Ketiga kandidat calon presiden sepakat bahwa Indonesia memerlukan lompatan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan agar dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Masalah ketimpangan menjadi pekerjaan rumah tiap kandidat dalam memformulasi strategi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang konsisten. Hal tersebut disampaikan ketiga bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam gelaran Sarasehan 100 Ekonomi bertema ”Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusif, dan Unggul” di Jakarta, Rabu (8/11). Anies Baswedan mengingatkan,”Pertumbuhan ekonomi kita belum berhasil menyelesaikan pengangguran, tetapi (juga) ketimpangan yang ada ini menjadi pekerjaan rumah yang sesungguhnya,” kata Anies. Perekonomian Indonesia yang konsisten tumbuh di kisaran 5 % hanya dinikmati oleh sedikit golongan.

Ganjar Pranowo menilai, pendidikan dan bunga kredit modal usaha yang murah menjadi solusi untuk menekan ketimpangan dan kemiskinan di sejumlah wilayah di Indonesia. Akses pendidikan hingga jenjang tertinggi akan diperluas. Setelah itu, lulusan perguruan tinggi akan didorong menjadi pengusaha dengan adanya bunga kredit modal kerja yang rendah. Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa masalah sistemik yang menyebabkan Indonesia begitu lama terjebak menjadi negara berpenghasilan menengah adalah tidak optimalnya hilirisasi dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. ”Apa yang bisa bikin kita jadi negara maju? yaitu kekayaan sumber daya alam. Ini modal kita yang harus kita gunakan. Masalahnya adalah selama ini bangsa Indonesia kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut,” kata Prabowo. ”Kuncinya adalah hilirisasi untuk menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, dan ujungnya adalah menghilangkan kemiskinan,” ujar Prabowo. Ekonom senior pendiri Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengamini bahwa ketimpangan yang kian melebar dapat menjadi momok para bakal calon presiden untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Sistem pertanian pangan, termasuk perkebunan, bak dua sisi mata uang. Di satu sisi menghasilkan manfaat bagi masyarakat melalui pangan, budaya, dan pekerjaan. Di sisi lain berkontribusi terhadap perubahan iklim serta mendegradasi sumber daya alam dan kesehatan. Sebab, sistem pangan itu tidak menerapkan praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan. Sisi negatif sistem pertanian itu menimbulkan biaya tersembunyi di luar label harga pangan atau tidak diperhitungkan dalam harga pangan. Pada 2020, biaya tersembunyi di balik sistem pertanian pangan dan di luar label harga pangan global sebesar 12,75 triliun USD atau 10 % dari produk domestik bruto (PDB) dunia.

Biaya tersembunyi terbesar berasal dari biaya kesehatan, terutama akibat pola makan yang tidak sehat, senilai 9,31 triliun USD, disusul biaya lingkungan dan sosial masing-masing 2,87 triliun USD dan 570,94 juta USD. Hal itu mengemuka dalam laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bertajuk ”The State of Food and Agriculture (SOFA) 2023” yang dirilis Senin (6/11) di Roma, Italia, waktu setempat. Laporan tersebut mengungkap tentang biaya tersembunyi, yaitu segala biaya yang ditanggung individu atau masyarakat yang tidak tecermin dalam harga pasar sebuah produk atau layanan yang muncul dari sistem pertanian pangan yang tidak berkelanjutan di 154 negara. Biaya tersebut mengacu pada biaya eksternal atau ekonomi atas kerugian yang muncul baik karena kegagalan sistem, pasar, institusi, maupun kebijakan. FAO menjabarkan, biaya tersembunyi akibat kerugian lingkungan terbesar berasal dari emisi nitrogen yang menyebabkan pencemaran tanah dan udara serta gas rumah kaca yang memengaruhi perubahan iklim. Faktor lainnya berasal dari alih fungi lahan dan sumber air. (Yoga)

