JAKARTA,ID- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendukung suksesnya Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 di Aceh untuk mendorong kemajuan olahraga dan perekonomian di kedua provinsi tersebut. Disisi lain, BSI berkolaborasi  dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk memajukan sepak bola Indonesia, salah satunya lewat dukungan FIFA Matchday Indonesia versus Palestina. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan, komitmen tersebut ditunjukan BSI lewat MoU dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Sebagai Bank Syariah terbesar, utamanya di provinsi Aceh, BSI memiliki tanggung jawab untuk ikut menyukseskan ajang olahraga nasional 4 tahun tersebut. "Penandatanganan MoU antara BSI dan KONI pusat ini merupakan bentuk sinergi bersama  seluruh stakeholders dalam rangka menyukseskan PON XXI/2024," tutur Hery. Pernyataan Hery sejalan dengan aspirasi pemerintah melalui Kemenpora bahwa  PON XXI/2024  memiliki empat target utama, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses  daerah. "PON XXI/2024 harus menjadi salah satu pagelaran  PON terbaik yang pernah ada serta menghasilkan atlet-atlet yang mampu bersaing di kancah internasional," ujar Hery. (Yetede)

Empat tahun terakhir, Riang Prasetya, Ketua RT 011 Pluit, Penjaringan, Jakut, disibukkan dengan keluhan warga atas bangunan ruko yang mengokupasi trotoar dan selokan di Jalan Niaga Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan. Sejumlah video saat Riang berdebat dengan pemilik ruko viral hingga terdengar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru menginstruksikan Wali Kota Jakut Ali Maulana Hakim menindaklanjutinya. Surat Rekomendasi Teknis Nomor e-0001/PA.01.00 diterbitkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakut yang menyatakan pemilik ruko menutup lahan sepanjang 5-7 meter.

Pemilik ruko diberi kesempatan membongkar sendiri. Namun, imbauan tidak diindahkan dan terjadilah pembongkaran paksa oleh Pemprov DKI, Rabu (24/5). Saat itu juga Riang didemo pemilik dan karyawan ruko. Ketua RT yang menjabat lebih dari lima tahun ini dituding mematikan usaha warga. Padahal, Riang menegakkan Pergub DKI Jakarta No 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Salah satu tugas ketua RT dalam peraturan gubernur itu adalah membantu dan mendukung tugas serta fungsi  Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, dan kemasyarakatan. Mengawasi izin bangunan ruko di wilayahnya termasuk tugas membantu pemerintah.

”Kalau ini, kan, urusannya sudah kepada potensi kerugian negara, jelas-jelas ini ada pelanggaran di sarana-prasarana umum, pasti saya bela. Saya bertindak atas nama kebenaran, pasti risikonya ada perlawanan,” kata Riang saat ditemui di rumahnya di Pluit, Minggu (28/5). Fenomena ini, menurut pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, sangat baik untuk dicontoh ketua RT lainnya. ”Banyak ketua RT di Jakarta yang tidak dianggap warganya karena sudah individualis.  Pemerintah sering kali menganggap remeh ketua RT karena bukan bagian dari ASN. Perlu ada peningkatan kompetensi dari pemerintah untuk mengembalikan wibawa RT,” ucap Yayat. (Yoga)

Demi mendapatkan data akurat, pendekatan terhadap petani sebagai responden berperan signifikan dalam Sensus Pertanian 2023. Petugas sensus membutuhkan pendekatan kultural dengan metode pendataan sederhana untuk mendapatkan informasi dari petani sehingga layak menjadi landasan kebijakan. BPS mengadakan Sensus Pertanian 2023 (ST-2023) pada 1 Juni-31 Juli 2023. Sensus ini akan mendata petani dan pelaku usaha pertanian dalam subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Jumlah petugas yang turun ke lapangan 190.000 orang. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menggarisbawahi, pelaksanaan ST-2023 berbeda dengan Sensus Penduduk 2020 ataupun Registrasi Sosial Ekonomi.

