Dalam kerangka Making Indonesia 4.0, pemerintah memilih industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai industri prioritas. Besarnya kontribusi pada ekonomi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja menjadi pertimbangan. Tahun 2010 sumbangan dari industri TPT mencapai 1,4 % terhadap total PDB. Hampir dua kali lipat dari kontribusi jasa kesehatan dan kegiatan sosial secara nasional. Industri padat karya itu juga mampu menyerap 22 % total pekerja manufaktur. Produk tekstil Indonesia pun cukup terpandang di mata dunia. Merujuk laporan World Trade Statistical Review 2022 oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia menduduki peringkat kedelapan pengekspor pakaian jadi dunia setelah Bangladesh (3), Vietnam (4), dan Malaysia (7).

Bukan hanya TPT, industry alas kaki pun turut diperhitungkan. Andilnya pada ekonomi nasional cukup besar. Serapan tenaga kerjanya pun tergolong tinggi. Gabungan keduanya mampu memberi sumber penghidupan bagi 1,25 juta orang, lebih dari seperempat total pekerja manufaktur nasional. Sayangnya, kedua industri unggulan itu tengah mengalami kemunduran. Secara nominal, nilai PDB industri TPT dan alas kaki memang meningkat. Namun, kontribusinya pada ekonomi nasional kian menyusut. Tahun 2000, industri TPT dan alas kaki menyumbang 3,27 % PDB nasional. Namun, merosot hingga hanya tersisa 1,45 % pada 2022. Dihitung terhadap total PDB manufaktur, kontribusinya turun dari 11,78 % menjadi 7,10 % pada periode yang sama.

Fenomena ini mengindikasikan adanya gejala deindustrialisasi. Rowthorn dan Coutts (2004) menyebutkan, salah satu gejala deindustrialisasi adalah turunnya kontribusi suatu industri terhadap ekonomi nasional. Ketidakpastian global membuat permintaan terhadap produk TPT dan alas kaki  Indonesia berkurang karena pelemahan ekonomi mitra dagang Indonesia, yaitu AS dengan inflasi 9,1 %, padahal, 53 % ekspor pakaian jadi dan sepertiga ekspor sepatu olahraga Indonesia dikirim ke AS. Keterpurukan industri ini akan mengancam keberlangsungan hidup jutaan manusia. Bukan tidak mungkin, kelesuan industri ini berbuntut pengangguran dan kemiskinan. (Yoga)

Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG) Hexana Tri Sasongko, Selasa (16/5/2023), mengatakan, kontribusi asuransi dan dana pensiun terhadap produk domestik bruto nasional masih relatif rendah. Selama enam tahun terakhir, kedua industri ini hanya  berkontribusi sekitar 1 persen. ”Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk dan layanan asuransi masih rendah,” ujarnya. (Yoga)

Jika diukur dari realisasi neraca dagang, maka sejauh ini Indonesia terus bergerak ke arah yang baik. Hal itu dibuktikan dengan catatan surplus neraca dagang terus-menerus selama 36 bulan, terhitung sejak Maret 2020. Termutakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pada April 2023 terjadi surplus US$3,94 miliar, lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat surplus US$2,91 miliar. Malah, realisasi pada April tersebut menjadi titik balik, lantaran pada beberapa bulan sebelumnya ada kecenderungan nilai surplus neraca dagang terus menyusut. Kendati demikian, jika ditelaah lebih lanjut, surplus neraca dagang pada April tersebut juga menyisakan rasa waswas. Musababnya, baik ekspor maupun impor pada periode itu menunjukkan kontraksi. Realisasi ekspor pada April 2023 hanya US$19,29 miliar, atau turun 17,62% dari bulan sebelumnya dan lebih rendah 29,4% dari periode yang sama 2022. Catatan penurunan itu merupakan yang terburuk sejak Februari 2009. Bahkan ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara dan minyak kelapa sawit pada April 2023 tak luput dari kontraksi akibat seretnya permintaan dari negara mitra dagang utama. Situasi tak jauh berbeda juga tampak pada realisasi impor. Pada April 2023 impor melorot 25,45% secara bulanan menjadi US$15,35 miliar. Jika situasi tersebut berkepanjangan, maka kinerja industri khususnya sektor manufaktur amat mungkin terganggu karena produktivitas yang menurun. Dus, pemerintah dan semua pihak terkait pun harus aktif mencari solusi untuk menjaga kinerja dagang tetap dapat berkembang atau minimal tak melorot lebih dalam. Hambatan regulasi harus segera dibereskan. Demikian pula hambatan teknis yang mestinya dapat lebih cepat ditangani. Terlebih belakangan sejumlah pelaku usaha justru menilai impor tersendat lantaran adanya kebijakan baru dari pemerintah. Baiknya segera dicari pangkal persoalan untuk dapat diselesaikan sebaik-baiknya.

