem yang tengah terjadi. Fenomena El Nino berpengaruh pada pergerakan temperatur dan pola curah hujan, karena itu, para ahli kian mengimbau peningkatan investasi untuk adaptasi dan mitigasi iklim dalam rangka mengurangi dampak cuaca ekstrem terhadap pertanian dunia dan ketahanan pangan. El Nino seolah menguji kedalaman Indonesia mengenal karakter beragam komoditas pangan di tengah cuaca ekstrem, melalui pemetaan pangan secara rinci sehingga langkah mitigasi yang dijalankan dapat spesifik sesuai dengan karakter tiap komoditas. Langkah pertama bisa dimulai dari meninjau pola El Nino terhadap produksi komoditas pangan yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Riset Tian Mulyaqin berjudul ”Pengaruh El Nino dan La Nina terhadap Fluktuasi Produksi Padi di Provinsi Banten”  yang dipublikasikan April 2020 mengolah data produksi beras di Banten sepanjang 2002-2015. Salah satu kesimpulan riset tersebut adalah El Nino dapat menurunkan produksi beras di Banten, sedangkan La Nina berpotensi berdampak pada kenaikan produksi. (Yoga)

Pengembang berharap segera ada solusi kebijakan di tengah kesulitan membangun rumah bersubsidi. Pasokan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah terkendala kenaikan biaya produksi, sementara patokan harga jual rumah tidak mengalami penyesuaian selama 3,5 tahun terakhir. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengemukakan, tidak adanya kepastian kenaikan harga patokan rumah bersubsidi menjadi dilema pengembang dalam memasok rumah bersubsidi. Selama pandemi Covid-19, pengembang terus memasok rumah bersubsidi di tengah peningkatan harga material dan lahan meskipun harga jual rumah tidak naik.

”Setelah situasi Covid-19 berlalu dan mulai perbaikan (ekonomi), keprihatinan pengembang rumah bersubsidi sudah sulit ditahan karena kondisi harga material naik terus dan harga tanah yang tidak bisa dikendalikan,” ujar Junaidi, Senin (22/5/2023). Pemerintah tahun ini menargetkan penyaluran KPR bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 229.000 unit, senilai Rp 25,18 triliun. Target itu lebih tinggi dibanding tahun lalu sejumlah 220.000 unit. Menurut Junaidi, selama ini pengembang menjadi pemasok utama rumah bersubsidi dalam program sejuta rumah. Namun, dalam setahun terakhir, orientasi pengembang bergeser akibat janji pemerintah untuk menerbitkan permenkeu (PMK) terkait kenaikan harga patokan rumah bersubsidi tidak kunjung terealisasi. (Yoga)

Kasus ransomware yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) di minggu lalu menjadi kejadian serangan siber pertama yang tercatat berpengaruh cukup signifikan terhadap operasional perbankan di Indonesia. Transaksi di salah satu bank terbesar di Indonesia tersebut mengalami gangguan selama 5 hari dan berpotensi mengikis kepercayaan nasabah terhadap keamanan industri perbankan. Kejadian tersebut pun mendapatkan atensi cukup luas dari pemerhati perbankan dan keamanan siber di berbagai forum. Meskipun layanan BSI pada akhirnya pulih sepenuhnya, tetapi kejadian ini menjadi pengingat adanya risiko besar serangan siber terutama di industri keuangan. Secara global, laporan dari Chainalysis menyebutkan bahwa kejahatan siber menggunakan ransomware pada 2022 telah menghasilkan kerugian senilai hampir Rp7 triliun rupiah pada berbagai industri termasuk perbankan. Jumlah ini belum memperhitungkan kejadian yang tidak dilapokan. Beberapa kejadian besar ransomware baru-baru ini antara lain serangan terhadap bank terbesar di Venezuela yaitu Banco de Venezuela sekitar seminggu sebelum serangan terhadap BSI dan serangan ke Medibank, salah satu asuransi terbesar di Australia, yang berdampak terbukanya akses ke data pribadi 9,7 juta nasabahnya. Di Indonesia, serangan serupa juga pernah dialami Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak pada 2022 lalu yang untungnya tidak menyebabkan permasalahan yang serius. Dengan melihat risiko tersebut, industri perbankan dituntut untuk terus menerus melakukan pengamanan sistem elektroniknya. OJK sebagai regulator turut mendorong peningkatan resiliensi siber industri perbankan antara lain dengan mengeluarkan pedoman pengamanan siber bagi bank umum melalui Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum. 

Secara umum bank juga telah diwajibkan untuk melakukan mitigasi risiko operasional dari serangan siber. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pencadangan data secara teratur, memasang firewall berlapis, menerapkan akses kontrol yang kuat dan disiplin, serta menutup celah keamanan dengan melakukan pembaruan perangkat lunak dan antimalware secara periodik. Selain itu, disamping bank harus memiliki sumber daya manusia dengan keahlian keamanan siber yang mumpuni dan terus-menerus dikembangkan, seluruh pegawai bank juga harus diberikan pemahaman atas mitigasi risiko keamanan siber contohnya dengan menghindari email yang mencurigakan, tidak membuka website yang tidak tersertifikasi, serta tidak melakukan koneksi yang berisiko ke jaringan internal bank.

