Rencana pemerintah mengintegrasikan bisnis maskapai anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Citilink Indonesia, dengan maskapai milik PT Pertamina (Persero), Pelita Air, ke dalam satu subholding aviasi masih belum final. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan aksi korporasi ini, salah satunya pembengkakan beban operasional. Rencana peleburan bisnis Citilink Indonesia dan Pelita Air sebelumnya telah diungkap Menteri BUMN Erick Thohir saat menyampaikan enam strategi BUMN di tahun 2024, akhir Agustus lalu. Peleburan bertujuan untuk menekan biaya logistik sehingga sektor aviasi bisa mengejar kekurangan armada pesawat nasional.

Minggu (5/11) Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengatakan, belum ada keputusan final terkait skema pengintegrasian bisnis antara Citilink Indonesia dan Pelita Air. Pada dasarnya, Garuda Indonesia mendukung gagasan pemerintah, selaku pemegang saham terbesar perseroan, untuk memajukan sektor aviasi nasional. ”Manajemen akan mengeksekusi aspirasi pemegang saham walaupun diskusinya panjang antara pemegang saham dan seluruh pihak,” kata Irfan. Seusai acara CEO Talks ASEAN Connect yang diadakan INACA di Jakarta, Kamis (2/11) CEO Citilink Indonesia Dewa Rai menjelaskan, Kementerian BUMN berencana memasukkan maskapai-maskapai pelat merah menjadi subholding maskapai penerbangan pada holding BUMN aviasi dan pariwisata, InJourney.

Dirut Pelita Air Dendy Kurniawan belum banyak berkomentar terkait dengan perkembangan proses integrasi Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air ke dalam holding InJourney. Namun, ia menilai pengintegrasian ketiga maskapai akan menghasilkan keuntungan, yakni ketersediaan harga yang terjangkau untuk masyarakat, memastikan konektivitas udara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong kinerja bisnis masing-masing maskapai agar semakin sehat. (Yoga)

Para nelayan  kecil di kawasantimur Indonesia harus melaut lebih jauh, lebih lama, dengan biaya lebih. Itu pun tanpa jaminan hasil yang sepadan. Setelah melaut lebih dari 15 jam, Umar Waymese (45) akhirnya bersandar di pesisir Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Senin (4/9) petang. Istri, anak, dan kerabat lain menantinya dengan senyum. Mereka berharap Umar membawa banyak tuna, ikan incaran utama nelayan di desa tersebut. Namun, angan itu pupus. Lelaki tersebut hanya membawa peluh di wajah, bau terik matahari di pakaiannya, serta puluhan ekor ikan cakalang dan tuna kecil (baby tuna) yang beratnya berkisar 3 kg per ekor, yang hanya cukup untuk menutup biaya pembelian 60 liter pertamax sebagai bahan bakar perahunya. Artinya, tidak ada uang lebih untuk memenuhi kebutuhan lain, kecuali sebagian ikan yang tak dijual untuk dimakan sendiri.  

”Sekarang, ikan tuna sudah ’mati’. Ikan kecil juga ’mati’,” ucapnya.  Umar memakai kiasan itu untuk menggambarkan kondisi susahnya mendapatkan tuna di Laut Seram kini. Dia tidak tahu pasti mengapa ikan pelagis besar itu seolah menghilang. Padahal, lima tahun lalu, ia masih kerap mengait tuna dengan berat puluhan kilogram di sana. ”Kadang dua atau tiga ekor tuna sekali melaut,” ungkapnya. Jaraknya juga kurang dari 20 km dari pesisir dengan kebutuhan bensin maksimal 30 liter. Semua berubah sejak kapal-kapal raksasa berukuran 90 gros ton (GT) marak hilir mudik di perairan Seram. Kapal-kapal ikan itu berasal dari luar Maluku. Perahu nelayan setempat yang panjangnya hanya 7 meter dan lebar 1,2 meter dengan bobot 0,5 GT jelas bukan tandingannya. Umar menduga kapal-kapal itu juga menjaring tuna di area kurang dari 12 mil laut (sekitar 22 km) dari pantai. Padahal, Permen KP No 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap melarang kapal ukuran di atas 30 GT beroperasi di laut lepas di bawah 12 mil laut. (Yoga)

Perahu-perahu nelayan berukuran maksimal 3 gros ton berjejer di pesisir kampung-kampung nelayan di Pulau Morotai, Maluku Utara. Berada di bibir SamudraPasifik, perairan itu kerap diterjang gelombang tinggi. Al Hadar (52), warga Desa BereBere, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, terpaksa menepikan perahunya. Angin bertiup kencang dan tinggi gelombang lebih dari 3 meter tak mungkin bisa ditaklukkan perahunya yang berukuran kurang dari 3 gros ton (GT). ”Hanya perahu berukuran lebih dari 30 GT yang bisa menaklukkan ombak itu, seperti kapal-kapal nelayan dari Bitung (Sulut). Mereka tetap bisa mencari ikan di dekat Morotai meski ombak sedang tak bersahabat,” tuturnya. Menurut data Koperasi Nelayan Tuna Pasifik di Sangowo, Morotai Utara, dari 60 nelayan yang terdaftar sebagai anggota, semuanya memiliki perahu berukuran 1,5 GT dan 3 GT. Perahu seperti itu berisiko tenggelam ketika tinggi gelombang melampaui 1 meter.

