JAKARTA,ID-Tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia akan turun drastis hingga mencapai target nol persen pada 2024. Pemerintah sudah memiliki data spesifik individu mau pun keluarga yang harus dituntas dari masalah tersebut sehingga mempermudah untuk mencapai target nol persen pada 2024. Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (06/06/2023). "Tetapi kita terkendala di (pengendalian pandemi) COVID-19 hampir dua setengah tahun. Tapi saya masih meyakini itu di 2024 akan turun drastis, karena nama dan alamat itu sudah ada semua," kata Jokowi. Persoalan kemiskinan ekstem mengemuka lantaran Rakernas III PDI Perjuangan yang berlangsung 6-8 Juni 2023 mengusung tema "Fakir Miskin  dan Anak Terlantar Dipelihara Diperlihara oleh Negara,". Oleh karena itu kombinasi kedua hal tersebut memberi kemudahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kendati demikian, Presiden menekankan  bahwa kemudahan  itu harus dibarengi dengan kerja-kerja sinergis dan terkonsolidasi baik antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga non kementerian pemerintah, maupun pemerintah daerah. (Yetede)

Kebijakan pengelolaan sedimentasi dan ekspor pasir laut perlu dikaji kembali. Alasannya, aturan itu dinilai tidak berlandaskan kajian yang komprehensif, sementara dampak ekologis yang ditimbulkan berpotensi lebih besar daripada nilai ekonomi yang didapat. Kebijakan pengelolaan sedimentasi diatur dalam PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Mei 2023. Sejak diterbitkan, PP tersebut langsung memicu polemik di masyarakat. Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Agung Dhamar Syakti, mengemukakan, eksploitasi pasir laut merupakan kegiatan ekstraktif dan jangka pendek meskipun mendatangkan penerimaan cukup besar bagi negara. Oleh karena itu, perlu dipikirkan dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam ke depan serta dampak ekonomi.

Ia mencontohkan, di Kepulauan Riau, masyarakat di pulau-pulau kecil menggantungkan penghidupan dari wisata bahari dan perikanan. Ekspor pasir laut di masa lalu tidak terbukti memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir di lokasi penggalian pasir. ”PP sebagai sebuah produk hukum harus terbuka untuk dikritisi, mendapatkan masukan-masukan, termasuk judicial review,” kata Agung Dhamar, Minggu (4/6) menanggapi polemik di masyarakat terkait ekspor pasir laut. GuruBesar bidang Ilmu Ekologi Pesisir IPB University, Dietriech G Bengen, saat dihubungi secara terpisah mengemukakan, sedimentasi laut dinilai tidak selalu berdampak negatif, tetapi bisa juga berdampak positif untuk ekosistem laut. Di beberapa tempat, sedimentasi laut yang masuk ke pesisir dan terperangkap di mangrove justru berpengaruh baik. Sebab, sedimentasi mengandung banyak bahan organik dan unsur hara yang bagus dimanfaatkan oleh ekosistem mangrove. (Yoga)

Sepanjang Januari-April 2023, rata-rata tingkat keterisian kamar atau okupansi hotel di Jakarta belum kembali pulih seperti masa sebelum pandemi Covid-19. Mulai ramainya kegiatan pertemuan dan hiburan yang mengundang massa belum mampu mendongkrak okupansi hotel di Jakarta. BPS DKI Jakarta mendata keterisian kamar di seluruh hotel berbintang pada Januari-April 2023. ”Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Jakarta pada April 2023 sebesar 42,52 % atau turun 10,85 % dibandingkan Maret 2023 atau secara bulan ke bulan,” kata Statistisi Ahli Madya BPS DKI Feri Prasetyo Nugroho dalam keterangan pers daring, Senin (5/6).

