Pemerintah kembali memulangkan warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan dipekerjakan sebagai penipu daring di luar negeri. Guna mencegah lebih banyak korban, warga perlu mewaspadai penipuan berkedok iklan lowongan pekerjaan, terutama di media sosial. Sementara pemerintah disarankan untuk terus memperbaiki sistem informasi pasar kerja yang valid. Dalam pernyataan pers di Jakarta, Sabtu (27/5) malam, Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi KBRI di Manila, Filipina, yang bergerak cepat dengan memulangkan 53 WNI korban perekrutan penipu daring (online scammer) internasional di Filipina. Kejadian ini menambah deretan kasus WNI yang mengalami masalah serupa. Sebelumnya, Kemlu mengurus pemulangan 60 pekerja migran Indonesia yang disekap perusahaan investasi palsu di Phum 1, Preah Sihanoukville, Kamboja, karena tidak memenuhi target transaksi. Mereka merupakan korban TPPO. Mulanya mereka direkrut dan ditempatkan secara ilegal ke Kamboja oleh perorangan.

”Salah satu penyebab terjadinya kasus ini adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap proses penempatan pekerja migran Indonesia yang sesuai prosedur. Saat bersamaan, berkembang lowongan kerja yang menipu di media sosial dan proses penempatan/pemberangkatan yang dilakukan oleh perorangan secara tertutup melalui pesan singkat di aplikasi pesan instan dan media sosial,” ujar Ida. Ciri iklan lowongan kerja yang sebenarnya merupakan penipuan. Ciri pertama, data dan alamat perusahaan penempatan tak jelas. Kedua, iklan lowongan atas nama perorangan. Ketiga, syarat bekerja ringan, tetapi menawarkan gaji fantastis. Ida menambahkan, masyarakat perlu aktif dengan memberikan informasi kepada Kemenaker melalui kontak 1500-630 atau Whatsapp 08119521150. Apabila memperoleh informasi peluang kerja di luar negeri melalui media sosial, masyarakat diminta mengklarifikasi kebenarannya kepada dinas tenaga kerja atau layanan terpadu satu atap. (Yoga)

Pasangan suami istri Slamet Riaman (42) dan Salasiah (36) membuka jalan pemberdayaan bagi para perajin rotan. Melalui usaha kerajinan rotan yang mereka rintis dengan jatuh bangun sejak 2012, keduanya memberdayakan ibu-ibu di Desa Pulau Telo Baru, Kalteng, dan sekitarnya. Beberapa ibu sibuk menganyam tikar rotan di rumah produksi UD Nabil Reihan Rotan milik Slamet dan Salasiah di Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalteng, Senin (15/5) siang. Selembar tikar berukuran 2 x 3 meter rata-rata dikerjakan dua orang. ”Kami melibatkan banyak warga desa sini dan desa sekitarnya, terutama ibu-ibu, untuk menganyam tikar dan tas rotan. Mereka semua pekerja lepas dengan sistem borongan,” tutur Slamet. Ia menyebut, ada 200 perajin di Desa Pulau Telo Baru dan desa-desa sekitarnya yang memasok tikar rotan ataupun tas rotan ke UD Nabil Reihan Rotan. Kebanyakan dari mereka membuat anyaman di rumah masing-masing. ”Hanya 15-20 orang yang biasa menganyam di gudang kami,” ujarnya.

Slamet bersama istri merintis UD Nabil Reihan Rotan di Kapuas sejak 2012. Mereka mencoba membuka usaha kerajinan rotan sendiri setelah belasan tahun bekerja di salah satu perusahaan rotan di Banjarmasin, Kalsel. ”Pada 2012 saya keluar dari perusahaan karena sudah jeuh. Saya juga bertekad ingin maju dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di kampung istri, yang pada umumnya terampil menganyam,” ujarnya. Mereka menghasilkan empat produk unggulan berbahan rotan, yaitu tikar, tas, kursi, dan keranjang. Mereka juga memproduksi berbagai dekorasi dinding dan aneka produk kerajinan yang mengombinasikan rotan dan eceng gondok.Harganya mulai dari Rp 35.000 sampai di atas Rp 1 juta per buah. Produk kerajinan rotan dari Pulau Telo Baru dipasarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Gresik, Bali, dan Medan. Khusus tikar rotan sudah diekspor sampai ke Jepang. ”Omzet saat ini Rp 150 juta per bulan,” kata Slamet. Setiap bulan, UD Nabil Reihan Rotan butuh sekitar 1 ton rotan basah atau mentah. Bahan baku rotan didapatkan dari beberapa kabupaten di Kalteng. (Yoga)

