Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 makin dekat. Kemarin, Rabu (25/10), salah satu tahapan penting dalam agenda politik lima tahunan itu, yakni pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah selesai.Dus, sejumlah kalangan pun mengingatkan pemerintah untuk makin taktis dalam merumuskan kebijakan fiskal penopang ekonomi. Sebab, berkaca pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, pertumbuhan ekonomi cenderung loyo saat pesta demokrasi digelar.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang direkapitulasi Bisnis, terakhir kali pemerintah berhasil menaikkan laju ekonomi pada tahun politik pada 2004.Selama tiga pemilu setelahnya pertumbuhan ekonomi selalu mencatatkan penurunan. Di antaranya momok inflasi yang kembali menghantui pascaketegangan geopolitik di Timur Tengah, hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang berlarut. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, tak memungkiri adanya aral yang bakal mengganjal gerak roda ekonomi pada tahun depan. Terlebih, kendala itu muncul setelah pemerintah menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. "APBN 2024 sudah ditetapkan, dan akan kita jalankan. Tetapi kita terus lakukan kalibrasi terhadap kondisi ekonomi, karena itu kita beri penguatan melalui bantuan sosial," ujarnya, Rabu (25/10). Sementara itu, prospek konsumsi rumah tangga sedikit suram karena adanya ancaman infl asi. Mesin lain yang tersendat adalah ekspor, yang sensitif dengan dinamika ekonomi dunia. Pendorong lain adalah investasi. Namun, pemilu acapkali memaksa pengusaha wait and see.Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa minat investor terutama asing terhadap Indonesia masih amat tinggi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto, menjelaskan stabilitas politik memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Alhasil, ketika stabilitas politik terganggu akan menekan laju ekonomi. Selain mengharapkan stabilitas, pebisnis juga tengah mewaspadai resiko jatuhnya nilai tukar rupiah, yang makin tertekan bila terjadi ketidakstabilan politik.

Peran dan keberadaan ekonomi syariah nasional saat ini seperti kurang mendapatkan perhatian publik. Eksistensi ekonomi syariah nyata tetapi seakan tak dilirik. Banyaknya tantangan membuat pencapaian ekonomi syariah harus diakui belum optimal. Tantangan-tantangan tersebut berupa pertumbuhan usaha syariah yang relatif rendah, pangsa pembiayaan syariah yang masih kecil, dan tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah yang masih rendah. Dengan kekuatan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia hanya menempati posisi keempat pada The Global Islamic Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang diluncurkan DinarStandard. Posisi Indonesia tertinggal di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ekosistem halal dan ekonomi syariah modern yang dikembangkan Malaysia yang menempati urutan pertama, bisa menjadi pelajaran pembanding buat negara kita. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi syariah merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka pembangunan Indonesia. Sebenarnya implementasi ekonomi syariah nasional selama ini telah berjalan meski dengan gerak yang begitu-begitu saja. Cepat tidak, lambat pun tak demikian. Perbankan syariah nasional memang terus mencatatkan perkembangan yang baik. Pangsa pasarnya pun telah meningkat meskipun hanya sekitar 7% dari total industri perbankan. Namun, total aset keuangan syariah yang mencapai Rp2.375,8 triliun relatif membanggakan dan haruslah menjadi pelecut untuk peningkatan sektor usaha lainnya. Industri makanan minuman, fesyen, farmasi, kosmetik, dan pariwisata merupakan segmen usaha ekonomi halal yang dapat ditumbuhkembangkan lebih pesat lagi. Dukungan kemudahan berusaha, termasuk sertifikasi halal dan kemudahan ekspor bagi UMKM industri halal bisa menjadi wujud komitmen pengembangan ekonomi syariah nasional. Prospek ekonomi syariah saat ini tidak saja untuk kebutuhan pasar muslim domestik, tetapi juga untuk memenuhi permintaan pasar halal global. Apresiasi juga layak diberikan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang aktif mendorong pengembangan ekonom syariah nasional. Wapres Ma’ruf Amin pun termasuk pihak yang getol memacu pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai orkestrator di tingkat wilayah. Ini merupakan inisiatif yang sangat baik. Kita pun mendukung tiga program kunci kebijakan pemerintah untuk pengembangan ekonomi syariah agar lebih optimal, yaitu kebijakan pengembangan ekosistem halal yang mengedepankan kualitas, kebijakan penguatan intermediasi pembiayaan, serta kebijakan penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah.