Hingga April 2023, rata-rata okupansi hotel paling rendah terjadi pada April 2023 (42,52 %) dan yang tertinggi pada Maret 2023 (53,3 %). Jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2019, tingkat okupansi hotel di DKI terendah juga terjadi pada April 2019 (58,9 %) dan tertinggi Januari 2019 (69,8 %). Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) DKI Jakarta Rocky WP Pekudjawang kepada Kompas, Senin (5/6), menjelaskan, rendahnya okupansi hotel April 2023 sebagai dampak minimnya aktivitas wisata selama bulan Ramadhan. Pemesanan paket liburan, tiket pesawat, sampai penyewaan transportasi darat juga lesu pada saat yang sama. ”Pada saat Lebaran, orang juga banyak meninggalkan Ibu Kota untuk mudik sehingga kegiatan di Jakarta berkurang dan memengaruhi okupansi hotel,” ucapnya. (Yoga)

Lonjakan angka inflasi dapat menjadi momok bagi beban hidup masyarakat. Namun, penurunan inflasi terlalu cepat menjadi ancaman daya beli, yang berujung perlambatan mesin-mesin ekonomi. Tahun lalu, saat perang Rusia-Ukrai­na mulai berkecamuk, an­cam­­an inflasi dari kenaikan harga bahan bakar dan pangan membuat dunia kalang kabut. Berbagai ke­­bijakan dikeluarkan untuk me­­ne­­­kan lonjakan harga komoditas dunia. Cara paling praktis adalah dengan menaikkan suku bunga. Ibarat gula dengan semut. Ketika bunga simpanan naik, uang akan berkumpul mengikuti iming-iming imbal hasil yang ditawarkan perbankan dengan dikomandoi bank sentral. Bank sentral di penjuru dunia berlomba-lomba mengerek suku bunga acuan. Bank Indonesia (BI) pun mengikuti arus utama tersebut. Sejak Agustus 2022, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 225 basis poin menjadi 5,75% hingga saat ini. Jurus andalan BI itu mampu meredam kenaikan inflasi hingga menyentuh jangkauan target pemerintah di 3±1%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa indeks harga konsumen Mei 2023 mengalami inflasi 0,09% secara bulanan (month-to-month). Capaian itu menjadi yang terendah dalam 5 bulan tahun ini. Tren penurunan yang berlanjut setelah Idulfitri tahun ini. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi Mei 2023, dengan andil 0,13%.

Mereka memperkirakan inflasi Mei 2023 berada di rentang 4%—4,34% (YoY). Berdasarkan data yang dihimpun Bloomberg, konsensus ekonom memproyeksikan rata-rata inflasi Mei 2023 di 4,21% (YoY). Median dari proyeksi konsensus itu pun nilainya sama, 4,21% (YoY). Penurunan inflasi ini lebih ce­pat dari perkiraan. Dalam be­­berapa bulan terakhir ramalan eko­­nom selalu meleset, lebih rendah dari proyeksi. Angka inflasi men­capai puncak pada September 2022 sebesar 5,95%, selepas pe­­me­rintah menaikkan harga bahan ba­kar. Namun, kabar tidak sedapnya, penurunan inflasi yang begitu cepat, disertai dengan penyusutan indeks manufaktur (Purchasing Manager’s Index/PMI). Pada Mei 2023, angka PMI tercatat turun ke level 50,3 poin, mendekati zona kontraktif berada di bawah level 50 poin. Angka ini melemah bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang di atas 52,7 poin.

Baru-baru ini, Anies mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang memberi subsidi untuk kendaraan listrik (mobil dan sepeda motor listrik). Anies menyebutkan subsidi itu bukanlah solusi atas masalah lingkungan (polusi udara dan ledakan emisi karbon) dan salah alamat, karena diberikan kepada masyarakat yang tidak membutuhkan. Untuk menopang kritiknya, Anies memaparkan bahwa kendaraan listrik tidak menggantikan (substitusi) kendaraan konvensional berbahan bakar minyak (BBM), yang diparkir di garasi-garasi masyarakat. Anies bahkan menyatakan emisi karbon per kilometer per kapita dari mobil listrik lebih tinggi dibanding bus dengan BBM. Subsidi untuk kendaraan listrik oleh pemerintahan Jokowi agar kampanye penggunaan kendaraan listrik makin bergema di masyarakat serta tampak di jalan-jalan raya. Ini tren dunia, ketika penggunaan kendaraan listrik dianggap sebagai jawaban atas masalah emisi karbon yang dimuntahkan kendaraan berbahan bakar minyak. Agar tumbuh kesadaran ihwal urgensi kendaraan listrik, pemerintah harus turun tangan. Tidak semata menjalankannya di kantor-kantor instansi pemerintah, tapi juga mendorong masyarakat (perkotaan) menggunakan mobil dan sepeda motor listrik.

