Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Jakarta dalam Sepiring Gultik
Sepiring gulai tikungan alias gultik di kawasan Blok M,
Jakarta Selatan, telah merekam rupa-rupa wajah Jakarta dalam tiga dekade
terakhir. Ia melalui krisis ekonomi, pandemi Covid-19, dan meniti pemulihan pasca-krisis
sambil jadi ”media darling”. Dapur Budi Nugroho (34) mulai menunjukkan tanda
kehidupan pukul 10.00 pagi, Jumat (3/11). Ada yang memasak nasi, menggoreng
kerupuk, menyiapkan 400 tusuk sate telur puyuh, kulit ayam, bakso, dan ampela.
Ada yang merebus daging sapi sampai empuk selama sekitar 1 jam, lalu dipotong
tipis-tipis dan ditumis dengan bumbu halus yang terdiri dari bawang merah,
bawang putih, cabai merah, lengkuas, kemiri, ketumbar, dan kunyit. Setelah
bumbu meresap di daging, santan dimasukkan dan dimasak hingga mendidih. Itulah
pembuatan gulai khas Sukoharjo, Jateng. Walakin, Budi yang berasal dari
Sukoharjo ini nyaris tak menemukan warung nasi gulai di sana.
Pegiat sekaligus penulis produktif buku-buku kuliner Nusantara,
Kevindra Soemantri, menyebut gultik sebagai contoh sempurna kuliner urban sebuah
kota besar seperti Jakarta. Kuliner urban biasanya hadir sejalan dengan proses
migrasi. ”Mereka mengakui awalnya gultik dari seorang pedagang nasi gulai asal
Sukoharjo yang berjualan di sekitar Jalan Lumandau, tak jauh daritempat gultik
yang terkenal sampai sekarang,” ujar Kevindra. Budi sendiri pedagang gultik generasi
ketiga di keluarganya. Ia mewarisi usaha ini dari bapak mertuanya sejak 2016. Gultiknya
dijual di atas trotoar di persimpangan Jalan Mahakam-Bulungan, Blok M. Ia mulai
berjualan mulai jam pukul 16.00 sore hingga sekitar pukul 03.00-04.00 pagi.
Dalam sehari, mereka tidur hanya lima jam demi melayani para
warga Jakarta yang tak kunjung tidur. Jumlah porsi yang terjual pada hari biasa
dan akhir pekan pun bisa selisih hingga ratusan porsi. ”Contoh dari sate saja. Di hari biasa saya bawa 400
tusuk. Kalau malam Sabtu bisa 500-600 tusuk, dan kalau malam Minggu 750-800
tusuk,” ucap Budi. Walau jumlah konsumen gultik ratusan hingga ribuan orang, kondisi
penjualan gultik di Blok M dinilai belum kembali normal. Menurut para pedagang,
masa penjualan sebelum pandemi Covid-19 jauh lebih baik ketimbang sekarang.
Sebelum pandemi, tidak akan ada kursi kosong selama jualan. Setelah tengah
malam pun dagangan tetap diserbu konsumen. Adapun seporsi gultik dijual seharga
Rp 10.000. (Yoga)
Opsi KA Semi Cepat Terbaik
Mimpi mempunyai kereta api bullet-train sekelas Shinkansen milik Jepang atau TGV milik Prancis agaknya masih jauh di angan. Kabar angin bahwa rute KA Jakarta-Surabaya akan dibuatkan kereta cepat seperti KCJB masih perlu pertimbangan mendalam. KCJB yang sudah berganti nama WHOOSH (Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat) resmi operasional sejak 2 Oktober 2023 memang lompatan teknologi untuk Indonesia, namun sisi pendanaan jelas sekali menjadi tantangan terdalam. Rute Jakarta-Surabaya memang sangat berat karena sangat panjang dan tentu saja linier dengan potensi dan risiko keselamatan. Jalur ini memiliki 1.223 perlintasan KA resmi sementara yang tidak resmi mencapai 3419 perlintasan. Jumlah flyover dan underpass ada 349 lokasi. Kemenhub menghabiskan banyak dana untuk infrastruktur, maintenance and operation (IMO) pada titik itu dan jumlahnya Rp1,3 triliun (2018), Rp1,1 triliun (2019) dan Rp1,5 triliun (2020). Repotnya sudah jalur pendek, namun harga investasinya demikian mahal. Biaya investasi WHOOSH adalah US$9,2 miliar atau Rp132,44 triliun, artinya biaya per km mencapai US$64,65 juta. Nilai fantastis proyek kereta cepat Indonesia ini mengalahkan Iran (US$12,73 juta per kilometer, Arab Saudi (US$17,34 juta/km), Turki (US$59,21 juta/km), dan Kenya (US$11,56 juta/km). Jika jarak