Hal ini pun menimbulkan pertanyaan bagi pengamat fintech maupun investor yang sebelumnya tertarik untuk menggarap keuntungan dari P2P lending: apakah berinvestasi di platform ini aman? Apakah risiko gagal bayar yang tinggi dapat dihindari? P2P lending nampak menjadi solusi untuk banyak peminjam yang membutuhkan dana cepat dan accessible, terutama untuk kalangan unbanked dan underbanked. Skema pembiayaan ini juga menarik bagi para pemilik dana atau investor yang dijanjikan return cukup tinggi setiap tahunnya. Namun, maraknya non-performing loans (NPL) atau kredit bermasalah pada beberapa tahun terakhir pada platform fintech ini menunjukkan sisi buruk dari skema pembiayaan ini. Maraknya (NPL) atau kredit bermasalah pada pinjaman platform P2P lending berawal sejak masa pandemi. Menurut data dari Statistik fintech lending yang dipublikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penurunan tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) fintech lending pada Juli 2020 mencapai 5,61% dari tahun sebelumnya. Sejumlah berita melaporkan, kredit bermasalah terus berlangsung. Hingga pada September 2022, jumlah pinjaman macet dan tidak lancar tembus Rp5,1 triliun. Walaupun TKB90 relatif tinggi berada di 96,93%, performa P2P lending cukup mengkhawatirkan masyarakat umum, terutama lender atau pemberi pinjaman pada platform-platform tersebut.

Kemudian, untuk tujuan pinjaman produktif dimana sang borrower menggunakan pembiayaan dari P2P lending untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Walaupun pinjaman produktif menjanjikan return kepada lender atas hasil keuntungan usaha, kegiatan ini tidak terlepas dari risiko-risiko bisnis seperti kerugian atau usaha bangkrut. Terakhir, risiko gagal bayar akibat mismanagement dari platform P2P lending itu sendiri. Indikasi dari mismanagement ini juga platform tidak dapat membayar biaya operasi seperti gaji pegawai. Risiko-risiko ini bersifat melekat pada investasi melalui platform P2P lending. Seperti investasi melalui instrumen lainnya, lender dalam platform ini tidak bebas dari risiko gagal bayar. Pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) yang dikelola oleh OJK dapat ditingkatkan khususnya untuk penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan. Saat ini, data pinjaman fintech lending tidak dicantumkan dalam SLIK.

Arah kebijakan bunga acuan Bank Indonesia alias BI 7- Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) belum terlalu terang. Penyebabnya, kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian, meski salah satu indikator penentu bunga acuan, yakni inflasi terus melandai. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2023, kemarin, BI kembali menahan suku bunga acuannya di level 5,75%. Artinya, otoritas moneter telah menahan bunga di level ini selama empat bulan terakhir sejak Januari 2023. Pada Januari lalu, BI terakhir kali mengerek bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps). Meski demikian, Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku, saat ini pihaknya masih memantau perkembangan sejumlah indikator. "Kami harus memantau pergerakan yang terjadi. Melakukan pantauan, asesmen setiap bulan dan bulan berikutnya untuk menentukan keputusan," tutur dia, Kamis (25/5). Perry menjelaskan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi pertimbangan BI terkait arah suku bunga kebijakan ke depan. Pertama, tingkat inflasi inti dan inflasi umum.
Kedua, kinerja pertumbuhan ekonomi. Perry yakin, pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada tahun 2023 akan berada di kisaran 4,5% hingga 5,3% yoy. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi, yaitu investasi bangunan. Ketiga, kondisi pasar keuangan global. Terlebih, ketidakpastian pasar keuangan berlanjut sejalan dengan risiko gagal bayar utang Amerika Serikat (AS). Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman juga melihat, meski inflasi menurun, ketidakpastian di pasar keuangan global meningkat. Hal ini memberikan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan berdampak terhadap imported inflation. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat, pelonggaran kebijakan moneter BI tetap ada meski The Fed belum akan memangkas suku bunga acuannya. Namun pelonggaran tersebut berupa kebijakan makroprudensial, terutama giro wajib minimum (GWM) yang saat ini cukup ketat.

