Tiga pasangan kandidat calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) telah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiga pasang kandidat ini siap berlaga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) tahun 2024. Setiap kandidat pun sudah  melontarkan ide, gagasan hingga janji kampanye yang akan diwujudkan jika terpilih dalam pilpres nanti, yang tertuang dalam visi dan misi mereka. Inilah saatnya mengulik dan mengkritisi janji mereka. Salah satu poin yang mendapat sorotan adalah visi dan misi mereka di bidang ekonomi. Maklum, bidang ekonomi sungguh relevan saat ini. Apalagi, ekonomi dalam negeri sedang tidak baik-baik saja, sementara situasi ekonomi global juga tak menentu. Sejauh ini, ketiga pasang bacapres-bacawapres berani memasang target mulukpertumbuhan ekonomi, ada yang mematok 5,5% dan ada yang memasang hingga 7% per tahun, kendati sejumlah faktor tak berpihak. Selain target pertumbuhan ekonomi, mereka juga kompak menawarkan janji pemberantasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja hingga ketersediaan pangan murah  (lihat tabel). Secara umum, Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, program dan target yang disajikan para kandidat di atas kertas sejatinya jauh kenyataan. Misalnya target penurunan kemiskinan hingga di level 2%-4%. Maka agak mengherankan ada calon yang berani memasang penurunan tajam angka kemiskinan, meski rencana aksinya mirip-mirip saja. "Karena sebagian besar calon itu hanya melanjutkan untuk program bantuan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan," ujar Tauhid. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, track record setiap calon bisa jadi rujukan target mereka. Misalnya Ganjar Pranowo sebagai Mantan Gubernur Jawa Tengah  dan Anies Baswedan sebagai eks Gubernur DKI Jakarta. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual bilang, target lebih dari 5% memang dibutuhkan untuk menyerap tambahan tenaga kerja. Ia menilai, dari visi misi ketiga kandidat, tidak terlihat secara detail bagaimana blue print untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi itu.  "Tidak ada peta jalan industrial policy ke depan," ujar David. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi 5% sebenarnya angka minimal tanpa melakukan apapun. "Untuk mencapai pertumbuhan lebih dari 5%, maka butuh peningkatan investasi. Porsi investasi dalam ekonomi yang sekarang sekitar 30% perlu ditingkatkan hingga 40%," kata David.

Pertikaian antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza memicu risiko geopolitik di pasar keuangan berikut proyeksi bakal meroketnya harga minyak mentah global sejak invasi Rusia ke Ukraina. Eskalasi konflik yang terus memanas dikhawatirkan banyak negara bakal memengaruhi rantai pasok dan pengiriman minyak mentah dari kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Indonesia, misalnya, menjadi salah satu negara yang mewaspadai risiko konflik karena banyak mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dari kawasan tersebut. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sepanjang 2022, Indonesia mengimpor minyak mentah sebesar 4,19 juta ton dari Arab Saudi, senilai US$3,12 miliar. Selain dari Arab Saudi, Indonesia juga mendatangkan minyak mentah dari Nigeria, Angola, Gabon, Aljazair, dan Azerbaijan. Pemerintah langsung menjajaki peluang impor minyak mentah dan BBM di luar negara-negara penjual tradisional. Manuver pemerintah untuk menjajaki peluang impor dari sejumlah negara baru menjadi krusial untuk mengantisipasi dampak kurangnya pasokan dan melambungnya harga minyak sepanjang akhir tahun ini. Secara menyeluruh, pemerintah turut menyiasati ketidakpastian global tersebut melalui pengelolaan migas dari sektor hulu hingga hilir. Beberapa strategi tersebut a.l. Pemerintah berupaya keras meningkatkan cadangan dan produksi migas melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam hal ini, pemerintah memberikan fleksibilitas pemilihan jenis kontrak kerja sama baik berupa PSC Cost Recovery atau Gross Split kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pemerintah juga terbuka untuk memberikan perbaikan syarat dan kondisi kontrak kerja sama. Strategi selanjutnya adalah mengakselerasi sejumlah proyek di wilayah kerja migas Indonesia, semberi mengoptimalisasikan pemanfaatan gas domestik. Cadangan energi hijau yang sedemikian tumpah ruah di Tanah Air menjadi bekal untuk menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus menjaga kelancaran distribusi energi pada industri dan masyarakat.