Bursa Crude Palm Oil (CPO) sudah masuk perdagangan perdana pada 20 Oktober 2023. Di sesi I peluncuran, hanya dua perusahaan yang terlibat dari 18 perusahaan yang mengungkapkan kesiapannya masuk di Bursa. Sebagai peluncuran awal, tentu tidak ada yang perlu dirisaukan karena ini produk baru di Indonesia. Keberhasilan peluncuran bursa ini saja sudah menjadi sesuatu hal yang patut diapresiasi mengingat selama puluhan tahun harga acuan komoditas CPO kita merujuk pada price di Bursa Malaysia dan Forward Rotterdam, Belanda. Harapannya pengusaha sawit dalam negeri mulai yang besar sampai kecil mau ikut sekalipun tidak ada aturan yang mewajibkan mereka (sifatnya sukarela) sebagaimana ketentuan Peraturan Bappebti No. 7/2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Kesukarelaan ini akan diuji sejauh mana pelaku usaha kita bersedia berpartisipasi dalam Bursa CPO dan pemerintah berperan penting meyakinkan mereka dengan berbagai insentif, kemudahan ekspor dan sebagainya. Kalau ini berjalan maka inilah sesungguhnya (salah satu) wujud konkret ajaran Trisakti Soekarno ‘Berdikari dalam Ekonomi’. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia—lebih dari 50% kebutuhan CPO global dipasok dari Indonesia. Dengan hadirnya Bursa CPO, Indonesia bisa menentukan harga acuan sendiri dan itulah kedaulatan yang sesungguhnya. Tentu butuh waktu agar Bursa CPO menjadi barometer harga acuan internasional. Sebagaimana Belanda dan Malaysia atau negara lain itu butuh 40 tahun bahkan 100-an tahun dalam membangun kepercayaan pasar. Ada berbagai isu yang menjadi tantangan terutama bagi Kemendag, Bappebti, dan pengusaha sawit. Pertama, dari sisi hukum, yaitu law enforcement akan memberikan kepastian hukum menjadi perihal pokok untuk membangun kepercayaan. Kedua, menggaet pengusaha agar mau masuk ke bursa CPO kita bukan perkara mudah, sehingga pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak, ekspor bea dan beragam kemudahan lain sangat diperlukan. Ketiga, perbaikan tata kelola, misalnya di bagian hulu bagaimana pelaku usaha bisa mendapatkan harga yang adil dan transparan secara real time. Keempat, melakukan sosialisasi dan literasi kepada pengusaha—pemilik pabrik besar maupun UMKM pabrik kelapa sawit perihal aturan-aturan Bursa CPO maupun mekanisme perdagangan di Bursa CPO. Kelima, Bappebti harus memastikan bahwa prinsip perdagangan di bursa CPO antara penjual dan pembeli setara. Keenam, selama ini pola perdagangan sawit Indonesia adalah business to business. CPO yang diperdagangkan lewat lelang relatif masih kecil.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan segera mencari solusi agar eksportir dapat mengoptimalkan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pintu perdagangan. Pasalnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng mencatat ekspor yang melewati pelabuhan di Jawa baru mencapai angka 67,18%. Selebihnya, ekspor Jateng melalui pelabuhan di provinsi lainnya. Bila diperinci, sekitar 30,47% ekspor asal Jateng justru keluar melalui pelabuhan di wilayah Jakarta. Sebagian kecil produk ekspor lainnya melewati pelabuhan di Jawa Timur. Kepala Disperindag Jateng Ratna Kawuri mengakui 30% ekspor Jateng keluar melewati Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. “Nanti kami petakan, kenapa masih 30% lewat Jakarta. Apakah kapasitas terpasang kita yang kurang, ataukah memang karakter-karakter produk kita yang memang lebih cepat atau ketersediaan shipment-nya ini juga sangat memengaruhi,” jelas Ratna. Sementara itu, Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPE) Jateng Ade Siti Muksodah menyebutkan bahwa selama ini pelabuhan di Jateng masih belum memenuhi kebutuhan para eksportir. Ade menambahkan, eksportir juga menghadapi dilema lantaran tak sedikit buyer yang meminta pengiriman produk lewat Jakarta. “Karena langsung ke negara tujuannya. Ada kapal yang ke sana. Kalau kita sebagai feeder.”