Seperti tak putus dirundung malang, industri minyak dan gas nasional tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Belum lama bangkit dari wabah Covid-19 yang membuat hampir seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mengerem investasi, kini para pelaku di industri ini tengah mencari kepastian pembeli gas bumi. Di tengah euforia pemanfaatan energi ramah lingkungan di seluruh dunia, gas bumi menjadi salah satu primadona. Di Indonesia, potensi gas bumi masih sangat besar dibandingkan dengan minyak mentah, dan batu bara. Hingga saat ini, cadangan gas di Indonesia masih cukup besar kendati tidak semua lapangan dapat mengulang sejarah yang digoreskan oleh Lapangan Arun. Potensi yang luar biasa dari sektor energi dan sumber daya mineral ini menjadi ladang besar untuk terus berkontribusi menambah pundi-pundi devisa negara. Sayangnya, di tengah euforia tersebut, justru muncul ketidakpastian pembeli gas bumi hasil produksi di hulu migas, khususnya dari kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa). Begitu banyaknya lapangan gas yang berada di Jawa Timur membuat ketidakseimbangan antara pasokan dan serapan. Berdasarkan catatan Indonesian Petroleum Association (IPA), sepanjang 2022, surplus gas di Jabanusa telah mencapai 25%, dan diproyeksikan terus meningkat seiring dengan banyaknya proyek hulu migas yang dalam waktu dekat bakal berproduksi. Potensi penambahan produksi gas juga turut terjadi pada Lapangan Bukit Panjang di Blok Ketapang milik Petronas dan Blok Blora yang dikelola TIS Petroleum E&P Blora Pte Ltd. Kepastian itu disampaikan seiring dengan upaya kedua KKKS untuk mengamankan pembeli di sisi hilir migas pada saat ini. Penambahan produksi ini ditambah dari finalisasi ramp up dari proyek strategis nasional Jambaran Tiung Biru (JTB) dari 60% menjadi 100% kapasitas terpasang pada bulan depan.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) merombak jajaran direksi dan komisarisnya, termasuk Direktur Information Technology dan Direktur Risk Management. Adapun, langkah pencopotan direksi ini merupakan buntut dari gangguan layanan perbankan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu akibat serangan siber.Dalam khasanah asuransi tersedia proteksi untuk kasus semacam ini yang dikenal dengan siber risk insurance atau perlindungan terhadap risiko siber. Siber Risk Insurance atau Siber Liability Insurance Coverage (CLIC) dirancang untuk membantu institusi atau organisasi laba maupun nirlaba mengurangi risiko-risiko dengan mengganti biaya yang terlibat dengan pemulihan setelah serangan siber atau peristiwa serupa. Dengan berakar pada Asuransi Errors and Omission (E&O Insurance), asuransi siber mulai meningkat pada tahun 2005, dengan total nilai premi diperkirakan mencapai US$7,5 miliar pada 2020. Menurut PwC (Price Warter house Coopers), sekitar sepertiga dari perusahaan AS saat ini membeli beberapa jenis asuransi siber.Ada tiga alasan mengapa semua jenis bisnis harus mempertimbangkan cakupan asuransi siber. Pertama, penjahat siber mengincar semua jenis data. Kedua, biaya perbaikan akibat serangan siber sangat mahal. Menurut studi klaim siber, biaya pemulihan akibat insiden cyber security bisa mencapai ratusan hingga jutaan dolar A. Diperlukan respons insiden dan analisis forensik untuk menemukan data apa yang hilang. Ketiga, hampir semua industri berisiko terkena kejahatan dunia maya. Ketika membicarakan kejahatan siber, usaha kecil dan besar dari semua jenis industri berisiko. Penjahat dunia maya mengincar nilai yang sama dalam menyerang perusahaan kecil dengan nilai ribuan dolar AS, sama seperti yang mereka lakukan dalam menembus menuntut perusahaan besar dengan bernilai jutaan dolar. Bahkan, menurut studi klaim siber, 49% dari target utama adalah bisnis dengan pendapatan tahunan di bawah US$50 juta.

Rezeki pelaku UMKM di Pulau Bali baru mulai bangkit akhir 2022 saat virus menjinak, namun warga lokal Bali terancam terempas lagi akibat orang asing ikut berbisnis dan merebut pasar. I Made Wira Atmaja (35) mengakses aplikasi percakapan Telegram, lalu membuka satu grup yang unsur namanya menggunakan aksara Rusia. Di antara pesan yang mayoritas juga berbahasa Rusia, perhatiannya tertuju pada satu pesan dari admin grup. ”Ngancurin harga itu,” ucap pemilik bisnis penyewaan sepeda motor itu menunjuk tulisan ”Price 2,1 mln month” saat dijumpai di rumahnya di Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, awal April silam. Rental motor tersebut menawarkan Honda PCX 160 keluaran 2022 dengan tarif sewa Rp 2,1 juta per bulan, jauh lebih rendah daripada standar rental milik lokal. Wira menyewakan PCX tahun 2022 seharga Rp 3 juta per bulan dan PCX 2020 atau 2021 seharga Rp 2,8 juta per bulan. Berdasarkan standar tariff Perhimpunan Rental Motor Bali (PRM Bali), PCX 160 tanpa menyebut tahun keluaran dipatok Rp 3 juta per bulan. Wira, salah satu pendiri PRM Bali, curiga bisnis penyewaan ”perusak harga” itu dioperasikan WN Rusia. Dengan demikian, si pemilik rental tersebut punya keunggulan, yaitu lebih mudah berkomunikasi dan menggaet pengunjung senegara.