Surabaya-Jakarta adalah 748 km, artinya akan memerlukan biaya investasi US$48,3 miliar atau Rp739,89 triliun. Dana Rp60 triliun dari Jepang dengan tenor 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun dan bunga utang 0,5% tampak sangat menarik. Bandingkan dengan bunga biaya investasi WHOOSH yang mencapai 3,4%. Tawaran JICA ini sebetulnya menarik, mempertimbangkan Jepang berpengalaman dalam hal teknologi kereta api. Pembangunan rel baru juga bertahap sehingga tidak menyedot APBN, dilaksanakan dua tahap, yaitu Jakarta-Semarang dengan rel baru, dan Semarang-Surabaya dengan rel lama. Proyek WHOOSH sudah terlanjur dan tidak bisa disesali, jika misinya untuk membuktikan Indonesia bisa memiliki teknologi kereta cepat, artinya misi accomplished dan tercapai. Generasi penerus negeri kini akan mengambil alih pemanfaatannya, apakah bisa menguntungkan atau tidak. Inilah pentingnya langkah bijak yang harus dimiliki pemerintah dalam merencanakan proyek serupa Surabaya-Jakarta. Kompetisi utama jalur ini adalah moda pesawat terbang dengan lama terbang satu jam. Ditambah persiapan sebelum terbang satu jam, di dalam pesawat prior-depart 1 jam, setelah landing sampai keluar pesawat 1 jam, berjalan keluar mencari transportasi lanjutan 1 jam, maka total persiapan 5 jam dari keluar rumah sampai tiba di tujuan Jakarta saat menggunakan moda udara.
Jimly Sebut Dugaan Pelanggaran Etik Terbukti
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah
menuntaskan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terkait putusan perkara uji
materi No 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan syarat usia minimal calon presiden
dan wakil presiden di UU Pemilu. Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyatakan,
dugaan pelanggaran etik tersebut terbukti, saat ditanya wartawan seusai
memeriksa pelapor dari Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia dan advokat Zico
Leonard Djagardo, Jumat (3/11) di Gedung MK, Jakarta. Saat itu, wartawan bertanya
kepada Jimly, ”Prof, artinya yang banyak dipermasalahkan ini terbukti
bersalah?” Jimly menjawab, ”Iyalah.” MKMK menerima 21 laporan dugaan
pelanggaran etik terkait putusan perkara uji materi No 90. Ketua MK Anwar Usman
paling banyak dilaporkan, antara lain karena dugaan adanya konflik kepentingan.
MKMK akan menggelar rapat pleno untuk membuat rancangan
putusan mulai Senin (6/11). Selanjutnya, putusan akan dibacakan Selasa (7/11).
Jimly mengatakan, pemeriksaan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, dengan
laporan terbanyak terhadap Anwar Usman, bukan kasus yang sulit. MKMK juga sudah
mempunyai sejumlah bukti, keterangan ahli, rekaman kamera pemantau (CCTV), dan
para saksi. Menurut Jimly, MKMK sudah membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan
seluruh laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Kesimpulan itu
dihasilkan setelah menggelar rapat bersama Wahiduddin Adams dan Bintan R
Saragih selaku anggota MKMK. ”Selanjutnya, tinggal membuat rumusan hingga
menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua
isu,” katanya. (Yoga)
Sumber Dana Kampanye Tunjukkan Komitmen Iklim
Sejumlah kelompok masyarakat sipil menuntut ketiga pasangan
bakal calon presiden dan wakil presiden untuk mendeklarasikan komitmen mereka
pada aksi nyata penanganan krisis iklim dan transisi energi. Salah satu caranya
dengan berani transparan membuka aliran dana kampanye mereka kepada publik. Koordinator
Climate Rangers Jakarta Ginanjar Ariyasuta mengatakan, visi dan misi ketiga
pasangan bakal capres dan cawapres memang sudah mencantumkan beberapa rencana
penanganan krisis iklim. Akan tetapi, orang-orang di sekelilingnya, seperti tim
pemenangan, relawan, dan lain-lain, di balik ketiganya masih terafiliasi dengan
perusahaan energi kotor.
