Melayangan atau bermain layang-layang di Bali bukan sekadar hobi, melainkan juga melestarikan tradisi. Melayangan yang bergulir sejak Juni dan memuncak pada Juli mendatang jadi tanda akan berakhirnya musim panen padi. Sekelompok pemuda berlarian di area parkir Taman Werdhi Budaya Bali, Jalan Nusa Indah, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali, Sabtu (27/5) menjelang sore. Sebagian menarik tali dan sebagian lainnya menyambut turunnya layang-layang berbentuk ikan. ”Ada yang patah,” ujar I Wayan Budana (25), pemilik layang-layang berbentuk ikan atau bebean itu. Budana alias Cepung, bersama rekan-rekannya, memperbaiki layang-layang itu dan menerbangkannya lagi. Belakangan ini, langit di Bali disemarakkan oleh beragam jenis layang-layang dengan beraneka warna. Layang-layang itu meliuk-liuk bak menari di angkasa. Putu Ari Suardita (20), asal Desa Sading, Mengwi, Kabupaten Badung, juga menerbangkan layang-layang. Ia hobi melayangan sejak kecil, yang ia kenal dari ayahnya. Melayangan di Bali kini menghadapi tantangan ketiadaan lahan yang lapang dan terbuka, terutama di perkotaan. Apalagi di sejumlah kawasan terdapat bentangan kabel listrik dengan tegangan tinggi.

Di Bali, bermain layang-layang tidak mengenal batas usia. Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya di Dinas Kebudayaan Bali Ida Bagus Alit Suryana mengaku masih sering bermain layang-layang hingga saat ini. ”Saya sejak kecil, sekitar tahun 1981, sudah ikut mengangkat layangan. Saat itu saya masih di sekolah dasar,” ujar Suryana yang kini berusia 49 tahun. Bagi sebagian masyarakat di Bali, melayangan tidak hanya bentuk hiburan dan rekreasi atau permainan tradisional. Namun, juga bagian dari upaya merawat tradisi dan menjaga akar budaya serta melestarikan lingkungan. Melayangan juga bentuk tradisi masyarakat agraris di Bali yang dikaitkan sebagai pemuliaan terhadap Dewa Siwa, yang dipercaya turun ke Bumi sebagai rare angon atau anak gembala. Layang-layang itu menjadi ungkapan rasa syukur dan rasa bahagia petani atas panenan yang diperoleh. Suryana mengatakan, layang-layang juga bagian dari kelengkapan persembahan kepada Dewa Siwa, yang turut mengatur siklus kehidupan di dunia dan alam semesta. (Yoga)

Anggaran kesehatan minimal 10 % yang selama ini diatur sebagai anggaran wajib minimal pemerintah, menurut rencana, dihapus dalam RUU Kesehatan. Keputusan tersebut dinilai tidak tepat dan bertentangan dengan upaya penguatan sistem kesehatan nasional. Hal tersebut disampaikan pendiri dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih dalam diskusi daring bertajuk ”Kepentingan Publik yang Belum Ada di RUU Kesehatan”, Kamis (8/6).

Susanti.Menurut Diah, kewajiban anggaran kesehatan minimal 10 %, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masih diperlukan. Dengan adanya aturan tersebut, pada 2021 masih ada 58 daerah dari 518 kabupaten/kota yang proporsi anggaran kesehatannya kurang dari 10 %. Distribusi alokasi anggaran pun timpang. ”Kami ingin menekankan pentingnya mempertahankan komitmen anggaran 10 % sebagai bentuk kehadiran dan komitmen politik negara terhadap kesehatan masyarakat. Jika aturan  tersebut sampai dihapus dan tidak ada mandat kepada daerah, anggaran kesehatan dikhawatirkan tidak menjadi prioritas,” kata Diah. (Yoga)

JAKARTA — Penandatanganan dua perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement menjadi buah tangan yang dikantongi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam acara Ecosperity Week 2023 di Singapura, kemarin. Perjanjian tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah perusahaan swasta Singapura menyatakan minat awal atau letter of intent untuk berinvestasi di Nusantara. "Itu adalah penandatanganan untuk masuk ke tahap selanjutnya," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, kepada Tempo, kemarin. Dua perusahaan yang meneken perjanjian dengan Otorita adalah State Power Investment Corporation (SPIC) dan JOE Green Pte Ltd, yang bergerak di bidang energi terbarukan serta pengelolaan limbah.  Agung mengatakan bidang bisnis dua perusahaan tersebut sejalan dengan sektor prioritas utama IKN Nusantara. Otorita menargetkan pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan berkapasitas hingga 7,16 gigawatt untuk menampung 1,9 juta penduduk pada 2045. Perjanjian kerahasiaan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertukaran data untuk merumuskan studi kelayakan serta aspek ekonomi dan pasar. Nantinya, para investor bisa menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara Nusantara melalui berbagai skema, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) ataupun investasi langsung. Para investor tersebut diiming-imingi berbagai insentif pajak dan non-pajak, termasuk hak atas tanah hingga 95 tahun. (Yetede)
 

