Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Belum Optimal
PENCEMARAN LAUT, Ikan Sekarang ”Su” Lari Jauh
Untuk pertama kali setelah sebulan ”libur” karena cuaca
ekstrem, Sardi (36) kembali melaut, Selasa (5/9) malam. Bersama sembilan awak
lain, kapal bagang miliknya digerakkan belasan mil dari pesisir Teluk Buli di
Halmahera Timur, Maluku Utara. Tiba di lokasi, 60 lampu yang dipasang
mengelilingi empat sisi bagang langsung dinyalakan. Kapal harus terlihat paling
mencolok untuk mengalahkan terangnya pertambangan nikel di pesisir teluk agar
ikan mendekat. ”Ikan-ikan itu dulu di tepi pantai, dekat bakau, sekarang tidak ada lagi. Nelayan harus pergi
lebih jauh untuk mendapatkan ikan,” ucap Sardi. Perairan yang berjarak hingga 5
mil dari pantai tak lagi menjadi tempat hidup ikan karena diduga tercemar tambang.
Lumpur limbah tambang sering memenuhi jaring sehingga terasa lebih berat saat
diangkat.
”Ini, kan, jaringnya hitam jadi kecoklatan. Itu limbah,” ujarnya
setelah menarik jaring yang ditebarnya. Dari jaring yang dipasang selama tiga
jam itu, Sardi mendapatkan ikan kembung dan teri tak sampai 100 kg. Sejak lima
tahun terakhir, hanya dua jenis itu yang masih bisa ditangkap nelayan setempat.
Padahal, sebelum tambang beroperasi tahun 2003, Sardi bisa menangkap tongkol
dan cakalang hingga 16 ton sekali menjaring. Namun, menjaring jenis ikan itu
kini tinggal cerita. ”Ikan menghilang sejak ada tambang. Memang tidak serentak
hilang, tetapi perlahan,” ujar pria yang menjadi nelayan sejak 20 tahun lalu
ini. Indikasi pencemaran di pesisir teluk tampak pula saat Kompas menyusuri
perairan dekat Moronopo, Desa Soa Sangaji, Maba, Halmahera Timur. Sejauh mata
memandang, Selasa (5/9) siang, air laut keruh kecoklatan. Areal tempat bakau
berada pun tertutup sedimen yang tebal. Padahal, menurut Fakir Batawi (50),
nelayan Soa Sangaji, area itu semula merupakan wilayah tangkapan ikan nelayan. Fakir
yang baru pulang dari melaut menunjukkan buktinya. Melaut setengah hari, Fakir
hanya memperoleh ikan-ikan kecil yang jumlahnya tak sampai 50 ekor. (Yoga)
Merana di Lumbung Ikan
Para nelayan di pesisir lumbung ikan Indonesia timur mengeluhkan
tangkapan yang semakin berkurang. Saatnya pemerintah meninjau kebijakan. Harian
Kompas edisi Senin (6/11) melaporkan hasil liputan khusus Jelajah Laut Papua
dan Maluku. Jelajah dilakukan sepanjang Juni hingga September 2023. Kawasan yang
ditelusuri adalah wilayah yang oleh pemerintah disebut sebagai wilayah
pengelolaan perikanan (WPP). Ketentuan tentang WPP tertuang dalam Kepmen
Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya
Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber
Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Ada 11
WPP di Indonesia, lima di antaranya didatangi tim peliput. Kelima WPP tersebut
adalah WPP 714, 715, 716, 717, dan 718 yang berada di Maluku, Maluku Utara, Papua,
Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Temuan utamanya, gejala penangkapan ikan berlebih mencuat di
sejumlah lumbung ikan di kawasan timur Indonesia. Akibatnya, nelayan kecil di
pesisir lumbung ikan menjadi pihak yang paling terpukul, tergambar dari pengalaman
Umar Waymese (45), nelayan di Desa Kawa, Kecamatan Seram Bagian Barat, Maluku,
yang ditemui tim peliput pada Senin (4/9). Umar sudah melaut 15 jam sebelumnya
di laut yang masuk dalam WPP 715, hanya mendapat puluhan ekor cakalang dan tuna
kecil yang beratnya 3 kg per ekor. Padahal, lima tahun sebelumnya, ia dapat
