Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan segera mencari solusi agar eksportir dapat mengoptimalkan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pintu perdagangan. Pasalnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng mencatat ekspor yang melewati pelabuhan di Jawa baru mencapai angka 67,18%. Selebihnya, ekspor Jateng melalui pelabuhan di provinsi lainnya. Bila diperinci, sekitar 30,47% ekspor asal Jateng justru keluar melalui pelabuhan di wilayah Jakarta. Sebagian kecil produk ekspor lainnya melewati pelabuhan di Jawa Timur. Kepala Disperindag Jateng Ratna Kawuri mengakui 30% ekspor Jateng keluar melewati Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. “Nanti kami petakan, kenapa masih 30% lewat Jakarta. Apakah kapasitas terpasang kita yang kurang, ataukah memang karakter-karakter produk kita yang memang lebih cepat atau ketersediaan shipment-nya ini juga sangat memengaruhi,” jelas Ratna. Sementara itu, Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPE) Jateng Ade Siti Muksodah menyebutkan bahwa selama ini pelabuhan di Jateng masih belum memenuhi kebutuhan para eksportir. Ade menambahkan, eksportir juga menghadapi dilema lantaran tak sedikit buyer yang meminta pengiriman produk lewat Jakarta. “Karena langsung ke negara tujuannya. Ada kapal yang ke sana. Kalau kita sebagai feeder.”

Persaingan platform e-dagang di Indonesia untuk menguasai pasar dilakukan dengan memberikan promosi ke konsumen. Selama Oktober 2023, perang harga barang dan ongkos kirim yang murah terlihat untuk memikat konsumen agar tetap berbelanja daring. Beberapa hari sebelum Tiktok Shop ditutup 4 Oktober 2023, tim Kompas mendaftarkan akun dan berbelanja di platform ini. Sejumlah produk muncul di bagian atas laman Tiktok Shop. Tim membeli kotak makan siang yang ditawarkan Rp 100. Padahal, harga normalnya Rp 17.010 per buah. Di kesempatan lain, kami mendaftar sebagai pengguna dilokapasar Shopee, harga kotak makan yang ditawarkan akun penjual bernama toko yang sama di Tiktok Shop tertera Rp 19.990. Pembeli mendapatkan bebas ongkos kirim, tetapi dikenai tambahan biaya layanan dan penanganan masing-masing Rp 1.000 sehingga total yang dibayarkan Rp 21.990. Clarissa, anggota tim pemasaran Aimilo House penjual kotak makanan, membenarkan bahwa harga produknya Rp 100 karena ada potongan harga itu dari Tiktok. Meski harga barang Rp 100, ia tetap mendapat omzet Rp 17.010 atau sesuai harga jual dari Aimilo House. Sebab, promo jenis itu sepenuhnya dikendalikan Tiktok.

Subsidi dari platform e-dagang untuk harga produk biasanya terhitung sebagai ongkos iklan dan pemasaran perusahaan. Terkait itu, firma penasihat investasi di Jakarta, Nilzon Capital, menganalisis rasio biaya iklan dan pemasaran terhadap pendapatan sejumlah perusahaan lokapasar. Pada 2022, biaya iklan dan pemasaran GoTo (induk Tokopedia) sebesar 38 % dari pendapatan, kemudian rasio pada SeaLimited (induk Shopee) 26 %, Shopify 22 persen, Alibaba 14 %, dan Amazon 8 %. Adapun data keuangan Tiktok Shop tidak diketahui karena Tiktok masih perusahaan tertutup. Di balik persaingan dan perang harga di platform e-dagang, pengusaha jasa kurir terkena getahnya. Data di laman idx.co.id menyebut, sebuah perusahaan jasa pengiriman ekspres berkantor pusat di Jakarta merugi Rp 243,019 miliar seperti dalam laporan keuangan per Desember 2022. Lalu, kerugian operasional Januari-Juni 2023 sekitar Rp 76,2 miliar. Seorang direksi di perusahaan ini yang tidak mau disebut identitasnya menyatakan, kerugian itu disebabkan penurunan daya pengiriman yang signifikan. Faktor perang harga atau price war pengiriman menjadi pemicunya. (Yoga)

Warga Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, didera kasus kelaparan. Puluhan orang meninggal. Saatnya solusi komprehensif diambil. Harian Kompas edisi Rabu (25/10) melaporkan di berita utama, sebanyak 23 orang meninggal di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, sejak Agustus 2023. Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram masih menunggu data resmi dari perwakilan distrik sehingga belum bisa memastikan penyebab kematian warga karena kelaparan atau penyebab lain. Untuk mencegah dampak kelaparan, bantuan empat ton beras disalurkan. Namun, di kabupaten tersebut curah hujan sedang tinggi sehingga tanaman pangan lokal, seperti umbi-umbian, gagal panen. Kondisi ini menyebabkan warga kehilangan sumber pangan dan kelaparan.