Obyek subsidi adalah barang, alias sepeda motor dan mobil listrik, bukan warga negara. Jadi, siapa pun orangnya, kaya atau miskin, dapat membeli sepeda motor dan mobil listrik dengan harga yang disubsidi pemerintah. Besarannya Rp 7 juta untuk satu unit sepeda motor listrik dan Rp 25-35 juta hingga Rp 70-80 juta untuk satu unit mobil listrik, tergantung mereknya. Dana itu ditanggung pemerintah. Itulah subsidi, yakni dana yang disiapkan khusus oleh pemerintah untuk mendukung kendaraan listrik. Dalam ekonomi, ini disebut proteksionisme. Subsidi kendaraan listrik diberlakukan tidak menyasar golongan tertentu, tapi berkepentingan menjadikan jalan-jalan di kota-kota besar negeri kita sedikit demi sedikit dijejali kendaraan listrik. Inilah subsidi, proteksionisme terhadap lingkungan yang absah. Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan, jika kendaraan listrik digunakan lebih massal, rata-rata emisi karbon per km akan turun 25 %, dari 252 gram karbon per km menjadi 188 gram per km, dengan asumsi rata-rata per 200 ribu kilometer operasi. Dengan skenario ini, emisi akan turun 33 % pada 2030.

Kritik Anies yang menyatakan "emisi karbon per kapita per kilometer dari mobil listrik lebih tinggi  ibanding bus berbahan bakar minyak" benar sebagian. Sebab, faktor pembaginya lebih besar. Jumlah orang atau penumpang yang naik bus dengan BBM, katakanlah 55 orang, jauh lebih banyak dibanding mobil listrik, yang berkapasitas maksimal 6-8 orang. Komparasi Anies ini benar jika tujuannya menegaskan bahwa subsidi sebaiknya diberikan untuk kendaraan umum, bukan kendaraan listrik yang notabene kendaraan pribadi. Tapi logika ini sesat karena emisi mobil listrik seharusnya dibandingkan dengan emisi mobil BBM, bukan bus BBM. Ini mirip "berbohong dengan statistik". Kritik Anies itu semestinya ditanggapi secara wajar oleh menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. (Yetede)

Panas yang terlalu terik karena kenaikan suhu 0,95 derajat celsius dalam 16 tahun terakhir membuat para petani sayur di Kampung Baru, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kaltim, tidak sanggup lagi bekerja pada siang hari. Mereka mengganti jam kerja pada pagi dan sore hingga malam hari. ”Sekarang Berau terlalu panas. Begitu matahari mulai naik, biasanya sudah tak sanggup lagi berada di ladang. Panasnya menyengat. Padahal, sepuluh tahun lalu rasanya belum sepanas ini,” kata Mardiono (54), petani sayur dari Kampung Baru, anggota Kelompok Tani Kembang Bersama, Sabtu (3/6). Untuk mencukupi kebutuhan harian, Mardiono menargetkan bisa panen sayur setiap hari. Untuk itu, dia harus pintar mengatur jadwal mencangkul, tanam, perawatan, hingga panen. Masalahnya, suhu udara di Berau pada siang hari kini tidak lagi ramah untuk para petani. Mardiono mesti beradaptasi dengan mengubah jam kerja. ”Kerja malam terutama untuk menyuluh hama. Ulat grayak dari dalam tanah itu biasanya naik saat malam dan mesti ditangkap satu-satu agar tidak merusak tanaman,” tuturnya.

