Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Menadah Untung dari Anak Usaha
Beban Berganda Dunia Usaha
Dunia usaha tengah menghadapi tantangan berat pada sisa tahun ini. Aktivitas pebisnis mengalami perlambatan menyusul tren konsumsi dan penjualan yang terus menyusut seiring dengan tekanan ekonomi dunia dan dalam negeri. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa ada perlambatan ekspansi bisnis pada paruh kedua tahun ini. Hal itu terlihat dari survei kegiatan dunia usaha pada kuartal III/2023 yang lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Tingkat saldo bersih tertimbang (SBT) pada kuartal III/2023 sebesar 15,65%. Angka itu menyusut bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya 16,62%. Padahal posisi kuartal II/2023 itu lebih tinggal dari 11,05% pada kuartal I/2023. Perlambatan dunia usaha disebabkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (SBT 1,18%), akibat penyusutan panen padi pada musim kemarau atau panen gadu di wilayah Jawa. Selain itu, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi modil dan motor tercatat sangat rendah dengan SBT 0,88%. Termasuk dunia usaha pada penyediaan akomodiasi dan makan minum dengan SBT 0,54% akibat normalisasi pasca Idulfitri. Perlambatan ekspansi bisnis sejalan dengan penurunan optimisme pada tingkat konsumen dan ekspektasi penghasilan. Survei penjualan eceran BI mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) pada kuartal III/2023tercatat tumbuh 1,4% secara tahunan (year-on-year/YoY). Menurut BI, penurunan tersebut disebabkan oleh penyusutan permintaan dalam negeri dan kendala distribusi khusus untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Di sisi lain, dunia bisnis di Tanah Air dihadapkan pada beberapa kendala yang menghambat ekspansi. Mulai dari kenaikan suku bunga acuan hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani impor bahan baku/bahan penolong. Sementara itu, kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah hanya menyasar kelompok bawah dan rentan serta mengabaikan kalangan menengah yang sesungguhnya memiliki aktivitas konsumsi lebih signifikan. Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial el nino untuk kebutuhan masyarakat bawah. Kebijakan ini terkesan positif, tetapi sarat kepentingan politis menjelang pemilu. Efek berganda hanya akan dirasakan sesaat, tidak dalam jangka panjang. Perlu ada insentif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk mendorong konsumsi dan produksi. Yang lebih penting lagi adalah kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap situasi politik saat ini tidak akan menganggu perekonomian.
Nestapa Lumbung Ikan Jangan Terlupakan
Perairan Maluku surga bagi pemburu ikan, 37 % sumber daya
ikan nasional ada di sana. Namun, kemiskinan yang menjerat ribuan rumah tangga
nelayan di sekitarnya menggambarkan nestapa kehidupan warga di lumbung ikan
yang terlupa. Puluhan kapal besi teronggok di Pulau Maikor, Benjina, Kabupaten
Kepulauan Aru, Maluku, Jumat (22/9). Bodi kapal-kapal itu berkarat. Tidak ada
anak buah kapal yang beraktivitas di sana. Gedung di dekat dermaga yang pernah
dioperasikan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) juga terbengkalai. Dulu, Benjina
menjadi jantung perekonomian Kepulauan Aru. Industri perikanan di sana menyerap
lebih dari 1.000 pekerja. Akan tetapi, terungkapnya kasus perbudakan ratusan
nelayan asing oleh perusahaan perikanan pada 2015 telah mengubah keadaan di
Benjina. Perusahaan itu ditutup. Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan industri
perikanan pun lumpuh.