Potensi guncangan, yang bisa membuat masyarakat jatuh miskin, kian banyak. Perlu disiapkan peredam yang relevan dengan kondisi terkini. Pada tahun pertama pandemi Covid-19, banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga harus merancang strategi agar uang pesangonnya bisa digunakan dengan tepat, sampai mendapat pekerjaan baru. Apalagi, bagi yang masih ada tanggungan cicilan rumah dan kendaraan. Kehilangan pendapatan itu tak serta-merta membuat masyarakat kelas menengah masuk kelompok penerima bantuan. Sementara, bagi masyarakat tertentu, guncangan kecil bisa membuat mereka jatuh miskin. Menurut data BPS, 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak Covid-19 pada Agustus 2020. Ada yang menjadi penganggur, ada yang sementara tidak bekerja, dan jam kerja berkurang. Tingkat pengangguran terbuka naik, dari 5,23 % pada Agustus 2019 menjadi 7,07 % pada Agustus 2020.

Akibatnya, jumlah penduduk miskin bertambah. Pada September 2020, ada 27,55 juta penduduk miskin di Indonesia. Pada September 2022, garis kemiskinan Rp 535.547 per kapita per bulan. Dengan demikian, penduduk dengan pengeluaran di bawah Rp 535.547 per kapita per bulan atau Rp 17.851 per kapita per hari termasuk penduduk miskin. Dengan memperluas definisi kemiskinan, lebih banyak masyarakat terlindungi dari guncangan yang berpotensi membuat mereka jatuh miskin. Pandemi Covid-19 merupakan contoh guncangan yang berdampak pada upaya pengentasan rakyat miskin. Hal lain yang bisa menjadi guncangan di Indonesia, adalah bencana terkait iklim. Perubahan garis kemiskinan tersebut akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Subsidi dan bantuan mesti benar-benar diterima penduduk miskin agar mereka tetap aman dan terjaga. (Yoga)

Penempatan pekerja migran ilegal telah berkembang pesat menyerupai bisnis dan beradaptasi dengan pasar kerja. Tindakan pencegahannya membutuhkan strategi komprehensif mulai dari sebelum pemberangkatan atau penempatan. ”Perkembangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), seperti penempatan pekerja migran ilegal, tidak terjadi di ruang hampa. Penyebabnya adalah kesenjangan ekonomi yang mendorong orang susah mengakses pekerjaan. Orang lantas tergiur pekerjaan yang semata menawarkan gaji menggiurkan di luar negeri,” ujar Direktur Eksekutif ASEAN Studies Center UGM Dafri Agussalim, Senin (15/5) di Jakarta.

Dafri menyebut kasus TPPO warga negara Indonesia (WNI) untuk kebutuhan judi dan penipuan daring (online scammer). Kasus ini dinilai menarik karena korban berlatar belakang lulusan pendidikan menengah atas dan tinggi. ”Apakah lapangan pekerjaan untuk profil lulusan pendidikan seperti itu tidak banyak tersedia di dalam negeri? Apakah mereka tidak memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan yang sesuai latar belakang edukasi mereka?” kata Dafri. Menurut dia, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dan semakin tidak memandang status ekonomi seseorang. TPPO terjadi di  seluruh dunia, termasuk di kawasan ASEAN. Perkembangannya menyerupai bisnis, pelaku industrinya tidak stagnan, dan beradaptasi dengan pasar, misalnya teknologi digital. (Yoga)

