Emiten produk barang konsumsi atau Fast Moving Consumer Goods (FMCG), PT Diamond Food Indonesia Tbk (DMND) mengincar kenaikan kinerja pendapatan di sepanjang tahun ini. Pihaknya menargetkan untuk dapat meraih pertumbuhan hingga dua digit dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur DMND, Philip Min Lih Chen menyatakan, jika mengacu hasil kinerja pada paruh pertama 2023, DMND optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan kinerja hingga akhir tahun. Bahkan, bisa melampaui perolehan  tahun lalu. Optimisme ini salah satunya didukung proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,2% tahun ini. Di sisi lain, DMND juga mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat, baik melalui pijakan subsidi dan bantuan sosial. DMND belum merilis secara resmi laporan keuangan kuartal III-2023. Namun, hingga paruh pertama lalu, emiten produsen es krim ini tercatat mencetak kenaikan pendapatan 11,44% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 4,51 triliun. Sebagai contoh, DMND meningkatkan penetrasi ke konsumen ritel untuk kalangan kelas menengah ke bawah, dengan menyajikan inovasi produk yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Berbicara soal inovasi produk, DMND berkomitmen untuk terus memperluas portofolio produk di seluruh lini bisnis perseroan. Hingga saat ini, pihaknya sudah meluncurkan beragam produk baru, baik dalam bentuk varian maupun format produk baru. Sejauh ini DMND telah merealisasikan penggunaan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 256 miliar hingga akhir kuartal kedua lalu. Direktur Utama DMND Chen Tsen Nan mengungkapkan, penggunaan capex DMND difokuskan untuk membiayai kebutuhan rutin tahunan saja, serta untuk  peningkatan kapasitas dan fasilitas pabrik, termasuk produksi dan distribusi.

Kasus dugaan korupsi Dana Desa kembali terjadi. Kali ini menjerat Nur Hakim, mantan Kepala Desa Tonjong, Kabupaten Bogor. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok menangkap Nur Hakim terkait dengan kasus dugaan korupsi Dana Desa 2022 yang merugikan negara sebesar Rp500 juta.Nur Hakim diduga telah menyelewengkan Dana Desa yang semestinya untuk program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Samisade adalah program unggulan dari pemerintah kabupaten Bogor yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.Pemerintah Bogor mengalokasikan anggaran maksimal satu miliar per desa, dan nantinya desa-desa tersebut mengusulkan berbagai program pembangunan untuk desanya. Dalam hal ini, Desa Tonjong mengusulkan betonisasi jalan di wilayahnya dengan anggaran Rp838 juta yang terdiri dari dua periode. Kasus ini membuktikan bahwa dana desa yang diberikan oleh pemerintah rentan terjadi korupsi. Keterlibatan kepala desa sebagai pelaku menunjukkan bahwa Pasal 26 ayat (4) huruf f UU Desa belum dilaksanakan secara maksimal. Di mana, kepala desa harus menerapkan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak pemerintah mengucurkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi dana desa semakin meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, pada 2022, jumlah kasus melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka yang menimbulkan kerugian negara mencapai lebih Rp381 Miliar. Pemerintah desa juga harus melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah desa. Setiap masyarakat yang terlibat di undang melalui surat undangan maupun media undangan lainnya. Kemudian, meminta masyarakat berkomitmen untuk bersama-sama berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa.

Kemenkominfo menaksir nilai perputaran uang dalam perjudian daring mencapai ratusan triliun rupiah. Lingkaran setan dalam perjudian daring itu ditengarai berhubungan erat dengan pinjaman daring yang tecermin dalam laporan transaksi mencurigakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. ”Judi online ini menjadi keresahan kita bersama. Menurut estimasi, nilai transaksinya bahkan bisa mencapai Rp 160 triliun-Rp 350 triliunper tahun. Kondisi tersebut mendorong kami meningkatkan upaya pemberantasan sekaligus menjadi prioritas Kemenkominfo,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi pada konferensi pers di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (20/10). Selama tiga bulan terakhir, Kemenkominfo telah memutus akses terhadap 425.506 konten perjudian yang terdiri dari 237.098 konten berasal dari situs alamatinternet protocol (IP address), 17.235 konten file sharing, dan 171.175 konten dari media sosial.