Selain armada tangkap, nelayan kerap kesulitan memperoleh BBM yang pasokannya terbatas. Saat musim ikan, mereka terpaksa membeli Pertamax dengan har-ga Rp 17.000 per liter, lebih mahal daripada harga semestinya Rp 1% dari total APBD Morotai sebesar Rp 800 miliar yang habis menopang sarana dan prasarana perikanan. Dia mengatakan, sempat datang bantuan kapal-kapal berukuran besar dari pemerintah pusat. Namun, desain sejumlah kapal di bawah standar. ”Kapalnya akan dioperasikan di Samudra Pasifik,tetapi kapal yang diberikan seperti yang beroperasi di teluk,” katanya. Nelayan membutuhkan kapal berukuran minimal 28 GT. Problem sektor perikanan tangkap juga dialami nelayan di Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Senin (18/9) dini hari, kapal pemburu ikan pelagis kecil berukuran 80 GT yang dinakhodai Ramli Lestaluhu (61) tiba di rumpon, rumah ikan buatan, 30 menit setelah ditebar, jaring kembali ditarik ke kapal.

Perlahan-lahan sejumlah ikan momar atau ikan layang (Decapterus) yang terjebak di dalamnya. Jumlah ikan 387 kilogram. Kendati tangkapan melimpah, rezeki nelayan di Banda tak pernah pasti. Belum tentu tangkapan mereka laku terjual di pasaran mengingat minimnya pembeli. Ketika tangkapan melimpah, terutama pada September hingga Desember, tempat penampungan atau pengolahan ikan kewalahan lantaran tempat pembekuan ikan (cold storage) terbatas. Penampung tak berani membeli banyak, harga ikan pun merosot. Terpaksa sejumlah nelayan membuang tangkapan ke laut. Jumlahnya mencapai ratusan ton. ”Saat musim panen, bahkan kami libur. Ikan yang dibeli perusahaan kadang hanya dari nelayan yang sudah bermitra dengan  mereka,” kata Maarif (56), nelayan di Pulau Run, sekitar satu jam perjalanan dari Naira. (Yoga)

Perusahaan pelat merah masih menjadi motor utama pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Perannya hampir tak tergantikan di berbagai proyek negara dalam skala besar.Memasuki tahun politik, posisi korporasi BUMN tetap diandalkan. Namun, perannya perlu dilakukan dengan penuh hati-hati dan kecermatan tinggi. Netralitas korporasi pelat merah perlu dijaga agar sasaran dan target yang dirancang bisa tercapai.