Kemunculan El Nino bersamaan dengan fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD fase positif di pertengahan tahun ini berisiko meningkatkan kekeringan. Selain kebakaran hutan dan lahan, antisipasi  perlu dilakukan terhadap ketahanan pangan. Data riset terbaru menunjukkan kombinasi El Nino dan IOD positif di masa lalu terbukti menurunkan produksi padi. Seperti diberitakan Kompas (7 Juni 2023), BMKG memprediksi fenomena El Nino dan IOD positif akan muncul bersamaan dan semakin menguat pada semester II tahun ini. Menurut laporan penelitian yang ditulis ahli iklim BMKG, Siswanto, dan tim di jurnal Plos One pada 3 Juni 2023, ada keterkaitan fenomena iklim global, khususnya El Nino dan IOD, dengan kejadian kekeringan dan penurunan produksi padi di Indonesia, khususnya dalam hal ini di Pulau Jawa. Turut menulis paper ini adalah peneliti dari Departemen Geografi UI, antara lain Kartika Kusuma Wardani dan Muhammad Dimyati.

Mengacu pada laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), El Nino 1997/1998 yang kuat berdampak pada penurunan panen padi tahun 1998 di Indonesia 3,6 % dibanding panen tahun 1997 dan 6 % dibanding panen tahun 1996. Hal ini terjadi akibat kekeringan terparah dalam dekade tersebut.Penurunan produksi padi juga terjadi selama El Nino kuat pada 2015 dan awal 2016 akibat penurunan curah hujan di sebagian besar kepulauan Indonesia. ”Kekeringan meteorologi mengacu pada kondisi kurangnya curah hujan dan merupakan tantangan besar  bagi ketahanan pangan. Oleh karena itu, informasi potensi kekeringan meteorologi sebelum kejadian penting untuk menjadi acuan mengambil tindakan dalam mengantisipasi dampaknya,” kata Siswanto, Rabu (7/6) di Jakarta. (Yoga)

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengajukan Rp 350 triliun untuk anggaran 2024. Usulan yang tiga kali lipat dari nilai sebelumnya itu tak sebanding dengan pagu anggaran yang ada. Karena itu, Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, yang mewakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, saat rapat kerja Komisi I DPR di Jakarta, Rabu (7/6/2023), mengatakan, pemenuhan kebutuhan pokok minimum alat utama sistem persenjataan (MEF) bisa sulit diwujudkan. (Yoga)

Perebutan sumber daya hebat masih terus berlangsung di pasar tenaga kerja. Perusahaan saling bajak dan mencari sumber daya unggul demi meningkatkan kinerja perusahaan mereka. Situasi berbeda dialami oleh perusahaan-perusahaan dengan modal cekak atau mereka yang tengah terdisrupsi. Kenyataan ini muncul dalam obrolan MIT Sloan Management Review dengan Executive Director the Fuqua dan Coach K Center on Leadership and Ethics (COLE) di Universitas Duke, Sanyin Siang, beberapa waktu lalu. Sanyin mengatakan, sangat mudah bagi seorang pemimpin untuk mengalah pada mentalitas takut akan kelangkaan sumber daya yang hebat di dalam sebuah tim. Mereka percaya pada omongan dan cara pandang bahwa orang-orang mereka yang saat ini ada di dalam perusahaan tidak  cukup baik untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Ketika kita mencermati masalah ini, sering kali kita menemukan kenyataan bahwa potensi tim yang ada belum sepenuhnya muncul dan berwujud. Oleh karena itu, membangun tim yang hebat hampir selalu merupakan masalah untuk mengaktifkan potensi yang belum dimanfaatkan. Pemimpin yang baik tidak mudah untuk langsung berpikir ”membeli” sumber daya yang dianggap bagus dari luar. Kadang upaya ini malah memunculkan masalah baru, seperti karyawan lama terabaikan. Kehadiran orang yang hebat atau dianggap hebat kadang juga memerangkap seorang pemimpin. Film documenter The Last Dance di HBO tentang tim bola basket Chicago Bulls memberi tahu kita banyak hal tentang pentingnya kerja sama tim dibandingkan sekadar kehadiran orang hebat.