mengait dua hingga tiga tuna dengan berat puluhan kilogram sekali melaut beberapa
jam. Semua berubah sejak kapal-kapal berukuran 90 gros ton (GT) dari luar
Maluku hilir mudik di perairan Seram. Perahu Umar dengan bobot 0,5 GT jelas
bukan tandingan kapal-kapal besar itu. (Yoga)
Pemerintah Andalkan Stimulus Fiskal
Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus melambat
sampai akhir tahun ini jika tidak ada kebijakan intervensi untuk menjaga daya
beli masyarakat dan menggerakkan konsumsi domestik. Pemerintah berharap paket
kebijakan stimulus fiskal yang baru dikeluarkan bisa mengerek ekonomi tetap
tumbuh sesuai target di atas 5 % di sisa tahun ini. Berdasarkan catatan BPS,
sepanjang triwulan III-2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 % secara
tahunan. Capaian itu menandakan berakhirnya tren pertumbuhan ekonomi RI di atas
5 % selama tujuh triwulan berturut-turut sebelumnya. Tak hanya meleset di luar konsensus
pasar, pertumbuhan itu juga di bawah ekspektasi pemerintah. Menurut Menkeu Sri
Mulyani, pemerintah tidak menyangka konsumsi rumah tangga ditriwulan III-2023
tumbuh 5,06 %, lebih rendah dari triwulan II-2023 yang 5,23 %. Sebab, selama
ini, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terhadap kondisi ekonomi masih menguat.
Per September 2023, IKK terjaga di zona optimistis (di atas 100), yaitu level
121,7.
Atas dasar itu, pemerintah awalnya masih optimistis ekonomi
Indonesia bisa melanjutkan tren pertumbuhan di kisaran 5 % untuk triwulan III-2023.
”Kita melihat keyakinan konsumen masih tinggi, tetapi ternyata transmisinya ke
pertumbuhan konsumsi masyarakat tidak setinggi harapan. Ini yang perlu kita
lihat apa pengaruhnya, apakah faktor psikologis karena kondisi El Nino dan
harga beras yang naik, atau ada faktor lain,” katanya dalam konferensi pers di
Jakarta, Senin (6/11). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan
stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan permintaan
domestik. Setidaknya, ada tiga paket kebijakan yang dikerahkan sebagai bantalan
ekonomi berupa penebalan bantuan social (bansos) dan insentif fiskal di sektor
properti. Sri Mulyani mengatakan, paket stimulus fiskal itu diharapkan bisa
menyumbangkan tambahan pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,2 % sehingga ekonomi di
triwulan IV-2023 bisa tetap tumbuh di 5,01 % dan sepanjang tahun 2023 bisa
mencapai 5,04 %. (Yoga)
Upah Minimum 2024 Tak Cukup Signifikan
Pemerintah melalui Kemenaker menyatakan akan mengeluarkan
regulasi terkait upah minimum. Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran
kelompok pekerja adalah kenaikan upah minimum tahun 2024 tidak signifikan,
sementara biaya kebutuhan hidup terus merangkat naik. ”Hasil pertumbuhan ekonomi
(triwulan III-2023 oleh BPS) adalah salah satu variabel yang kami pakai dalam
formula penyesuaian upah minimum. Kita tunggu saja. Dalam minggu ini ada kabar,”
kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker
Indah Anggoro Putri saat ditanya kapan revisi PP No 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan disahkan, Senin (6/11) di Jakarta. Sesuai UU No 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, formula
penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi,
inflasi, dan indeks tertentu. Sebelumnya, UU Cipta Kerja tidak mengatur tentang
variabel ”indeks tertentu” dalam penetapan upah minimum. Upah minimum sebelumnya
ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi serta mempertimbangkan
variabel batas atas dan batas bawah upah minimum.