Hingga 2015, PT PBR mengoperasikan 80 kapal pukat harimau
(trawl) eks asing. Perusahaan itu mempekerjakan 300 orang Indonesia dan 1.800
warga asing, 90 persen di antaranya dari Thailand. ”Sebelum perusahaan ditutup,
suasana Benjina ramai karena banyak orang yang bekerja di sini. Namun, sekarang
keadaannya berbeda,” ujar Mat Sarif (49), warga Benjina. Setelah PT PBR
ditutup, banyak pekerja meninggalkan Benjina. Pekerja dari pulau itu beralih
menjadi pekerja kapal transportasi, bercocok tanam, dan nelayan. ”Setelah
perusahaan ditutup, warga mencari penghidupan masing-masing. Padahal, potensi
ikan di sini melimpah. Industri dibutuhkan untuk mengelolanya. Namun, tentu
dengan cara-cara yang baik,” katanya. (Yoga)
TARGET KUNJUNGAN WISATAWAN ASING TERLAMPAUI
Kunjungan wisatawan asing ke Indonesia terus bertumbuh. Pada
September 2023, jumlah turis asing yang dating mencapai 1,07 juta kunjungan atau
tumbuh 52,76 % dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2022. Namun, jika dibandingkan
dengan jumlah kunjungan bulan sebelumnya (Agustus 2023), terjadi penurunan
sebanyak 5,51 %. Meski sedikit turun, jumlah kunjungan turis asing ini masih terjaga
di angka satu juta orang per bulan. Sejak Juni 2023, jumlah kunjungan turis
asing ajek di angka satu juta per bulan. Dengan tren ini, sepanjang tahun ini
(Januari-September) total turis asing sudah mencapai 8,51 juta orang. Jumlah
tersebut melebihi total turis asing tahun 2022 yang hanya mencapai 5,89 juta
orang. Bahkan, jumlah tersebut sudah melampaui target turis asing yang
ditetapkan sebanyak 7,4 juta orang untuk tahun 2023.
Jika jumlah kedatangan turis asing tetap konstan minimal 1 juta
orang per bulan, hingga akhir tahun secara kumulatif bisa mencapai 12 juta
orang. Total kumulatif berpeluang mencapai lebih dari 12 juta mengingat
terdapat sejumlah event internasional yang digelar di Indonesia sepanjang Oktober
hingga Desember 2023. Beberapa di antaranya ialah penyelenggaraan MotoGP di Mandalika
Lombok (Oktober) dan Piala Dunia FIFA U-17 (November-Desember). Juga ada sejumlah
gelaran sport tourism di bulan November, seperti IFG Labuan Bajo Marathon dan
Borobudur Marathon. Pertumbuhan yang tinggi ini menggambarkan pemulihan ekonomi
pascapandemi yang sesuai rencana, bahkan di luar perkiraan. Masyarakat dunia
dahaga bepergian setelah pergerakannya dibatasi karena pandemi. Kesejahteraan
pun mungkin bagi sebagian orang mengalami peningkatan sehingga ada dana yang
dapat dialokasikan untuk kebutuhan tersier. (Yoga)
PEREDA SENGATAN THE FED
Bank Indonesia (BI) terus bermanuver untuk meningkatkan ketahanan perekonomian nasional yang sangat sensitif terhadap dinamika perekonomian global. Jika dicermati, penekan utama dari pasar keuangan domestik tak lain adalah kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed), yang sejak tahun lalu agresif lantaran inflasi yang menjulang. Kenaikan suku bunga acuan di Negeri Paman Sam sontak menciptakan gejolak di pasar, yang ditandai dengan berpindahnya modal asing dari negara berkembang termasuk Indonesia. Rupiah lantas goyah, dan membuat BI yang bertugas menjaga stabilitas melalui operasi moneter, keteteran untuk menciptakan stabilitas. Aneka siasat pun ditempuh mulai dari implementasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri, hingga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Pergerakan rupiah selama ini memiliki ketergantungan tinggi pada kebijakan The Fed. Terbukti, setelah The Fed mempertahankan suku bunga dan menyampaikan arah kebijakan dengan nada lebih dovish, dana asing kembali masuk ke Indonesia dan rupiah menguat. Per 6 November 2023, net buy asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) secara year-to-date (YtD) mencapai Rp55,21 triliun, sementara net sell asing senilai Rp37,79 triliun. Apalagi, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat, mengatakan tingkat imbal hasil SVBI dan SUVBI lebih kompetitif dibandingkan dengan Secured Overnight Financing Rate (SOFR) The Fed. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto, menambahkan penerbitan SVBI dan SUVBI sebagai upaya untuk mendorong pendalaman pasar keuangan dan menghadirkan instrumen jangka pendek yang menarik bagi investor. Bank sentral mengklaim telah mendapatkan respons positif dari investor, baik domestik maupun asing saat melakukan komunikasi perihal dua instrumen anyar tersebut. Menurut penjajakan yang dilakukan BI, investor berharap penerbitan dua instrumen baru yang akan mulai diluncurkan akhir bulan ini bernilai minimal US$100 juta. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, optimistis efektivitas dari instrumen itu akan ciamik. "Selain itu, pajak yang dikenakan juga lebih rendah dibandingkan deposito, sehingga pemerintah mempunyai kapasitas lebih dalam menjaga rupiah." katanya kepada Bisnis. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky, menambahkan dari sisi penerbitan dan mekanisme instrumen, SVBI dan SUVBI relatif sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelaku pasar.
