Baru-baru ini, Anies mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang memberi subsidi untuk kendaraan listrik (mobil dan sepeda motor listrik). Anies menyebutkan subsidi itu bukanlah solusi atas masalah lingkungan (polusi udara dan ledakan emisi karbon) dan salah alamat, karena diberikan kepada masyarakat yang tidak membutuhkan. Untuk menopang kritiknya, Anies memaparkan bahwa kendaraan listrik tidak menggantikan (substitusi) kendaraan konvensional berbahan bakar minyak (BBM), yang diparkir di garasi-garasi masyarakat. Anies bahkan menyatakan emisi karbon per kilometer per kapita dari mobil listrik lebih tinggi dibanding bus dengan BBM. Subsidi untuk kendaraan listrik oleh pemerintahan Jokowi agar kampanye penggunaan kendaraan listrik makin bergema di masyarakat serta tampak di jalan-jalan raya. Ini tren dunia, ketika penggunaan kendaraan listrik dianggap sebagai jawaban atas masalah emisi karbon yang dimuntahkan kendaraan berbahan bakar minyak. Agar tumbuh kesadaran ihwal urgensi kendaraan listrik, pemerintah harus turun tangan. Tidak semata menjalankannya di kantor-kantor instansi pemerintah, tapi juga mendorong masyarakat (perkotaan) menggunakan mobil dan sepeda motor listrik.

Obyek subsidi adalah barang, alias sepeda motor dan mobil listrik, bukan warga negara. Jadi, siapa pun orangnya, kaya atau miskin, dapat membeli sepeda motor dan mobil listrik dengan harga yang disubsidi pemerintah. Besarannya Rp 7 juta untuk satu unit sepeda motor listrik dan Rp 25-35 juta hingga Rp 70-80 juta untuk satu unit mobil listrik, tergantung mereknya. Dana itu ditanggung pemerintah. Itulah subsidi, yakni dana yang disiapkan khusus oleh pemerintah untuk mendukung kendaraan listrik. Dalam ekonomi, ini disebut proteksionisme. Subsidi kendaraan listrik diberlakukan tidak menyasar golongan tertentu, tapi berkepentingan menjadikan jalan-jalan di kota-kota besar negeri kita sedikit demi sedikit dijejali kendaraan listrik. Inilah subsidi, proteksionisme terhadap lingkungan yang absah. Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan, jika kendaraan listrik digunakan lebih massal, rata-rata emisi karbon per km akan turun 25 %, dari 252 gram karbon per km menjadi 188 gram per km, dengan asumsi rata-rata per 200 ribu kilometer operasi. Dengan skenario ini, emisi akan turun 33 % pada 2030.

Kritik Anies yang menyatakan "emisi karbon per kapita per kilometer dari mobil listrik lebih tinggi  ibanding bus berbahan bakar minyak" benar sebagian. Sebab, faktor pembaginya lebih besar. Jumlah orang atau penumpang yang naik bus dengan BBM, katakanlah 55 orang, jauh lebih banyak dibanding mobil listrik, yang berkapasitas maksimal 6-8 orang. Komparasi Anies ini benar jika tujuannya menegaskan bahwa subsidi sebaiknya diberikan untuk kendaraan umum, bukan kendaraan listrik yang notabene kendaraan pribadi. Tapi logika ini sesat karena emisi mobil listrik seharusnya dibandingkan dengan emisi mobil BBM, bukan bus BBM. Ini mirip "berbohong dengan statistik". Kritik Anies itu semestinya ditanggapi secara wajar oleh menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. (Yetede)