Kristana Parinters Makur (30) melepas alas kakinya dan merasakan pasir basah hutan kerangas di Kahui, Palangkaraya, Kaliteng. Penatnya sirna bersama hilangnya terik matahari di balik pepohonan. Nando, sapaan akrabnya duduk di bawah pohon beringin tak jauh dari Sungai Tahai yang airnya berwarna hitam karena gambut. Sekitar 50 meter dari sungai berdiri pondok-pondok dengan atap segitiga menutupi badan pondok. Beberapa orang terlelap di dalamnya, sebagian mengunyah camilan. Anak-anak kecil berlarian di depan pondok, mengejar sinar matahari yang muncul dari balik ranting-ranting. ”Saya, dari kampung, jadi apa-apa ingin kembali ke hutan. Biasanya kembali ke hutan itu entah kenapa hati jadi tenang,” kata Nando, Rabu (31/5). Kahui tidak menawarkan wisata modern seperti tempat wisata pada umumnya. Kahui hanya menawarkan ketenangan alam. Tak ada yang diubah dari bentuk Kahui sebelum menjadi seperti sekarang. Pohon-pohon berumur puluhan tahun, sungai alami, tanah berpasir, dan rasa nyaman sudah hadir sejak dulu. Pemilik hanya menambahkan bangunan nonpermanen untuk memoles Kahui.

Kahui atau Kalimantan Hutan Itah (Kalimantan Hutan Kita) dikenal sebagai tempat ekowisata sejak 2017 lalu. Meski pernah dihantam pandemi Covid-19, tempat itu tetap hidup. Ada enam orang yang bekerja di tempat itu. Tidak hanya melayani pengunjung, mereka juga ikut mengedukasi pengunjung. Salah satunya soal sampah. Para ”penjaga” Kahui yang merupakan mahasiswa itu tak segan-segan menegur pengunjung yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Bahkan, pejabat pun pernah ditegur karena membawa sepeda motor hingga ke pinggir sungai, padahal tempat parkir sudah disiapkan. Anak-anak yang kerja di tempat itu merupakan warga sekitar yang sebelum Kahui hadir hanya bekerja sebagai penggali pasir dengan upah Rp 5.000 sekali angkut pasir, kini bisa kuliah, punya gaji bulanan, bahkan mendapatkan bonus tahunan. Kahui menjadi kawasan ekowisata dengan luas 10 hektar atau 10 kali ukuran lapangan sepak bola yang mulai dikelola sejak 2016, tetapi baru diresmikan pada 2017. Tempat itu diminati pengunjung yang ingin berkemah atau seperti Nando, lari dari kepenatan.

 Kahui masuk dalam kategori kelompok tani hutan (KTH). Pengelola Kahui, Lilik Sugiarti, mengungkapkan, sejak 2017 sampai saat ini Kahui bertransformasi tak hanya sekadar sebagai tempat wisata. Kahui juga dipadati peneliti dan menjadi tempat bagi mahasiswa di Palangkaraya yang ingin belajar soal hutan kerangas, tumbuhan, dan keanekaragaman hayati lainnya. Konsep ekowisata ternyata masih menjadi andalan di Palangkaraya. Setelah Kahui, di kawasan yang sama terdapat dua tempat ekowisata lain yang menawarkan konsep serupa meski tak sama. Ada Danum Bahandang dan Lewu Bue. Pengunjung jadi punya banyak pilihan tempat untuk dikunjungi dan berbagai pilihan ekowisata. Danum Bahandang menyajikan wisata air hitam yang memukau. Orang-orang datang untuk menikmati makanan di pinggir sungai atau sekadar berenang. Ekowisata tak sekadar menjadi tumpuan atau sumber ekonomi baru, tetapi juga tempat ”lari” dari kesibukan. Mereka memilih hutan sebagai tempat untuk menepi dari keramaian yang tak diinginkan. (Yoga)