Menakar Gelagat Window Dressing
Memasuki akhir tahun, kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG masih kurang bertenaga akibat tertekan oleh sentimen ekonomi global. Padahal, pelaku pasar saham tentu saja mengharapkan fenomena window dressing terjadi di pengujung tahun ini setelah absen pada 2022. Indeks komposit sejatinya bergerak rebound dengan pertumbuhan positif sepanjang 6 hari perdagangan di awal November, setelah tersungkur 2,70% selama Oktober. Keputusan The Fed menahan suku bunga telah menjadi katalis yang mengungkit pasar saham global, terutama bursa di negara berkembang seperti Indonesia. Kami meyakini peluang terjadinya window dressing di akhir tahun ini tetap terbuka lebar. Manajer investasi yang selama ini menjadi pemain utama yang mendorong window dressing sepertinya bakal memburu beberapa sektor saham andalan yakni konsumer dan perbankan. Sejumlah saham emiten konsumer dan perbankan bakal menikmati dampak dari keriuhan Pemilu 2024 melalui belanja kampanye yang sudah dimulai sejak akhir tahun ini. Secara historis, momentum pemilu turut memengaruhi pasar saham karena tingginya pengeluaran konsumsi dan penyaluran kredit bank. Beberapa saham konsumer dan perbankan kini tergolong undervalued dan terdiskon cukup banyak dalam beberapa waktu terakhir. Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), misalnya, sangat mungkin menguji level di atas 9.000 karena ditopang pertumbuhan kinerja yang konsisten. Begitu juga dengan saham emiten konsumer seperti PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) yang relatif sudah undervalued. Selain kedua sektor saham itu, investor juga tetap harus mencermati potensi kenaikan harga saham berkapitalisasi besar di sektor properti dan telekomunikasi. Otoritas bursa mencatat ada 29 calon emiten yang siap mencatatkan sahamnya dalam waktu dekat. Dari 29 perusahaan itu, 12 di antaranya merupakan pendatang baru dengan aset berskala jumbo atau di atas Rp250 miliar. Sampai dengan Rabu (8/11), Bursa Efek Indonesia telah kedatangan 77 emiten baru. PT Ikapharmindo Putramas Tbk. (IKPM), PT Mastersystem Infotama Tbk. (MSTI), dan PT Kian Santang Muliatama Tbk. (RGAS) menjadi yang teranyar. Ketiganya kompak mencatatkan sahamnya kemarin. MSTI melepas 470,82 juta saham atau setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah proses IPO dengan harga penawaran Rp1.355 per saham.
FENOMENA EL NINO : Produksi Garam Jatim Siap Melompat
Produksi garam Jawa Timur pada tahun ini diproyeksi bakal menyentuh 900.000 ton. Angka ini melompat dua kali lipat dari capaian tahun lalu yang berkisar 450.000 ton.Hal tersebut diungkapkan oleh Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Jawa Timur. HMPG memperkirakan bahwa produksi garam wilayah ini akan berkisar 850.000—900.000 ton. Angka ini setara dengan produktivitas rata-rata 90—100 ton per hektare.Ketua HMPG Jawa Timur M. Hasan menjelaskan bahwa proyeksi awal garam di wilayah ini hanya bakal mencapai 750.000 ton.
“Dibandingkan dengan produksi tahun lalu, produksi tahun ini juga termasuk lebih tinggi, karena cuaca yang lebih bagus, dan ada kemarau panjang. Meskipun saat ini beberapa daerah sudah mulai hujan deras,” katanya, Rabu (8/11). Dia mengatakan bahwa produksi garam dari Jatim pada 2022 hanya mampu mencapai 450.000 ton.