Laporan World Economic Outlook IMF yang terbit menjelang pertengahan 2023 menggambarkan lanskap ekonomi global yang penuh tantangan. Pengetatan moneter yang sedang berlangsung di negara-negara maju dan berkembang, efek dari perang Rusia di Ukraina yang terus berlanjut dan masalah sektor keuangan di AS dan Eropa, menimbulkan tantangan besar bagi perkembangan ekonomi dunia. Bagaimana dengan Asia? Meskipun tantangan global turut memengaruhi kawasan, kami memperkirakan kawasan Asia-Pasifik akan menjadi titik terang dalam ekonomi global, yang menyumbang sekitar 70% pertumbuhan global tahun ini. Laporan Regional Economic Outlook IMF untuk Kawasan Asia-Pasifik periode April 2023 menunjukkan bahwa permintaan domestik sejauh ini tetap kuat, terlepas dari melemahnya permintaan eksternal dan pengetatan moneter. Di Indonesia, pemulihan juga diperkirakan akan tetap kuat, mencapai 5% pada 2023, meskipun sedikit melambat dari tahun 2022 yang tercatat 5,3%. Meskipun prospek kawasan Asia-Pasifik kuat, risiko cenderung bias ke bawah. Dalam jangka pendek, tekanan harga dari global dan regional tetap menjadi risiko utama. Pengetatan moneter oleh bank sentral di kawasan yang diiringi dengan penurunan harga komoditas dan biaya pengangkutan telah berkontribusi meredam dinamika inflasi. Namun, inflasi inti masih tinggi dan inflasi umum masih di atas target bank sentral di banyak negara.

Tekanan inflasi membutuhkan kewaspadaan yang berkelanjutan. Di negara-negara yang masih mengalami inflasi yang tinggi, kebijakan moneter perlu tetap ketat hingga inflasi turun kembali sesuai target. Di Indonesia, tekanan inflasi dari sisi fundamental relatif terbatas. Data terkini menunjukkan bahwa inflasi diperkirakan akan turun ke kisaran target Bank Indonesia pada paruh kedua tahun ini, sementara inflasi inti diperkirakan berada sedikit di bawah titik tengah sasaran inflasi. Masalah sektor keuangan di Eropa dan AS menjadi berita utama dalam beberapa bulan terakhir. Sejauh ini, dampaknya ke kawasan Asia relatif terbatas, meski terdapat kerentanan di sektor rumah tangga dan korporasi yang dapat terdampak pengetatan keuangan global dan gejolak pasar. Di Indonesia, sektor keuangan berhasil bangkit dari pandemi dengan kondisi yang kuat, tetapi pengawasan yang ketat tetap diperlukan.

Anda barangkali pernah menerima pesan singkat dengan lampiran file .apk. Pesan itu beragam, ada yang berupa berkas daftar pemenang undian, undangan pernikahan, surat panggilan kerja, dan format lainnya. File .apk dikutip dari situs Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bermakna Android Package Kit. Berkas .apk dikirim melalui pesan whatsapp. File itu merupakan bentuk serangan siber yang berpotensi mencuri data-data pribadi pengguna ponsel. Apabila penerima pesan mengakses berkas .apk tersebut, peretas akan akan mendapatkan akses terhadap short message service (SMS) dan token SMS-banking. Modus kejahatan itu, jika aplikasi diakses oleh pengguna, akan muncul pemberitahuan akses Baca SMS atau MMS. Jika diizinkan, SMS yang tersimpan di ponsel atau kartu simcard akan dapat dibaca oleh peretas. Akses selanjutnya yang diminta adalah untuk melakukan aktivitas Terima SMS juga diminta. Jika diizinkan, peretas dapat memonitor bahkan menghapus pesan tanpa sepengetahuan korban. Akses selanjutnya yang diminta adalah untuk melakukan aktivitas Kirim SMS. Jika diizinkan, pelaku dapat mengirimkan SMS berbayar tanpa perlu melakuan konfirmasi terlebih dahulu kepada korban.