Bantuan langsung tunai (BLT) untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana kekeringan akibat fenomena El Nino akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga. Setiap keluarga penerima bantuan akan mendapatkan uang Rp 200.000 per bulan selama November dan Desember 2023. Mensos Tri Rismaharini mengatakan, total anggaran untuk BLT El Nino ini merogoh kocek negara sebesar Rp 7,52 triliun. Dana ini diambil dari suntikan anggaran tambahan yang diberikan Kemenker sebesar Rp 8,819 triliun. Penyalurannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

”BLT El Nino kami usulkan  melalui PT Pos. Kenapa kami berani dua bulan karena dengan PT Pos itu lebih cepat supaya bisa tuntas sebelum akhir tahun ini,” kata Risma dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kemensos di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11). Risma menegaskan, penerima bantuan hanya nama-nama yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun, data penerima BLT El Nino masih akan didiskusikan lagi dengan Kemenkeu karena anggaran tambahan belum masuk ke daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemensos. (Yoga)

Selain komitmen mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, salah satu program kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang perlu dicermati adalah apa strategi yang mereka tawarkan untuk menurunkan angka kemiskinan yang benar-benar berjalan seperti yang direncanakan. Bukan sekedar janji yang ambisius. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin per Maret 2023 tercatat masih 25,9 juta orang, turun 0,26 juta dibandingkan Maret 2022 di 26,16 juta orang. Dibandingkan kondisi Maret 2022 di mana angka kemiskinan masih 9,54 %, per Maret 2023 angka kemiskinan turun menjadi 9,36 %., Angka kemiskinan saat ini masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19. Per September 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia 24,78 juta atau 9,22 % dari total penduduk.

Mematok target tinggi menurunkan angka kemiskinan memang terkesan memperlihatkan keseriusan dan komitmen calon pemimpin republik ini untuk menyejahterakan warganya. Namun, harus dikaji apakah realistis untuk diwujudkan. Dalam rangka kampanye untuk menarik simpati para konstituen, memasang target yang ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi, persoalannya kemudian bagaimana strategi yang hendak dikembangkan untuk mewujudkan janji politik para kandidat. Di Indonesia, diakui atau tidak, akar masalah kemiskinan sangat kompleks. Setiap masalah perlu diurai satu per satu agar upaya menurunkan angka kemiskinan dapat direalisasi. Sejauh mana para kandidat akan dapat mewujudkan janjinya menurunkan angka kemiskinan, tentu masih diuji oleh waktu. Namun, untuk merealisasikan janji kampanye, yang dibutuhkan adalah program yang benar-benar efektif dan kontekstual dengan strategi dan program terobosan yang membumi. (Yoga)

Kondisi ekonomi dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang Juli sampai September 2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 % secara tahunan. Laju konsumsi rumah tangga yang rapuh akibat melemahnya daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi ikut berperan menekan pertumbuhan ekonomi. Ketika mesin eksternal, seperti kinerja ekspor dan impor, tidak bisa diandalkan akibat ekonomi dunia yang sedang melemah, pertumbuhan ekonomi sudah sepatutnya bertumpu pada roda domestik. Terutama, pada konsumsi rumah tangga yang berperan paling besar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional. Sayangnya, meski masih tumbuh positif, konsumsi masyarakat dalam kondisi rapuh.

BPS mencatat, pada triwulan III-2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 % secara tahunan, melemah dibandingkan triwulan II-2023, yaitu 5,22 %, dan dibandingkan triwulan III-2022 yang 5,39 %. Pemerintah tak menyangka konsumsi rumah tangga tumbuh serendah itu. Dalam konferensi pers, Senin (6/11) Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah awalnya mengira konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi mengingat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih terjaga di zona optimistis (di atas 100) sepanjang triwulan III. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (7/11), menilai, konsumsi domestik sebenarnya sudah mengalami tren perlambatan secara persisten, yang bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama, meskipun IKK masih di zona optimistis (di atas 100) sepanjang Juli-September 2023, trennya terus menurun. IKK yang hanya merekam optimisme konsumen dinilai kurang efektif mengukur laju konsumsi rumah tangga. (Yoga)

