Kepastian hukum masih menjadi momok bagi dunia usaha dalam melakukan ekspansi ataupun menggenjot investasi. Padahal, stabilitas dunia usaha di dalam negeri merupakan ”suplemen” untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari tren pelemahan ekonomi global. Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto mengungkapkan, pada dasarnya pengusaha bersemangat mengembangkan usaha di Indonesia. Namun, masih ada kendala, terutama di sisi kepastian hukum yang harus terus dibenahi untuk mendorong investasi.

”Untuk menuju Indonesia emas, selain pengembangan infrastruktur dan SDM, dunia usaha juga perlu kepastian hukum,” ujar Anne dalam dialog bersama Presiden yang menjadi acara puncak Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di kawasan glamping IKN, Penajam Paser Utara, Kaltim, Kamis (2/11). ”Karena semua yang dunia usaha butuh kepastian hukum. Jangan sampai pengusaha yang niatnya berusaha terseret masalah hukum,” lanjutnya. (Yoga) 

Platform media sosial Tiktok menekankan, iklan politik, termasuk iklan berbayar ataupun kreator, yang dibayar untuk membuat konten dengan elemen merek politik dilarang di platform tersebut. Penggalangan dana kampanye dalam platform juga dianggap sama seperti iklan politik sehingga dilarang. Semua kebijakan tersebut dilakukan karena Tiktok ingin menegakkan tujuan awal platform didirikan. Perusahaan menyatakan, tujuan menciptakan platform Tiktok sebagai tempat menyatukan semua orang. Selain kebijakan iklan politik, Tiktok juga akan menonaktifkan akses ke fitur iklan politik yang teridentifikasi sebagai akun milik pemerintah, politikus, atau partai politik

Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Faris Mufid, dalam acara temu media di kantor TikTok di Singapura, Kamis (2/11) menyebutkan, setidaknya ada 13 kategori yang dianggap sebagai akun pemerintah, politikus, dan partai politik (GPPPA) itu. Misalnya, kategori juru bicara resmi, anggota staf senior, atau pimpinan eksekutif di sebuah partai politik. Lalu, kategori calon pejabat dan pejabat terpilih di tingkat negara bagian/provinsi dan lokal sebagaimana ditentukan kebijakan publik regional. Selanjutnya, kategori mantan pemimpin negara bagian/ketua pemerintahan. Ada pula kategori entitas yang dikelola pemerintah nasional/federal, seperti badan/kementerian/kantor.

”Kami juga melarang mereka melakukan promosi mandiri. Akun GPPPA juga tertutup untuk fitur gift,” ujar Faris. Terkait iklan kementerian, Faris menjelaskan bahwa Tiktok masih membolehkan ada di platform sepanjang itu bersifat layanan publik. Pada waktu pandemi Covid-19, Tiktok mendedikasikan informasi berhubungan dengan layanan public terkait penanganan pandemi. Apabila pemengaruh dan pendengung tertentu ingin pasang iklan politik, Tiktok juga akan melarangnya. Akan tetapi, jika pemengaruh dan pendengung tertentu membuat konten dengan tema politik, itu masih diperbolehkan sepanjang tidak melanggar Panduan Komunitas Tiktok. (Yoga) 

Wajah ibu kota baru Indonesia dalam waktu dekat ditargetkan lebih terlihat nyata. Pembangunan berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara terus diakselerasi. Mulai dari rumah sakit, sekolah, apartemen dan hotel, hingga pusat perbelanjaan dibangun. Begitu pula kantor-kantor pemerintahan, seperti Istana negara, kantor kementerian/lembaga, serta infrastruktur dasar berupa jalan, bandara, dan bendungan. Sepanjang Rabu (1/11/2023), Presiden Jokowi meresmikan dimulainya pembangunan Bandara Internasional IKN, Mayapada Hospital Nusantara, RS Hermina Nusantara, kawasan campuran superblok Pakuwon Nusantara, Nusantara Intercultural School, dan Sekolah Dasar Negeri 020 Sepaku. Presiden juga meresmikan dimulainya pembangunan jalan tol untuk mempercepat waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN.

”Fasilitas-fasilitas yang diinginkan masyarakat, warga Nusantara nantinya, seperti rumah sakit, sudah ada tiga. Kemudian, sekolah sudah ada, tadi kita letakkan batu pertama. Hotel saya enggak tahu sudah berapa, empat atau lima... (ternyata) empat. Mal sudah dua,” tutur Presiden Jokowi, di kawasan IKN. Sejumlah fasilitas, seperti bandara dan tol bahkan ditargetkan tuntas pada Juni 2024. Kerja-kerja akselerasi pun dilakukan. Bandara Internasional IKN dibangun di atas lahan seluas 347 hektar dengan landas pacu 3.000 meter dan lebar 45 meter. Dengan kapasitas ini, bandara bisa didarati pesawat berbadan besar, seperti Boeing 777-300 ER dan Airbus A380. ”Dilengkapi terminal seluas 7.350 meter persegi sehingga penumpang bisa dilayani dengan nyaman dan akan membuat kawasan IKN terbuka dan memiliki konektivitas baik dan mudah dijangkau dari mana pun,” tutur Presiden. (Yoga) 

