Angin paceklik yang berembus ke sektor konsumsi lamat-lamat mulai terasa. Kalangan perbankan sudah mengendus terjadinya pengurangan belanja masyarakat. Ramainya proses kontestasi menjelang Pemilu 2024 masih bisa diperhitungkan membawa efek positif terhadap belanja. Namun, momentum ini juga bisa memicu keadaan sebaliknya. Apalagi, Bank Indonesia (BI) pada tengah bulan ini sudah mengatrol suku bunga acuan. BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) naik ke level 6%, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75%.Kebijakan moneter BI tersebut niatnya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah yang kini sudah nyaris mencapai Rp16.000 per dolar AS lantaran terpukul oleh faktor global seperti fluktuasi suku bunga The Fed. Namun, suka tak suka, kebijakan moneter ini ikut memengaruhi dinamika kredit konsumsi perbankan. Kenaikan suku bunga dapat membuat pinjaman kredit jadi lebih mahal. Keadaan ini dapat mengurangi minat konsumen meminjam uang untuk pembelian rumah dan mobil. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah membeberkan sinyal bahwa saat ini sudah terjadi penurunan penjualan mobil, baik dari sisi ritel maupun penjualan dari pabrik ke diler (wholesales). Data penjualan mobil wholesales pada September 2023 susut 10,12% menjadi 79.883 unit dibandingkan dengan penjualan Agustus 88.878 unit (month-to-month). Jika dihitung secara tahunan (year-on-year/YoY), amblesnya penjualan mobil pada September 2023 menjadi lebih dalam lagi, yaitu 20,11% mengingat penjualan mobil pada September 2022 masih sebanyak 99.986 unit. Di sektor properti, angin paceklik kredit konsumen justru dirasakan pengembang lebih kencang. Sudah sejak lama bisnis di sektor perumahan belum bisa berkembang normal seperti keadaan sebelum pandemi. Hal ini terlihat dari kecilnya penyerapan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan perumahan di bawah Rp2 miliar (non-MBR). Stimulus pemerintah bahkan sudah siap dikucurkan membantu industri properti yang tampak terseok-seok.

Tak dapat dimungkiri, para petani di daerah masih kesulitan dalam mengakses layanan perbankan guna meningkatkan permodalan agar memperlancar usahanya. Di sinilah Bank Pembangunan Daerah memainkan peran penting untuk memberikan permodalan yang terjangkau bagi para petani di tengah melambungnya harga pupuk nonsubsidi di pasaran. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) pun mendorong perbankan di Bali untuk memprioritaskan petani agar mendapat akses pembiayaan jelang masa tanam. Program ini merupakan inisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama perbankan di Pulau Dewata.Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan bahwa program KPSP merupakan satu langkah diversifi kasi pembiayaan untuk pengembangan sektor unggulan Pulau Dewata di luar sektor pariwisata dan sesuai dengan arah ekonomi kerti Bali. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Bali selain pariwisata. Dia memandang bahwa selama ini BPD Bali sudah menyalurkan pembiayaan kepada petani melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam program KPSP ini, dua Subak di Kabupaten Tabanan yakni Subak Bengkel dan Subak Jaka menjadi proyek percontohan atau pilot project. Pemilihan utama di Kabupaten Tabanan bukan tanpa alasan. Pasalnya, Tabanan selama ini menjadi lumbung beras Bali dan komoditas lainnya seperti sayur. Pada program KPSP ini, selain mendapat pembiayaan, petani juga diberikan asuransi atau penjaminan. Langkah ini dilakukan guna memberikan rasa aman kepada petani dan meminimalisir kerugian jika terjadi gagal panen.Sementara itu, Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan bahwa program pembiayaan KPSP merupakan generic model kedua setelah program kredit melawan rentenir yang telah diluncurkan sebelumnya. “Pembiayaan sektor pertanian melalui KPSP ini akan membiayai mulai dari petani membeli bibit, membeli pupuk, sampai masa panen. Selain itu juga akan dilakukan pendampingan termasuk diberikan asuransi. Nanti hasilnya dibeli oleh offtaker,” jelasnya. Ekonom Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar Raka Suardana memandang bahwa model pembiayaan seperti program KPSP ini sangat membantu petani, apalagi penyalurannya menjelang masa tanam yang diproyeksikan bakal berlangsung pada dalam waktu satu atau dua bulan ke depan. Bisnis mencatat bahwa Kepala Tim Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah dan Provinsi BI Bali Rahmad Adi Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan dari bank belum menyasar semua sektor. “Penyaluran kredit di Bali relatif imbang jika dilihat berdasarkan jenis penggunaannya, namun berdasarkan lapangan usahanya masih terfokus pada perdagangan dan akomodasi makan minum,” jelasnya. Salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia yakni dengan peningkatan besaran total insentif makroprudensial yang dapat diterima bank. Total insentif tersebut terdiri dari insentif atas pembiayaan kepada sektor prioritas paling tinggi sebesar 1,5%, insentif atas penyaluran KUR dan kredit UMKM meningkat dua kali lipat menjadi paling tinggi sebesar 1%, dan insentif atas penyaluran pembiayaan hijau paling tinggi sebesar 0,3%.