Bhimo Wikan Hantoro, Direktur Digital & Operasional PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) mengatakan bahwa malware yang dikirimkan para peretas memang dapat melakukan scanning terhadap seluruh file di komputer milik perusahaan. “Beberapa kasus peretasan sistem dilakukan melalui social engineering atau phising untuk memasukkan malware kedalam jaringan sehingga dapat melakukan scanning terhadap seluruh file di komputer,” kata Bhimo kepada Bisnis, Jumat (26/5). Melalui jalur yang dibangun melalui sistem, lanjutnya, serangan dapat mencuri data secara otomatis. Bahkan, beberapa serangan terkadang menyerang secara langsung aplikasi melalui jaringan internet yang dapat diidentifikasi melalui perangkat keamanan seperti Web Application Firewall (WAF). Bank Raya, jelasnya, memperkuat sistem keamanan infrastruktur digital, monitoring sistem keamanan serta meningkatkan fitur keamanan di berbagai layanan digital yang digunakan. Sementara untuk memitigasi risiko, kata Bhimo, perusahaan melakukan pemantauan rutin terhadap potensi serangan siber di sistem keamanan layanan digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menggunakan fraud detection system.

Pertempuran sudah usai bagi DianTriani (27). Perang tiket konser Coldplay pada 17 dan 19 Mei 2023 dilepas dengan tangan hampa setelah berjibaku untuk tiket kategori 2 atau 3. Padahal, hari pertama pembelian, ia menghabiskan waktu lima jam demi tiket seharga Rp 4 juta dan Rp 3,25 juta itu. ”Sudah, menunggu saja. Menurut rencana, bareng tim kantor beli dari orang yang kenal. Semuanya 14 orang, tapi mau dikabari lagi,” katanya, Jumat (26/5) di Jakarta. Sejak hiruk pikuk soal Coldplay viral di pelbagai media sosial pada awal Mei 2023, Dian bersama teman-temannya sudah mengambil ancang-ancang. ”Waktu aku akses, ternyata sudah masuk18.000 pengantre. Enggak boleh refresh page (memuat kembali halaman internet) pula sampai akhirnya ditutup,” katanya. Ia sampai menggunakan laptop dan ponselnya. Kesempatan yang belum tentu datang lima tahun lagi mendorong Dian ikut berduyun-duyun mengantre tiket. ”Setim memang ada yang fans Coldplay, tapi beberapa teman gen (generasi) Z tahu cuma lima lagu topnya gara-gara euforia saja, sih. Jadi, pengin ikut,” ucapnya. Saat ditanya lagu-lagu Coldplay, warga Pasar Minggu, Jakarta, tersebut merapal ”Viva La Vida”, ”Fix You”, dan ”Yellow”.