Anggota Forbes Council Mark Samuel dalam tulisannya mengatakan, ketika Michael Jordan pertama kali bergabung dengan Bulls, dia adalah bintang tim. Dia sangat ahli dalam bermain dan mereka bisa memenangi lebih banyak pertandingan. Akan tetapi, mereka tidak pernah memenangi kejuaraan NBA. Semua berubah ketika Phil Jackson menjadi pelatihnya, ia berhenti memusatkan permainan di sekitar Michael Jordan dan mulai menyatukan para pemain sebagai tim dan tidak membiarkan pemain terbaik itu sebagai fokus di dalam tim hingga diposisikan sebagai pahlawan. Chicago Bulls kemudian memenangi Kejuaraan NBA tiga tahun berturut-turut dan enam kali secara keseluruhan. Ada pelajaran kerja yang berharga di sini untuk organisasi dan pemimpin lain, yaitu memosisikan seseorang sebagai yang terbaik atau pahlawan malah bakal membuat tim menjadi buruk. (Yoga)

Lima kawasan ekonomi khusus atau KEK di Sulawesi, Maluku, dan Papua tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah pusat akan mengevaluasinya hingga tahun 2024 dan kemungkinan mencabut status KEK dari kawasan yang terbukti stagnan. Hal ini terungkap dalam seminar tentang penguatan KEK di Sulawesi, Maluku, dan Papua yang digelar BI, Rabu (7/6) di Manado, Sulut. Acara tersebut dihadiri 10 kepala kantor perwakilan BI dari 10 provinsi di Indonesia timur, perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, dan Kementerian Investasi/BKPM. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, sejak penetapan dua KEK pertama pada 2012 hingga triwulan I-2023, realisasi investasi dari 269 pelaku usaha telah mencapai Rp 113,3 triliun dengan proporsi modal asing 71 %.

Lapangan kerja tercipta bagi 66.740 orang. Namun, pengembangan KEK tidak merata. Enam KEK di antaranya malah stagnan, yaitu KEK Palu (Sulteng), KEK Bitung dan Likupang (Sulut), KEK Morotai (Maluku Utara), KEK Sorong (Papua Barat), serta KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (Kaltim). Pemerintah pusat akan memberikan kesempatan pembenahan perencanaan selama satu tahun bagi pengelola serta pemerintah provinsi lokasi KEK. Badan pengelola dan pemprov didorong meninjau kembali insentif-insentif yang ditawarkan kepada investor, termasuk sektor apa saja yang cocok dikembangkan di sana. Jika dianggap tak bisa dilanjutkan, status KEK akan dicabut. Namun, kata Elen,  bisa jadi diubah menjadi bentuk lain, seperti zona perdagangan bebas, kawasan industri, atau kawasan pengembangan ekonomi terpadu. (Yoga)

Ancaman Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri padat karya, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki terus berlanjut. Melemahnya pasar ekspor dan gempuran produk impor membuat pelaku industri hulu-hilir kian terimpit. Sepanjang tahun 2023 ini, sejumlah pabrik berhenti beroperasi dengan PHK mencapai ribuan orang. Maklumlah, kedua sektor manufaktur padat karya itu tak hanya ditopang konsumsi domestik, tapi juga pasar ekspor. Data Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menyebut kan bahwa ribuan PHK karyawan di sejumlah pabrikan tekstil dan alas kaki terjadi di berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Di Jawa Tengah, misalnya, beberapa perusahaan TPT melakukan PHK karyawan dalam skala besar. Antara lain: PT Duniatex yang memberhentikan lagi 3.000-an karyawannya, lalu Agungtex Group sekitar 2.000 karyawan, PT Kaban serta PT Prosmatex sekitar 3.000 karyawan. Di Bandung, PT Adetex dan PT Binacitra Kharisma Lestari (industri garmen) me- layoff 2.000 karyawan. Terbaru, PT Horn Ming Indonesia, produsen sepatu merek Puma di Tangerang, Banten akan memberhentikan 600 pekerja. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyebut, gelombang PHK masih marak di tekstil. Berdasarkan temuan APSyFI, PHK di industri TPT selama kuartal III-2022 hingga kuartal I-2023 mencapai 150.000 orang. Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan bahwa sampai dengan April 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP kepada 28.000 peserta. "Total nominal pembayaran JKP mencapai Rp 135,99 miliar," kata Oni kepada KONTAN, Rabu (7/6). Asal tahu, manfaat JKP yang diberikan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan ini baru dimulai Februari 2022. Adapun klaim JKP sepanjang tahun lalu baru tercatat 9.794 kasus dengan nominal Rp 44,51 miliar. Memasuki tahun 2023, nilai pembayaran JKP membengkak hingga Rp 135,99 miliar, dengan 28.000 peserta mengajukan klaim. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit bilang, order garmen dan sepatu tujuan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa sudah menurun drastis sejak pertengahan tahun lalu.