Berdasarkan laporan yang diterima Kemenkominfo, platform induk media social Facebook dan Instagram, Meta, telah menghapus 1,65 juta konten perjudian dan lebih dari 450.000 iklan perjudian yang menargetkan pengguna di Indonesia. Kemenkominfo juga meminta penyedia jasa layanan internet dan operator seluler untuk memastikan ketepatan sinkronisasi sistem basis data yang mengandung konten perjudian. Upaya penindakan, ditambahkan Budi, juga dilakukan dengan memblokir rekening bank yang memfasilitasi perjudian. Sejak 17 Juli hingga 18 Oktober 2023, Kemenkominfo telah meminta OJK untuk memblokir 2.760 rekening yang terindikasi perjudian. Dari sekitar 2,7 juta warga yang terlibat perjudian daring pada periode itu, sebanyak 2,19 juta orang bertaruh di bawah Rp 100.000. Berdasarkan identifikasi PPATK, mereka berkategori masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pelajar, buruh, petani, ibu rumah tangga, dan pegawai swasta. (Yoga)

Saat ini, kelompok lanjut usia atau lansia memiliki usia hidup yang lebih panjang seiring dukungan gizi dan akses kesehatan yang semakin baik. Usia hidup yang panjang ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk memunculkan aktivitas dan sektor ekonomi baru ke depan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nunung Nuryanto mengemukakan, data pada 2021 menunjukkan, 1 dari 10 orang di seluruh dunia telah berusia 65 tahun. Sementara pada 2050, jumlahnya diprediksi meningkat menjadi 1 dari 6 orang telah berusia 65 tahun.

”Kondisi ini akan berimplikasi panjang. Jadi, kita harus mulai menggelorakan bonus demografi kedua,” ujarnya saat peringatan Hari Lansia Internasional 2023 di Jakarta, Jumat (20/10). Bonus demografi kedua atau silver economy telah menjadi bagian strategi pembangunan nasional. Silver economy terjadi ketika pengaruh pasar didominasi oleh kelompok lansia. Dalam silver economy, sistem produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa akan digerakkan dengan memanfaatkan kemampuan atau potensi penduduk lansia. ”Tambahan usia ini akan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk memunculkan aktivitas dan sektor baru.  Contohnya, sektor jasa untuk warga lansia juga akan berkembang. Laporan yang baru dirilis Bank Dunia, sektor jasa akan bisa menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” tuturnya. (Yoga)

Investor biasanya wait and see alias menahan diri untuk berinvestasi dan berekspansi di tahun politik yang lazim diwarnai ingar-bingar soal calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, empat bulan menjelang perhelatan Pemilihan Umum 2024, meski iklim politik mulai memanas, laju realisasi penanaman modal baik dari asing maupun domestik justru masih kencang. Data Kementerian Investasi menunjukkan, pada triwulan III tahun 2023, laju penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 374,4 triliun, masih tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang Juli -September tahun ini, realisasi investasi PMA mencatat pertumbuhan 16,2 persen secara tahunan dan 5,3 % secara triwulanan. Sementara sesuai pola yang muncul pada pemilu-pemilu sebelumnya, investasi PMDN tumbuh lebih kencang dibandingkan dengan PMA. Pada triwulan III-2023, realisasi PMDN tercatat tumbuh 28,2 % secara tahunan dan 9 % secara triwulanan. Secara total, investasi pada triwulan III-2023 tumbuh 21,6 % secara tahunan dan 7 % secara triwulanan.