Provinsi Sumsel yang memasuki usia 77 tahun pada Senin (15/5) terus berbenah. Modal kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya membuat ”Bumi Sriwijaya” ini dikenal sebagai lumbung pangan dan energi. Berdasarkan data BPS, produk domestik regional bruto (PDRB) Sumsel disokong oleh tiga sektor yang menyumbang 57,49 % dari total PDRB daerah. Ketiganya ialah pertambangan dan penggalian (25,83 %), industri pengolahan (18,01 %), serta pertanian dan kehutanan (13,65 %). Sumsel juga penghasil karet terbesar di Indonesia dengan produksi bahan olahan karet 1 juta ton per tahun. Tidak hanya itu, dengan perkebunan kelapa sawit seluas 1,4 juta hektar, Sumsel menghasilkan  3,8 juta ton CPO. Sumsel juga layak dijuluki lumbung pangan. Pada 2022, luas lahan panen Sumsel  513.378 ha dengan produksi 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 1,5 juta ton beras. Dengan capaian itu, Sumsel merupakan penghasil beras tebesar kelima nasional, di bawah Jatim (5,5 juta ton), Jabar (5,4 juta ton),  Jateng (5,3 juta ton), dan Sulsel (3 juta ton).

Ironisnya, dengan berbagai kekayaan itu, Sumsel masih didera kemiskinan. Pada September 2022, BPS mencatat angka kemiskinan di Sumsel 11,99 % dengan jumlah penduduk miskin 1.054.990 jiwa, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 9,57 %, walau turun cukup signifikan dalam 10 tahun. Pada 2013, tingkat kemiskinan di Sumsel 14,06 %. Hanya saja, dengan kekayaan alam yang demikian besar, angka dua digit itu masih menjadi masalah. Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Muhammad Ichsan Hadjri berpendapat, masih tingginya kemiskinan di Sumsel tidak lepas dari belum meratanya pembangunan.  Aliran uang hanya berputar dan dinikmati oleh kalangan tertentu bahkan mungkin uangnya keluar dari Sumsel,” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA, ID - Hasil survei dari Charta Politika Indonesia menunjukkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati posisi teratas dalam perolehan elektabilitas sebagai calon presiden (capres) dibandingkan tiga nama tokoh lainnya dengan capaian sebesar 38,2 persen. Selanjutnya, posisi kedua ditempati oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meraih elektabilitas sebesar 31,1 persen dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan perolehan elektabilitas sebesar 23,6 persen menduduki posisi ketiga. Sementara itu, yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab 7,1 persen responden. Hal ini ditegaskan Direktur eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam rilis survei Charta Politika Indonesia bertajuk “Dinamika Elektoral Pascaisu Piala Dunia U-20 dan Deklarasi Batu Tulis” di Jakarta, Senin (15/5/2023). “Dalam elektabilitas tiga nama, Ganjar Pranowo memimpin dengan angka 38,2 persen,” ujar Yunarto. Lebih lanjut, Yunarto mengungkapkan dalam simulasi tiga nama itu elektabilitas Ganjar sempat mengalami penurunan dari 37,8 persen pada Februari 2023 menjadi 31,4 persen di bulan April 2023. Hal tersebut, kata dia, terkait dengan penolakan Ganjar terhadap keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 yang pada awalnya direncanakan digelar di Indonesia. Namun, elektabilitas Ganjar kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 38,2 persen usai deklarasi Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, yakni ketika dia dideklarasikan oleh PDI Perjuangan (PDIP) sebagai capres di Pilpres 2024. (Yetede)

JAKARTA, ID - Kementerian Kesehatan bersama International Finance Corporation (IFC) bersinergi untuk meningkatkan upaya ketahanan dan pertumbuhan sektor kesehatan, sekaligus menarik investasi dan transfer teknologi untuk menggerakkan ekonomi Indonesia usai pandemi COVID-19. Saya berharap bahwa pelajaran dari COVID-19 akan memacu kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Semoga agenda penting ini dapat memicu industri farmasi dan alat kesehatan nasional untuk terus berkarya dan berinovasi dalam mendukung produksi obat dan alat kesehatan dalam negeri,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin. Menkes mengatakan tujuan dari kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MOU) itu, ditujukan agar program penjajakan peluang bisa memperkuat pengembangan proyek sektor kesehatan di Indonesia. Proyek tersebut dikhususkan pada bidang kefarmasian, vaksin, dan teknologi kesehatan yang sejalan dengan transformasi sistem kesehatan Indonesia. (Yetede)

Di tengah pemulihan ekonomi nasional, industri alas kaki serta tekstil dan produk tekstil belum sepenuhnya bangkit dari efek pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi global, tercermin dari masih terjadinya gelombang PHK pada sekor manufaktur padat karya ini. Permintaan pasar ekspor pada kedua sektor itu melemah akibat tekanan perekonomian global. Kondisi itu dibarengi kesulitan mendongkrak penjualan di pasar dalam negeri karena serbuan barang impor. Akibatnya, penurunan produksi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja sulit dihindari. Salah satu produsen sepatu, PT Dean Shoes di Kabupaten Karawang, Jabar, misalnya, menghentikan operasi dan menutup pabrik per 14 April 2023. Sebanyak 3.329 pekerjanya mengalami PHK.