”Responden (ST-2023) adalah petani dan pelaku usaha pertanian sehingga strategi sosialisasi dan publikasinya harus disesuaikan,” katanya dalam Apel Siaga ST-2023 yang diadakan secara hibrida di Jakarta, Selasa (30/5). Atqo menyebutkan, ada tiga metode penghimpunan data yang seluruhnya berprinsip mendatangi rumah responden (door to door). Pertama, petugas sensus mencatat jawaban menggunakan pena atau pensil. Kedua, petugas sensus mencatat jawaban dengan gawai. Ketiga, responden mengisi secara mandiri. Dia menambahkan, ST-2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data pertanian di tingkat nasional dan global. Sensus tersebut juga mencakup isu strategis, seperti pertanian kota (urban farming), petani milenial, dan modernisasi pertanian. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja, pelaksanaan ST-2023 membutuhkan pendekatan kultural berdasarkan kearifan lokal. ”Kepala rukun tetangga/rukun warga dan tokoh masyarakat setempat dapat dilibatkan untuk membantu para surveyor,” ujarnya saat dihubungi. (Yoga)

Nelayan di Kepulauan Riau mengkhawatirkan dampak lingkungan dari kebijakan pemerintah yang kembali membuka ekspor pasir laut. Saat dulu tambang pasir laut masih marak, nelayan dan warga lainnya merasakan kerugian akibat kerusakan lingkungan lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Pasir laut di Kepulauan Riau, yang dulu masih menjadi bagian dari Riau, dikeruk untuk mereklamasi  Singapura sejak 1978. Tambang pasir laut paling banyak berada di perairan sekitar Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Lemahnya pengawasan membuat ekspor pasir ilegal lebih banyak daripada yang legal. Akhirnya, ekspor pasir laut mulai distop setelah Presiden Megawati mengeluarkan Kepres No 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Namun, kini, Presiden Jokowi menandatangani PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dengan PP tersebut, pemerintah kembali mengizinkan ekspor pasir laut yang selama 20 tahun dilarang.

Dampak kerusakan lingkungan akibat tambang pasir laut amat dirasakan nelayan di Pulau Bertam, Kota Batam. Mochtar (89), salah seorang warga, Selasa (30/5) mengatakan, tambang pasir laut mengganggu aktivitas nelayan karena membuat dasar perairan hancur. Selain itu, lumpur sisa produksi tambang atau tailing juga bisa terbawa arus dan mencemari perairan yang jaraknya puluhan mil dari lokasi tambang. Tailing itu menutupi terumbu karang serta membuat ikan dan hewan laut lain menjauh. Tokoh nelayan Kabupaten Karimun, Amirullah (59), menyesalkan keputusan pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut. Ia menilai, kerugian akibat tambang jauh lebih besar daripada keuntungan yang bakal didapat. ”Hidup kami tidak hanya sehari. Ke mana nelayan harus mencari ikan kalau laut sekitarnya rusak. Itu dampaknya masih terasa sampai sekarang, 20 tahun sejak tambang dihentikan,” ujar Amirullah. (Yoga)

Pemulihan ekonomi yang didorong oleh perbaikan permintaan domestik serta tetap positifnya performa ekspor semakin menunjukkan resiliensi Indonesia atas risiko resesi yang sempat menghantui seluruh negara tanpa terkecuali. Pertumbuhan produksi barang dan jasa pada kuartal I/2023 yang mencapai 5,03% atau lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya di bawah angka 5%, memperlihatkan harapan terus membaiknya daya beli masyarakat. Sumber pertumbuhan ekonomi ter­­besar yang berasal dari konsumsi rumah tangga dan swasta telah men­­dorong penguatan permintaan dari kegiatan produksi dan investasi. Kuatnya daya beli masyarakat ter­sebut menjadi salah satu faktor pen­ting bagi solidnya laju produk do­mestik bruto. Sektor korporasi memainkan peran sentral dalam sistem perekonomian dengan menjalankan fungsi produksi dan distribusi barang dan jasa. Pada gilirannya, mereka terlibat secara langsung dalam proses alokasi sumber daya yang ekonomis bagi masyarakat. Mengingat begitu pentingnya peranan korporasi dalam perekonomian ini, Bisnis Indonesia menilai perlu untuk memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mampu menjaga pertumbuhan positif. Apalagi saat pandemi Covid-19 melanda 3 tahun lalu, tidak mudah bagi korporasi untuk bertahan dan berakselerasi. Mengusung tema Bertumbuh di Era Baru, kami ingin memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang mampu menjaga pertumbuhan positif selama periode 3 tahun melalui Bisnis Indonesia Award (BIA) 2023. Acara ini merupakan kegiatan tahunan dari Bisnis Indonesia Group, di mana pelaksanaan BIA 2023 merupakan yang ke-21.

