Jawa adalah pulau dengan banyak bencana. Mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Dari data BNPB, jumlah bencana yang terjadi di Pulau Jawa pada 2022 sebanyak 1.838 kejadian. Jumlah itu 51,86 % dari 3.544 kejadian bencana di Indonesia pada 2022. Litbang Kompas juga menguatkan fakta Jawa adalah ”lumbung bencana” di Indonesia. Dalam kurun waktu 2012-2022, tercatat ada 17.720 bencana di Jawa dengan jumlah korban meninggal, hilang, luka-luka, dan mengungsi sebanyak 21,9 juta orang. Selain tingginya frekuensi bencana, sejumlah daerah di Jawa tercatat pernah mengalami bencana besar yang merenggut banyak korban jiwa.

Bencana di Jawa disebabkan sejumlah faktor. Di satusisi, kondisi alam seperti keberadaan sesar penyebab gempa, gunung api aktif, dan cuaca ekstrem menjadi factor yang bisa memicu bencana. Namun, faktor non-alam seperti masalah tata ruang dan alih fungsi lahan juga memicu atau memperparah bencana di Jawa. Relasi antara bencana di Jawa dengan tata ruang dan alih fungsi lahan itu diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam konferensi pers di Semarang, Jateng pada Januari 2023. Pengampanye Transisi Urban Berkeadilan Walhi Nasional, Abdul Ghofar, mengatakan, bencana yang melanda Pulau Jawa empat tahun terakhir didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, hujan ekstrem, dan tanah longsor. Selain karena perubahan iklim, bencana terjadi karena kesalahan dalam pengurusan tata ruang dan kerusakan lingkungan.

Terlihat jelas dalam banjir bandang di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, awal Januari 2023. Saat itu terjadi banjir bandang setinggi lebih dari 2 meter di sekitar Sungai Pengkol. Dampak banjir paling parah dirasakan warga Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, karena tanggul sungai di kawasan itu jebol. Sebanyak 40 rumah yang ditinggali 147 jiwa terendam air selama tiga jam. Seorang warga yang terjebak di dalam rumah meninggal. Dari tata ruang, lokasi Perumahan Dinar Indah dinilai tidak tepat karena berada di cekungan dan sangat dekat dengan sungai. Bahkan, Pemkot Semarang menyebut perumahan itu tak berizin. Setelah banjir Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu mewacanakan relokasi bagi warga Perumahan Dinar Indah. Pemkot Semarang juga berjanji  mengevaluasi perizinan perumahan agar kasus serupa tidak terulang.

Kepala Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya Adi Susilo mengatakan, alih  fungsi lahan bisa memicu banjir bandang. Sebab, lahan pertanian terbuka tidak bisa menyerap hujan hingga air mengalir menjadi limpasan permukaan. ”Hal itu mesti diwaspadai dan penanganannya  jangan dibebankan ke Pemerintah saja, tetapi juga provinsi dan pusat. Berilah insentif untuk warga di hulu agar tidak bergantung sepenuhnya pada pertanian yang merusak hutan. Karena rentetan dampaknya bisa banjir, longsor, dan mengganggu mata air,” kata Adi. (Yoga)