Sistem layanan kesehatan jiwa akan lebih difokuskan pada layanan berbasis masyarakat. Dengan demikian, masalah kesehatan jiwa tidak hanya diatasi dengan tujuan untuk pengobatan, tetapi lebih untuk menjaga kualitas hidup pasien. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengutarakan, perubahan konsep layanan kesehatan jiwa ini akan dilakukan secara masif. ”Layanan di rumah sakit bersifat hanya sementara sehingga setelah pengobatan di rumah sakit selesai akan didorong untuk kembali ke masyarakat. Harapannya, orang dengan gangguan jiwa bisa kembali hidup normal di keluarga dan masyarakat,” tuturnya, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, yang diikuti secara daring dari Jakarta, Jumat (27/10).

Puncak peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2023 berlangsung di Manado, Suluit. Dalam acara itu, pengembangan model layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat diluncurkan dan Kota Manado menjadi area percontohan. Budi menuturkan, mekanisme layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat akan dijalankan mulai dari komunitas menuju fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian layanan baru akan dirujuk ke rumah sakit (RS) jika diperlukan. Setelah mendapat terapi, pasien akan kembali ke masyarakat. Hal itu perlu kesiapan warga memberikan layanan kesehatan jiwa. Dalam mewujudkan sistem layanan berbasis masyarakat, perlu kerja sama semua pihak. Pendekatan layanan tak hanya terkait aspek kesehatan, tetapi juga sosial, budaya, hukum, dan ekonomi. Partisipasi publik menentukan keberhasilan sistem layanan itu. (Yoga)

Pukul 07.00 Wita, Erwin Fishtcal (28) sudah datang ke Kompleks Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Kota Bontang, Kaltim menyetor sejumlah uang kepada seseorang, Selasa (13/6). Erwin adalah salah satu kurir Bonjek, kependekan dari Bontang Ojek, bisnis ojek daring yang diinisiasi pemuda di Kota Bontang. Sebagai kurir, tugas Erwin mengantarkan pesanan makanan atau barang yang dibeli konsumen melalui Bonjek. Kebanyakan konsumen membayar tunai langsung kepada kurir. Beberapa lewat transfer ke rekening. Bonjek menggunakan aplikasi percakapan yang banyak digunakan oleh jutaan warga di Indonesia, yakni Whatsapp. Sistem kerja Bonjek sederhana. Saat ada konsumen ingin membeli makanan, misalnya, ia cukup mengirim pesan ke Bonjek melalui Whatsapp. Pesan itu berformat nama pemesan beserta detail pesanan makanan, lengkap dengan restoran atau kios yang diinginkan. Lokasi pemesan dan lokasi restoran diisi dengan titik koordinat Google Maps.

