Pulau-pulau kecil di Indonesia yang kini bergantung pada beras dan terigu rata-rata memiliki beragam sumber pangan lokal yang adaptif terhadap kondisi lingkungan. Mendorong kembali produksi dan konsumsi pangan lokal akan mengembalikan kemandirian warga. Langkah ini membutuhkan keberpihakan dari pemerintah pusat dan daerah. ”Sistem pangan di NTT telah beradaptasi terhadap iklim kering. Ada banyak sumber makanan tumbuh di tanah ini, tetapi memang tidak bisa kalau dipaksa semua harus menanam padi sawah. Jadi, kalau ukurannya kecukupan beras, NTT akan selalu kurang, tetapi kalau pangan lokal cukup banyak,” kata Maria Loretha, petani sorgum dan penggerak pangan lokal dari Pulau Adonara, Flores Timur, NTT, Selasa (17/10).

Maria mengatakan, lonjakan harga beras yang sekarang memukul penduduk di pulau-pulau kecil, termasuk NTT, harus menjadi titik balik untuk lebih serius mengembangkan pangan lokal yang terbukti lebih berdaya tahan. ”Masyarakat memang kesulitan dengan lonjakan harga beras. Saat ini harganya sudah di atas Rp 17.000 per kg,” katanya. Namun, lonjakan harga beras ini jangan jadi alasan memberikan bantuan beras lagi. ”Kalaupun ada bantuan atau operasi pasar, cobalah menggunakan pangan lokal di daerah masing-masing. Kalau di Flores Timur, misalnya, stok sorgum di petani masih banyak,” katanya. (Yoga)

Beras merupakan komoditas pangan strategis yang keberadaan dan harganya bisa jadi hal sensitif. Persoalan terkait beras mesti diantisipasi jauh-jauh hari. Pada tahun 2022, beras yang dikonsumsi masyarakat Indonesia 81,044 kg per kapita per tahun. Dibagi 365 hari dalam setahun, maka rata-rata orang Indonesia mengonsumsi 0,222 kg beras sehari. Angka itu tercantum dalam Statistik Konsumsi Pangan 2022 yang diterbitkan Kementan. Tim buku itu mengolah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dan Neraca Bahan Makanan Bapanas. Buku yang sama memuat data ketersediaan beras, pada 2022 sebanyak 115,09 kg per kapita per tahun. Jumlah itu melebihi angka konsumsi.

Berasnya bersumber dari produksi dan impor. Hasil Susenas September 2022 menunjukkan, tingkat partisipasi konsumsi beras 98,35 %. Artinya, 98,35 % rumah tangga di Indonesia mengonsumsi beras. Angka ini naik dibandingkan September 2021 yang sebesar 98 %. Hal ini membuat beras menjadi komoditas pangan yang menimbulkan sensitivitas tinggi. Harga beras yang naik, dan produksi beras yang turun juga bisa menimbulkan persoalan. Kenaikan harganya akan menyumbang inflasi. Selain itu, harga beras yang naik akan menambah pengeluaran konsumsi masyarakat. Pemerintah bertindak cepat untuk mengantisipasinya. Jangan sampai masyarakat tercekik harga beras. Jangan sampai juga masyarakat mesti berburu beras.. (Yoga)

Bencana kelaparan kembali melanda wilayah Papua Pegunungan, di sejumlah kampung di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo. Setidaknya 11 warga dilaporkan meninggal akibat kelaparan selama September-Oktober 2023. Kepala Distrik Amuma, Zakeus Lagowan, saat dihubungi dari Jayapura, Selasa (17/10) mengatakan, kelaparan tersebut merenggut sembilan nyawa bayi dan anak-anak serta dua orang dewasa. ”Sembilan yang meninggal, yakni bayi dan anak-anak, terjadi pada September. Pada awal  Oktober ini ada laporan lagi dua orang dewasa yang meninggal,” katanya.

