Investasi di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara dan ekonomi hijau terus ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada kalangan investor dari berbagai negara. Saat berbicara di hadapan pelaku bisnis dalam ajang Temasek Foundation di Sands Expo & Convention Center, Singapura pada Rabu (7/6), Presiden Joko Widodo menyampaikan sebanyak 300 paket investasi senilai US$2,6 miliar masuk dalam tahap awal yang ditawarkan kepada korporasi swasta untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Untuk sektor swasta, pada tahap awal, kami telah menyiapkan 300 paket investasi dengan total nilai US$2,6 miliar di berbagai bidang seperti perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan bidang lainnya,” ujar Kepala Negara. Presiden mengajak pelaku bisnis untuk menanamkam modalnya di IKN Nusantara. Tawaran investasi di kawasan itu dinilai menjanjikan karena tingkat kepercayaan publik terhadap investasi di Indonesia berada di level tinggi. Selain proyek IKN Nusantara, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia turut berkomiten dalam energi transisi. Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air cukup besar. “Izinkan saya memberikan contoh dari potensi PLTA, kami punya 4.400 sungai yang bisa menjadi potensi PLTA, 128 dari itu adalah sungai besar. Contohnya, sungai Kayan di Kalimantan, itu sumber energi hijau untuk kawasan industri hijau di Kalimantan Utara,” katanya. Kunjungan ke Malaysia digunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai, yaitu isu mengenai perbatasan dan isu mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) Indonesia, dan hal penting lainnya.

Belum beres soal masalah utang yang menggunung akibat beratnya beban penugasan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejumlah emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya kini mendapat tudingan baru. Kementerian BUMN menuding, ada  potensi fraud atau  manipulasi laporan keuangan beberapa BUMN Karya. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kini pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk mengungkap seputar isu buruknya tata kelola keuangan BUMN Karya. Dia mengungkapkan, dugaan tersebut antara lain mengarah pada PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Kementerian BUMN, kata Tiko, tengah menginvestigasi WSKT dan WIKA guna memastikan perlu tidaknya  pernyataan kembali atau restatement laporan keuangan kedua emiten tersebut. Dugaan keganjilan di laporan keuangan BUMN Karya juga tengah ditelaah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada tiga laporan keuangan yang tengah ditelaah yaitu WSKT, WIKA, dan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, lantaran masih ditelaah, saat ini belum bisa dinyatakan apakah terbukti ada pelanggaran atau tidak. "Kalau ada pelanggaran, kami akan berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku," ujar Inarno dalam konferensi pers, Selasa (6/6). Menanggapi tudingan ini, SVP Sekretaris Perusahaan  WSKT, Ermy Puspa Yunita mengatakan, dalam menerbitkan laporan keuangan, WSKT selalu mengacu kepada aturan yang berlaku. WSKT juga mengikuti peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK. "Sebelum menerbitkan laporan keuangan, WSKT juga sudah melakukan beberapa tahapan dan proses audit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK sebagai auditor independen," ujarnya.

Setelah disahkan pada awal tahun ini, satu demi satu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mulai diimplementasikan. Mandat baru UU P2SK kepada Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan diwujudkan dengan Global Master Repo Agreement (GMRA). GMRA adalah perjanjian induk repo antarbank yang menjadi prasyarat utama sebelum melakukan transaksi repo. Transaksi repo itu sendiri adalah perjanjian pinjaman dana dengan agunan saham atau surat berharga negara (SBN). Artinya, GMRA memberikan kepastian hukum bagi pelaku transaksi repo. Faktor kepastian hukum selama ini agaknya menjadi kendala tersendiri dalam pengembangan transaksi repo antarbank di Indonesia. Transaksi repo antarbank yang didominasi oleh beberapa bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang kukuh secara yuridis seakan menjadi bukti yang valid. Padahal, bank swasta sejatinya memiliki potensi yang besar dalam pengembangan transaksi repo antarbank. Dari sisi kuantitas, jumlah bank swasta mencapai ratusan, jauh di atas jumlah bank BUMN tadi. Dari sisi volume, mobilitas dana yang ditransaksikan antarbank bisa mencapai triliunan per hari. Meski lending facility hanya memasang tarif suku bunga acuan plus 75 basis poin, ia tetap saja dianggap ‘mahal’ jika ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Berburu dana lewat transaksi repo antarbank mensyaratkan SBN sebagai jaminan. Sementara, tidak semua bank yang butuh dana memiliki SBN. Pada titik ini, GMRA memberikan fasilitas perlindungan kepada transaksi repo antarbank. BI dan OJK toh tetap melakukan fungsi regulasi dan pengawasan terhadap transaksi repo antarbank. Alhasil, GMRA digadang menjadi sumber likuiditas tambahan bagi perbankan untuk pembiayaan ekonomi nasional.