Dering kinerja PT Indosaat Tbk (ISAT) berpotensi kian nyaring di tahun ini. Salah satu penyebabnya pertumbuhan penetrasi telepon seluler dan internet serta konsumsi data yang meningkat. Apalagi, menurut Analis BCA Sekuritas, Mohammad Fakhrul Arifin, ISAT masih memiliki ruang menaikkan tarif data. "Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) berpeluang mencatatkan rata-rata pendapatan per pengguna atawa average revenue per user (ARPU) yang jauh lebih tinggi pada 2024. ARPU ISAT diprediksi lebih dari Rp 40.000 pada 2024, dari Rp 32.900 di kuartal I-2023," kata dia, Rabu (7/6). Selama ini, tarif data ISAT sedikit tertinggal dari rekan-rekannya, yakni Rp 2,77 per megabyte (mb) pada kuartal I-2023. Sementara itu, tarif data XL Axiata tercatat sebesar Rp 3,13 per mb dan Telkomsel Rp 3,64 per mb. Untuk menguji kemungkinan ini, Fakhrul melakukan metodologi sensitivitas untuk mengukur dampak ARPU lebih tinggi terhadap margin EBITDA ISAT. Asumsi kenaikan trafik data 10% per tahun, maka kenaikan tarif data pada 2023 di 5%-10% dan sebesar 3%-7 pada 2024. Kemudian, kenaikan ini akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan data 16%-21% pada tahun 2023 dan 13%-18% di tahun 2024. Efeknya, ARPU ISAT per bulan akan berkisar Rp 36.700-Rp 37.600 di tahun ini dan Rp 40.300-Rp 42.000 di tahun 2024. Analis Phillip Sekuritas Indonesia, Edo Ardiansyah dalam riset 24 Mei 2023 juga memperkirakan, basis pelanggan ISAT melonjak 30% pada tahun 2023 dan ARPU campuran naik 14,3% jadi Rp 38.700 dari Rp 33.900 pada 2022. Ia memproyeksi, pendapatan ISAT tumbuh sebesar 12% CAGR pada 2021-2025. "Ke depan, ISAT harus fokus pada peningkatan basis pelanggan dan menyediakan produk yang terjangkau, serta investasi dalam infrastruktur jaringan," ungkap Edo. Analis OCBC Sekuritas, Kevin Jonathan Panjaitan juga yakin, ISAT akan menuai hasil penyelesaian 100% integrasi jaringan dengan teknologi multioperator core network (MOCN) pada kuartal I.

Penyakit diabetes membebani BPJS. Pada 2045 diperkirakan pembiayaan penyakit diabetes mencapai Rp10,22 triliun—Rp23,59 triliun. Jumlah penderitanya juga diperkirakan meningkat menjadi 10,2 juta dari 6,9 juta pada 2022. Menyangkut ini, Menteri Kesehatan telah melayangkan surat ke Kementerian Keuangan agar ada kebijakan baru menanggulangi masalah ini melalui instrumen pungutan cukai minuman berpemanis atau minuman manis. Pemerintah telah bersepakat dengan DPR terkait cukai minuman manis dalam pembahasan RAPBN 2023. Sementara, Menteri Keuangan masih belum menentukan kapan pelaksanaanya. Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ketidakpastian global memang menjadi pertimbangan utama belum dilaksanakan pungutan new excise goods ini. Industri minunan manis sangat majemuk, bahkan melebihi sektor tembakau sebagai pionir objek cukai. Coverage produsennya seluruh Indonesia. Dalam menjalankan prinsip quantitatif mearusrement seperti teknis cukai mandatkan, sangat tidak sederhana. Memang teknologi informasi 4.0 memungkinkan menjawab tantangan tersebut. Dikarenakan ini kewajiban pemerintah untuk “menyediakannya” sebagaimana amanah Pasal 7 Undang Undang Cukai, maka perlu pengaturan dengan hati hati. Asas feasibility dalam hal ada new excise goods adalah mutlak dipertimbangkan. Pemerintah tak boleh “rugi bandar” alias ongkos pungut cukai tidak boleh lebih besar dari perolehan cukainya. Asumsikan ongkos pungutnya 10% dari nilai cukai minuman berpemanis sebagaimana Perpres No. 130/2022 mencapai Rp4,06 triliun, maka ongkos pungutnya ada di kisaran Rp400 miliar. Pengenaan cukai minuman berpemanis memerlukan kebijakan “levelling” produsen dari aspek yang memungkinkan. Parameternyanya bisa saja omzet dari perusahaan.