Badan Pangan Nasional telah menentukan harga pokok penjualan gula di tingkat petani dan harga acuan penjualan gula konsumsi di tingkat konsumen. Rencana penerbitan regulasi itu dinilai turut mendongkrak harga lelang gula petani kendati angkanya di bawah usulan petani. Kepala Bapanasl (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, harga pokok penjualan (HPP) gula petani ditentukan Rp 12.500 per kg. Angka tersebut lebih tinggi dari HPP lama Rp 11.500 per kg. NFA juga telah menentukan harga acuan penjualan (HAP) gula konsumsi Rp 14.500 per kg. Khusus wilayah Indonesia bagian timur, HAP gula konsumsi ditetapkan Rp 15.500 per kg. Kedua HAP itu lebih tinggi ketimbang tahun lalu yang masing-masing Rp 13.500 per kg dan Rp 14.500 per kg. ”Kami sudah menyampaikan usulan HPP dan HAP itu kepada Presiden Jokowi. Setelah disetujui Presiden, HPP dan HAP itu akan ditetapkan atau diundangkan,” katanya kepada Kompas di Jakarta, Rabu (31/5).

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Dwi Purnomo mengatakan, saat ini harga lelang gula petani rata-rata Rp 12.300 per kg. Pembentukan harga lelang itu sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu lantaran pemerintah sedang menggodok revisi regulasi tentang harga acuan pembelian/penjualan. ”Bersamaan dengan itu, petani gencar mengusulkan kenaikan HPP dan harga gula dunia sedang tinggi,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan, saat ini harga lelang gula di Jateng Rp 12.400 per kg dan di Yogyakarta Rp 12.350 per kg. Harga ini lebih baik ketimbang tahun lalu yang sekitar Rp 11.500 per kg. Namun, angka itu belum ideal karena harga dasar atau BPP gula di tingkat petani saat ini Rp 12.500 per kg. Di sisi lain, harga itu lebih rendah dari HPP yang diusulkan petani tahun ini, yakni Rp 15.000 per kg. ”Apabila dinilaiterlalu tinggi, HPP gula di tingkat petani dapat berada di harga dasar, tetapi tak perlu ada HAP di tingkat konsumen. APTRI yakin konsumen dapat mengakomodasi kenaikan harga gula yang bersifat fluktuatif,” katanya. (Yoga)

Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook sangat banyak menampilkan vaping atau penggunaan rokok elektronik dengan kesan positif. Pesan ini membuat penggunaan rokok elektronik tampak umum dan diterima secara sosial. Iklan tembakau (rokok) tradisional dilarang di Australia selama beberapa dekade. Namun rokok elektronik dipromosikan secara luas di media sosial sehingga merusak beberapa pekerjaan positif pada dekade sebelumnya dalam pengendalian tembakau. Sebagian besar platform memiliki kebijakan konten yang secara tegas melarang promosi penggunaan produk tembakau, termasuk rokok elektronik. Namun penelitian baru kami, yang diterbitkan baru-baru ini, menunjukkan bahwa kebijakan itu secara rutin dilanggar dengan sedikit atau tanpa konsekuensi. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook sangat banyak menampilkan vaping atau penggunaan rokok elektronik dengan kesan positif. Pesan ini membuat penggunaan rokok elektronik tampak umum dan diterima secara sosial. Iklan tembakau (rokok) tradisional dilarang di Australia selama beberapa dekade. Namun rokok elektronik dipromosikan secara luas di media sosial sehingga merusak beberapa pekerjaan positif pada dekade sebelumnya dalam pengendalian tembakau. Sebagian besar platform memiliki kebijakan konten yang secara tegas melarang promosi penggunaan produk tembakau, termasuk rokok elektronik. Namun penelitian baru kami, yang diterbitkan baru-baru ini, menunjukkan bahwa kebijakan itu secara rutin dilanggar dengan sedikit atau tanpa konsekuensi. (Yetede)