Alokasi anggaran subsidi perintis dan kewajiban pelayanan publik di sektor transportasi pada 2024 meningkat 30,15% menjadi Rp12 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun ini. Lonjakan subsidi di sektor transportasi pada tahun depan disumbang oleh subsidi keperintisan dari Rp3,51 triliun pada 2023 menjadi Rp4,1 triliun. Khusus subsidi kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) juga meningkat dari Rp6,71 triliun pada 2023 menjadi Rp7,9 triliun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan memang menyiapkan alokasi anggaran subsidi angkutan perintis untuk semua moda sebesar Rp4,1 triliun untuk tahun anggaran 2024. Menurutnya, alokasi anggaran keperintisan itu lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi subsidi pada 2023 sebesar Rp3,51 triliun. Perinciannya, moda transportasi darat mendapatkan Rp1,5 triliun yang di antaranya akan digunakan untuk 327 trayek angkutan jalan, 33 trayek angkutan antar moda, tujuh lintasan angkutan barang, serta angkutan perkotaan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Khusus sektor perkeretaapian juga mendapatkan alokasi subsidi keperintisan senilai Rp176,98 miliar untuk subsidi layanan kereta di tujuh lintasan. Pada sektor perhubungan udara, dia menjelaskan akan mendapatkan dana sekitar Rp554 miliar untuk 42 rute perintis kargo, 220 rute penerbangan perintis penumpang, satu rute subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang serta kargo. Menhub menegaskan jumlah tersebut belum termasuk PSO 2024 yang diberikan pada sektor perkeretaapian dan sektor transportasi laut sebesar Rp4,7 triliun dan pada sektor perhubungan laut sebesar Rp3,2 triliun. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menuturkan rencana kenaikan subsidi angkutan perintis merupakan salah satu upaya Kemenhub untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Menurutnya, kenaikan subsidi tersebut perlu mengingat masih banyaknya masyarakat terutama di daerah terpencil dan terdepan yang membutuhkan akses transportasi yang optimal.

Asian Development Bank (ADB) memberikan dukungan pada proyek industri pengolahan limbah plastik yang bakal berdiri di Kawasan Industri Kendal (KIK). Fasilitas pabrik milik PT Alba Tridi Plastics Recycling Indonesia tersebut diproyeksikan mampu mendaur ulang hingga 48.000 ton limbah botol plastik setiap tahunnya.Jackie Surtani, Development Bank Director Private Sector Operations Department, menyebut proyek tersebut menjadi yang pertama kali dilakukan tak cuma di Jawa Tengah ataupun di Indonesia, tapi juga di dunia. ADB sendiri memiliki program Blue SEA Finance Hub yang dimulai sejak November 2021. Program ini secara khusus menyasar pengembangan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan atau sustainability. Ada dua prioritas yang dituju ADB melalui program tersebut. Pertama, untuk mendorong keberlanjutan dan konservasi laut di kawasan Asia Tenggara. Kedua, menjadi katalis bagi arus investasi baik dari sektor publik maupun swasta untuk mendukung proyek ekonomi biru tersebut. Beberapa program utama yang dijalankan antara lain upaya peningkatan ketahanan kawasan pesisir, upaya penanganan limbah plastik di laut, serta pembiayaan ekonomi biru yang meliputi usaha perikanan hingga pariwisata.Owner sekaligus Chairman Alba Group Asia Axel Schweitzer mengungkapkan ada sekitar 8—12 juta ton plastik yang berakhir di laut.

 BMKG memprediksi fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole akan muncul bersamaan serta  semakin menguat pada semester II-2023. Akibatnya, Indonesia berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal dan kekeringan di beberapa wilayah. Wilayah yang berpotensi kekeringan ialah Jawa, Nusa Tenggara, sebagian besar Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Musibah kekeringan akibat fenomena iklim El Nino serta Indian Ocean Dipole (IOD) terakhir kali terjadi pada Juli-Oktober 2019. BMKG mencatat, ketika fenomena El Nino dan IOD terjadi pada 2019, sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, dan Papua mengalami curah hujan di bawah normal. Oleh karena itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memprediksi dampak yang sama bakal terjadi mulai paruh kedua tahun ini.