Customer service Bonjek meneruskan ke grup Whatsapp yang berisi 32 kurir Bonjek. Kurir yang menerima pesanan itu, mengirim stiker ”Saya Ambil”. Setelah selesai, ia mengirim stiker ”Pesanan Selesai”. Dengan sistem seperti itu, ia mesti menyetor sejumlah uang bagi hasil yang diterima dari hasil kerja hari sebelumnya. Ia juga menerima uang pengganti yang ia talangi pada hari sebelumnya.”Sehari minimal bisa mengantar makanan 15 kali. Biaya ongkos kirim minimal Rp 11.000. Terkadang,  saya juga dapat uang tip dari konsumen,” kata Erwin. Dari uang tip dan bagi hasil jasa kurir Bonjek, ia bisa mendapat hampir Rp 5 juta sebulan, di atas upah minimum Kota Bontang yang Rp 3,4 juta per bulan. Bonjek lahir berkat Kahar Muzakir (30), pemuda asal Kelurahan Loktuan, Bontang Utara, Kota Bontang.

Lulusan Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, itu kembali ke Bontang pada 2018 setelah menjalankan bisnis dan berkuliah di Surabaya. Inisiasi Bonjek disulut rasa heran Kahar akan tingginya angka pengangguran di Bontang. Data BPS menunjukkan, dari 180.000 warga Bontang, angka penganggurannya 8.000 orang. Terdorong untuk membantu menekan angka pengangguran, ia awalnya membangun bisnis kuliner bersama sejumlah kenalan. Seluruh proses pemesanan itu dilakukan melalui aplikasi Whatsapp dan ternyata pengguna jasa mereka terus tumbuh. Apa yang dilakukan Kahar dan timnya mendapat dukungan dari PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Melalui pembinaan PKT, terbentuklah lokapasar Borneo Online Store atau Borneos.co. Portal itu memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk menjual produknya. Saat ada pembeli, pemesanan dilakukan melalui Whatsapp dan Bonjek yang mengantarkannya. (Yoga)

Sekretaris Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Jakarta Muhammad Bilahmar mengemukakan, persoalan utama dalam logistik perikanan adalah konektivitas antarpulau yang masih sulit dan keterbatasan fasilitas pelabuhan. Hal itu menyebabkan kapal pengangkutan ikan tidak bisa merapat ke dermaga sehingga menghambat aktivitas bongkar muat. Dicontohkan, di Pelabuhan Pomako, Mimika, Papua, pengangkutan ikan dilakukan dengan memindahkan ikan dari kapal ke kontainer terapung di atas tongkang. Tongkang itu selanjutnya membawa container ke kapal niaga ataupun kapal penumpang.

Sementara itu, unit pengolahan di pelabuhan perikanan dapat beroperasi lebih efektif jika kapasitas dan fasilitas pelabuhan memadai untuk menampung ikan. Selain itu, dibutuhkan konektivitas dengan kapal-kapal pengangkut ikan ke sentra-sentra nelayan di daerah kepulauan kecil. ”Logistik perlu diatur sesuai dengan kapasitas pengolahan ikan. Penunjang utama adalah gudang berpendingin,” katanya, saat dihubungi, pada Jumat (27/10/2023) di Jakarta. (Yoga)

Mengukur kesehatan keuangan rumah tangga menjadi sangat penting,terutama di masa penuh dinamika  seperti saat ini. Patut dipahami, hidup manusia terus berjalan terlepas seperti apa kondisi perekonomian. Tanpa harus melakukan perhitungan yang rumit ala perencana keuangan, sebenarnya setiap rumah tangga dapat menggunakan beberapa indikator untuk mengetahui seberapa sehat keuangannya. Ada lima indikator untuk tahu seberapa sehat keuangan rumah tangga kita. Pertama, evaluasi kondisi kehidupan. Kestabilan pemasukan sebagai sumber daya rumah tangga adalah salah satu factor penentu kesehatan keuangan. Kedua, evaluasi komitmen pembayaran pinjaman. Pinjaman yang sehat adalah bilamana jumlah seluruh cicilan pinjaman hanya maksimal 1/3 penghasilan bulanan.  