JAKARTA,ID- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendukung suksesnya Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 di Aceh untuk mendorong kemajuan olahraga dan perekonomian di kedua provinsi tersebut. Disisi lain, BSI berkolaborasi  dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk memajukan sepak bola Indonesia, salah satunya lewat dukungan FIFA Matchday Indonesia versus Palestina. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan, komitmen tersebut ditunjukan BSI lewat MoU dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Sebagai Bank Syariah terbesar, utamanya di provinsi Aceh, BSI memiliki tanggung jawab untuk ikut menyukseskan ajang olahraga nasional 4 tahun tersebut. "Penandatanganan MoU antara BSI dan KONI pusat ini merupakan bentuk sinergi bersama  seluruh stakeholders dalam rangka menyukseskan PON XXI/2024," tutur Hery. Pernyataan Hery sejalan dengan aspirasi pemerintah melalui Kemenpora bahwa  PON XXI/2024  memiliki empat target utama, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses  daerah. "PON XXI/2024 harus menjadi salah satu pagelaran  PON terbaik yang pernah ada serta menghasilkan atlet-atlet yang mampu bersaing di kancah internasional," ujar Hery. (Yetede)

Empat tahun terakhir, Riang Prasetya, Ketua RT 011 Pluit, Penjaringan, Jakut, disibukkan dengan keluhan warga atas bangunan ruko yang mengokupasi trotoar dan selokan di Jalan Niaga Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan. Sejumlah video saat Riang berdebat dengan pemilik ruko viral hingga terdengar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru menginstruksikan Wali Kota Jakut Ali Maulana Hakim menindaklanjutinya. Surat Rekomendasi Teknis Nomor e-0001/PA.01.00 diterbitkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakut yang menyatakan pemilik ruko menutup lahan sepanjang 5-7 meter.

Pemilik ruko diberi kesempatan membongkar sendiri. Namun, imbauan tidak diindahkan dan terjadilah pembongkaran paksa oleh Pemprov DKI, Rabu (24/5). Saat itu juga Riang didemo pemilik dan karyawan ruko. Ketua RT yang menjabat lebih dari lima tahun ini dituding mematikan usaha warga. Padahal, Riang menegakkan Pergub DKI Jakarta No 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Salah satu tugas ketua RT dalam peraturan gubernur itu adalah membantu dan mendukung tugas serta fungsi  Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, dan kemasyarakatan. Mengawasi izin bangunan ruko di wilayahnya termasuk tugas membantu pemerintah.

”Kalau ini, kan, urusannya sudah kepada potensi kerugian negara, jelas-jelas ini ada pelanggaran di sarana-prasarana umum, pasti saya bela. Saya bertindak atas nama kebenaran, pasti risikonya ada perlawanan,” kata Riang saat ditemui di rumahnya di Pluit, Minggu (28/5). Fenomena ini, menurut pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, sangat baik untuk dicontoh ketua RT lainnya. ”Banyak ketua RT di Jakarta yang tidak dianggap warganya karena sudah individualis.  Pemerintah sering kali menganggap remeh ketua RT karena bukan bagian dari ASN. Perlu ada peningkatan kompetensi dari pemerintah untuk mengembalikan wibawa RT,” ucap Yayat. (Yoga)

Demi mendapatkan data akurat, pendekatan terhadap petani sebagai responden berperan signifikan dalam Sensus Pertanian 2023. Petugas sensus membutuhkan pendekatan kultural dengan metode pendataan sederhana untuk mendapatkan informasi dari petani sehingga layak menjadi landasan kebijakan. BPS mengadakan Sensus Pertanian 2023 (ST-2023) pada 1 Juni-31 Juli 2023. Sensus ini akan mendata petani dan pelaku usaha pertanian dalam subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Jumlah petugas yang turun ke lapangan 190.000 orang. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menggarisbawahi, pelaksanaan ST-2023 berbeda dengan Sensus Penduduk 2020 ataupun Registrasi Sosial Ekonomi.

”Responden (ST-2023) adalah petani dan pelaku usaha pertanian sehingga strategi sosialisasi dan publikasinya harus disesuaikan,” katanya dalam Apel Siaga ST-2023 yang diadakan secara hibrida di Jakarta, Selasa (30/5). Atqo menyebutkan, ada tiga metode penghimpunan data yang seluruhnya berprinsip mendatangi rumah responden (door to door). Pertama, petugas sensus mencatat jawaban menggunakan pena atau pensil. Kedua, petugas sensus mencatat jawaban dengan gawai. Ketiga, responden mengisi secara mandiri. Dia menambahkan, ST-2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data pertanian di tingkat nasional dan global. Sensus tersebut juga mencakup isu strategis, seperti pertanian kota (urban farming), petani milenial, dan modernisasi pertanian. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja, pelaksanaan ST-2023 membutuhkan pendekatan kultural berdasarkan kearifan lokal. ”Kepala rukun tetangga/rukun warga dan tokoh masyarakat setempat dapat dilibatkan untuk membantu para surveyor,” ujarnya saat dihubungi. (Yoga)