Realisasi transaksi jalan tol nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) makin jauh panggang dari api menyusul mundurnya pelaksanaan uji coba sistem yang sedianya digelar 1 Juni 2023 akibat ketidaksesuaian teknologi yang tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia. Batalnya uji coba sistem MLFF terjadi karena perbedaan visi antara Indonesia dan Multicontact ZRT, kontraktor asal Hungaria yang ditunjuk oleh Roatex ZRT, penyedia sistem yang berbasis di Hungaria. Perbedaan tersebut menyebabkan tertundanya pelaksanaan uji coba sampai dengan batas waktu yang belum bisa dipastikan. Adalah Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Musfihin Dahlan dalam diskusi dengan pers, Selasa (30/5), mengungkapkan terjadinya perbedaan dalam proses pengembangan sistem antara jajaran manajemen RITS dan kontraktor. Sebagai imbasnya, pihaknya hingga saat ini bahkan belum menerima penyerahan teknologi untuk implementasi sistem tersebut. Perbedaan pandangan terjadi karena pihak Indonesia menginginkan sistem MLFF diterapkan sesuai dengan kondisi riil di Tanah Air. Adapun, kontraktor asal Hungaria menghendaki implementasi sistem yang sudah dipakai di negaranya sejak 2013 dan negara-negara di Eropa tanpa penyesuaian. 

Harian ini berpendapat perlunya pemerintah untuk segera melakukan reviu proyek MLFF ini agar ke depan sistem nirsentuh benar-benar bisa terlaksana dengan sesuai harapan, sekaligus memenuhi keinginan operator jalan tol di Indonesia. Tidak berlebihan bila campur tangan pemerintah diperlukan guna mendudukkan semua pihak yang terlibat dalam rencana ini, sehingga solusi dari beberapa akar masalah yang ada bisa diatasi. Jangan sampai kendala business to business dibiarkan berlarut-larut dan berjalan sendirian, sehingga pada ujungnya dapat berakibat pada kegagalan sebuah rencana besar dalam mengatasi kemacetan. Apalagi permintaan untuk melakukan inovasi dan merealisasikan transaksi pembayaran tol tanpa sentuh sebelumnya disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 diharapkan bisa menjadi pedoman bagi semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Cita-cita Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi saat menginjak usia satu abad kerap dibayangi ketidakpastian perubahan konstelasi politik dan pergantian rezim. Demi kesinambungan pembangunan menuju Indonesia Emas, pemerintah berencana membuat RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2025-2045 menjadi lebih mengikat. RPJPN 2025-2045 kini sedang disusun pemerintah di bawah Bappenas. Direncanakan RUU itu akan segera dibahas bersama DPR dan disahkan pada September 2023, sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam diskusi terbatas mengenai Visi Indonesia 2045 yang digelar Kompas bersama Bappenas, Senin (29/5), mengatakan, RPJPN 2025-2045 diharapkan bisa menjadi pedoman bagi semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah. ”Presiden berharap RPJPN ini bisa dijadikan pedoman untuk capres, cawapres, dan calon kepala daerah yang akan datang,” kata Suharso.

Secara umum, ada lima sasaran visi Indonesia Emas 2045 dalam RUU RPJPN, yakni meningkatkan pendapatan per kapita RI setara negara maju, mengatasi kemiskinan menuju nol % dan mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan pengaruh Indonesia di panggung internasional. Selain itu, meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan mengintensifkan upaya menekan emisi karbon. Suharso menyadari, berbagai target dan sasaran itu akan sulit dicapai jika tidak ada kesinambungan dalam perencanaan pembangunan. Pasalnya, dalam UU yang berlaku saat ini, tidak ada peraturan yang mengharuskan pemerintahan berikutnya melanjutkan pembangunan yang telah dijalankan rezim sebelumnya. Pemerintah pun berencana membuat klausul atau pasal yang lebih mengikat dalam RUU RPJPN untuk menjamin hal tersebut. Bukan hanya dibaca ”Kami sedang memikirkan bagaimana caranya agar UU RPJPN kelak bisa menjadi direktif normatif bagi para pejabat di semua tingkatan agar RPJPN tidak hanya dibaca-baca sebagai imbauan, tetapi juga bisa mendorong pembangunan yang lebih konvergen,” ujar Suharso. (Yoga)

Gulavit menjadi sponsor utama dua seri balapan Formula E yang berlangsung pada 3-4 Juni di AGI Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol Taman Impian, Jakarta Utara. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Iwan Takwin, Senin (29/5/2023), mengatakan, kemitraan dengan Gulavit berdasarkan skema business to business (B2B). Direktur Utama Gulavit Randy Suparman menyebutkan, pihaknya mendukung ajang balap ramah lingkungan. (Yoga)

Serangan siber kembali memakan korban. Kali ini menimpa bank syariah terbesar di Tanah Air, Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI merupakan bank hasil merger dari tiga bank syariah milik kelompok bank pelat merah, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Hingga triwulan I 2023, BSI mencatat total aset sebesar Rp 313,25 triliun atau menempati urutan ketujuh dari total aset perbankan Indonesia.