Dalam catatan berita harian Kompas, kelaparan di Tanah Papua pertama kali diberitakan pada 3 November 1977, di sekitar Telaga Wissel, Kabupaten Paniai. Kondisi ini dipicu banjir dari luapan danau dan merendam kebun umbi-umbian milik warga. Kejadian kelaparan terus berulang di sejumlah kabupaten. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pernah menjanjikan membangun lumbung pangan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Lumbung pangan itu dibangun untuk mengantisipasi kasus kelaparan yang sering terjadi ketika cuaca ekstrem. Program lumbung pangan ini kita harapkan tidak semata-mata dilakukan untuk mengembangkan tanaman padi seperti dilakukan di daerah lain. Penelitian dan pengembangan tanaman lokal, seperti umbi-umbian dan tanaman lokal lain yang tahan cuaca ekstrem, perlu menjadi perhatian pemerintah. (Yoga)

Pemerintah mengeluarkan tiga paket kebijakan pada akhir tahun 2023 untuk melindungi perekonomian dari berbagai dampak guncangan global dan siklus El Nino. Paket kebijakan difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat UMKM, dan meningkatkan keterjangkauan hunian. ”APBN terus memosisikan sebagai instrumen yang responsif dan cukup fleksibel untuk bisa menjaga masyarakat dan perekonomian kita dari ketidakpastian dan guncangan global,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (25/10/2023). Kemenkeu sedikitnya menyiapkan tambahan anggaran Rp 13,62 triliun untuk implementasi ketiga paket kebijakan. Paket kebijakan pertama berupa penebalan bansos untuk memitigasi dampak El Nino guna menjaga daya beli masyarakat. Awalnya pemerintah hanya merencanakan bansos beras pada Maret-November dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 15,9 triliun.

Sebagai penebalan, anggaran ditambahkan sebesar Rp 2,67 triliun agar program ini dapat berlanjut hingga Desember 2023. Penebalan bansos itu dengan memperpanjang pemberian bansos beras yang sudah ada, yakni 10 kg per keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah telah mengalkulasi akan ada 21,3 juta KPM hingga Desember 2023. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp 7,52 triliun yang akan disalurkan kepada 18,8 juta KPM pada periode November hingga Desember 2023. Untuk paket kebijakan kedua, pemerintah akan melakukan penguatan UMKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi ditengah suku bunga yang tinggi dengan melakukan percepatan penyaluran subsidi kredit usaha rakyat (KUR) yang dianggarkan sebesar Rp 297 triliun. Paket kebijakan ketiga berupa penguatan sektor strategis untuk menopang pertumbuhan di sektor perumahan. Pemerintah akan menanggung PPN pembelian rumah dengan harga sampai Rp 2 miliar. Berdasarkan kalkulasi Kemenkeu, ketiga paket kebijakan ini dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2023, hingga mencapai 5,06 %. (Yoga)

JAKARTA,ID-Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1957. Adapun realisasi pembangunan IKN berjalan pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo melakukan pemindahan IKN yang diberi nama Nusantara pada 29 April, dengan memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Presiden Joko Widodo menegaskan, proyek pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek besar dan manfaat untuk generasi masa depan Indonesia. Bila dirinci, angka tersebut terbagi dalam bentuk investasi pemerintah dari APBN Rp88,54 triliun sampai Rp,92,34 triliun (19%) serta investasi pelaku usaha sebesar Rp377,46 triliun. Beberapa prioritas pembangunan  seperti infrastruktur, kompleks pemerintahan, perumahan ASN, termasuk pembangunan Airport untuk VVIP. (Yetede)