Yusta (36), warga Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim,  memperlihatkan daftar berisi 17 orang di telepon genggamnya, semuanya warga Bontang Kuala yang pernah dan masih aktif melakukan pengeboman terumbu karang. ”Sebanyak 12 orang di antaranya sudah bergabung dengan kami. Masih ada lima lagi yang tengah dibujuk untuk meninggalkan bom dan racun ikan,” kata Yusta, kini sebagai Ketua Kelompok Konservasi Terumbu Karang Bontang Kuala (Karaka), Sabtu (21/10). Anggota Karaka, semua warga Bontang Kuala yang aktif merawat terumbu karang di Tobok Batang. Letaknya di Selat Makassar, berjarak 2 kilometer dari rumah mereka. Sebelum membentuk Karaka, semua anggota mencari ikan dengan bom. Aktivitas yang dilakukan secara turun-temurun itu belakangan membuat mereka berhadapan dengan hukum karena merusak ekosistem laut. Setelah paham bom menghancurkan masa depan, mereka berubah.

Mereka merasakan sendiri kerusakan terumbu karang akibat bom, sejalan dengan semakin sulitnya nelayan mencari ikan. Tak jarang nelayan Bontang harus melaut hingga Kutai Timur, sekitar 1 jam dari Bontang, atau setara 20 liter solar. Untuk menghemat ongkos, mereka menginap dan meninggalkan keluarga ketimbang pergi-pulang. ”Jauh-jauh melaut hanya dapat Rp 2 juta per minggu. Sampai di rumah, setelah dipotong ongkos solar dan makan, tinggal Rp 200.000,” katanya. ”Konservasi terumbu karang menjadi jembatan mengerjakan berbagai hal baru. Kami ingin terus belajar agar semakin banyak membuka peluang baru berkelanjutan,” katanya. Salah satu anggota Karaka, Said Ahmad Rafi (33), merasakan kegiatan pelestarian terumbu karang sebagai terapi lepas dari trauma. Saat masih mengebom ikan, hidupnya tidak tenang karena khawatir ditangkap aparat. Kini, ia aktif mengonservasi terumbu karang dan menjadi pencari lobster. ”Semoga (terumbu karang yang dikonservasi) bisa menjadi rumah bagi ikan. Bila makin banyak ikan, yang untung nelayan juga,” katanya. (Yoga)

Wapres Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah memprogramkan percepatan penurunan tengkes (stunting) lima tahun terakhir sejak 2018. Berbagai upaya ditempuh, mulai dari penajaman, perbaikan cakupan dan mutu intervensi spesifik, hingga perbaikan sistem pendataan dan pelaporan. Pemerintah memastikan keterlibatan lembaga nonpemerintah seperti dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi profesi. Selain itu, perlu keterlibatan lembaga filantropi, mitra pembangunan, dan lembaga swadaya masyarakat. ”Saya mengapresiasi Kadin dan kelompok Kompas Gramedia atas komitmennya terlibat mempercepat  penurunan stunting (tengkes),” ujar Wapres, saat pencanangan gerakan Bersama Entaskan Stunting (Beres) kerja sama Kadin Indonesia dengan Kompas Gramedia di Studio Kompas TV, Jakarta, Kamis (26/10).

Menurut Wapres, program yang dilakukan mesti melengkapi program pemerintah. Koordinasi intensif dengan kementerian, lembaga teknis, dan pemerintah daerah diperlukan untuk menghindari tumpang tindih antarprogram. Selain itu, program harus dilaksanakan di lokasi prioritas tinggi prevalensi tengkes atau gagal tumbuh kembang karena kurang gizi agar dapat membantu menurunkan prevalensi secara signifikan dan tepat sasaran. Program berupa aksi nyata menyasar kelompok prioritas sehingga manfaatnya dirasakan langsung kelompok tersebut. Selain itu, ”Tempatkan penerima manfaat dan pelaku sebagai pelaku utama pelaksanaan program agar muncul rasa memiliki dan kebanggaan dari masyarakat,” kata Wapres. Wapres menegaskan, mulai tampak penurunan prevalensi tengkes melalui program yang dijalankan selama ini. ”Prevalensi stunting bisa diturunkan sebesar 9,2 % dalam empat tahun, setara 2,6 juta anak yang dientaskan dari stunting,” katanya. (Yoga)

Perparkiran di Jakarta yang dikelola oleh Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan swasta memiliki potensi besar untuk pendapatan daerah jika terkelola optimal. Namun, di lapangan, banyak lahan diakuisisi sepihak menjadi ladang parkir oleh sekelompok warga atau organisasi masyarakat. Akuisisi lahan menjadi tempat parkir tak resmi ini sering kali membuat warga kesal. ”Ini bukan perkara Rp  2.000, tetapi kesal karena ujug-ujug menghampiri kita. Padahal, kita parkir sendiri, keluarin sepeda motor sendiri. Lalu, itu enggak ada kartu karcis resmi. Saya menolak. Dia (juru parkir) enggak terima, memaksa harus bayar,” ujar Cahyo Anggoro (27), warga Petamburan, Jakpus, Rabu (25/10). Kekesalan serupa dirasakan Ahmad Yudo (37), warga Kebon Jeruk. Ia menilai, perlu regulasi yang mengatur ketat agar tidak semua tempat ditarik tarif parkir secara ilegal. Pemerintah seharusnya perlu menyediakan lahan parker resmi.