Karena itu, PP No 36/2021 yang merupakan turunan UU Cipta
Kerja terdahulu harus direvisi. ”Rata-rata besaran kenaikan upah minimum secara
nasional belum bisa saya rilis karena masih menunggu data final dari BPS karena
bukan cuma data / angka pertumbuhan ekonomi yang kami perlukan, tetapi juga
data lain. Misalnya, data inflasi,” ujar Indah. Sekjen Organisasi Pekerja
Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, saat dihubungi terpisah, menduga, dengan
formula baru penghitungan upah minimum, kenaikan upah minimum tidak akan signifikan.
Kenaikan tersebut bakal terimbas oleh inflasi riil di sektor pangan yang sudah
mencapai lebih dari 5 persen. ”Kami khawatir akan terjadi penurunan upah riil.
Kesejahteraan pekerja menurun. Pemerintah semestinya mengukur jeli inflasi
berdasarkan 64 item kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja,” katanya. (Yoga)
Belum Ada Solusi Harga Energi Baru
Ketiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden pada
Pemilu Presiden 2024 punya gagasan masing-masing untuk meningkatkan kontribusi
bauran energi baru dan terbarukan. Tujuan mereka sama, yaitu menciptakan
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang menitikberatkan pada perlindungan
lingkungan. Meski demikian, belum ada strategi konkret yang dipaparkan oleh
ketiga pasangan calon untuk menyelesaikan akar masalah lambannya kemajuan kontribusi
bauran energi baru terbarukan (EBT), yakni harga EBT yang belum kompetitif dengan
energi fosil. Melihat dokumen visi dan misi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin
Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
Raka, mereka sama-sama punya tujuan mereduksi paparan gas rumah kaca hasil
aktivitas ekonomi, dengan memanfaatkan dan menggali potensi sumber EBT secara
optimal. Pemerintah Indonesia menargetkan bauran EBT 23 % pada 2025. Namun,
hingga akhir 2022, bauran EBT nasional baru 14,11 %. Belum maksimalnya
realisasi target bauran EBT ini dapat menghambat tahapan reduksi emisi karbon
Indonesia di masa mendatang.
Pasangan Anies-Muhaimin berkomitmen mendorong pencapaian
target emisi tahunan demi menyukseskan target karbon netral (net zero emission/NZE)
pada 2060 dan berkolaborasi dengan pemda untuk mengupayakan NZE pada 2050. Peran
EBT juga akan ditingkatkan dalam bauran energi nasional untuk menahan laju
perubahan iklim dan polusi, menghemat devisa, dan melepaskan diri dari ketergantungan
impor energi. Kontribusi EBT ditargetkan naik menjadi 22 %-25 % pada 2029.
Target bauran kontribusi EBT pasangan Ganjar-Mahfud lebih ambisius, yakni 25 %
hingga 30 % pada 2029. Guna men capainya, wilayah perdesaan juga akan didorong
agar mampu memberdayakan sumber energi lokal berbasis EBT untuk memasok
kebutuhan energi domestik. Pasangan Prabowo-Gibran tidak secara spesifik
menuliskan dalam dokumen visi dan misi mereka soal target dari peningkatan
kontribusi EBT. Meski demikian, pasangan ini menyatakan akan merevisi seluruh
regulasi yang selama ini menghambat peningkatan investasi baru di sektor EBT.
Meski ketiga pasangan capres-cawapres memiliki perhatian
terhadap peningkatan bauran EBT untuk mengejar target karbon netral, tidak ada satu
pun pasangan yang punya gagasan dan jalan keluar untuk membuat harga EBT lebih terjangkau.
Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
(LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Alin Halimatussadiah mengatakan, tantangan
pemanfaatan energi hijau adalah membuat harga kompetitif dengan energy fosil.