Nelayan di Kepulauan Riau mengkhawatirkan dampak lingkungan dari kebijakan pemerintah yang kembali membuka ekspor pasir laut. Saat dulu tambang pasir laut masih marak, nelayan dan warga lainnya merasakan kerugian akibat kerusakan lingkungan lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Pasir laut di Kepulauan Riau, yang dulu masih menjadi bagian dari Riau, dikeruk untuk mereklamasi  Singapura sejak 1978. Tambang pasir laut paling banyak berada di perairan sekitar Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Lemahnya pengawasan membuat ekspor pasir ilegal lebih banyak daripada yang legal. Akhirnya, ekspor pasir laut mulai distop setelah Presiden Megawati mengeluarkan Kepres No 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Namun, kini, Presiden Jokowi menandatangani PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dengan PP tersebut, pemerintah kembali mengizinkan ekspor pasir laut yang selama 20 tahun dilarang.

Dampak kerusakan lingkungan akibat tambang pasir laut amat dirasakan nelayan di Pulau Bertam, Kota Batam. Mochtar (89), salah seorang warga, Selasa (30/5) mengatakan, tambang pasir laut mengganggu aktivitas nelayan karena membuat dasar perairan hancur. Selain itu, lumpur sisa produksi tambang atau tailing juga bisa terbawa arus dan mencemari perairan yang jaraknya puluhan mil dari lokasi tambang. Tailing itu menutupi terumbu karang serta membuat ikan dan hewan laut lain menjauh. Tokoh nelayan Kabupaten Karimun, Amirullah (59), menyesalkan keputusan pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut. Ia menilai, kerugian akibat tambang jauh lebih besar daripada keuntungan yang bakal didapat. ”Hidup kami tidak hanya sehari. Ke mana nelayan harus mencari ikan kalau laut sekitarnya rusak. Itu dampaknya masih terasa sampai sekarang, 20 tahun sejak tambang dihentikan,” ujar Amirullah. (Yoga)

Pemulihan ekonomi yang didorong oleh perbaikan permintaan domestik serta tetap positifnya performa ekspor semakin menunjukkan resiliensi Indonesia atas risiko resesi yang sempat menghantui seluruh negara tanpa terkecuali. Pertumbuhan produksi barang dan jasa pada kuartal I/2023 yang mencapai 5,03% atau lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya di bawah angka 5%, memperlihatkan harapan terus membaiknya daya beli masyarakat. Sumber pertumbuhan ekonomi ter­­besar yang berasal dari konsumsi rumah tangga dan swasta telah men­­dorong penguatan permintaan dari kegiatan produksi dan investasi. Kuatnya daya beli masyarakat ter­sebut menjadi salah satu faktor pen­ting bagi solidnya laju produk do­mestik bruto. Sektor korporasi memainkan peran sentral dalam sistem perekonomian dengan menjalankan fungsi produksi dan distribusi barang dan jasa. Pada gilirannya, mereka terlibat secara langsung dalam proses alokasi sumber daya yang ekonomis bagi masyarakat. Mengingat begitu pentingnya peranan korporasi dalam perekonomian ini, Bisnis Indonesia menilai perlu untuk memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mampu menjaga pertumbuhan positif. Apalagi saat pandemi Covid-19 melanda 3 tahun lalu, tidak mudah bagi korporasi untuk bertahan dan berakselerasi. Mengusung tema Bertumbuh di Era Baru, kami ingin memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang mampu menjaga pertumbuhan positif selama periode 3 tahun melalui Bisnis Indonesia Award (BIA) 2023. Acara ini merupakan kegiatan tahunan dari Bisnis Indonesia Group, di mana pelaksanaan BIA 2023 merupakan yang ke-21.