Selain itu, Hasan mengatakan bahwa harga jual garam di tingkat petani masih tergolong cukup bagus dan termasuk berada pada rentang harga normal, yakni Rp1.500—Rp1.700 per kilogram.
Menurutnya, harga tersebut juga masih berada di atas biaya produksi atau HPP petambak garam, sehingga para petambak masih mendapatkan keuntungan. Kendari demikian, HMPG Jawa Timur masih akan terus berjuang untuk mendorong pemerintah agar menetapkan HPP garam petambak yang diusulkan sebesar Rp1.500—Rp2.000 per kilogram.Kementerian Perindustrian mencatat bahwa kebutuhan garam nasional saat ini sekitar 4,9 juta ton per tahun.
Salah Resep Atasi Pengangguran
Nasib Pilpres di Tangan MK
MK mulai menyidangkan pengujian kembali aturan batas usia
capres-cawapres. Ada harapan perkara itu diputus cepat untuk memberikan
kepastian hukum setelah Anwar Usman diberhentikan dari posisi Ketua MK karena
pelanggaran etik berat terkait penanganan pengujian batas usia capres-cawapres.
Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/11) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan
perkara No 141/2023 yang menguji kembali Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017
terkait syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sebelumnya,
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberi pemaknaan baru Pasal 169 huruf g
tersebut lewat putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 16 Oktober
2023. Namun, Selasa (7/11) Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), antara
lain, menyatakan, Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan
perkara No 90/2023. Akibatnya, dia mendapat sanksi diberhentikan dari posisi
Ketua MK.
Kuasa hukum perkara No 141/2023, Viktor Santoso Tandiasa,
mengungkapkan, pemeriksaan perkara secara cepat itu penting demi kepastian
hukum terkait munculnya polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal
cawapres. Pencalonan Gibran ini didasarkan putusan No 90/2023. ”Apakah ini
kemudian dapat dilakukan putusan secara cepat? Karena begini, Yang Mulia,memang
sebenarnya tujuan kami ingin mendapatkan satu kepastian hukum yang saat ini
sudah menjadi polemik di masyarakat, di mana legitimasi pemilu ini akan
dipertanyakan terkait adanya sanksi etik yang kemarin,” kata Viktor, dalam persidangan.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Aan Eko Widiarto
menuturkan, ”Perkara nanti putusan diterima atau ditolak, itu kewenangan hakim.
Tapi, yang publik ingin tunggu adalah ketika delapan hakim memutus, itu arah
putusannya yang tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan. (Sebab) Ketika diputus
sembilan hakim, arahnyaasih ada konflik kepentingan,” katanya. (Yoga)
Penipuan Lowongan Kerja Daring Menjadi Ancaman
Tindak pidana perdagangan orang dengan modus penipuan dalam jaringan
yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri (online scamming) menyasar
anak-anak muda. Kejahatan tersebut kini menjadi ancaman besar di negara-negaraASEAN.
Ribuan anak muda Indonesia dikirim ke Kamboja dan Myanmar. Mereka berisiko mengalami
eksploitasi, perbudakan, dan penyiksaaan. Sepanjang empat tahun terakhir
(2020-Oktober 2023), di Asia Tenggara ada lebih dari 3.317 warga negara
Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan tenaga kerja dalam jaringan
(daring). Jumlah korban ini diperkirakan masih bertambah.
”Pada tahun 2021, Kemenlu mencatat 116 kasus di Kamboja dan
77 kasus di Myanmar. Kamboja menjadi negara dengan kasus terbanyak di Asia
Tenggara, dengan peningkatan jumlah kasus hingga 800 persen dari tahun sebelumnya,”
ujar Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, saat menjadi pembicara pada
Regional Conference ”The Simultaneous Movement for Combating Human Trafficking in
ASEAN Countries Region” di Kabupaten
Badung, Bali, Rabu (8/11). Selain Judha, pada diskusi bertema ”Misuse of
Technology in Trafficking in Persons (Scamming)” ini juga tampil sebagai
pembicara Wahyu Susilo (Executive Director of Migrant Care. Pada periode
Januari-Oktober 2023 terdapat 760 WNI yang menjadi korban penipuan tenaga kerja
secara daring di Filipina, Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan
Malaysia. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