”Kalau ada orang yang menyebut investasi di tahun politik wait and see, itu biasa. Tetapi, ini yang terjadi bukan wait and see lagi, mereka (investor) malah agresif untuk merealisasikan investasi yang telah mereka komitmenkan,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (20/10). Dengan demikian, sepanjang periode Januari-September 2023, total realisasi investasi yang dicapai senilai Rp 1.053,1 triliun atau 75,2 % dari target Rp 1.400 triliun yang dipasang Presiden Jokowi dan 95,7 % dari target dalam Rencana Strategis (Renstra) Rp 1.099,8 triliun. Investasi PMA masih mendominasi, yakni 53,1 % dari total investasi. ”Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah bangsa kita bahwa sekalipun kita sudah mulai masuk tahun politik dan sekarang ini politik sudah mulai hangat-hangat panas, tetapi investor global itu masih menaruh kepercayaan luar biasa ke ekonomi kita,” katanya. (Yoga)

Memasuki tahun politik, sektor perhotelan diperkirakan akan mendapat manfaat dari kenaikan permintaan akomodasi dan ruang pertemuan. Meski demikian, perlambatan bisnis dan kecenderungan dunia usaha ”melihat dan menunggu” setelah pemilihan umum perlu diantisipasi. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (20/10) mengemukakan, sebagian hotel akan mengalami peningkatan pemesanan ruang pertemuan dan akomodasi terkait kegiatan pemilihan umum (pemilu), misalnya, konsolidasi partai dan calon legislatif, hingga acara-acara Komisi Pemilihan Umum. Pemesanan pada hotel-hotel ditaksir naik 10-15 % terhadap kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE). Namun, tidak seluruh hotel memperoleh peluang tersebut.

”Hotel-hotel yang mengalami kenaikan reservasi ruang pertemuan dan akomodasi terkait kegiatan pemilu umumnya memiliki banyak fasilitas ruang pertemuan berukuran besar. Peningkatan permintaan ini adalah peluang,” ujar Hariyadi. Kenaikan permintaan ruang akomodasi hotel terkait pemilu, imbuh Hariyadi, umumnya berlangsung di ibu kota provinsi. Namun, kenaikan permintaan MICE terkait kegiatan pemilu masih di bawah kontribusi dari kegiatan kementerian dan lembaga negara. Kontribusi MICE dari kegiatan dan aktivitas pemerintah mencapai 40 %. Hasil survei Colliers Indonesia terhadap sektor perhotelan di Jakarta pada triwulan III-2023 memperlihatkan, inisiatif kegiatan menjelang pemilu oleh pemangku kepentingan mulai berlangsung di hotel-hotel tertentu. Kegiatan tersebut masih belum dilakukan secara besar-besaran karena pendaftaran presiden dan calon wakil presiden masih terbuka. (Yoga)

Pengusaha berharap rencana pemerintah menerapkan pajak karbon dilakukan secara matang. Kematangan aturan pajak karbon, yang berperan meredam aktivitas ekonomi penghasil emisi, akan melengkapi upaya sektor industri yang saat ini berada dalam tahap transisi penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan. Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bobby Gafur Umar mengatakan, pada dasarnya sebagian besar pelaku industri, terutama di sector energi dan manufaktur, telah menyiapkan diri terhadap rencana pengenaan pajak karbon. Kendati demikian, pengusaha berharap pemerintah bisa mematangkan regulasinya terlebih dahulu. Sejumlah hal yang perlu dimatangkan adalah penetapan besaran tarif pajak karbon, tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, hingga mekanisme pengenaan pajak karbon.

Diharapkan juga ada kematangan dalam target sasaran pajak karbon semestinya diarahkan pada sektor dan subsektor penyumbang utama emisi karbon. ”(Implementasi pajak karbon) Perlu kepastian baik itu dari peraturannya, penghitungannya, maupun standardisasi dari karbon kredit ini. Artinya, regulasinya harus benar dulu baru kami siap terapkan pajak karbon,” ujar Bobby, Kamis (19/10/2023). Momentum penerapan pajak karbon pada dasarnya dinilai tepat dengan upaya transisi industri menuju energi ”hijau”. Saat ini, rata-rata industri di Tanah Air masih minim dalam penggunaan sumber energi baru terbarukan, yakni 12,4 %. ”Kami dari bidang industri manufaktur sedang menjalani transisi energi menuju green certified sehingga pemerintah harus konsisten dan tepat dalam mengimplementasi peraturan pajak karbon,” kata Bobby. (Yoga)