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) tengah menyiapkan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel.Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief. S. Trinugroho mengungkapkan, selama ini banyak aplikasi instansi pemerintah yang fungsinya sama. Oleh karena itu, imbuhnya, dengan disusunnya arsitektur SPBE, diharapkan persoalan itu tak lagi terjadi, sehingga pelayanan publik dapat lebih efisien.“Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi duplikasi aplikasi. Dengan adanya arsitektur ini, maka kami bisa efisiensi anggaran, efisiensi pelayanan pada masyarakat, semuanya bisa di satu aplikasi,” jelasnya saat membuka asistensi dan bimbingan teknis penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemda se-Sumut di Aula Binagraha, Kantor Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Senin (22/5). Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut saat ini juga tengah mendata seluruh aplikasi yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov maupun kabupaten/kota.

Dari tujuh indikator kinerja pemerintah yang dalam survei Kompas Januari lalu dinilai publik belum baik, pada survei Mei 2023 tersisa dua indikator, yakni memberantas suap dan jual beli kasus hukum serta penyediaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Hasil survei Mei 2023 ini menunjukkan upaya pemerintah mengatasi sejumlah pekerjaan rumah diapresiasi publik sehingga konsistensinya harus diperkuat hingga akhir periode pemerintahan. Hasil survei Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023 menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin mencapai 70,1 %, naik 0,8 % dari survei Januari 2023. Dari empat bidang yang dikaji, penegakan hukum berada di posisi keempat terendah tingkat apresiasi publiknya (59 %), diikuti ekonomi (59,5), politik keamanan (74,4), dan kesejahteraan sosial (78). Dilihat dari 20 indikator dari empat bidang itu, ada beberapa indikator yang membaik, ditunjukkan dengan berkurangnya indikator dengan tingkat kepuasan di bawah 50 %, yakni dari tujuh di Januari 2023 jadi dua di Mei 2023.

Menko Polhukam Mahfud MD, yang ditemui di Jakarta, Jumat (19/5) menilai, peningkatan kepuasan publik terhadap pemerintah tidak lepas dari upaya intensif meningkatkan kinerja di semua sektor. Presiden Jokowi mengendalikan langsung langkah-langkah perbaikan melalui para menteri dalam rapat yang rutin dan intensitas tinggi. ”Artinya, setiap saat Presiden memanggil menteri, lalu dinilai kinerjanya masing-masing dan memberikan laporan, apa masalahnya, kemudian menjanjikan akan mengerjakan apa di bulan berikutnya. Itu selalu dikendalikan sehingga menjadi wajar jika kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terus meningkat,” ujarnya. Di sisi lain, lanjut Mahfud, pemerintah memperbaiki kinerja di bidang hukum. Salah satunya mengawasi penyelesaian kasus-kasus hukum yang menjadi perhatian masyarakat. Antar lembaga penegak hokum dikoordinasikan agar tidak ada kasus hukum yang tidak dituntaskan. Di samping itu,tetap mengupayakan pembentukan UU yang mampu mengakselerasi penegakan hukum, salah satunya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Pemerintah juga memastikan  perlakuan yang sama di depan hukum bagi warga. (Yoga)

Harga sejumlah bahan pangan pokok tengah menuju keseimbangan baru. Pembentukan harga baru akan lebih tinggi dari harga sebelumnya. Situasi itu membuat pemerintah dihadapkan pada dilema menjaga keseimbangan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Jika harga pangan naik, beban konsumen bakal semakin berat karena masih ada kelompok masyarakat yang daya belinya belum benar-benar pulih. Sebaliknya, jika harga pangan tidak naik, produsenlah yang terbebani karena biaya produksi sudah naik. Minyak goreng mengawali entakan kenaikan harga pada Februari 2022. Buntutnya, Kemendag mengubah HET minyak goreng curah dari Rp 11.500 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. Hingga kini, HET itu masih berlaku. Pada Oktober 2022, harga beras naik. Badan Pangan Nasional (NFA) mencatat, beras medium yang pada Mei 2022 bisa diperoleh dengan harga Rp 10.770 per kg, pada 20 Mei 2023 naik menjadi Rp 11.880 per kg.

NFA menaikkan HET beras medium menjadi Rp 10.900-Rp 11.900 per kg bergantung zonasi pada Maret 2023. Selain beras, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp 5.000 per kg. Sebelumnya, HET beras medium Rp 9.450 per kg dan harga GKP di tingkat petani Rp 4.200 per kg. Dalam waktu dekat ini, NFA juga akan membuat harga acuan pembelian dan penjualan gula di tingkat petani dan konsumen. Upaya itu di-lakukan lantaran harga gula konsumsi terus merangkak naik dari rata-rata Rp 13.880 per kg pada Januari 2023 menjadi Rp 14.420 per kg per 20 Mei 2023. HPP yang ditetapkan pemerintah Rp 11.500 per kg. Usulan HPP itu lebih tinggi lantaran biaya pokok produksi meningkat seiring lonjakan harga pupuk serta kenaikan harga BBM dan biaya tebang-angkut tebu. ”Saat ini kami masih menanti keputusan pemerintah tentang HPP baru agar harga gula petani tidak anjlok pada musim giling tebu yang tengah berlangsung,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI Soemitro Samadikoen, Sabtu (20/5). (Yoga)

Setumpuk proyek penugasan yang dibebankan kepada BUMN karya berujung cekaknya kondisi keuangan di perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Sayangnya, tangung jawab besar yang diemban BUMN karya menggarap proyek-proyek negara, seringkali diwarnai praktik rasuah yang menambah beban korporasi makin berat. Meski patut diakui, penugasan kepada BUMN karya menjadikan proyek pembangunan dapat rampung sesuai tenggat waktu, perlu terobosan untuk menyelamatkan situasi berat yang dialami BUMN karya.