Hasrat dia menyaksikan aksi Coldplay lantaran sangat menyukai konser. ”Kayaknya hampir semua, termasuk Blackpink (di Jakarta, Maret 2023), aku datang walau bukan penggemar K-pop,” katanya. Dora Dwi Puteri (35) Warga Bekasi, Jabar yang menghadiri konser Blackpink, paham K-pop pun tidak. Aku juga dating ke konser Westlife di Bandung (Februari 2023),” tuturnya. Obsesi Dora menonton konser dinyalakan antusiasme menyaksikan keriaan. Ia acuh tak acuh jika disebut fear of missing out (FOMO) alias ogah ketinggalan tren. ”Enggak masalah, malah jadi candaan teman-teman. Kalau nonton konser suka bilang, iya, nih, lagi FOMO aja,” ujarnya sambil tertawa. Lucky Pramana (26) bernasib seberuntung namanya. Untuk konser Coldplay, dia dapat satu karcis berposisi strategis, yaitu kategori 3, area berkursi dengan pandangan lurus ke panggung, seharga Rp 3,25 juta di luar pajak. Karyawan agensi ini tak terlalu hafal judul-judul album Coldplay. Ia lebih ingat judul lagu-lagu Coldplay, terutama yang dirilis sejak 2015 hingga album terkini, Music of the Spheres (2021). Lucky terdorong rekan-rekan sekantornya ikutan perang karcis meski hanya segelintir lagu yang ia hafal. ”Pas awal bulan itu (Mei), divisiku dapat bonus proyek kantor. Jadi, anak-anak (teman-temannya) sedang punya duit. Momennya pas, lha. Eh, ternyata aku dapat (karcis),” katanya.

Rasanya bisa dimaklumi jika terjadi demam atau mania ketika Coldplay mengumumkan konsernya pada 15 November 2023. Tak sampai tiga jam, sekitar 70.000 karcis ludes. Kegilaan yang muncul untuk memburu tiket band asal Inggris itu melahirkan guyonan sarkastik berbunyi, ”Kebutuhan manusia itu ada tiga, yakni primer, sekunder, dan konser”. Coldplay memang punya banyak penggemar di negeri ini. Berdasarkan data dari pelantar musik digital Spotify, pendengar bulanan Coldplay di Indonesia mencapai 2,93 juta, terbanyak keempat di seluruh dunia. Sementara di pelantar Youtube, video-video Coldplay disimak 12,4 juta penonton bulanan atau 12,7 % dari penonton global. Tergambar bahwa basis penggemar Coldplay di Indonesia amat besar (Kompas.id, 21/5/2023). Angka-angka itu bisa menjadi statistik ampuh sebagai acuan band atau agensinya untuk menghelat konser di negara terkait. Melihat angka itu, Indonesia pantas jadi tujuan prioritas. Peneliti budaya populer dan gaya hidup Universitas Pasundan, Idi Subandy Ibrahim, menjelaskan, apresiasi terhadap dunia hiburan tergantung kecerdasan penontonnya. ”Begitu pula tingkat ekonominya. Ada yang harga berapa pun, tiketnya dibeli. Kalau mampu,” katanya. ”Mereka dengan medsos memainkan psikologi. Khalayak jadi dibidik selalu ingin terlibat dalam agenda kolosal karena ingin diakui, misalnya sudah menonton konser,” katanya. (Yoga)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menghukum tujuh dari 27 perusahaan produsen minyak goreng untuk membayar denda dengan total Rp 71,28 miliar. Mereka terbukti menurunkan volume produksi atau penjualan minyak goreng pada periode Januari-Mei 2022 saat kelangkaan minyak goreng terjadi. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Komisi Dinni Melanie saat membacakan putusan perkara 15/KPPU-I/2022 di Ruang Sidang I KPPU, Jakarta, Jumat (26/5) malam. Saat membacakan putusan perkara, Dinni didampingi anggota Majelis Komisi, Guntur Syahputra Saragih dan Ukay Karyadi.

Dinni mengatakan, ketujuh perusahaan produsen minyak goreng tersebut melanggar Pasal 19 Huruf c UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran terjadi periode Januari-Mei 2022 saat kelangkaan minyak goreng melanda. Majelis Komisi menemuan bahwa tujuh perusahaan tersebut tidak patuh pada kebijakan pemerintah terkait dengan HET, yakni dengan menurunkan volume produksi dan/ atau penjualan selama periode pelanggaran. Tindakan itu dilakukan secara sengaja untuk memengaruhi kebijakan HET.