Indonesia menargetkan jadi negara maju pada 2045. Namun, hingga kini kita belum mampu membalikkan tren deindustrialisasi yang terjadi 20 tahun terakhir di manufaktur. Secara umum, seperti dilaporkan BI, kinerja industri pengolahan pada triwulan III-2023 masih meningkat dan berada pada fase ekspansi. Ini tecermin dari Prompt Manufacturing Index BI yang di atas 50 %, naik dari triwulan sebelumnya. Demikian pula, tahun lalu ekspor terus meningkat, pernah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yakni 27,91 miliar USD pada Agustus 2023. Namun, semua itu tidak mewakili gambaran utuh industri manufaktur kita. Lonjakan ekspor tersebut lebih dipicu kenaikan harga komoditas, seperti minyak mentah, CPO, karet, timah, tembaga, dan batubara, sejalan dengan melonjaknya harga-harga di pasar dunia karena disrupsi rantai pasok global akibat perang Rusia-Ukraina dan Covid-19. Setelah itu, ekspor kembali melandai dan relatif stagnan, sejalan dengan mulai meredanya tekanan harga di tingkat global.

Faktanya, jika dicermati, apa yang kita sebut sebagai fenomena deindustrialisasi dini masih terus berlanjut di Indonesia. Hal ini setidaknya tecermin dari kontribusi manufaktur yang terus menurun dan pertumbuhan manufaktur yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kita. Kondisi ini terjadi sejak 2012 dan belum mampu kita balikkan hingga kini. Pada 2022, pertumbuhan ekonomi 5,31 %, sementara industri manufaktur hanya tumbuh 4,89 %. Penyusutan industri manufaktur itu semakin terlihat terutama delapan tahun terakhir. Ini juga pemicu kian menurunnya kemampuan penyerapan tenaga kerja kita. Pertumbuhan disebut inklusif dan berkualitas jika mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama dari kelompok usia yang kita harapkan akan menjadi penyokong bonus demografi kita untuk bisa membawa kita ke Indonesia Emas 2045. Untuk bisa membalikkan keadaan yang kurang menguntungkan ini, kuncinya, benahi problem struktural yang membuat manufaktur kita susah naik kelas. Kebijakan strategis untuk membuat terobosan dan lompatan menjadi penting. (Yoga) 

Tulisan di The Economist bertajuk ”Poor Asian Countries Face An Ageing Crisis”, 12 Oktober 2023, menyebutkan, penduduk Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lain di Asia menjadi tua sebelum menjadi kaya. Untuk memahami potensi buruknya masalah ini, The Economist memberikan ilustrasi perbandingan transformasi yang terjadi di Thailand dengan negara-negara lain yang terkenal dengan populasinya yang mulai menua. Antara tahun 2002 dan 2021, jumlah penduduk Thailand berusia 65 tahun ke atas meningkat dari 7 % jadi 14 %. Transisi yang sama memakan waktu 24 tahun bagi Jepang, AS 72 tahun, dan Perancis 115 tahun. Tidak seperti negara-negara tersebut, Thailand menjadi tua sebelum menjadi kaya. PDB per kapita Thailand pada 2021 adalah 7.000 USD.

Ketika populasi Jepang memiliki usia yang sama, pada tahun 1994, PDB per kapita mereka hampir lima kali lipat lebih tinggi. Permasalahan yang terjadi di Thailand itu menggaris bawahi bahwa tren regional memiliki signifikansi ekonomi dan sosial yang sangat besar. Kekayaan orang Vietnam sekitar setengah kekayaan orang Thailand. Penduduk Vietnam dan Thailand mungkin hanya butuh waktu sekitar 17 tahun untuk berubah dari ”menua” menjadi ”tua”. Di negara-negara yang penuaannya memakan waktu lebih lama, seperti Indonesia (26 tahun) dan Filipina (37 tahun), tingkat pendapatannya bakal jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Asia Tenggara sebagai suatu kawasan akan ”menua” pada 2042. Kecepatan transisi demografi Asia merupakan konsekuensi dari perkembangan masyarakatnya. (Yoga) 

Bisnis sektor percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta garmen berpeluang melonjak karena penyelenggaraan pemilu. Masifnya belanja iklan dan kampanye dari ribuan calon anggota legislatif, calon kepala daerah, bahkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bisa melambungkan omzet usaha mereka. Pada ujungnya, belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dihubungi pada Rabu (1/11) Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, penyelenggaraan pemilu akan mendorong belanja jumbo berbagai aktivitas politik para calon yang berkompetisi. Selain pemilihan presiden, mengutip data Litbang Kompas, tercatat ada 541 daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, yang akan menggelar pilkada pada November 2024. Tahun depan juga akan ada ribuan calon yang berkompetisi di pemilu legislatif. Artinya, akan ada ribuan calon yang melakukan  aktivitas politik sehingga mendorong gelontoran belanja iklan dan kampanye.