Turis Ukraina pun bisa terpikat karena paham bahasa Rusia. Orang Rusia dan Ukraina memang target pasar para pebisnis sewa motor karena banyak yang tinggal dalam jangka panjang di Bali, bahkan sejak wabah Covid-19. ”Terus terang, waktu pandemi, kalau enggak ada (turis) Rusia dan Ukraina, Bali itu sudah kelaparan,” ujar Wira. Pada 2020, saat awal pandemi Covid-19 melanda, hingga pertengahan 2022, bisnis UMKM terpuruk. Wira mesti menjual 70 motor dan merumahkan sejumlah karyawan. Pemerintah melonggarkan izin masuk Bali bagi WNA mulai 2022 dan dampak positif bagi para pelaku usaha mulai dinikmati pada pertengahan tahun. Pada akhir 2022, ia menerima 300 pesanan sehingga bekerja sama dengan pengusaha rental motor lain guna memenuhi permintaan. Bersamaan dengan itu, bisnis rental motor oleh WNA terpantau masif. Dampaknya, pada April 2023, hanya 130 motor Wira yang disewa, sedangkan selebihnya dikandangkan. Pemasukannya kini rata-rata Rp 2 juta per hari, sedangkan akhir 2022 bisa Rp 5 juta per hari. April memang masuk periode low season kunjungan turis asing. Namun, Wira yakin seharusnya motor yang keluar garasi jauh lebih banyak lagi. Indikatornya, jalan-jalan di daerah Canggu kerap macet dan banyak motor yang dikendarai orang asing.

Tim Kompas menelusuri bisnis rental motor yang 100 % modalnya milik dua WN Rusia. Admin grup Telegram untuk layanan penyewaan tersebut hanya mau berkomunikasi dengan sesama orang yang fasih berbahasa Rusia. Setelah harga disepakati dan konsumen mengirimkan data paspor, motor diantarkan ke lokasi konsumen oleh seorang warga Rusia. Wira dan kawan-kawan sesama pengusaha rental motor lokal mengaku tidak membenci warga negara tertentu karena kehadiran warga asing adalah penggerak perekonomian. Para pengusaha UMKM hanya meminta pemerintah tegas menegakkan aturan bagi WNA pelanggar izin. Keberadaan WNA yang diduga menjalankan aktivitas ekonomi ilegal di Bali turut merugikan para fotografer selancar yang tergabung dalam komunitas Indo Water Shots. Sejak dibentuk tahun 2020, anggota komunitas ini kerap bersinggungan dengan fotografer asing. Harry Adrianto (34), perwakilan Indo Water Shots, berkali-kali menegur para fotografer asing tersebut agar tidak ikut memotret para peselancar untuk kepentingan komersial. Aktivitas juru foto asing itu amat merugikan lantaran mengambil pangsa pasar Harry dan kawan-kawan. ”Mereka datang hanya sebagai turis, tetapi cari duit di sini. Kecuali dia legal, berarti dia bayar pajak. Sementara dia dapat duit dari surfing lumayan besar,” katanya. (Yoga)

Peraturan terkait kenaikan harga patokan rumah bersubsidi diperkirakan terbit Juni 2023. Pemerintah memastikan kenaikan harga rumah bersubsidi tetap mempertimbangkan keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementrian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo mengemukakan, peraturan menkeu (PMK) terkait penyesuaian harga rumah bersubsidi dalam tahap final dan diharapkan bisa ditetapkan pada Juni 2023. Sejalan dengan itu, Kementrian PUPR tengah menyiapkan Kepmen untuk batasan harga jual rumah bersubsidi yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