”Komitmen masing-masing pasangan calon masih belum serius
dalam penanganan krisis iklim. Ketidakpastian penanganan krisis iklim dan
transisi energi semakin kuat menjelang Pemilihan Presiden 2024 ini,” kata
Ginanjar saat berunjuk rasa di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (3/11). Dalam unjuk
rasa itu, puluhan orang dari berbagai lembaga swadaya masyarakat yang tergabung
dalam gerakan ”Power Up” ini berjalan kaki dari Kantor YLBHI menuju ke Kantor
KPU. Sepanjang jalan mereka bernyanyi, berorasi, dan menyuarakan dampak krisis
iklim yang semakin memburuk. Mereka mendesak KPU agar transparan membuka semua
aliran dana kampanye dari ketiga pasangan calon kepada masyarakat calon
pemilih. Setiap pasangan calon yang masih menerima dana dari perorangan, kelompok,
perusahaan, dan atau badan nonpemerintah yang terafiliasi dengan industri energi
kotor dianggap tidak berkomitmen menyelamatkan bumi. (Yoga)
Kesepakatan ”Pensiun Dini” PLTU Diupayakan Tahun Ini
Pemerintah Indonesia mengupayakan setidaknya satu transaksi
pengakhiran lebih dini operasi PLTU terjadi tahun ini. Sekretariat Just Energy
Transition Partnership atau JETP memastikan bahwa kesepakatan yang diupayakan
tersebut adalah PLTU Cirebon-1 dengan kapasitas 660 megawatt. Menurut data
Kementerian ESDM, berdasarkan kajian bersama para pemangku kepentingan, ada 15
PLTU yang bisa dipercepat masa operasinya dengan total kapasitas 4,8 gigawatt
(GW). Kementerian ESDM juga tengah menyusun regulasi terkait peta jalan
pengakhiran dini operasi PLTU batubara tersebut.
Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Jumat (3/11)
mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan fokus pada satu PLTU lewat komitmen
pendanaan JETP. ”Paling tidak ada satu yang bisa maju (deal). Memang, kami
siapkan 4,8 GW, tetapi paling tidak ada satu, 600 megawatt (MW) terlebih dahulu,”
ujarnya. Ia menambahkan, ke depan, perlu ada penelitian untuk membuka
peluang-peluang lainnya dalam pengakhiran dini operasi PLTU dengan skema kerja
sama yang saling menguntungkan. Berbagai persiapan pun perlu dimatangkan. (Yoga)
Pemprov DKI Gelar Lagi Layanan Terpadu di Pusat Perbelanjaan
Waspadai Jerat Investasi Bodong dan Pinjaman Daring Ilegal
OJK bersama semua anggota Satgas Pemberantasan Aktivitas
Keuangan Ilegal dari 12 kementerian / lembaga terus meningkatkan koordinasi
dalam penanganan investasi bodong dan pinjaman daring ilegal. Sejak 1 Januari
hingga 27 Oktober 2023, Satgas telah menghentikan 1.484 entitas keuangan ilegal
yang terdiri dari 18 entitas investasi ilegal dan 1.466 entitas pinjaman daring
ilegal. Satgas juga memblokir 53 nomor telepon, 309 akun Whatsapp, dan 47
rekening bank. Tujuan berinvestasi tentu untuk mendapatkan imbal hasil.
Iming-iming mendapat imbal hasil tinggi dengan dana sedikit dan risiko kecil
menjadi modus pelaku. Namun, alih-alih untung, malah buntunglah yang diperoleh.