OJK telah mencabut izin usaha sejumlah perusahaan asuransi terkait upaya penyehatan, seperti PT Asuransi Recapital, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life), PT Asuransi Cigna, dan PT Asuransi Jiwa Kresna Life. Terakhir, OJK mencabut PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Indosurya Sukses) pada Kamis (2/11). Pengamat asuransi, Irvan Rahardjo, Selasa (7/11), mengatakan, kesehatan perusahaan asuransi itu diukur menggunakan rasio permodalan yang diukur dari berbagai risiko (risk based capital/RBC). Berdasarkan ketentuan, perusahaan asuransi dinilai sehat apabila memiliki RBC minimal 120 %. Menurut ukuran tersebut, kini terdapat 10 perusahaan asuransi yang masuk dalam kategori bermasalah dan berada dalam pengawasan khusus OJK. Adapun sejumlah perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya tersebut merupakan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan RBC.

”Kesadaran masyarakat masih rendah akibat hilangnya kepercayaan akibat kasus gagal bayarnya asuransi yang saat ini belum terselesaikan, seperti Jiwasraya, Bumiputera, Kresnalife, Wanaarta Life, dan Prolife. Meski literasi tinggi, tingkat inklusi atau keinginan masyarakat rendah karena banyak dikecewakan oleh kasus-kasus gagal bayar sehingga willingness to buy (kesediaan untuk membeli) tidak ada, padahal pengetahuannya ada,” ujarnya. Grafik menunjukkan tingkat penetrasi dan densitas industri asuransi Indonesia disbanding negara-negara Asia Tenggara lainnya (sumber: Draf Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027 OJK). Irvan menilai, langkah OJK dengan peneguran dan pencabutan izin usaha jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, upaya tersebut belum cukup jika kasus-kasus gagal bayar yang sudah terjadi tidak diselesaikan dengan baik sehingga menyisakan permasalahan kepercayaan masyarakat. (Yoga)

Bagi nelayan di Desa Assilulu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, bubu telah menjadi warisan dari generasi ke generasi. Alat tangkap tradisional berbahan bambu dan kayu itu memastikan warga dapat menikmati berkah laut secara berkelanjutan. Emang Mamang (46) Sabtu (2/9), dariperahu yang digoyang ombak kecil mendekatkan wajahnya ke permukaan laut lalu mengintip dengan kotak kayu yang salah satu sisinya berlapis kaca. Emang meminta dua rekannya menarik tali sepanjang 30 meter, kurang dari lima menit, sebuah bubu terangkat dari laut sedalam 7 meter tersebut. Bubu sepanjang 2,6 meter dengan lebar 1,7 meter itu serupa jaring berbahan kayu dan bambu yang dirangkai menjadi anyaman. Di kedua sisinya terdapat pintu berbentuk kerucut. Cara kerjanya, ikan akan masuk ke lubang itu kemudian terjebak di dalam karena ujungnya mengecil.

Alat tangkap tradisional nan ampuh itu telah menjadi andalan nelayan Assilulu sejak dulu kala. Nelayan tak perlu jauh-jauh melaut atau repot menebar jala dan memancing. Mereka cukup menempatkan perangkap itu di titik-titik strategis di perairan dangkal dan meninggalkannya selama 1-2 hari. Setelah itu, mereka kembali untuk ”memanen” ikan yang telah terperangkap. ”Tadi saya dapat 12 ikan garopa (kerapu) dan ikan kulit pasir dari satu bubu. Kalau musim angin barat (Oktober-Januari), satu bubu bisa dapat 50 ikan,” ucap Emang yang memiliki enam bubu. Penentuan waktu pengambilan hasil tangkapan bubu juga diatur tiga kali sepekan atau setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Warga menyebutnya sebagai tanila atau hari baik. Jeda itu memberi waktu bagiikanuntuk masuk ke bubu dan mencegah ikan besar yang terkurung memakan ikan kecil.