”Faktanya, pada saat kebijakan HET dicabut, pasokan minyak goreng kemasan kembali tersedia di pasar dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum terbitnya kebijakan HET,” ucap Dinni. Adapun tujuh perusahaan tersebut meliputi PT Asianagro Agungjaya (terlapor 1) yang didenda Rp 1 miliar, PT Batara Elok Semesta Terpadu (terlapor 2) didenda Rp 15,24 miliar, dan PT Incasi Raya (terlapor 5) didenda Rp 1 miliar. Selain itu, PT Salim Ivomas Pratama Tbk (terlapor 18) didenda Rp 40,88 miliar, PT Budi Nabati Perkasa (terlapor 20) didenda Rp 1,76 miliar, PT Multimas Nabati Asahan (terlapor 23) didenda Rp 8,01 miliar, dan PT Sinar Alam Permai (terlapor 24) didenda Rp 3,36 miliar. (Yoga)

Ikan salem impor yang diperuntukkan bagi industri pemindangan ditengarai terus merembes ke pasar tradisional. Kondisi itu dinilai turut menekan harga ikan lokal serta merugikan nelayan. Selama Maret-Mei 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui aparat pengawasannya menengarai jumlah ikan salem (frozen pacific mackerel) impor yang merembes mencapai 125,07 ton. Ikan itu sebenarnya ditujukan untuk industri pemindangan, tetapi dijual di pasar tradisional. Kasus itu ditemukan di Pati (Jateng) dan Pontianak (Kalbar). Sekretaris Dirjen Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengemukakan, peruntukan ikan salem impor meliputi pemindangan, hotel restoran dan katering (horeka), serta industri. Kebutuhan ikan salem di dalam negeri didominasi untuk pemindangan,  disusul untuk industri, dan horeka. Peruntukan ikan salem impor selama ini terlihat pada sistem neraca komoditas. Jumlahnya sudah melalui analisis neraca komoditas yang dihitung pada akhir tahun untuk kebutuhan tahun berikutnya. ”Kalau tidak sesuai peruntukan, dibuktikan dengan dokumen pengajuan  impornya, maka itu melanggar,” ujar Machmud, saat dihubungi, Jumat (26/5).

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan, ada peredaran ikan salem yang ditengarai tidak sesuai peruntukan bagi usaha pemindangan. Ikan impor itu merembes ke pasar lokal. ”Selain melanggar aturan yang berlaku, tindakan itu telah menyebabkan harga ikan lokal di pasaran turun dan menyebabkan nelayan merugi,” ujarnya dalam keterangan tertulis Kamis (25/5). Pada pekan ini, aparat PSDKP KKP menyegel sementara 9,7 ton ikan salem impor di Kalimantan. Hasil pemeriksaan PengawasPerikanan StasiunPSDKPPontianak menunjukkan, ikan impor itu dijual eceran di pasar lokal di Pontianak dan sekitarnya dengan harga Rp 21.000 per kg, lebih murah dibandingkan ikan hasil tangkapan nelayan lokal yang dijual Rp 28.000 per kg. Sebelumnya, pada Maret 2023, apparat PSDKP KKP menyegel 100 ton ikan salem di Pati yang dijual di pasar tradisional. (Yoga)

JAKARTA – Kejaksaan Agung terus menyelisik kasus korupsi proyek menara pemancar atau base transceiver station (BTS) 4G. Kasus pembangunan BTS 4G yang diduga merugikan negara Rp 8,03 triliun ini sudah menyeret tujuh tersangka, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan kemarin memeriksa tiga saksi sehubungan dengan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G. “Pemeriksaan tiga saksi ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam korupsi infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dalam keterangan pers pada Jumat, 26 Mei 2023.