Fajar Ahmad Faizal, yang saat ditemui menjelang penutupan pabrik masih menangani urusan humas PT Dean Shoes, menjelaskan, ketidakpastian perekonomian global akibat perang Rusia-Ukraina membuat  pemegang merek mengurangi pesanan kepada PT Dean Shoes sejak 2022. Mulanya, perusahaan menyiasatinya dengan memberlakukan pengurangan hari kerja menjadi empat hari sepekan. ”Bersamaan dengan kondisi itu, upah minimum kabupaten naik tinggi. Investor kami mencari lokasi produksi yang lebih murah agar bisa beroperasi lebih berkelanjutan. PHK dilakukan pada 6 April dan 14 April sehingga sebelum Lebaran sudah clear,” ujar Fajar yang juga tak luput mengalami PHK.

PT Dean Shoes selama ini memproduksi sepatu dari merek Nike dan Under Armour untuk kategori kelas menengah. Menjelang penutupan operasi, perusahaan hanya mengerjakan pesanan dari Nike yang masih tersisa. Belum jelas kelanjutan nasib fasilitas PT Dean Shoes. Fenomena pengurangan tenaga kerja juga mendera industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Kwee Liang Cing, pemilik dan direktur perusahaan tekstil yang memproduksi kain untuk seprai dan mode, PT Bentara Sinarprima, di Kabupaten Bandung, Jabar, mengatakan, pihaknya sudah mengurangi tenaga kerja dari sebelumnya 500 orang menjadi 260 orang. Pekerja yang sebelumnya masuk 5-6 hari kerja dalam sepekan kini hanya masuk 1-2 hari kerja. Lilik, begitu ia biasa dipanggil, menuturkan, kapasitas produksi pabriknya terus turun sejak 2022 karena anjloknya permintaan, dari 2 juta-2,5 juta meter per bulan kini hanya terpakai 30-35 %. Produksi kain tinggal berkisar 700.000-800.000 meter per bulan. (Yoga)

Badan usaha milik desa atau BUMDes diharapkan jadi instrumen penting dalam meningkatkan ekonomi  perdesaan. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa, BUMDes juga dapat membuka  kesempatan kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi penduduk lokal. Laman Kemendesa PDTT mencatat jumlah BUMDes terus bertambah, yakni dari 50.199 pada 2019 menjadi 51.134 pada 2020 dan 57.288 pada 2021. Sampai 2022, ada 60.417 BUMDes dan 6.583 BUMDes bersama. Dari jumlah itu, 12.285 BUMDes sudah berbadan hukum. Kemendesa PDTT menargetkan pada 2028 BUMDes ada di setiap desa. Presiden Jokowi paling tidak dua kali menyorot kualitas BUMDes. Tahun 2019, Presiden menyatakan ada 2.188 BUMDes yang tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi belum berkontribusi pada pendapatan desa. Dua tahun kemudian, pada peluncuran sertifikat badan hukum BUMDes, Presiden kembali mengingatkan, manfaat nyata BUMDes harus dapat dirasakan oleh rakyat.

Tantangan yang dihadapi BUMDes yaitu, Pertama, kebijakan pemerintah dinilai masih membatasi pengelolaan BUMDes sebagai entitas bisnis. Kedua, kapasitas manajerial pengelola BUMDes belum mumpuni. Pengurus BUMDes harus memiliki jiwa kewirausahaan sekaligus mampu mengelola BUMDes secara profesional. Potensi desa dan kebutuhan warga jadi pertimbangan menentukan usahaBUMDes. Profesionalitas mengelola BUMDes ditandai kegiatan dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Usaha BUMDes juga harus selaras dengan pelestarian lingkungan. Salah satu aset unik sebagian besar perdesaan yang tak ditemukan di perkotaan adalah kualitas alam dan lingkungan yang lebih baik. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa adalah meningkatnya kemampuan ekonomi tanpa mengorbankan alam dan lingkungan. (Yoga)