Di pinjaman daring ilegal. Kemudahan pencairan dana dengan
syarat yang relatif mudah tidak serta-merta menjamin cerita manis ketika korban
gagal mengembalikan dana tepat waktu. Penagih utang (debt collector/DC)
pinjaman daring ilegal akan mulai meneror korban, bahkan ke semua kontak di
gawai korban, menyebarkan data pribadi, dan mempermalukan korban. Banyak korban
pinjaman daring ilegal bercerita bahwa jumlah dana yang dicairkan dan waktu
pengembalian tidak sesuai kesepakatan.
Tips Hindari Investasi Bodong : 1. Ingat prinsip 2L Ingat
untuk menerapkan prinsip 2L (legal dan logis) ketika berinvestasi. Legal
artinya perusahaan dan produk investasi yang ditawarkan berizin. Logis artinya
keuntungan yang ditawarkan masuk akal dan wajar. 2. Kenali ciri-ciri investasi
bodong, yang biasanya menawarkan bonus jika berhasil mendapatkan anggota baru. Perusahaan
investasi bodong juga menawarkan produk investasi melalui media sosial yang
terkadang menggunakan foto tokoh publik serta informasi terkait proses bisnis
investasi yang dilakukan tidak jelas.
Tips Hindari Pinjaman Daring Ilegal : 1. Cek legalitas pinjaman
daring dan gunakan aplikasi resmi. 2. Jaga kerahasiaan data pribadi, dengan
menghindari mengunduh tautan atau aplikasi dari sumber yang tidak dikenal,
mengunggah KTP atau data pribadi di media sosial. 3. Gunakan jaringan pribadi
ketika bertransaksi, dan hindari penggunaan jaringan publik. 4. Fintech lending
yang berizin OJK hanya diizinkan untuk mengakses camera, microphone, dan
location (camilan), jika diminta akses lain, seperti galeri dan kontak, pinjaman
daring tersebut ilegal. 5. Hapus SMS tawaran pinjaman daring, Fintech lending
resmi yang berizin OJK tidak diperbolehkan menawarkan pinjaman melalui saluran
komunikasi pribadi, baik SMS maupun pesan instan pribadi lain, tanpa
persetujuan konsumen. 6. Lapor ke polisi Jika telah menjadi korban pinjaman
daring ilegal dan menerima penagihan tidak beretika dari DC. (Yoga)
Menjaga Masa Depan Nilai Kebaikan IKN
Lengkingan suara penyanyi
Trie Utami melantunkan lagu ”Leleng” memecah kesepian di kawasan glamping IKN,
Kaltim, Kamis (2/11). Diiringi kelompok musik Kua Etnika, nuansa rindu dari Kalimantan
dalam lagu tersebut coba disampaikan di hadapan Presiden Jokowu dan peserta Kompas100
CEO Forum Powered By PLN. Semuanya bagai selaras dengan asa banyak pihak agar Nusantara
yang modern tetap menjaga nilai-nilai kebaikan. ”Semoga infrastruktur yang ada
di sini bisa selaras dengan budaya yang terus terjaga. Lebih dari sekadar kesejahteraan
ekonomi, tapi muncul juga kesejahteraan budaya di kawasan ini,” kata Trie
seusai mendapat apresiasi langsung dari Presiden atas penampilannya, siang itu.
Harapan tidak hanya diutarakan Trie. Dalam kesempatan bertanya, Vice CEO PT Pan
Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto juga menaruh asa besar. Ia ingin pembangunan
IKN tidak terburu-buru. Upaya membangun SDM, penegakan hukum, kepastian hukum,
dan reformasi hukum diharapkan bergulir bersamaan.