Merujuk pada laporan dalam Portal Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta, terdapat 762 ruas jalan lokasi parkir yang dikelola Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2018. Selain itu, terdapat 201 mesin terminal parkir elektronik (TPE). Mesin-mesin ini tersebar di 33 titik se-Jakarta. Namun, di lapangan tetap saja lahan parkir liar beserta juru parkir ilegal ada di mana-mana. Selain semrawut, uang dari parkir liar tak masuk pendapatan daerah. Sistem integrasi seluruh kanal aduan warga, Cepat Respons Masyarakat (CRM) Jakarta, mencatat total 11.231 laporan parkir liar dalam kurun Januari-Oktober 2023. Azas Tigor Nainggolan dari Forum Warga Kota Jakarta menyebutkan, potensi retribusi dari parkir liar di badan jalan bisa mencapai Rp 92 miliar per tahun. Sayangnya, uang ini mengendap di orang-orang tertentu. Padahal, potensi sebesar itu bisa untuk membiayai, memperbaiki, atau menyubsidi infrastruktur publik. (Yoga)

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 makin dekat. Kemarin, Rabu (25/10), salah satu tahapan penting dalam agenda politik lima tahunan itu, yakni pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah selesai.Dus, sejumlah kalangan pun mengingatkan pemerintah untuk makin taktis dalam merumuskan kebijakan fiskal penopang ekonomi. Sebab, berkaca pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, pertumbuhan ekonomi cenderung loyo saat pesta demokrasi digelar.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang direkapitulasi Bisnis, terakhir kali pemerintah berhasil menaikkan laju ekonomi pada tahun politik pada 2004.Selama tiga pemilu setelahnya pertumbuhan ekonomi selalu mencatatkan penurunan. Di antaranya momok inflasi yang kembali menghantui pascaketegangan geopolitik di Timur Tengah, hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang berlarut. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, tak memungkiri adanya aral yang bakal mengganjal gerak roda ekonomi pada tahun depan. Terlebih, kendala itu muncul setelah pemerintah menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. "APBN 2024 sudah ditetapkan, dan akan kita jalankan. Tetapi kita terus lakukan kalibrasi terhadap kondisi ekonomi, karena itu kita beri penguatan melalui bantuan sosial," ujarnya, Rabu (25/10). Sementara itu, prospek konsumsi rumah tangga sedikit suram karena adanya ancaman infl asi. Mesin lain yang tersendat adalah ekspor, yang sensitif dengan dinamika ekonomi dunia. Pendorong lain adalah investasi. Namun, pemilu acapkali memaksa pengusaha wait and see.Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa minat investor terutama asing terhadap Indonesia masih amat tinggi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto, menjelaskan stabilitas politik memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Alhasil, ketika stabilitas politik terganggu akan menekan laju ekonomi. Selain mengharapkan stabilitas, pebisnis juga tengah mewaspadai resiko jatuhnya nilai tukar rupiah, yang makin tertekan bila terjadi ketidakstabilan politik.