Persaingan platform e-dagang di Indonesia untuk menguasai pasar dilakukan dengan memberikan promosi ke konsumen. Selama Oktober 2023, perang harga barang dan ongkos kirim yang murah terlihat untuk memikat konsumen agar tetap berbelanja daring. Beberapa hari sebelum Tiktok Shop ditutup 4 Oktober 2023, tim Kompas mendaftarkan akun dan berbelanja di platform ini. Sejumlah produk muncul di bagian atas laman Tiktok Shop. Tim membeli kotak makan siang yang ditawarkan Rp 100. Padahal, harga normalnya Rp 17.010 per buah. Di kesempatan lain, kami mendaftar sebagai pengguna dilokapasar Shopee, harga kotak makan yang ditawarkan akun penjual bernama toko yang sama di Tiktok Shop tertera Rp 19.990. Pembeli mendapatkan bebas ongkos kirim, tetapi dikenai tambahan biaya layanan dan penanganan masing-masing Rp 1.000 sehingga total yang dibayarkan Rp 21.990. Clarissa, anggota tim pemasaran Aimilo House penjual kotak makanan, membenarkan bahwa harga produknya Rp 100 karena ada potongan harga itu dari Tiktok. Meski harga barang Rp 100, ia tetap mendapat omzet Rp 17.010 atau sesuai harga jual dari Aimilo House. Sebab, promo jenis itu sepenuhnya dikendalikan Tiktok.

Subsidi dari platform e-dagang untuk harga produk biasanya terhitung sebagai ongkos iklan dan pemasaran perusahaan. Terkait itu, firma penasihat investasi di Jakarta, Nilzon Capital, menganalisis rasio biaya iklan dan pemasaran terhadap pendapatan sejumlah perusahaan lokapasar. Pada 2022, biaya iklan dan pemasaran GoTo (induk Tokopedia) sebesar 38 % dari pendapatan, kemudian rasio pada SeaLimited (induk Shopee) 26 %, Shopify 22 persen, Alibaba 14 %, dan Amazon 8 %. Adapun data keuangan Tiktok Shop tidak diketahui karena Tiktok masih perusahaan tertutup. Di balik persaingan dan perang harga di platform e-dagang, pengusaha jasa kurir terkena getahnya. Data di laman idx.co.id menyebut, sebuah perusahaan jasa pengiriman ekspres berkantor pusat di Jakarta merugi Rp 243,019 miliar seperti dalam laporan keuangan per Desember 2022. Lalu, kerugian operasional Januari-Juni 2023 sekitar Rp 76,2 miliar. Seorang direksi di perusahaan ini yang tidak mau disebut identitasnya menyatakan, kerugian itu disebabkan penurunan daya pengiriman yang signifikan. Faktor perang harga atau price war pengiriman menjadi pemicunya. (Yoga)

Warga Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, didera kasus kelaparan. Puluhan orang meninggal. Saatnya solusi komprehensif diambil. Harian Kompas edisi Rabu (25/10) melaporkan di berita utama, sebanyak 23 orang meninggal di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, sejak Agustus 2023. Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram masih menunggu data resmi dari perwakilan distrik sehingga belum bisa memastikan penyebab kematian warga karena kelaparan atau penyebab lain. Untuk mencegah dampak kelaparan, bantuan empat ton beras disalurkan. Namun, di kabupaten tersebut curah hujan sedang tinggi sehingga tanaman pangan lokal, seperti umbi-umbian, gagal panen. Kondisi ini menyebabkan warga kehilangan sumber pangan dan kelaparan.

Dalam catatan berita harian Kompas, kelaparan di Tanah Papua pertama kali diberitakan pada 3 November 1977, di sekitar Telaga Wissel, Kabupaten Paniai. Kondisi ini dipicu banjir dari luapan danau dan merendam kebun umbi-umbian milik warga. Kejadian kelaparan terus berulang di sejumlah kabupaten. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pernah menjanjikan membangun lumbung pangan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Lumbung pangan itu dibangun untuk mengantisipasi kasus kelaparan yang sering terjadi ketika cuaca ekstrem. Program lumbung pangan ini kita harapkan tidak semata-mata dilakukan untuk mengembangkan tanaman padi seperti dilakukan di daerah lain. Penelitian dan pengembangan tanaman lokal, seperti umbi-umbian dan tanaman lokal lain yang tahan cuaca ekstrem, perlu menjadi perhatian pemerintah. (Yoga)