Realisasi transaksi jalan tol nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) makin jauh panggang dari api menyusul mundurnya pelaksanaan uji coba sistem yang sedianya digelar 1 Juni 2023 akibat ketidaksesuaian teknologi yang tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia. Batalnya uji coba sistem MLFF terjadi karena perbedaan visi antara Indonesia dan Multicontact ZRT, kontraktor asal Hungaria yang ditunjuk oleh Roatex ZRT, penyedia sistem yang berbasis di Hungaria. Perbedaan tersebut menyebabkan tertundanya pelaksanaan uji coba sampai dengan batas waktu yang belum bisa dipastikan. Adalah Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Musfihin Dahlan dalam diskusi dengan pers, Selasa (30/5), mengungkapkan terjadinya perbedaan dalam proses pengembangan sistem antara jajaran manajemen RITS dan kontraktor. Sebagai imbasnya, pihaknya hingga saat ini bahkan belum menerima penyerahan teknologi untuk implementasi sistem tersebut. Perbedaan pandangan terjadi karena pihak Indonesia menginginkan sistem MLFF diterapkan sesuai dengan kondisi riil di Tanah Air. Adapun, kontraktor asal Hungaria menghendaki implementasi sistem yang sudah dipakai di negaranya sejak 2013 dan negara-negara di Eropa tanpa penyesuaian. 

Harian ini berpendapat perlunya pemerintah untuk segera melakukan reviu proyek MLFF ini agar ke depan sistem nirsentuh benar-benar bisa terlaksana dengan sesuai harapan, sekaligus memenuhi keinginan operator jalan tol di Indonesia. Tidak berlebihan bila campur tangan pemerintah diperlukan guna mendudukkan semua pihak yang terlibat dalam rencana ini, sehingga solusi dari beberapa akar masalah yang ada bisa diatasi. Jangan sampai kendala business to business dibiarkan berlarut-larut dan berjalan sendirian, sehingga pada ujungnya dapat berakibat pada kegagalan sebuah rencana besar dalam mengatasi kemacetan. Apalagi permintaan untuk melakukan inovasi dan merealisasikan transaksi pembayaran tol tanpa sentuh sebelumnya disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 diharapkan bisa menjadi pedoman bagi semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Cita-cita Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi saat menginjak usia satu abad kerap dibayangi ketidakpastian perubahan konstelasi politik dan pergantian rezim. Demi kesinambungan pembangunan menuju Indonesia Emas, pemerintah berencana membuat RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2025-2045 menjadi lebih mengikat. RPJPN 2025-2045 kini sedang disusun pemerintah di bawah Bappenas. Direncanakan RUU itu akan segera dibahas bersama DPR dan disahkan pada September 2023, sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam diskusi terbatas mengenai Visi Indonesia 2045 yang digelar Kompas bersama Bappenas, Senin (29/5), mengatakan, RPJPN 2025-2045 diharapkan bisa menjadi pedoman bagi semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah. ”Presiden berharap RPJPN ini bisa dijadikan pedoman untuk capres, cawapres, dan calon kepala daerah yang akan datang,” kata Suharso.

Secara umum, ada lima sasaran visi Indonesia Emas 2045 dalam RUU RPJPN, yakni meningkatkan pendapatan per kapita RI setara negara maju, mengatasi kemiskinan menuju nol % dan mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan pengaruh Indonesia di panggung internasional. Selain itu, meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan mengintensifkan upaya menekan emisi karbon. Suharso menyadari, berbagai target dan sasaran itu akan sulit dicapai jika tidak ada kesinambungan dalam perencanaan pembangunan. Pasalnya, dalam UU yang berlaku saat ini, tidak ada peraturan yang mengharuskan pemerintahan berikutnya melanjutkan pembangunan yang telah dijalankan rezim sebelumnya. Pemerintah pun berencana membuat klausul atau pasal yang lebih mengikat dalam RUU RPJPN untuk menjamin hal tersebut. Bukan hanya dibaca ”Kami sedang memikirkan bagaimana caranya agar UU RPJPN kelak bisa menjadi direktif normatif bagi para pejabat di semua tingkatan agar RPJPN tidak hanya dibaca-baca sebagai imbauan, tetapi juga bisa mendorong pembangunan yang lebih konvergen,” ujar Suharso. (Yoga)