Menurut Mardiono, aktivitas penambangan batubara di kawasan Hutan Kota Tangap ysng berbatasan dengan kampungnya menjadi penyebab hancurnya hutan dan panas di Berau. Tri Budi Kurniawan (43), Ketua RT 008 Kampung Baru, mengatakan, warga telah berulang kali memprotes aktivitas penambangan batubara yang merusak Hutan Kota Tangap. ”Hutan Kota Tangap dulu kebanggaan warga Berau, jadi pusat wisata, serta pelindung kampung kami dan sumber air,” ujarnya. Sejak maraknya  penambangan batubara tiga tahun terakhir, hutan kota itu hanya tersisa beberapa hektar. Hanya 200 meter dari pintu gerbang Hutan Kota Tangap, terlihat puluhan alat berat bekerja membongkar hutan dan mengeruk batubara. Penelitian Nicholas H Wolff dari The Nature Conservancy dan tim di jurnal Lancet Planetary Health (2021) menunjukkan, selama 2002 hingga 2018 seluas 4.375 km persegi hutan di Berau telah dibuka. Setara 17 % luasan lahan di seluruh kabupaten berau. Menurut Wolff, kombinasi pembukaan hutan yang masif dan pemanasan global inilah yang menyebabkan suhu di Berau meningkat hingga 0,95 derajat celsius dalam 16 tahun. (Yoga)

Pemerintah menaikkan usulan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos tahun depan hingga melebihi alokasi selama pandemi Covid-19 untuk mengejar target pengentasan rakyat dari kemiskinan ekstrem. Meskipun demikian, instrumen bantuan sosial bukan satu-satunya solusi. Untuk menurunkan jumlah orang miskin secara signifikan, dibutuhkan pendekatan komprehensif dan produktif lewat penciptaan lapangan kerja. Dalam paparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024, Kemenkeu mengusulkan alokasi anggaran perlindungan sosial Rp 503,7 triliun sampai Rp 546,9 triliun. Setelah pendidikan, usulan anggaran itu menjadi alokasi kedua terbesar dalam kerangka RAPBN 2024.

Jumlah tersebut lebih besar ketimbang dana perlindungan sosial yang dialokasikan pemerintah selama pandemi Covid-19, dimana anggaran perlindungan social pada 2020 sebesar Rp 497,9 triliun, menurun menjadi Rp 468,2 triliun pada 2021, Rp 431,5 triliun pada tahun 2022, dan meningkat ke atas Rp 500 triliun pada usulan anggaran tahun 2024, meski pandemi sudah mereda. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics andFinance (Indef) Tauhid Ahmad, Minggu (4/6) menilai, dana perlinsos yang ditingkatkan signifikan bukan satu-satunya solusi untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Instrumen bansos perlu diiringi dengan strategi yang lebih komprehensif, seperti menciptakan efek pengganda dari investasi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang produktif dan berkualitas. (Yoga)

Sejumlah dugaan pelanggaran bermunculan ketika Permenaker No 5 Tahun 2023 diterapkan. Pelanggaran itu, antara lain, ialah penerapan sepihak dan pemotongan upah hingga di bawah standar minimum. Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Dian Septi Trisnanti mengatakan, salah satu perusahaan di Jakarta Utara memberlakukan sepihak Permenaker No 5 Tahun 2023. Per Juni 2023, upah para pekerja dipotong 25% dan hanya perlu bekerja empat hari per pekan.

”Ada sekitar 2.000 pekerja (di perusahaan itu) yang tersebar dalam empat serikat buruh. Dua serikat buruh sepakat dan dua lainnya tidak sepakat,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (4/6/2023). Perundingan antara perusahaan dan serikat buruh, lanjut Dian, belum selesai. Namun, perusahaan secara sepihak memberlakukan pemotongan upah dan jam kerja bagi semua buruh. Mulai Juni 2023, sejumlah pekerja hanya menerima upah Rp 3,6 juta per bulan. Jumlah ini di bawah standar upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang sekitar Rp 4,9 juta per bulan.