Ketiga, evaluasi pengeluaran bulanan. Secara umum, keuangan rumah tangga tergolong baik apabila dapat menyisihkan penghasilan di awal untuk dana darurat, tabungan, atau untuk investasi. Keempat, jumlah dana darurat. Pahami bahwa dana darurat berbeda dengan tabungan. Momen saat ada saudara  membutuhkan bantuan atau pun adanya musibah finansial yang harus ikut ditanggung oleh rumah tangga pribadi, maka dana darurat akan menjadi jalan keluarnya. Kelima, evaluasi jumlah aset. Menyisihkan penghasilan untuk ditabung dan diinvestasikan adalah hal penting untuk membentuk asset, untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup di masa depan yang nilainya akan meningkat karena adanya tingkat inflasi. Langkah berikutnya adalah tidak bergantung pada pinjaman untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dan menyisihkan sebagian penghasilan untuk dana darurat dan investasi masa depan. (Yoga)

Limbah kayu dari sisa produksi perahu di Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalsel, kini diolah menjadi kriya kayu. Pemanfaatan di sentra produksi perahu atau jukung ini berpotensi menambah pendapatan warga di kawasan Geopark Meratus. Yunus (37), warga Pulau Sewangi, duduk beralaskan sandal di halaman balai desa, Senin (23/10) siang. Dengan hati-hati, ia memahat sepotong kayu untuk membentuk miniatur perahu atau jukung. ”Rasanya lebih rumit bikin miniatur daripada bikin jukungnya sendiri,” ujar perajin jukung itu sambil tertawa. Syarifuddin alias Anang (51), perajin jukung lainnya, yang juga duduk memahat berhadapan dengan Yunus, menimpali, ”Benar, ini sudah tiga hari belum jadi juga.”

Senin itu adalah hari ketiga bagi Yunus, Anang, dan kawan-kawan mengikuti pelatihan pembuatan produk geopark di Balai Desa Pulau Sewangi. Dalam pelatihan itu, mereka diajarkan membuat aneka produk kriya kayu dengan memanfaatkan limbah kayu dari sisa produksi perahu. Pelatihan diadakan Badan Pengelola Geopark Meratus bekerja sama dengan Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalsel pada 21-23 Oktober dan 28 Oktober 2023. Warga setempat dilatih membuat produk geopark karena Pulau Sewangi sudah ditetapkan sebagai salah satu situs dari Geopark Meratus.

”Limbah kayu seperti ini tidak ada harganya. Kalau ada yang memerlukan untuk kayu bakar atau urukan, kami biasanya memberikan secara cuma-cuma,” kata yunus. Selama ini, limbah kayu dari sisa produksi perahu tidak dimanfaatkan karena warga setempat memang hanya berfokus pada produksi dan perbaikan perahu. Jukung tersebut dijual mulai dari harga Rp 4 juta hingga Rp 30 juta per buah, tergantung ukuran. Kebanyakan jukung dari Pulau Sewangi dijual ke daerah Tabunganen dan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, serta Aluh Aluh, Kabupaten. Sekdes Desa Pulau Sewangi Syarifah Zakiah Mabrurah menuturkan, pelatihan pembuatan produk geopark baru kali ini diadakan. Kegiatan ini sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa setempat setelah Pulau Sewangi ditetapkan sebagai salah satu situs Geopark Meratus. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah terus berupaya menyelaraskan antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan dari tenaga kerja. Tenaga kerja yang mumpuni akan memberikan efek positif terhadap laju industri hingga berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, dengan adanya kualitas pendidikan yang baik akan  akan menciptakan sumber daya manusia  yang produktif sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup. "Tenaga kerja terampil dengan produktivitas tinggi adalah salah satu kunci penggerak sektor potensial untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas," ucap Ida Fauziyah. Pembangunan SDM unggul dan tenaga kerja terampil bersinggungan erat dengan dunia pendidikan dan pelatihan. (Yetede)