JAKARTA,ID-Investasi hijau atau green investment yang dilakukan oleh PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Astra Internasional TBK (ASII) diyakini mampu mengangkat kinerja di lantai bursa. Saham BREN yang bergerak di bidang panas bumi, telah mencatatkan kenaikan hingga 389% sejak listing di Bursa Efek Indonesia  (BEI) pada 9 Oktober 2023. Saham ASII juga memiliki peluang besar untuk terkerek dari investasi hijau yang menjadi salah satu fokus bisnis Group Astra saat ini. President Director Barito Renewables Hendra Soetjipto Tan mengatakan,  fokus perseroan di portfolio investasi  hijau telah mengangkat kinerja saham perseroan sebanyak empat kali. "Jadi kami tidak setuju kalau harga saham tidak naik, yang tidak merasakan kenaikan saham itu, mereka tidak ikut pre-IPO" Ujar Hendra. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah menargetkan Implementasi Undang-undang Kesehatan pada januari 2024 demi mewujudkan tranformasi kesehatan menuju sistem  ketahanan nasional  yang kuat. Berbagai pihak, seperti BPJS Kesehatan, Kimia farma, dan  Assosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia siap berkolaborasi mendukung undang-undang meskipun berbagai perbaikan harus dilakukan. Hal tersebut mengemuka pada diskusi bertema The Urgency of Building National Healthcare Cabilties dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Senayan, jakarta. Kalau dilihat kontribusi BPJS terhadap transformasi kesehatan, Ghufron menilai, saat ini BPJS sudah jauh semakin baik. "BPJS itu terbaik di Asia Pasifik, bahkan dibanding Amerika Serikat. Di Indonesia, tinggal 5% atau sekitar 14 juta warganya yang belum menjadi anggota BPJS, sedangkan Amerika Serikat masih 15% atau sekitar 35% juta warganya yang belum menjadi anggota BPJS AS," ungkap Gufhron. (Yetede)

Pemerintah akan menggelontorkan sejumlah subsidi dan bantuan sosial di sisa tahun ini. Kendati beban  belanja di APBN meningkat, pemerintah meyakinkan bahwa defisit fiskal terjaga. Bantuan subsidi diberikan dalam bentuk relaksasi PPN yang akan ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Ada pula bantuan subsidi biaya administrasi sebesar Rp 4 juta untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan berupa perpanjangan bantuan beras 10 kg serta bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin.

”Intinya, kita ingin men-trigger ekonomi kita dengan memberikan insentif pada pembangunan perumahan, properti. Karena dari propertiini punya buntut banyak sekali, 114 (sektor usaha) yang bisa terangkut dalam industri properti. Entah genteng, entah semen, entah batu bata, pasir, semuanya. Kayu, pintu, kaca, keramik, semuanya bisa membawa mereka juga ikut naik pertumbuhannya,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (24/10). Bantuan sedianya siap disalurkan akhir tahun ini. ”PMK-nya sedang disiapkan oleh Menkeu, kita targetkan akhir tahun ini bisa selesai. Begitu PMK siap, bantuannya langsung berlaku,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Jakarta.

Pemerintah akan memberikan bantuan bagi masyarakat kelas menengah-bawah di sektor properti dan pangan. Di sektor properti, pemerintah akan menanggung 100 % PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Bantuan ini akan diberikan mulai akhir tahun ini sampai tahun depan. Sementara untuk bansos, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Nilainya Rp 200.000 per bulan per kelompok penerima manfaat (KPM), yang akan diberikan untuk dua bulan ke depan atau November- Desember 2023. KPM yang dimaksud adalah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Bansos lain adalah penyaluran beras kepada 21,3 juta KPM. Volumenya 10 kg per KPM. (Yoga)