Menurut Zakeus, curah hujan tinggi membuat hasil kebun warga gagal panen. ”Gagal panen ini terjadi di 13 kampung di Distrik Amuma, yang juga menjadi tempat tinggal warga yang meninggal. Masyarakat kehilangan sumber makanan,” katanya. Dia menyebut, selama ini warga di kampung-kampung Distrik Amuma mengandalkan pangan dari tanaman di kebun sendiri. Namun, saat musim hujan tiba, berbagai hama, seperti ulat, merusak umbi-umbian yang ditanam warga. Dedaunan juga menjadi rusak sehingga tidak dapat dikonsumsi. (Yoga)

Penghiliran tak hanya untuk industri besar. Usaha Kecil Menengah (UKM) juga dapat berpartisipasi pada program strategis nasional tersebut. Presiden Joko Widodo menegaskan hal ini dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). “Yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan,” kata Presiden. Pernyataan orang nomor satu di Indonesia tersebut menegaskan bahwa UKM dapat berpartisipasi dalam program penghiliran utamanya untuk komoditas non minerba. Partisipasi UKM dapat dilakukan salah satunya melalui penghiliran pertanian. Penghiliran pertanian adalah upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian menjadi produk turunan lain. Sebagai contoh jagung yang dapat diolah menjadi berbagai produk turunan diantaranya tepung jagung, beras jagung, pati jagung, sirup glukosa, hingga bioetanol. Program penghiliran pertanian memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian nasional melalui peningkatan harga produk, pengembangan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja dan adopsi teknologi, serta mendukung ketahanan pangan. Hasil survei Bank Indonesia terhadap 274 korporasi pangan menunjukan bahwa tingkat penghiliran korporasi kecil/UKM jauh lebih rendah dibandingkan dengan korporasi besar. Dari sekitar 164 korporasi kecil, masih terdapat 60% yang belum melakukan penghiliran. Di sisi lain, penghiliran pada korporasi besar telah mencapai 63%. Program penghiliran salah satunya dapat dicapai melalui pengembangan UKM berbasis klaster. Michael E.Porter (1990) mengungkapkan bahwa klaster merupakan fenomena ekonomi yang di mana banyak bisnis secara bersamaan bersaing dan berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Program klasterisasi UKM dilakukan melalui pengelompokan individu pelaku UKM yang memiliki karakteristik serupa guna peningkatan skala usaha, produktivitas, dan nilai ekonomi produk. Adapun skema KUR Khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya. Subsidi suku bunga KUR Khusus oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan permintaan kredit oleh Klaster UKM.

Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (Pelabuhan Indonesia Group) terus mengintegrasikan pelayanan 29 terminal kontainer di seluruh Indonesia untuk membantu menekan biaya logistik. Direktur Utama Subholding PT Pelindo Ter minal Pe tikemas (SPTP) M. Adji mengatakan bahwa pengintegrasian ekosistem pelabuhan sudah dilakukan sejak bergabungnya empat BUMN pelabuhan menjadi satu kesatuan.Saat ini, SPTP terus melakukan transformasi dalam perintegrasian seluruh pelabuhan peti kemas milik perseroan, salah satunya dalam hal pertukaran data antara terminal dan perusahaan pelayaran.Menurutnya, pertukaran data itu dilakukan guna mengetahui jadwal dan muatan yang dibawa oleh kapal dari suatu tempat ke tempat lainnya. SPTP merupakan subholding PT Pelabuhan Indonesi (Persero) yang mengelola 29 terminal peti kemas dengan 15 kantor cabang di Tanah Air. Adji melanjutkan SPTP terus mengembangkan ekosistem pelabuhan yang terintegrasi untuk mengefi sienkan aktivitas bongkar muat di pelabuhan.Sejak bergabungnya empat BUMN pelabuhan, dia menegaskan SPTP melakukan penyatuan pendataan dan pemberkasan data pelayaran.Sebelumnya, dia menyatakan ada perbedaan ketika bersandar dari satu pelabuhan ke terminal lainnya. Dia juga memaparkan salah satu pelabuhan yang sukses memperbaiki layanan sekaligus memangkas biaya adalah Terminal Peti Kemas di Sorong. Sebelum merger, ungkapnya, aktivitas bongkar muat di terminal itu butuh waktu sekitar 3 hari dan kini menjadi 1 hari.Dari Semarang, General Manager Terminal Peti Kemas (TPK) Semarang I Nyoman Sudhiarta mengungkapkan TPK Semarang mendorong penggunaan jalur kereta api untuk memberikan pilihan pengiriman peti kemas dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.Salah satu jalur dalam proses reaktivasi adalah jalur kereta api dari TPK Semarang (Pelindo) di Pelabuhan Tanjung Emas ke Stasiun Semarang Tawang milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Nyoman juga mengungkapkan salah satu tantangan utama reaktivasi jalur KA adalah mencari pasar untuk menggunakan jasa KA itu. Dalam pembahasan pola operasional antara Pelindo, PT KAI, dan Bea Cukai, ada beberapa poin yang harus disoroti a.l. penambahan fasilitas CCTV pemisahan antara peti kemas domestik dan impor dan penjadwalan layanan KA.Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Tanjung Emas Semarang Supriyono mengapresiasi TPK Semarang menerapkan terminal booking system (TBS) untuk mengurai kepadatan kendaraan peti kemas.

Indonesia kembali membukukan surplus neraca dagang untuk yang ke 41 kalinya secara berturut-turut sejak Mei 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$3,42 miliar pada September 2023. Pada periode Mei 2020 hingga September 2023, surplus dagang sempat mencatatkan rekor sebesar US$7,6 miliar pada April 2022 dan titik terendah sebesar US$427,2 juta pada Mei 2023. Adapun, surplus ditopang oleh ekspor September sebesar US$20,76 miliar, yang turun 5,63% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2023 ditopang oleh surplus pada komoditas nonmigas sebesar US$5,34 miliar. Komoditas bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) dan besi baja (HS 72) menjadi penyumbang utama. Sementara itu, nilai impor September tercatat US$17,34 miliar, turun 8,15% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar September adalah mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya senilai US$401,7 juta (17,95%). Sementara, peningkatan terbesar adalah garam, belerang, batu, dan semen US$33,3 juta (43,27%). Secara kumulatif, dari Januari hingga September 2023, total surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$27,75 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Januari—September 2022 yang mencapai US$39,85 miliar. Jika ekspor lebih besar dari impor dikatakan bahwa neraca perdagangan kita surplus, dan sebaliknya apabila impor lebih besar daripada ekspor maka dikatakan neraca perdagangan adalah defisit. Secara sederhana, surplus perdagangan selama 41 bulan terakhir bisa diartikan bahwa Indonesia mampu menumpuk dolar AS sejak Mei 2020. Penurunan posisi cadangan devisa dipengaruhi, antara lain oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Indonesia memiliki keberagaman sumber dan budaya pangan lokal, tetapi selama ini tersingkirkan dalam kebijakan pangan nasional. Keberagaman pangan lokal ini seharusnya bisa menjadi penopang kemandirian pangan nasional. Hal ini membutuhkan perubahan haluan kebijakan pangan yang selama ini bias. Peliputan tim Kompas di pulau-pulau kecil NTT, Sultra, dan Kepulauan Mentawai di Sumbar pada Agustus hingga awal Oktober 2023 menunjukkan tingginya keberagaman sumber pangan di pulau-pulau kecil ini. Untuk karbohidrat, selain berupa biji-bijian yang tahan kering, seperti sorgum, jagung, dan jewawut, juga berupa umbi-umbian, batang sagu, hingga buah-buahan.