”Dari diskusi dengan Kementerian Keuangan, (PMK) diharapkan bisa diundangkan pada Juni 2023,” kata Haryo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Kamis (25/5). Haryo mengakui, PMK terkait kenaikan harga rumah bersubsidi telah lama dinantikan pengembang rumah bersubsidi. Pengembang mengeluhkan tidak ada kenaikan harga patokan rumah bersubsidi selama lebih dari tiga tahun, sedangkan harga material bangunan terus meningkat. ”Tidak mungkin menaikkan harga (patokan rumah bersubsidi) tanpa melihat kemampuan masyarakat. Kami akan menyiapkan skema agar tetap terjangkau,” ujar Haryo. (Yoga)

JAKARTA – Para penyedia layanan medis berbasis aplikasi atau telemedisin ikut diuntungkan oleh peningkatan kebutuhan kesehatan masyarakat sejak awal masa pandemi hingga saat ini. Head of Marketing Klinik Pintar, Idham Akhyar Kharim, mengatakan ekosistem kesehatan terintegrasi yang dibangun manajemennya terus melebar sejak berdiri pada Maret 2020. “Sudah lebih dari 600 klinik yang menjadi user aplikasi Klinik Pintar,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Dalam dua tahun pertama, Klinik Pintar yang dibangun oleh Harya Bimo—sebelumnya founder Qasir.id—itu sudah melayani 152 klinik di 60 kota di Indonesia. Ibarat "mak comblang", saat itu Klinik Pintar sudah menghubungkan lebih 500 ribu pasien ke berbagai klinik. Tak sebatas mengefisienkan bisnis kesehatan lewat teknologi, Klinik Pintar juga menjadi perantara suplai alat dan obat-obatan ke lembaga kesehatan kecil atau non-rumah sakit.

Menurut Idham, adopsi digitalisasi masih menjadi tantangan terbesar bagi rintisan atau startup layanan kesehatan. Ketika menyurvei 80 pemilik klinik dan pengelola praktik dokter mandiri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kata dia, terdapat 64,6 persen klinik yang risau akan keamanan data medis dan transaksi setelah bertransisi ke sistem digital. (Yetede)

Visi Indonesia Emas 2045 memerlukan perencanaan pembangunan yang matang. Kementerian PPN / Bappenas berupaya mewujudkannya melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Terdapat lima sasaran yang harus dicapai, yaitu pendapatan per kapita setara dengan negara maju, kemiskinan menuju 0 % dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, daya saing SDM meningkat, serta intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju net zero emission. Namun, juga terdapat tantangan di berbagai bidang untuk mewujudkannya. RPJPN 2025-2045 diharapkan menampung mimpi-mimpi besar anak bangsa menyambut usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (24/5) mengatakan, rencana pembangunan jangka panjang dibikin setiap 20 tahun. Untuk 20 tahun pertama (2005-2025), sudah kita lakukan. Sekarang, kami diminta menyiapkan RPJPN 2025-2045. Karena 2045 itu 100 tahun kemerdekaan Indonesia, jadi kami juga mempersiapkan itu. Kami sudah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden (Jokowi) untuk menyusun RPJPN. Menurut arahan Presiden, RPJPN hendaknya menjadi pedoman bagi calon presiden, calon wakil presiden, dan calon-calon kepala daerah di masa mendatang. Karena menjadi pedoman, semua perencanaan pembangunan secara nasional itu konvergen. Dengan begitu, pembangunan oleh pemerintah pusat yang dilakukan di daerah disambut dan berjalan beriringan dengan pembangunan pemerintah daerah (pemda). Kalau keadaan sekarang, ada inisiasi pembangunan dari pemerintah pusat, tetapi pemda punya interest lain. Kami berharap ke depan bisa lebih sinkron. Alhasil, akan terbentuk efisiensi anggaran dan pembiayaan serta cara mencapainya pun bisa secara keroyokan atau berbarengan. (Yoga)

Turis asing yang tidak memiliki uang terpaksa harus bekerja apa saja atau berbisnis supaya bisa bertahan hidup di Bali. Mereka kemudian seakan menjadi parasit karena mengambil lahan pekerjaan masyarakat lokal. Fenomena ini disebabkan pemerintah lebih mementingkan kuantitas turis dibandingkan dengan kualitasnya. Natalie (48), turis asal AS, mengaku sudah sembilan tahun tinggal di Bali. Ia pernah bekerja sebagai pengasuh hewan peliharaan hingga agen perjalanan wisata. ”Saya pernah menjadi pengasuh hewan peliharaan supaya bisa mendapat tempat tinggal gratis dan upah. Selain itu, saya juga pernah bekerja sebagai agen perjalanan wisata bersama pacar saya,warga lokal di sini,” ucapnya ketika ditemui di Kecamatan Ubud, Bali, Sabtu (8/4). Natalie kerap berpindah-pindah ke negara lain, seperti Singapura dan Thailand, jika masa berlaku visa Indonesia-nya sudah hampir habis. Ia memiliki visa turis dan visa social budaya untuk berkunjung ke Bali. ”Saya menetap di Thailand dua tahun ketika pandemi Covid-19. Saya baru kembali lagi ke Bali dan sudah sekitar tiga minggu tinggal di sini untuk memulai usaha (agen perjalanan wisata) yang pernah saya rintis,” katanya. Saat ini, Natalie tinggal di sebuah penginapan (homestay) bertarif murah di Bali. Bahkan, ia mengaku tak malu harus menawar tarif sewa penginapannya yang tadinya Rp 200.000 per malam menjadi Rp 150.000 per malam.