Untuk penyelenggaraan pemilu, Komisi II DPR juga sudah menetapkan anggaran penyelenggaraan pemilu bagi KPU sebesar Rp 27,39 triliun dan Bawaslu sebesar Rp 11,6 triliun (Kompas, 12/9). Belanja jumbo ini akan tersalurkan ke sektor-sektor ekonomi, antara lain percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta garmen. ”Ini akan mendorong sektor-sektor ekonomi itu mencatat kinerja yang lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebe- lumnya,” ujar David. Lonjakan pendapatan di sektor-sektor tersebut diperkirakan mulai terjadi saat masa kampanye, yakni 28 November 2023-10 Februari 2024. Apabila terjadi putaran kedua pemilu presiden, kampanye berikutnya dijadwalkan pada 2-22 Juni 2024. Itu belum termasuk kegiatan pemilihan kepala daerah pada November 2024. Peningkatan jumlah uang beredar terkait belanja pemilu itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dalam negeri. Gelontoran dana yang besar itu akan merangsang pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan. (Yoga)

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seusai memeriksa empat pengaduan dan tiga hakim konstitusi terkait aduan dugaan pelanggaran etik dalam putusan uji materi perkara No 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden-calon wakil presiden, Selasa (31/10) menemukan banyak masalah. Persoalan itu mulai dari prosedur hingga cara pengambilan keputusan. ”Banyak masalah dalam cara pengambilan keputusan dan prosedur persidangan serta administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam mengambil keputusan. Dari tiga hakim ini saja, muntahan masalahnya banyak sekali,” kata Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) Jimly Asshiddiqie, Selasa malam, seusai sidang pemeriksaan etik.

Jimly dan dua anggota MKMK, yakni Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams, kemarin, memeriksa tiga hakim konstitusi secara terpisah, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih. Mereka diperiksa setelah MKMK memeriksa empat pengaduan etik, yaitu pengaduan Denny Indrayana, 15 guru besar, dan pengajar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS), LBH Yusuf, dan Zico Leonard Simanjuntak. Hakim Konstitusi Anwar Usman paling banyak diadukan dari 18 laporan yang diterima MKMK. Pengaduan paling banyak mempersoalkan dugaan konflik kepentingan dalam menangani uji materi perkara 90 terkait usia capres-cawapres. Jimly mengatakan, MKMK akan melanjutkan pemeriksaan terhadap dua pelapor dan tiga hakim konstitusi, Rabu. Hakim konstitusi Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo akan menjalani pemeriksaan berikutnya. Dua hakim lain, Daniel Yusmic P Foekh dan Guntur Hamzah diperiksa Kamis. Pada Jumat, MKMK memeriksa lagi Anwar Usman. Putusan etik ditargetkan dibacakan pada Selasa (7/11). (Yoga)

Bonus demografi atau dominasi penduduk berusia produktif, yang puncaknya diperkirakan pada 2030, menjadi faktor krusial dalam mewujudkan Indonesia maju pada 2045. Namun, kesiapan kapasitasnya harus disiapkan sejak dini. Segala upaya perlu diawali dengan menentukan arah industrialisasi yang diambil Indonesia. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta, Amirullah Setya Hardi, Senin (30/10) mengatakan, Indonesia tidak akan kekurangan jumlah sumber daya manusia (SDM) sampai dengan 2035. Tantangannya adalah pada kualitas dan kompetensinya. Menyiapkan SDM di bidang industri, menurut Amirullah, harus spesifik dan tidak bisa seketika. Untuk itu, kesiapan generasi Z mengisi kebutuhan industri harus dipastikan sejak dini.

”Perguruan tinggi dengan berbagai level pendidikannya akan bisa (turut menyiapkan). Namun, yang terjadi di Indonesia selama ini, kurikulumnya lebih banyak trial and error. Dicoba, tidak cocok, kemudian diubah lagi. Ke depan harus terintegrasi dengan kebutuhannya. Di industri, yang paling kentara ialah kebutuhan untuk sertifikasinya,” ujar Amirullah. Oleh sebab itu, perlu desain tepat mengenai pendidikan hingga sertifikasi dalam menyiapkan kebutuhan SDM industri. Ia mencontohkan, lulusan perguruan tinggi akan kalah bersaing dengan lulusan sekolah teknik yang memiliki sertifikat juru las. Sejalan dengan itu, Amirullah menekankan, penting untuk menentukan arah industrialisasi Indonesia. Ini akan mendasari upaya peningkatan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB yang saat ini masih 18,25 % total perekonomian nasional. Idealnya 28-30 % terhadap PDB. (Yoga)