Pemerintah mengeluarkan tiga paket kebijakan pada akhir tahun 2023 untuk melindungi perekonomian dari berbagai dampak guncangan global dan siklus El Nino. Paket kebijakan difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat UMKM, dan meningkatkan keterjangkauan hunian. ”APBN terus memosisikan sebagai instrumen yang responsif dan cukup fleksibel untuk bisa menjaga masyarakat dan perekonomian kita dari ketidakpastian dan guncangan global,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (25/10/2023). Kemenkeu sedikitnya menyiapkan tambahan anggaran Rp 13,62 triliun untuk implementasi ketiga paket kebijakan. Paket kebijakan pertama berupa penebalan bansos untuk memitigasi dampak El Nino guna menjaga daya beli masyarakat. Awalnya pemerintah hanya merencanakan bansos beras pada Maret-November dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 15,9 triliun.

Sebagai penebalan, anggaran ditambahkan sebesar Rp 2,67 triliun agar program ini dapat berlanjut hingga Desember 2023. Penebalan bansos itu dengan memperpanjang pemberian bansos beras yang sudah ada, yakni 10 kg per keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah telah mengalkulasi akan ada 21,3 juta KPM hingga Desember 2023. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp 7,52 triliun yang akan disalurkan kepada 18,8 juta KPM pada periode November hingga Desember 2023. Untuk paket kebijakan kedua, pemerintah akan melakukan penguatan UMKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi ditengah suku bunga yang tinggi dengan melakukan percepatan penyaluran subsidi kredit usaha rakyat (KUR) yang dianggarkan sebesar Rp 297 triliun. Paket kebijakan ketiga berupa penguatan sektor strategis untuk menopang pertumbuhan di sektor perumahan. Pemerintah akan menanggung PPN pembelian rumah dengan harga sampai Rp 2 miliar. Berdasarkan kalkulasi Kemenkeu, ketiga paket kebijakan ini dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2023, hingga mencapai 5,06 %. (Yoga)

JAKARTA,ID-Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1957. Adapun realisasi pembangunan IKN berjalan pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo melakukan pemindahan IKN yang diberi nama Nusantara pada 29 April, dengan memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Presiden Joko Widodo menegaskan, proyek pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek besar dan manfaat untuk generasi masa depan Indonesia. Bila dirinci, angka tersebut terbagi dalam bentuk investasi pemerintah dari APBN Rp88,54 triliun sampai Rp,92,34 triliun (19%) serta investasi pelaku usaha sebesar Rp377,46 triliun. Beberapa prioritas pembangunan  seperti infrastruktur, kompleks pemerintahan, perumahan ASN, termasuk pembangunan Airport untuk VVIP. (Yetede)

JAKARTA,ID-Investasi hijau atau green investment yang dilakukan oleh PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Astra Internasional TBK (ASII) diyakini mampu mengangkat kinerja di lantai bursa. Saham BREN yang bergerak di bidang panas bumi, telah mencatatkan kenaikan hingga 389% sejak listing di Bursa Efek Indonesia  (BEI) pada 9 Oktober 2023. Saham ASII juga memiliki peluang besar untuk terkerek dari investasi hijau yang menjadi salah satu fokus bisnis Group Astra saat ini. President Director Barito Renewables Hendra Soetjipto Tan mengatakan,  fokus perseroan di portfolio investasi  hijau telah mengangkat kinerja saham perseroan sebanyak empat kali. "Jadi kami tidak setuju kalau harga saham tidak naik, yang tidak merasakan kenaikan saham itu, mereka tidak ikut pre-IPO" Ujar Hendra. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah menargetkan Implementasi Undang-undang Kesehatan pada januari 2024 demi mewujudkan tranformasi kesehatan menuju sistem  ketahanan nasional  yang kuat. Berbagai pihak, seperti BPJS Kesehatan, Kimia farma, dan  Assosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia siap berkolaborasi mendukung undang-undang meskipun berbagai perbaikan harus dilakukan. Hal tersebut mengemuka pada diskusi bertema The Urgency of Building National Healthcare Cabilties dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Senayan, jakarta. Kalau dilihat kontribusi BPJS terhadap transformasi kesehatan, Ghufron menilai, saat ini BPJS sudah jauh semakin baik. "BPJS itu terbaik di Asia Pasifik, bahkan dibanding Amerika Serikat. Di Indonesia, tinggal 5% atau sekitar 14 juta warganya yang belum menjadi anggota BPJS, sedangkan Amerika Serikat masih 15% atau sekitar 35% juta warganya yang belum menjadi anggota BPJS AS," ungkap Gufhron. (Yetede)