Tiada Lagi Berobat ke Negeri Tetangga

;

Tiada Lagi Berobat ke Negeri Tetangga

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 03 May 2023 Kompas (H)

Wajah Rien Simon (81) semringah seusai Mariana Selan menyuntikkan obat ke dalam infus. Inilah suntikan terakhir sebelum ia diperbolehkan pulang dari Puskesmas Wonreli, di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, tempat ia menjalani rawat inap dua hari terakhir. Keluhan sembelit yang ia alami sudah teratasi. ”Tidak bayar. Bapak peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Iurannya dibayar pemerintah. Bapak langsung pulang,” jawab Mariana. Di pintu keluar, ia menanti ambulans yang akan membawa pulang ke rumahnya di Desa Romleher Utara, Kecamatan Kisar Utara, 20 menit dari Puskesmas Wonreli. Jasa medis dan obat yang diberikan serta ambulans yang mengantarnya kembali, semuanya tanpa dipungut biaya.

Sebagai warga di pulau yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu, ia merasakan betul perjuangan mendapat layanan kesehatan di masa lalu. Keterbatasan fasilitas kesehatan di Pulau Kisar dan pulau-pulau di sekitarnya membuat banyak warga terpaksa berobat ke negeri tetangga, Timor Leste. Bisa saja mereka mengakses fasilitas kesehatan lebih lengkap di Ambon, ibu kota Maluku, atau Kupang, ibu kota NTT. Namun, untuk mencapai Ambon, dibutuhkan waktu pelayaran tiga hari, sementara ke Kupang paling cepat dua hari. Mereka juga harus menyiapkan uang lebih banyak untuk transportasi.

Pulau Lirang menjadi pintu keluar menuju Timor Leste. Di sana mereka mendapat rekomendasi dari kepala desa setempat. Dengan menyewa perahu motor 30 menit ke Pulau Atauro, milik Timor Leste. Mereka lalu dijemput dengan pesawat rumah sakit dari Dili, ibu kota Timor Leste. Biaya pengobatan selama di Timor Leste berikut transportasi dengan pesawat itu tidak dibebankan kepada pasien dari Indonesia hingga tahun 2019. ”Namun, sekarang kami tak berobat lagi ke Timor Leste. Di sini sudah semakin bagus,” ujar Simon. Kehadiran program JKN sejak tahun 2014 secara perlahan mengubah pelayanan kesehatan di pulau terluar itu. Masyarakat didaftarkan sebagai peserta JKN yang hampir sebagian besar iurannya ditanggung pemerintah. Di sisi lain, fasilitas kesehatan mulai dibenahi dan tenaga kesehatan ditambah.

Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, mengatakan, Pemkab Maluku Barat Daya memberi contoh yang baik. Kendati berada di daerah terluar yang masih minim infrastruktur, pembangunan aspek kesehatan diutamakan. ”Untuk tahun 2023 sudah dialokasikan anggaran Rp 8.164.800.000 untuk tanggungan peserta JKN. Kami terus berkolaborasi ke depan, termasuk sosialisasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Memang wilayah kabupaten itu sulit karena pulau-pulau kecil yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut,” ujarnya. (Yoga)