Pelaku serangan asal Rusia, LockBit, mengaku telah menyerang BSI dan berhasil mengambil data nasabah BSI. Dia mengancam akan mengunggah data tersebut di dark web, dunia bawah tanah Internet. Namun BSI menyangkal klaim itu dan menyatakan bahwa data nasabah masih dalam kondisi aman.

Terlepas dari polemik tersebut, seperti biasa serangan siber segera melumpuhkan layanan bank, terutama yang terkait dengan sistem pembayaran. Tidak berfungsinya layanan itu sudah barang tentu merepotkan pelaku usaha dan nasabah individu yang menggantungkan perputaran dananya di BSI. Apalagi gangguannya berlangsung cukup lama, hingga berhari-hari.

Situasi ini sangat terasa memukul kalangan nasabah bank di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, yang menerapkan ekonomi dan keuangan syariah. BSI mendominasi kegiatan perbankan di provinsi paling barat itu. Dalam ruang lingkup regional, BSI telah menjelma menjadi bank sistemis yang berdampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi dan keuangan masyarakat Aceh. (Yetede)

Audiens media hari ini ber-revolusi sejak internet ditemukan, audiens memiliki lebih banyak pilihan. Pilihan media menjadi sedemikian banyak. Berita lebih cepat diakses dalam lingkaran 24/7 dan, yang paling penting, audiens hari ini juga bisa menjadi penyedia informasi bagi media. Akses terhadap informasi tidak lagi melulu dikuasai orang media, tetapi audiens tertentu juga bisa mengakses bacaan yang sama, yang dibaca oleh jurnalis hari ini. Saat ini audiens adalah publik yang merupakan bagian dari warga dari suatu negara, menjadi bagian dari masyarakat sipil. Namun, di sisi lain, audiens juga bisa dilihat sebagai pasar, bagian dari suatu ekosistem pemberitaan yang menjadi konsumen (sekaligus produsen) yang juga akan menjadi penopang kehidupan media.

Selera audiens pun berbeda-beda. Ada yang suka berita politik, ada yang suka hanya berita olahraga, ada yang senang membaca opini dari para pakar, ada yang gemar dengan sastra, dan lain-lain. Menangkap apa yang menjadi kemauan audiens hari ini menjadi lebih sulit karena terjadi perubahan selera, perubahan generasi, perubahan teknologi, dan perubahan ekosistem media hari ini. Syukurlah dalam kemajuan teknologi modern hari ini banyak pihak yang bisa membaca selera audiens dalam bentuk kuantitatif, seperti layanan yang diberikan Google Analytics, Chartbeat, dan perusahaan pengukur lainnya. Data hasil olahan mesin-mesin pengukur itu akan membantu pihak media membaca arah kemauan para audiens. Namun, apakah media harus selalu menyajikan apa yang disukai oleh  audiens? Bagaimana dengan hal-hal yang media anggap tetap penting diketahui audiens? Bukankah informasi semacam ini juga tetap harus disediakan oleh media?

Keseimbangan dua kutub Kompleksitas atas hal inilah yang menjadi pokok bahasan forum Ombudsman Kompas pada Jumat, 26 Mei 2023. Dalam ruang editorial, tarik-menarik antara editorial driven journalism dan audience driven journalism memang terjadi. Akan tetapi, dari diskusi pada forum tersebut akhirnya muncul kesepakatan bahwa perlu ada upaya menerapkan keseimbangan atas dua kutub tadi; karya jurnalisme yang didorong oleh redaksi media dan jurnalisme yang didorong oleh kesukaan audiens. Orientasi media dalam mengolah dan menyampaikan informasi tetap berkesesuaian dengan kepentingan publik bersifat idealistis dan pragmatis. Audiens mungkin cenderung suka hal yang ringan, santai, dan renyah dengan tampilan foto cantik, pemandangan indah, atau aspek-aspek ringan dari kehidupan kita. Di sisi lain, redaksi media tetap memiliki sejumlah agenda yang tetap disorongkan pada audiens karena redaksi menganggap topik tersebut penting diketahui. (Yoga)