Paket insentif anyar yang digadanggadang menjadi vaksin penambah daya kebal ekonomi nasional dari gempuran ketidakpastian global, ternyata masih irit. Hal itu terefleksi dari arah pemberian stimulus oleh pemerintah yang hanya berfokus pada sisi permintaan. Padahal, tingginya kompleksitas tantangan ekonomi yang dipicu penguatan dolar Amerika Serikat (AS), hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah memberikan daya rambat yang amat luas. Dolar AS yang menguat akibat naiknya imbal hasil obligasi negara tersebut, merapuhkan rupiah yang pada gilirannya membebani sisi produksi. Musababnya, transaksi barang impor termasuk bahan baku dan penolong masih menggunakan dolar AS. Tak ayal, situasi itu akan mengerek harga produksi yang bermuara pada makin mahalnya harga barang di tingkat konsumen. Tak hanya itu, pelemahan rupiah juga berisiko merapuhkan ketahanan eksternal karena terkurasnya cadangan devisa menyusul belum optimalnya instrumen moneter penjaga mata uang Garuda. Adapun, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berisiko mengatrol harga minyak dunia yang menjadi embrio dari lesatan inflasi. Selain itu, subsidi juga diproyeksikan membengkak karena fenomena tersebut. Kendati demikian, paket insentif yang diumumkan pemerintah kemarin, Selasa (24/10), hanya menyasar pada sisi konsumsi, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk properti serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk El Nino guna merespons volatilitas harga pangan. Di sisi lain, sejatinya pemerintah bukannya mengabaikan aneka faktor tersebut. Presiden Joko Widodo, pun menegaskan terus mewaspadai berbagai gejolak yang tengah melanda dunia dan korelasinya ke ekonomi domestik. Kepala Negara bahkan menyebut bahwa negara masih memiliki anggaran senilai Rp616 triliun per 13 Oktober 2023 yang bisa dimanfaatkan tatkala terjadi guncangan. "APBN sampai 13 Oktober 2023, Bu Sri Mulyani Indrawati [Menteri Keuangan] masih memegang uang Rp616 triliun, dan [sampai] 2024 masih aman," kata Presiden, Selasa (24/10). Kepala Negara menekankan bahwa sejauh ini depresiasi rupiah masih relatif terkendali dan aman, baik terhadap ekonomi sektor riil, pasar keuangan, maupun ekspektasi inflasi. Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menambahkan difokuskannya paket insentif hanya pada properti dilandasi oleh besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB). Selama periode 2018—2022, sektor properti mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp2.349 triliun— Rp2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,6%—16,3% terhadap PDB.

Gap yang cukup lebar antara harga tandan buah segar kelapa sawit di dalam negeri dan global kerap membuat petani gigit jari. Perbaikan mekanisme penetapan harga tandan buah segar pun diusulkan agar bisa lebih mencerminkan situasi riil di pasar ekspor. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatra Selatan menyebut harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang ditetapkan di sejumlah daerah penghasil belum menguntungkan petani swadaya. Hingga kini, masih ada gap antara harga TBS yang ditetapkan dan yang diterima oleh petani. Muhammad Yunus, Wakil Ketua Apkasindo Sumatra Selatan, mengatakan bahwa harga TBS yang diperoleh petani swadaya kerap lebih rendah sekitar Rp200—Rp300 per kilogram dari yang telah ditetapkan pemerintah daerah. “Karena harga itu untuk TBS plasma yang bermitra dengan per­usahaan, misalnya ditetapkan harga Rp2.300 per kilogram, di petani swadaya TBS bisa Rp1.900 atau Rp2.000 per kilogram,” katanya kepada Bisnis, Selasa (24/10). Dia pun berharap penetapan harga TBS di Bumi Sriwijaya bisa seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, yakni dilakukan setiap minggu. De­ngan begitu, gap antara harga TBS yang ditetapkan dan CPO riil tidak terlampau lebar. Penetapan harga TBS di Sumatra Selatan sendiri dilakukan oleh Tim Penetapan Harga yang terdiri atas Dinas Perkebunan, perusahaan kelapa sawit yang jumlahnya berkisar 10 perusahaan, serta asosiasi petani sawit atau Apkasindo. Di sisi lain, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli mengumumkan untuk kenaikan harga TBS tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp78,94 per kilogram, atau mencapai 3,21% dari harga pekan lalu. “Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp 2.535,37 per kilogram, dan berlaku untuk periode 1 minggu ke depan,” katanya, Selasa (24/10). Di sisi lain, Gabungan Peng­usaha Kelapa Sawit (Gapki) Aceh mendorong pengaktifan pelabuhan utama ekspor CPO di Provinsi Aceh demi meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Ketua GAPKI Aceh Denny Ramadhan Nasution menyebut, perkembangan industri sawit di Aceh tidak secemerlang Sumatra Utara dan provinsi lain, meski Aceh merupakan lokasi penanaman sawit pertama di Indonesia sejak 1911.