Hal ini membutuhkan dukungan regulasi, mulai dari pemakaiankapasitas besar, sedang,
hingga kecil. (Yoga)
Dari Indonesia untuk Palestina
Bantuan Indonesia untuk warga di Jalur Gaza, Senin (6/11) tiba di Pangkalan Udara El Arish, Mesir. Diangkut tiga pesawat, bantuan itu wujud solidaritas bangsa Indonesia untuk Palestina. Wakil Menlu Pahala Mansury menyertai kedatangan bantuan tersebut. ”Terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah menunjukkan solidaritasnya kepada masyarakat Palestina. Bantuan yang telah dikumpulkan baru saja tiba di Bandara El Arish. Bantuan ini akan diserahkan kepada Egyptian Red Crescent untuk dibawa ke pelintasan masuk ke wilayah Gaza,” kata Pahala.
Total bantuan tahap pertama yang diangkut oleh ketiga pesawat itu 51,5 ton. Bantuan tersebut dihimpun dari sejumlah lembaga di Tanah Air. Bentuk bantuan, antara lain, ialah obat-obatan, vitamin, perlengkapan operasi darurat, bahan makanan, selimut, dan kebutuhan sanitasi, terutama untuk perempuan dan anak-anak. Dari El Arish, perjalanan ke Rafah paling lama dua jam. Rafah merupakan pintu perbatasan Mesir-Gaza. Direktur RS Indonesia di Gaza Atef al-Kahlout memohon kepada pemerintah Indonesia menekan semua pihak agar mendesak Israel menghentikan serangan ke Gaza. Ia berharap Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan penuh kepada seluruh pekerja, pasien, dan para pengungsi di RS. Kini ada 5.000 orang yang berada di RS itu. (Yoga)
Antam Tertekan Kelesuan Pasar
Prospek Keuangan Berkelanjutan
Lima tahun pasca di terbitkannya POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Ke uangan Berkelanjutan, terdapat 9 seri obligasi korporasi jenis green bond dan sustainability bondtelah diterbitkan oleh tiga Bank BUMN. PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) telah menerbitkan 2 seri green bond senilai Rp5,00 triliun pada 2022. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebagai pionir penerbitan sustainability bondtelah menerbitkan senilai US$500,00 juta pada 2019 dan 3 seri green bond senilai Rp5,00 triliun. Selanjutnya, PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) telah menerbitkan sustainability bond senilai US$300,00 juta pada 2021 yang dilanjutkan dengan penerbitan 2 seri green bond senilai Rp5,00 triliun pada 2023. Secara kumulatif, terdapat 9 seri obligasi korporasi jenis green bond dan sustainability bondyang telah diterbitkan oleh ketiga Bank BUMN. Penerbitan sustainability bond tersebut mengacu kepada Sustainability Bond Framework kedua bank tersebut yang berpedoman kepada market standards yakni Sustainability Bond Guideline dan Asean Sustainability Bond Standards.
Di sisi lain, kategori Clean Transportation meliputi pembangunan rel sepanjang 45 km, jumlah penumpang per tahun mencapai 84,5 juta, dan pengurangan jumlah karbon per tahun sekitar 8.590 tCO212.Sementara itu, realisasi sustainability bond BMRI senilai US$132 juta atau 44,00% dari total penerbitan untuk kategori renewable energy berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air I dan II. Secara kumulatif, terdapat 696 MW kapasitas terpasang yang mampu menghasilkan energi per tahun sekitar 4,83 juta MWh, penurunan emisi rumah kaca sebesar 3,63 juta tCO2e dengan jumlah rumah tangga yang dilayani mencapai 783.611 unit. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar 11,35% YoY. Hal ini menunjukkan partisipasi aktif ketiga Bank BUMN tersebut dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sejalan dengan kenaikan tersebut, porsi pembiayaan KUBL terhadap total kredit bank meningkat. Pada 2022, kontribusi pembiayaan ini mencapai 17,23% dibandingkan 2021 sebesar 17,19%, dan pada 2020 sebesar 15,70%.