Siang itu, Emang mendapatkan 12 ikan seberat 1,5 kg per ekor. Harga ikan kulit pasir berkisar Rp 15.000 per kg, sedangkan kerapu Rp 25.000 per kg. Di restoran di Kota Ambon, harganya bisa Rp 80.000 per kg. Setelah menjual beberapa ekor, bapak satu anak ini mengantongi sedikitnya Rp 200.000. Jumlah tersebut untuk mengganti biaya bensin dua liter sekitar Rp 30.000 hari itu dan beberapa hari ke depan. Ikan lainnya dibakar untuk disantap bersama. Hanya disiram air laut, rasa ikannya sedap. Jaffar Layn (66), nelayan lainnya, juga sudah puluhan tahun menggunakan bubu untuk mencari ikan. Tiga kali sepekan, ia memanen ikan di bubunya sejak pukul 07.00 hingga 12.00. ”Setiap kali ambil bubu, saya bisa dapat 20-30 kilogram ikan,” kata pemilik sembilan bubu ini. (Yoga)

Dikelilingi sumber daya laut yang melimpah tak lantas membuat nelayan di pesisir timur Indonesia hidup sejahtera. Keberpihakan pemerintah pada pejuang laut ini dinantikan agar ironi kemiskinan di balik kekayaan sumber daya alam dapat segera diakhiri. Kepmen Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022 menyebutkan, estimasi sumber daya ikan Indonesia 12,01 juta ton per tahun, akumulasi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Dari jumlah tersebut, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB) 8,6 juta ton per tahun. Potensi besar itu bagaikan surga bagi daerah yang secara geografis terletak di pesisir pantai ataupun daerah kepulauan. Misalnya saja wilayah timur Indonesia, seperti di kawasan Maluku dan Papua. Perairan di wilayah timur Indonesia ini menyimpan seperempat dari total potensi sumber daya laut yang ada di Tanah Air.

Tahun 2021, empat provinsi di dua pulau besar itu, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, menghasilkan komoditas perikanan tangkap laut 1,2 juta ton. Nominalnya Rp 34 triliun atau seperlima total nilai perikanan tangkap nasional. Ini membuat perikanan laut menjadi contributor terbesar bagi perekonomian timur Indonesia. Besarnya sumbangan sector perikanan ini tak dapat dilepaskan dari banyaknya nelayan yang turut mengupayakannya. Terdapat lebih dari 366.000 nelayan perikanan tangkap laut di keempat provinsi itu. Meniti profesi sebagai nelayan di tengah hamparan  lautan yang kaya, idealnya membuat para nelayan hidup dalam kecukupan. Sayangnya, kondisi itu belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Sebaliknya, sebagian besar nelayan justru masih hidup dalam jerat kemiskinan.

Pada 2021, Wapres Ma’ruf Amin menyebutkan, penduduk miskin di wilayah pesisir mencapai 1,3 juta jiwa atau 12,5 % dari kemiskinan nasional. Merujuk publikasi BPS Maret 2023, sekitar seperlima hingga seperempat penduduk Papua Barat dan Papua masuk kategori miskin. Sementara tingkat kemiskinan di Maluku mencapai 16,4 %. Sementara kemiskinan nasional 9,36 %. Nilai tukar nelayan (NTN) di Maluku Utara yang menggambarkan tingkat kesejahteraan para pekerja laut, relatif tinggi, mencapai 115 pada 2023, melampaui capaian nasional di angka 106,6. Namun, hal itu tak serta-merta mengindikasikan nelayan di Maluku Utara sudah benar-benar sejahtera. Pemantauan lapangan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara pada 2015 memperkirakan, 80 % nelayan lokal masih hidup di bawah garis kemiskinan. Publikasi BPS Maluku Utara 2022 menyebutkan, hampir separuh dari penduduk miskin Maluku Utara berasal dari mereka yang bekerja di sektor informal, yang didominasi pekerja di sektor pertanian, antara lain nelayan, petani gurem, serta  buruh tani dan perkebunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penduduk yang hidup di kawasan pesisir diindikasikan relatif belum sejahtera. (Yoga)

JAKARTA,ID-Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saidi Isra dalam waktu 2x24 jam memimpin penyelenggaraan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perintah ini dikeluarkan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie usai MKMK memutuskan menjatuhan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Anwar Usman tetap menjadi hakim konstitusi namun tidak berhak untuk mencalonkan diri  sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. "Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambil keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar keputusan di gedung MK RI, Jakarta. (Yetede)