”Masa depan pangan kita ada di sumber pangan yang menyimpan cadangan karbohidratnya di dalam umbi dan batang pohon, seperti sagu. Dan, umbi serta sagu itu banyak di Indonesia, tetapi selama ini terabaikan karena kebijakan pangan kita masih fokus pada beras saja,” kata Yulius B Pasolon, profesor sagu dari Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, Kendari, Senin (16/10). Menurut Yulius, Indonesia harus mengubah kebijakan pangan nasional yang selama ini hanya menggantungkan pangan pokok pada beras dan kemudian terigu yang berasal dari gandum impor. ”Dibutuhkan grand design ketahanan  pangan lokal yang berbasis keluarga, kampung, dan desa. Cadangan pangan lokal ini seharusnya menjadi lumbung-lumbung pangan lokal yang akan bersinergi menjadi lumbung pangan nasional. Bulog seharusnya bisa mengurusi ketersediaan pangan lokal juga, jangan hanya urus beras,” katanya. (Yoga)

Lonjakan harga beras membuat masyarakat di pulau-pulau kecil tercekik karena mesti membayar lebih mahal. Meski demikian, Parulian Sabaiket (47) tidak ambil pusing dengan kenaikan harga beras itu. Ia beserta istri dan putranya masih setia mengonsumsi sagu dengan keladi dan pisang sebagai sampingan. Pangan local masyarakat suku Mentawai tersebut masih melimpah di ladang keluarganya. ”Kami memang dari dulu jarang makan beras, sebulan sekali, bahkan setahun sekali. Apalagi, sekarang harga beras mahal,” kata Parulian, warga Dusun Bekkeiluk, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, yang ditemui pada Minggu (24/9). Parulian dan keluarga besarnya masih rutin menyagu, mengolah pohon sagu menjadi pati sagu, secara mandiri setidaknya dua bulan sekali. Ia bersama tiga saudaranya menebang empat batang sagu kemudian diolah jadi pati sagu.

Satu batang sagu bisa menghasilkan 10 karung (kapasitas 20 kg) pati sagu. Tiap-tiap orang mendapat 10 karung sagu untuk keluarga masing-masing. Stok pati sagu tersebut disimpan di dalam sumur atau sungai kecil. ”Bagi keluarga saya, 10 ka- rung itu tahan untuk dua bulan. Di rumah ada tiga orang, saya, istri, dan anak,” katanya. Sagu itu biasa dimakan dengan lauk berkuah seperti sup atau tumis ikan sungai dan ulat sagu (tamra). Sebagai selingan dari sagu, keluarga Parulian juga kerap makan keladi, selain pisang. Menurut Parulian, dengan mengonsumsi sagu, keladi, dan pisang sebagai makanan pokok, keluarganya menjadi mandiri pangan. Keluarganya tak perlu keluar uang untuk sumber karbohidrat. (Yoga)

Dampak meningkatnya suhu yang masih berlangsung hingga saat ini tak hanya memicu penurunan tingkat produktivitas pekerja di luar ruangan. Cuaca panas juga menurunkan produktivitas para karyawan yang bekerja di dalam kantor dengan penyejuk ruangan. Meski bekerja di dalam ruangan dengan penyejuk ruangan (AC), Raya Maulazahra (28), karyawan swasta di Jakpus, masih sering merasa gerah dan mudah lelah saat bekerja. Dampak cuaca panas ini membuatnya kurang bersemangat. Bahkan, pernah ia tidak mampu mengerjakan laporan tepat waktu sehingga mendapat teguran dari atasan. ”Mata saya terasa panas dan mudah lelah, tetapi harus menghadap komputer sepanjang waktu,” ujar Raya yang kerja di bagian digital marketing, Senin (16/10). ”Bahkan, saya pernah tidak bisa tidur hingga pagi hari karena gerah. Itu membuat saya mudah mengantuk saat bekerja, terlebih saat jam siang. Hal itu mengganggu kinerja saya,” katanya.