Kepala Otorita IKN
Bambang Susantono mengatakan, ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai kota
biasa. Kota ini dirancang untuk mewujudkan konsep kota hutan, kota yang asyik
ditinggali, ramah anak, aman bagi perempuan, peduli masyarakat adat, dan kota
yang bisa tumbuh bersama teknologi. Harapannya, IKN kelak bisa menarik banyak
orang untuk datang, termasuk pelaku usaha. Presdir PT Infra Solusi Indonesia
Agus Setiono menyebut IKN sebagai proyek out of the box dan luar biasa. ”Karena
kita akan punya ibu kota negara yang hijau (green), kemudian juga dengan konsep
yang memberikan solusi total (total solution). Jadi, saya berharap (pemindahan)
bisa dilakukan tahun depan dan sukses selalu,” katanya. Sebagai perusahaan yang
bergerak di bidang konektivitas dan infrastruktur digital, Agus berharap
perusahaannya bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN. (Yoga)
Biaya Manfaat JKN Naik Rp 30 Triliun
Defisit dana program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berpotensi kembali
terjadi. Potensi defisit ini seiring dengan semakin banyaknya peserta yang
memanfaatkan layanan dalam program tersebut. Inovasi pembiayaan perlu segera
disiapkan untuk menekan besaran defisit. Koordinator Advokasi BPJS Watch
Timboel Siregar menuturkan, manfaat yang ditanggung dalam program JKN-KIS makin
luas. Tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) dan kapitasi dalam layanan
yang ditanggung dalam program itu meningkat. Hal itu bisa berdampak pada
kondisi keuangan yang dikelola.
”Mekanisme pembiayaan perlu
disiapkan. Jika tidak, potensi defisit bisa kembali terjadi pada 2025,” kata
Timboel saat dihubungi, Kamis (2/11). Tarif INA CBGs merupakan tarif yang BPJS
Kesehatan kepada rumah sakit dengan sistem paket berdasarkan jenis penyakit. Adapun
dana kapitasi adalah pembayaran yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas
kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta. Timboel mengatakan, sejumlah
mekanisme bisa dilakukan untuk menekan besaran defisit yang terjadi dalam
program JKN-KIS. Mekanisme pertama adalah menaikkan tarif iuran peserta. Selain
melalui kenaikan tariff iuran, mekanisme berikutnya bisa dilakukan dengan potensi
urun biaya (cost sharing).
Dirut BPJS Kesehatan Ali
Ghufron Mukti, mengutarakan, beban biaya manfaat jaminan layanan kesehatan yang
dibayarkan BPJS Kesehatan terus meningkat. ”Pada 2023 ini diproyeksi terjadi
kenaikan lagi menjadi Rp 147-Rp 148 triliun. Jadi, ada kenaikan sekitar Rp 30
triliun. Kenaikan ini terjadi, selain karena kenaikan tarif INA-CBGs dan
kapitasi serta biaya Covid-19, lebih banyak karena utilisasi masyarakat yang
meningkat,” tutur Ali, dalam Lokakarya Media BPJS Kesehatan di Martapura, Kalsel,
Rabu (1/11). (Yoga)
Sanksi Rp 25 Miliar bagi Perusahaan Penyebab Karhutla Segera Dieksekusi
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan segera mengeksekusi putusan peninjauan kembali
tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan dari PT KU sebesar Rp 25 miliar. Ini
merupakan kasus gugatan yang dilayangkan KLHK atas kejadian kebakaran hutan dan
lahan (karhutla) pada 2015 di lokasi konsesi PT KU di Jambi. Eksekusi ini
dilakukan setelah majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan
peninjauan kembali (PK) dari PT KU pada 30 Oktober 2023. Majelis hakim kemudian
menghukum PT KU dengan denda Rp 25,5 miliar yang terdiri dari ganti rugi materiil
sebesar Rp 15,7 miliar dan tindakan pemulihan lingkungan senilai Rp 9,7 miliar.
Dirjen Penegakan Hukum
KLHK Rasio Ridho Sani menyampaikan, putusan PK ini telah menguatkan putusan
kasasi, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan putusan PN Jaksel yang telah
berpihak pada lingkungan hidup. Ketiga putusan pengadilan tersebut juga telah
inkrah atau berkekuatan hukum tetap. ”Komitmen KLHK untuk menghentikan karhutla
dan mengembalikan kerugian lingkungan hidup (negara) serta memulihkan
lingkungan hidup yang rusak akibat karhutla di areal perkebunan kelapa sawit milik
PT KU tidak berhenti,” tutur Rasio melalui keterangan tertulis, Kamis (2/11). Menurut
Rasio, penolakan permohonan PK oleh MA memberi pembelajaran kepada setiap
penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk tidak melakukan pembakaran lahan.
Mereka juga tidak boleh membiarkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi usaha atau
kegiatannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