Permenaker No 5/2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perushaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global mengizinkan perusahaan padat karya berorientasi ekspor untuk membayarkan upah paling sedikit 75% upah yang biasa diterima pekerja. Aturan itu juga membolehkan perusahaan menyesuaikan waktu kerja kurang dari 7 jam per hari dan 40 jam per pecan untuk enam hari kerja dalam sepekan. Selain itu, ada pula opsi 8 jam per hari dan 40 jam per pekan untuk lima hari kerja dalam sepekan. Namun, penyesuaian upah dan waktu kerja harus berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja/buruh. (Yoga)

Harga ayam potong di Kalimantan Tengah naik hingga rata-rata Rp 60.000 per kilogram. Hal itu dipicu kurangnya stok ayam potong yang beredar di provinsi tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang tiba di Kota Palangkaraya, Jumat (2/6/2023) malam, untuk membuka  bazar murah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, menyatakan akan mengatasi persoalan tersebut. Ia juga mendatangi Pasar Besar Palangkaraya, Sabtu (3/6). (Yoga)

Tema Hari Lahir Pancasila 2023, ”Gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global”, menggambarkan harapan bahwa Pancasila tak hanya bisa berperan dalam konteks nasional, tetapi juga global. Apabila sasarannya adalah kontribusi Indonesia dalam peradaban dan pertumbuhan global, jelas perlu agenda besar membumikan Pancasila dalam konteks global. Dalam dekade-dekade terakhir, ketegangan global tak hanya dalam struktur ekonomi, geopolitik, dan militer, tetapi juga dalam lalu lintas komunikasi budaya dan perang informasi. Internet semula ruang bebas berbagi informasi untuk semua, kemudian berkembang menjadi kendaraan utama iklan komersial dan politik serta medan propaganda, terorisme, dan kriminalitas. Sementara masa depan bangsa-negara kita secara intrinsik akan terkait dengan sikap kita terhadap perubahan lingkungan alam dan budaya.

Kita merindukan Pancasila memengaruhi tindakan nyata berbudaya. Sayangnya, Pancasila belum sepenuhnya menjadi kekuatan inspirasi, apalagi rujukan dalam bertindak, baik dalam politik maupun ekonomi. Sementara kesadaran budaya dan cara berpikir kita sebagai bangsa seperti hanya jalan di  tempat. Pemikiran kita sering terlalu subyektif, seolah bangsa ini hidup sendirian dalam ruang hampa, seakan tak tersentuh paham lain yang berseliweran dari berbagai penjuru dan aneka media. Tak jarang Pancasila sebagai ideologi politik digunakan secara agresif untuk mencari kawan-lawan dalam masyarakat, bukan dalam konteks pencarian solusi atas masalah bersama. Pancasila terkadang masih dipakai sebagai mesin penyeragaman untuk menakut-nakuti warga agar tunduk pada kuasa (ekonomi atau politik).

Menempatkan Pancasila dalam kesadaran ekologi budaya menjadi alternatif berpikir untuk menjadikannya bukan seonggok ideologi abstrak atau gugusan norma. Karena budaya adalah darah kehidupan kita. Sebagai ekologi budaya, Pancasila adalah ”rumah besar” bagi bernaungnya secara  harmonis dan saling tergantung aneka ragam budaya Nusantara. Sebagai ekologi budaya, ia juga ”rumah kecil” untuk menyambungkan hati kita dalam mengapresiasi perbedaan pikiran atau paham sebagai kekayaan, bukan ancaman. Kesadaran ekologi budaya Pancasila sejatinya tidak memberi ruang bagi warga yang setelah hampir delapan dekade merdeka, tetapi berlomba menjadi pejabat publik atau wakil rakyat hanya untuk tujuan memperkaya diri atau kelompok. (Yoga)