Karyawan swasta di Jakarta Barat, Aisy Safiyah (25), juga kurang fokus dalam bekerja akhir-akhir ini. Selain mudah lelah, ia juga gampang haus.  Bekerja di dalam ruangan tak lantas membuat Aisy terbebas dari panasnya cuaca di luar. Saat jam makan siang, ia terkadang keluar membeli makan. Peralihan suhu dari ruangan ber-AC ke luar ruangan yang panas membuat kulit Aisy menjadi lebih kering. Untuk meminimalkan tingkat penurunan produktivitas karyawan, pihak kantornya menyiapkan sejumlah vitamin dan selalu memastikan ketersediaan air putih. Para atasan juga rutin bertanya kondisi kesehatan karyawan untuk mengetahui apakah mereka dalam keadaan fit atau tidak. Hasil riset dari Universitas Exeter, Inggris, yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental and Resource Economics pada 30 Agustus 2023 menunjukkan, meski kondisi suhu di dalam pabrik terkendali dengan adanya penyejuk ruangan, produktivitas pekerja di dalamnya turun 0,83 % setiap peningkatan 1 derajat celsius di luar ruangan. (Yoga)

Inflasi harga pangan di dunia meningkatkan kerawanan global, termasuk Indonesia yang pasokan pangan pokoknya bergantung pada impor. Masyarakat di pulau-pulau kecil berada di garis depan yang paling rentan terdampak krisis ini karena harus membayar pangan lebih mahal. Pada saat yang sama, kualitas gizi anak dan kesehatan rata-rata mereka lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Dari Peliputan lapangan Kompas di tiga kepulauan, yaitu NTT, Kepulauan Wakatobi di Sultra, dan Kepulauan Mentawai, Sumbar, pada Agustus hingga awal Oktober 2023, terungkap implikasi sistem pangan nasional yang cenderung mengabaikan keberagaman sumber pangan lokal. Wawancara dan analisis data statistik menunjukkan terjadi pergeseran pola konsumsi yang menyebabkan warga bergantung pada beras dan terigu.

Pergeseran pola konsumsi dari pangan lokal ke beras di kepulauan tak diikuti peningkatan produksi. Sejumlah proyek cetak sawah dan food estate (lumbung pangan) di kepulauan ini tidak menunjukkan hasil signifikan. Bahkan, beberapa lokasi yang dikunjungi, seperti Konawe Selatan, Flores Timur, dan Siberut, termasuk food estate jagung yang diresmikan Presiden Jokowi pada Maret 2022 di Belu, menuai kegagalan. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT menunjukkan, produksi beras di NTT pada 2022 hanya 430.948,5 ton, jauh di bawah konsumsi 642.367,53 ton. Defisit beras dipenuhi dari luar, terutama Sulsel dan Jawa. Pergeseran pola konsumsi yang telah menyebabkan tingginya kebutuhan beras salah satunya disebabkan anggapan bahwa beras adalah makanan kelas satu. ”Jadi, kalau belum makan nasi dianggap belum makan,” kata Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT Lecky F Koli.

Defisit beras juga terjadi di Mentawai. Menurut Kabid Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Mentawai Andre Kasianus, pada tahun 2021 jumlah produksi beras di Mentawai 1.005 ton, sedangkan kebutuhan beras tahun itu 9.678 ton. Di level provinsi, selama dua tahun terakhir, Sultra masih surplus beras. Namun, pulau-pulau kecilnya rata-rata defisit beras. Wakatobi, misalnya, sama sekali tak menghasilkan beras, tetapi konsumsinya terus meningkat dari 9.169 ton pada 2019 menjadi 11.761 ton pada 2022. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal mengatakan, pergeseran pangan lokal ke beras dan terigu di Indonesia mengkhawatirkan, karena keberagaman pangan merupakan kunci kemandirian pangan nasional dan ketahanan pangan di daerah. (Yoga)