”BMKG mendeteksi IOD semakin menguat ke arah positif saat ini. Pada tahun 2019 kekeringan terjadi  akibat El Nino lemah yang diikuti dengan IOD positif,” kata Dwikorita saat konferensi pers secara daring, Selasa (6/6). El Nino dan IOD merupakan fenomena global yang memberikan pengaruh terhadap curah hujanyang terjadi diwilayah Indonesia. Keduanya saat ini mengarah pada kondisi yang mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi lebih kering. ”Jadi, keduanya saling menguatkan kondisi tersebut. Ini perlu disampaikan perkembangannya,” lanjut Dwikorita. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto  menambahkan, musim kemarau sudah mulai masuk 60-70 % di wilayah Indonesia. Hal ini ditandai dengan berkurangnya pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Bali, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kondisi tersebut perlu diwaspadai dan segera memodifikasi cuaca di tempat yang akan terdampak. (Yoga)

Kemenparekraf mewacanakan insentif untuk mendukung kelangsungan industri perfilman nasional. Skema yang tengah dibahas, berupa promosi dan insentif pajak untuk menutup ongkos produksi film. ”Kami sudah mengajukan anggaran (kepada Kemenkeu) untuk keperluan insentif bagi industri perfilman. Skema insentif kami pilih agar memudahkan proses produksi,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno, di Jakarta, Selasa (6/6). Pemerintah mengucurkan anggaran untuk sejumlah sektor yang terdampak pandemic Covid-19, termasuk perfilman, guna mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pada 2021, dana yang digelontorkan mencapai Rp 116 miliar. Sementara pada tahun 2022, dana PEN untuk industri perfilman turun menjadi Rp 75 miliar.

Kali ini Kemenparekraf mewacanakan lagi insentif untuk industri perfilman. Sandiaga memberikan ilustrasi, apabila ada film yang diproduksi di destinasi wisata, film itu secara tak langsung mendukung promosi industry pariwisata. Maka, pemerintah akan memberikan insentif, tidak hanya berkaitan dengan biaya promosi atau produksi, tetapi juga rabat atau potongan pajak yang didapat untuk menutup biaya produksi. Menurut Sandiaga, dana PEN untuk sektor perfilman tahun 2021-2022 menjadi stimulus yang positif bagi industri perfilman nasional. Contohnya, pada tahun 2022, jumlah penonton film Indonesia mencapai 54 juta penonton, pertama kalinya dalam sejarah perfilman Indonesia. ”Kami akan sangat mendorong agar destinasi-destinasi pariwisata unggulan bisa ditampilkan dalam film. Akan tetapi, skema insentif (jika jadi diterapkan) akan berlaku ke semua film, tak harus yang mengangkat suatu destinasi pariwisata,” katanya. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyiapkan dana tanggap darurat untuk mencegah masuknya flu babi Afrika (ASF) dari daerah wabah. Anggaran dimanfaatkan, antara lain, untuk operasionalisasi personel di perbatasan dengan Gorontalo dan pemusnahan babi dan daging babi terinfeksi. Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Kepel, Selasa (6/6/2023), belum merinci besaran dana itu. Ia menyebut dana tanggap darurat ditetapkan sesuai aturan. (Yoga)

Perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir merugikan warga di Jawa Tengah. ”Dampak perubahan iklim di Jateng terakhir kali dihitung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Akumulasi kerugian yang ditanggung akibat perubahan iklim dari tahun 2020 sampai 2024 diperkirakan mencapai belasan triliun rupiah,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Jateng Sujarwanto Dwiatmoko, Selasa (6/6/2023) di Semarang. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah telah menyediakan sejumlah langkah khusus untuk menindaklanjuti masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dinilai oleh banyak pihak sudah mencapai  kondisi darurat. Bahkan, langkah-langkah khusus tersebut akan mulai dieksekusi oleh  pemerintah pada bulan ini juga. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan keamanan Mafud MD menyatakan, telah melakukan restrukturisasi satuan tugas (satgas) TPPO dengan merombak kepengurusan, pemerintah akan menggelar rapat  koordinasi pada pekan ini, guna menetapkan langkah yang akan diambil. "Itu akan segera kami lakukan dalam minggu. Kami akan rapat untuk koordinasi," kata di Jakarta, Senin (05/06/2023). Restrukturisasi satgas TPPO yang telah dilakukan, diantaranya mencakup perombakan struktur Ketua Harian Satgas TPPO dari Menteri Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati  menjadi kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tindak lanjut dati Satgas TPPO, kata Mahfud, adalah melakukan langkah khusus seuai arahan Presiden Joko Widodo. Bahlan langkah tersebut akan mulai dieksekusi bulan ini.  (Yetede)