Ketiga saksi yang diperiksa adalah Direktur PT Excelsia Mitraniaga Mandiri berinsial W, bagian keuangan PT Excelsia Mitraniaga Mandiri berinisial SM, dan Direktur Utama PT Excelsia Mitraniaga Mandiri berinisial FR. Pemeriksaan mereka berhubungan dengan penyidikan kasus yang melibatkan enam tersangka dalam kasus rasuah ini. Selain Menteri Johnny G. Plate, tersangka sebelumnya adalah Direktur Utama Bakti, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto; Direktur PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Dalam kasus ini, Kejaksaan juga menetapkan Windi Purnama, kalangan swasta yang merupakan orang kepercayaan Irwan, sebagai tersangka. (Yetede)

Era baru pengadilan pajak sudah di depan mata. Ini seiring putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Isinya, kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak yang kini berada di Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan berpindah ke tangan Mahkamah Agung (MA). Dalam pertimbangannya, MK menyebut Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 sehingga termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Salah satu pertimbangannya, MK menilai jika Pengadilan Pajak tetap mempertahankan pembinaan badan peradilan pada lembaga yang tidak terintegrasi, hal tersebut dapat memengaruhi kemandirian badan peradilan atau setidak-tidaknya berpotensi lembaga lain turut mengontrol pelaksanaan tugas dan kewenangan badan peradilan. Artinya, Pengadilan Pajak dinilai tak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen. Adapun permohonan ini diajukan oleh Nurhidayat, advokat dengan spesialisasi penanganan perkara perpajakan, Allan Fatchan Gani Wardhana sebagai dosen, dan Yuniar Riza Hakiki, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII). Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategi Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya menghormati putusan tersebut. Kemkeu lanjutnya, akan melakukan percepatan implementasi secara penuh e-tax court system dan sistem lain yang mendukung transparansi penanganan perkara yang saat ini sedang ditangani oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Putusan MK ini rupanya disambut hangat para praktisi perpajakan. Darussalam, Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menyebut, putusan tersebut sejalan dengan teori dan praktik independensi Pengadilan Pajak. Untuk menjamin pemungutan pajak yang memiliki kepastian, berkeadilan, dan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang maka perlu pihak ketiga yang independen, yaitu Pengadilan Pajak.

Di tengah kondisi perekonomian yang belum membaik, investasi dengan risiko rendah tetapi memberikan imbal hasil menarik menjadi incaran para pemilik dana, seperti surat berharga negara (SBN) ritel. Hampir di setiap penerbitannya, SBN selalu kelebihan permintaan. Pada bulan ini misalnya, SBN jenis Sukuk Tabungan (ST) seri ST010 habis terjual dalam waktu 12 hari. Tingginya animo masyarakat mendorong pemerintah menambah kuota pemesanan dengan tenor 2 tahun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, target awal penjualan ST010 tenor 2 tahun senilai Rp7,5 triliun sedangkan tenor 4 tahun Rp2,5 triliun. Sampai dengan Kamis (25/5), penjualan sukuk tenor 4 tahun sudah mencapai Rp3,3 triliun dan akan tetap dijaga di angka tersebut alias tidak ada penambahan. Sementara sukuk tenor 2 tahun yang sudah habis terjual masih akan ditambah dengan sistem kuota dengan penambahan sebesar Rp8 miliar setiap jam, sehingga masyarakat yang belum sempat membeli harus berebut mendapatkannya. Tingginya minat investor terhadap sukuk tabungan ini tidak terlepas dari imbal hasil yang diberikan yaitu ST010 tenor 2 tahun sebesar 6,25% dan tenor 4 Tahun memberi imbal hasil 6,4% dengan imbal hasil bersifat mengambang dengan batas minimal (floating with floor). Pada saat pandemi tengah tinggi, yaitu pada 2020—2021 permintaan terhadap surat utang ini bahkan meningkat tajam yaitu dari sebesar Rp76 triliun menjadi senilai Rp97 triliun. Pencapaian tersebut tentunya sangat menggembirakan yang menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap surat utang pemerintah masih sangat tinggi. Bila dilihat dari jumlah investor, jumlahnya pun terus bertambah yang berasal dari berbagai profesi. Berdasarkan laporan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor surat berharga negara ritel di Tanah Air mencapai 761.045 orang hingga Agustus 2022. Jumlah tersebut melonjak 24,53% dibandingkan dengan raihan sepanjang tahun lalu sebanyak 611.143 orang.