Daerah Tujuan Migrasi Menyimpan Banyak Masalah

;

Daerah Tujuan Migrasi Menyimpan Banyak Masalah

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 05 May 2023 Kompas (H)

Daerah-daerah tujuan utama migrasi di Indonesia belum sepenuhnya terbangun secara baik. Kesepuluh daerah itu belum mampu memberikan lingkungan ideal layak huni bagi 27,8 juta warganya. Minimnya kelayakan tersebut terlihat dari indeks layak huni hasil analisis Litbang Kompas yang diolah dari data kuantitatif yang menjadi indikator pembangunan daerah layak huni. Hasilnya, 10 daerah tujuan utama migrasi 2021 belum ideal sebagai kota layak huni. Daerah-daerah itu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, Kota Tangerang, dan Kota Bandung. Fenomena ini menjadi ironi lantaran daerah tujuan migrasi, yang juga sentra perekonomian dengan upah relatif tinggi dan fasilitas pendukung lengkap, belum memberikan kehidupan yang layak bagi warganya. Hampir semua daerah tujuan migrasi di Indonesia belum siap menerima kehadiran pendatang dalam jumlah masif. Pembangunan yang sporadis dan tidak terkontrol bermunculan seiring padatnya wilayah akibat serbuan para pendatang. Alihalih hidup tenteram dan nyaman, warga setempat,termasuk para perantau, harus hidup berdampingan dengan sejumlah persoalan. Menurut pengamat Lingkungan Perkotaan Sekolah Kajian Strategis dan Global UI, Rudy P Tambunan, perkembangan kota yang acak mengakibatkan banyak persoalan.

”Perkotaan di Indonesia umumnya berkembang mengikuti pola urban sprawl (acak atau tak terencana). Perkembangan kota tidak didukung sarana prasarana tepat pada waktunya sehingga terjadi keterlambatan pembangunan dan muncul banyak masalah sosial serta ekonomi,” ujar Rudy, Kamis (6/4). Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi fenomena migrasi. ”Pentingnya perkotaan dan permukiman layak huni, antara lain, dengan mengembangkan infrastruktur pelayanan dasar, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur penunjang lainnya,” ujarnya. Indeks layak huni disusun dari 16 indikator yang dikelompokkan ke dalam empat parameter utama, yakni sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Kompas mengguna-kan data 2021 pada setiap indikator. Parameter ekonomi, misalnya, terdiri dari jumlah pengangguran dan besaran upah minimum. Parameter lingkungan diukur melalui tingkat kepadatan penduduk, kejadian bencana, dan ruang terbuka hijau dengan rentang penilaian 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, tingkat layak huni daerah semakin tinggi. Analisis dilakukan pada 514 kabupaten/kota di Indonesia menemukan bahwa seluruh daerah di Indonesia memperoleh skor tidak lebih dari 0,7. Artinya, daerah-daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu menyediakan ruang hidup yang layak huni bagi penduduknya. (Yoga)