Kenaikan pembiayaan KUBL tersebut mampu diimbangi dengan pengelolaan aset produktif dengan baik ditandai dengan perbaikan rasio Non Performing Loan (NPL) gross. Rasio NPL gross BMRI sebesar 1,88% di tahun 2022 atau lebih baik dibandingkan BBNI (2,81%) dan BBRI (2,82%) serta rata-rata industri perbankan (2,44%).
Penerbitan sustainability bond BMRI mengalami oversubscribed lebih dari 8,3x dibandingkan rencana penerbitan senilai US$300 juta. Selain itu, penerbitan green bond BBNI, BBRI dan BMRI masing-masing mengalami oversubscribed sebesar 4x, 4,4 kali, dan 3,74x dibandingkan rencana penerbitan yang sama sebesar Rp5,00 triliun. Sejalan dengan target porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit bank pada 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan insentif Giro Wajib Minimum kepada bank penyalur KUR dan kredit/pembiayaan hijau yang berlaku sejak 1 April 2023 dan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023.
Masa Depan Lumbung Ikan Terancam
Hampir separuh potensi perikanan tangkap nasional berada di
wilayah timur, khususnya di region Papua dan Kepulauan Maluku. Namun,
keberlanjutan sumber daya itu terancam akibat eksploitasi berlebihan. Nelayan
kecil menjadi pihak yang paling terpukul. Penelusuran Tim Harian Kompas dalam
liputan khusus Jelajah Laut Papua Maluku bekerja sama dengan Yayasan Eco Nusa
sepanjang Juni hingga September 2023 menemukan, gejala overfishing, atau
penangkapan ikan berlebih, mencuat di kawasan timur Indonesia. Penelusuran
dilakukan di sejumlah daerah ”lumbung” ikan di kawasan timur, yakni Sorong
(Papua Barat Daya); Kaimana (Papua Barat); Biak (Papua); Ambon, Seram, Buru,
Banda, Kei, dan Aru (Maluku); serta Ternate, Halmahera, dan Morotai (Maluku
Utara). Lampiran Kepmen KP No 19 Tahun 2022 menunjukkan potensi perikanan nasional
sebanyak 12.011.125 ton. Dari jumlah tersebut, hampir separuhnya atau 5.437.584
ton berada di lima WPP kawasan timur.
Namun, berdasarkan lampiran kepmen KP itu pula diketahui
tingkat pemanfaatan sejumlah kelompok ikan di lima WPP tersebut sudah berstatus
tereksploitasi penuh dan overeksploitasi. Kelompok ikan yang masuk kategori
tersebut adalah cumi-cumi, ikan karang, pelagis besar, lobster, rajungan, dan
udang penaeid. Nelayan kecil dan tradisional sangat merasakan dampak persoalan
ini. Mereka harus melaut lebih jauh dan mengeluarkan ongkos lebih besar untuk
mencari ikan. Meski begitu, upaya tersebut tetap tak menjamin tangkapan
berlimpah. Penghasilan para nelayan pun anjlok. Harun Bakar (50), nelayan di Desa
Jambula, Kota Ternate, Maluku Utara, saat ditemui pertengahan September lalu, mengatakan,
sejak 1990-an, tangkapan di pesisir berangsur berkurang. Jika sebelum masa itu
nelayan bisa menangkap hingga ribuan ikan hanya dalam hitungan dua jam, saat
ini dalam rentang waktu yang sama hanya bisa ditangkap maksimal empat ekor
ikan. ”Bahkan tidak jarang harus pulang kosong, tidak membawa hasil,” ujarnya. Jenis
ikan yang ditangkap pun hanya ikan demersal atau ikan dasar seperti bobara (kuwe).
Padahal, semula, ikan-ikan pelagis
seperti cakalang, tongkol, dan baby tuna masih mudah diperoleh. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