Peran dan keberadaan ekonomi syariah nasional saat ini seperti kurang mendapatkan perhatian publik. Eksistensi ekonomi syariah nyata tetapi seakan tak dilirik. Banyaknya tantangan membuat pencapaian ekonomi syariah harus diakui belum optimal. Tantangan-tantangan tersebut berupa pertumbuhan usaha syariah yang relatif rendah, pangsa pembiayaan syariah yang masih kecil, dan tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah yang masih rendah. Dengan kekuatan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia hanya menempati posisi keempat pada The Global Islamic Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang diluncurkan DinarStandard. Posisi Indonesia tertinggal di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ekosistem halal dan ekonomi syariah modern yang dikembangkan Malaysia yang menempati urutan pertama, bisa menjadi pelajaran pembanding buat negara kita. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi syariah merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka pembangunan Indonesia. Sebenarnya implementasi ekonomi syariah nasional selama ini telah berjalan meski dengan gerak yang begitu-begitu saja. Cepat tidak, lambat pun tak demikian. Perbankan syariah nasional memang terus mencatatkan perkembangan yang baik. Pangsa pasarnya pun telah meningkat meskipun hanya sekitar 7% dari total industri perbankan. Namun, total aset keuangan syariah yang mencapai Rp2.375,8 triliun relatif membanggakan dan haruslah menjadi pelecut untuk peningkatan sektor usaha lainnya. Industri makanan minuman, fesyen, farmasi, kosmetik, dan pariwisata merupakan segmen usaha ekonomi halal yang dapat ditumbuhkembangkan lebih pesat lagi. Dukungan kemudahan berusaha, termasuk sertifikasi halal dan kemudahan ekspor bagi UMKM industri halal bisa menjadi wujud komitmen pengembangan ekonomi syariah nasional. Prospek ekonomi syariah saat ini tidak saja untuk kebutuhan pasar muslim domestik, tetapi juga untuk memenuhi permintaan pasar halal global. Apresiasi juga layak diberikan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang aktif mendorong pengembangan ekonom syariah nasional. Wapres Ma’ruf Amin pun termasuk pihak yang getol memacu pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai orkestrator di tingkat wilayah. Ini merupakan inisiatif yang sangat baik. Kita pun mendukung tiga program kunci kebijakan pemerintah untuk pengembangan ekonomi syariah agar lebih optimal, yaitu kebijakan pengembangan ekosistem halal yang mengedepankan kualitas, kebijakan penguatan intermediasi pembiayaan, serta kebijakan penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah.

Bursa Crude Palm Oil (CPO) sudah masuk perdagangan perdana pada 20 Oktober 2023. Di sesi I peluncuran, hanya dua perusahaan yang terlibat dari 18 perusahaan yang mengungkapkan kesiapannya masuk di Bursa. Sebagai peluncuran awal, tentu tidak ada yang perlu dirisaukan karena ini produk baru di Indonesia. Keberhasilan peluncuran bursa ini saja sudah menjadi sesuatu hal yang patut diapresiasi mengingat selama puluhan tahun harga acuan komoditas CPO kita merujuk pada price di Bursa Malaysia dan Forward Rotterdam, Belanda. Harapannya pengusaha sawit dalam negeri mulai yang besar sampai kecil mau ikut sekalipun tidak ada aturan yang mewajibkan mereka (sifatnya sukarela) sebagaimana ketentuan Peraturan Bappebti No. 7/2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Kesukarelaan ini akan diuji sejauh mana pelaku usaha kita bersedia berpartisipasi dalam Bursa CPO dan pemerintah berperan penting meyakinkan mereka dengan berbagai insentif, kemudahan ekspor dan sebagainya. Kalau ini berjalan maka inilah sesungguhnya (salah satu) wujud konkret ajaran Trisakti Soekarno ‘Berdikari dalam Ekonomi’. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia—lebih dari 50% kebutuhan CPO global dipasok dari Indonesia. Dengan hadirnya Bursa CPO, Indonesia bisa menentukan harga acuan sendiri dan itulah kedaulatan yang sesungguhnya. Tentu butuh waktu agar Bursa CPO menjadi barometer harga acuan internasional. Sebagaimana Belanda dan Malaysia atau negara lain itu butuh 40 tahun bahkan 100-an tahun dalam membangun kepercayaan pasar. Ada berbagai isu yang menjadi tantangan terutama bagi Kemendag, Bappebti, dan pengusaha sawit. Pertama, dari sisi hukum, yaitu law enforcement akan memberikan kepastian hukum menjadi perihal pokok untuk membangun kepercayaan. Kedua, menggaet pengusaha agar mau masuk ke bursa CPO kita bukan perkara mudah, sehingga pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak, ekspor bea dan beragam kemudahan lain sangat diperlukan. Ketiga, perbaikan tata kelola, misalnya di bagian hulu bagaimana pelaku usaha bisa mendapatkan harga yang adil dan transparan secara real time. Keempat, melakukan sosialisasi dan literasi kepada pengusaha—pemilik pabrik besar maupun UMKM pabrik kelapa sawit perihal aturan-aturan Bursa CPO maupun mekanisme perdagangan di Bursa CPO. Kelima, Bappebti harus memastikan bahwa prinsip perdagangan di bursa CPO antara penjual dan pembeli setara. Keenam, selama ini pola perdagangan sawit Indonesia adalah business to business. CPO yang diperdagangkan lewat lelang relatif masih kecil.