Anya (35), warga asal Rusia yang berminat untuk mencari penghasilan di Bali, berencana membuka usaha pakaian di Bali. Menurut dia, wilayah Bali sangat potensial untuk menjalankan bisnis. ”Nanti bahan baku untuk pakaiannya akan saya beli dari Bandung (Jabar). Untuk bisa menjalankan bisnis ini, saya sedang mengurus kitas, semoga bisa segera selesai,” katanya saat ditemui di daerah Canggu. Anya juga  mulai belajar bahasa Indonesia supaya ia bisa semakin mudah bergaul dengan warga lokal. Ia pun berencana untuk menggandeng beberapa warga lokal guna menjalankan bisnisnya. ”Cukup sulit untuk belajar bahasa Indonesia, tidak semudah belajar bahasa Inggris” ucapnya. Pada September 2022, ada kejadian viral, yaitu seorang turis asing asal Lebanon bernama Mohamad Ali El Hage membentak penjaga kios di daerah Kerobokan, Bali. Ia tidak sanggup membayar uang kos ketika ditagih penjaga kos. Mendapat pengaduan mengenai situasi tersebut, pelaku usaha dan pegiat sosial Bali, Ni Luh Djelantik, datang untuk memediasi kedua belah pihak. Setelah mediasi tersebut, Ali minta maaf dan berjanji akan membayar uang kos. Antropolog Universitas Warmadewa Denpasar, I Ngurah Suryawan, mengatakan, fenomena turis asing ini disebabkan terbukanya keran pariwisata yang membuat Bali seakan menjadi tempat singgah. Hal ini bisa menjadi bom waktu jika terus-menerus dibiarkan. Pemerintah, menurut Ngurah, lebih mementingkan kuantitas turis asing yang datang. (Yoga)

Sempat membengkak akibat pandemi Covid-19, posisi utang Indonesia per April 2023 turun. Kendati rasio utang masih di batas aman, pemerintah diminta tetap mewaspadai laju kenaikan utang jangka menengah-panjang, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi akhir- akhir ini. Dokumen APBN Kita edisi Mei 2023 yang dirilis Kemenkeu awal pekan ini menyebutkan, sampai 30 April 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.849,8 triliun dengan rasio utang 38,15 % terhadap PDB. Secara nominal ataupun rasio, posisi utang Indonesia turun dibandingkan dengan 31 Maret 2023, ketika rasio utang tercatat 39,17 % atau Rp 7.879 triliun. Rasio utang juga turun dibandingkan April 2022 yang  mencapai 39,09 % PDB, meski nominal utang bertambah dari posisi Rp 7.040,32 triliun tahun lalu.

Dengan kondisi itu, posisi utang pemerintah masih di bawah batas aman. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman (threshold) utang pemerintah maksimal 60 % dari PDB dan defisit APBN maksimal 3 % dari PDB. Per akhir 2022, defisit fiskal bisa ditekan ke 2,38 % terhadap PDB. Dalam laporan APBN Kita, Kemenkeu menyatakan, posisi utang turun akibat pembayaran cicilan pokok utang pada April lebih besar ketimbang penerbitan utang baru. Rupiah yang menguat juga berkontribusi pada penurunan utang. Menurut Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, Rabu (24/5) kendati masih di batas aman, pemerintah perlu mewaspadai laju kenaikan utang jangka menengah-panjang. Batas aman defisit APBN dan rasio utang yang diatur UU Keuangan Negara sudah tidak terlalu relevan untuk mengukur aman tidaknya posisi utang saat ini. ”Kalau hanya mengacu pada dua indikator itu memang utang kita akan selalu dikatakan aman, tetapi  kenyataannya lonjakan utang kita cukup besar lima tahun terakhir, meski itu karena pandemi,” katanya. (Yoga)