Ketika kondisi keuangan negara Amerika Serikat (AS) mengalami defisit yang kian membengkak, posisi nilai tukar mata uang dolar AS justru melonjak naik hingga menyebabkan mata uang negara lain terpuruk. Kenaikan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS yang meningkat hingga 5% membuat penarikan dolar AS di seluruh dunia marak untuk diinvestasikan kembali ke AS.Bagi Indonesia, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tentu perlu diwaspadai. Meskipun neraca perdagangan Indonesia pada September 2023 sebetulnya mencatatkan surplus sebesar US$3,42 miliar, tetapi posisi rupiah justru melemah. Menurut Bank Indonesia (BI), per 26 Oktober 2023, kurs rupiah referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate tercatat Rp15.933 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar rupiah ini terjadi saat indeks dolar AS terpantau menguat ke level 106,49%. Upaya BI untuk menstabilkan rupiah, harus diakui bukan hal yang mudah dilakukan. Bukan tidak mungkin, nilai tukar rupiah akan tembus Rp16.000 per 1 dolar AS jika kondisi geopolitik masih tidak menentu. Depresiasi mata uang, termasuk rupiah sering terjadi pada negara dengan fundamental pertumbuhan yang lemah seperti defisit transaksi berjalan yang terus-menerus, serta tingginya tingkat inflasi. Secara garis besar ada efek domino yang terjadi ketika nilai tukar rupiah turun.Pertama, mempengaruhi kelangsungan hidup sejumlah sektor industri manufaktur. Kedua, pelemahan rupiah dan kenaikan nilai tukar mata uang dollar AS, cepat atau lambat akan menyebabkan terjadinya kenaikan biaya logistik. Ketiga, efek domino pelemahan rupiah tak pelak juga akan menyebabkan terjadinya pelemahan permintaan dan daya beli masyarakat. Keempat, tidak hanya inflasi, efek domino dari terjadinya depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar AS juga berpotensi meningkatkan jumlah dan kewajiban pemerintah maupun swasta dalam membayar utang.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara berupaya sekuat tenaga menjaga sasaran kinerjanya pada tahun ini maupun 2024. Target itu rada berat karena bisnis korporasi pelat merah sangat rentan dengan dinamika politik yang berlangsung di Tanah Air. Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden memastikan bahwa Rosan P. Roeslani telah memperoleh persetujuan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak Rabu (25/10). Rosan tak sampai 4 bulan mengemban jabatan Wakil Menteri BUMN semenjak dilantik Presiden Joko Widodo pada 17 Juli 2023. Sebelum mengemban jabatan sebagai wakil menteri, Rosan menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. “Presiden telah mengabulkan permohonan pengunduran diri Wamen BUMN, Rosan P. Roeslani. Wamen BUMN ini secara resmi diberhentikan dengan hormat melalui Keppres tertanggal 25 Oktober 2023,” ujar Ari Dwipayana, Rabu (25/10). Mundurnya Rosan dari jabatan Wamen BUMN tak lepas dari dinamika politik yang berkembang di Tanah Air. Rosan yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu, ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Rosan sebelumnya dikenal sebagai bagian dari tim kampanye pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Selain Rosan, ada beberapa pejabat di lingkungan korporasi pelat merah mengundurkan diri dari jabatan yang diduduki karena masuk dalam tim pemenangan capres-cawapres di pilpres mendatang. Misalnya, Eko Sulistyo mundur dari posisi Komisaris PT PLN (Persero) setelah masuk dalam tim pemenangan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Pejabat di lingkungan perusahaan BUMN lain seperti Komisaris Utama PT PP (Persero) Tbk. Andi Gani Nena Wea, juga bergabung dalam tim pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud. Keluarga dekat Presiden Jokowi, juga saat ini menempati pos komisaris di BUMN. Satu sisi, putra Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming masuk sebagai peserta di Pilpres 2024. Berdasarkan laporan Kementerian BUMN, nilai aset korporasi pelat merah hingga kuartal III/2023 mencapai Rp9.842 triliun. Korporasi BUMN juga turut menopang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lewat setoran dividen kepada kas negara. Dari periode satu ke periode berikutnya, nilai dividen BUMN terlihat meningkat. Selain dari sisi setoran dividen, Erick juga mematok target menambah jumlah perusahaan pelat merah yang melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2024. Kondisi pasar tahun depan diharapkan jadi momentum pas bagi korporasi BUMN melantai. “Saya rasa kami terus dorong kalau memang situasinya tepat, untuk bisa go public,” ujar Erick dalam Capital Summit & Market Expo 2023 di Gedung BEI, Jakarta pada Sabtu, (28/10).

Asa pemerintah untuk keluar dari persoalan tingginya subsidi yang dikeluarkan untuk liquefied petroleum gas atau LPG kembali tumbuh setelah ditemukannya lapangan minyak dan gas bumi yang kaya dengan kandungan propana serta butana. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas) melaporkan setidaknya ada 12 lapangan minyak dan gas bumi atau migas di Tanah Air yang memiliki kandungan propana (C3) dan butana (C4) sebagai bahan baku LPG. Dengan jumlah kandungan di atas 4%, C3 dan C4 yang terkandung di lapangan migas tersebut dapat dimonetisasi untuk diproduksi menjadi LPG, dengan harapan bisa mengurangi impor yang selama ini juga membebani keuangan negara. Akan tetapi, Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan, pihaknya masih menghitung jumlah pasti mengenai volume LPG yang bisa dihasilkan dari cadangan tersebut. Persoalan LPG memang kerap membuat pemerintah pusing, karena menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Impor dan subsidi yang dikeluarkan pemerintah pun tercatat terus menanjak dari tahun ke tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun menyambut baik laporan SKK Migas terkait dengan temuan kandungan propana dan butana yang disebut-sebut bisa memproduksi LPG sebanyak 1,2 juta ton per tahun. Temuan tersebut menjadi harapan pemerintah untuk mengurangi impor LPG.

Selain diproduksi untuk memenuhi LPG bersubsidi, temuan tersebut juga bisa disalurkan kepada industri yang hingga kini masih memanfaatkan komoditas tersebut sebagai sumber energi, seperti Kilang Cilacap milik PT Pertamina (Persero). Lewat pemasangan pipa ke sejumlah kilang itu,kata Arifin, pemerintah dapat menghemat impor LPG sebanyak 400.000 ton setiap tahunnya. Sementara itu, target produksi LPG sepanjang 2020 hingga 2024 dipatok di angka konservatif sebesar 1,97 juta ton setiap tahunnya. Kementerian ESDM menyebutkan penurunan kapasitas pengolahan dan produksi LPG itu disebabkan karena berhentinya operasi kilang milik PT Yudistira Energi pada April 2021 lalu. Perusahaan pengolahan itu diketahui tidak melakukan perpanjangan izin usaha, karena tidak mendapat kepastian pasokan bahan baku gas bumi dari hulu. Pemerintah juga berencana untuk membagikan alat penanak nasi listrik atau rice cooker dengan tujuan mengurangi konsumsi LPG bersubsidi di tengah masyarakat. Program tersebut pun diklaim bisa menghemat hingga 9,7 juta tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram per tahun. Program bagi-bagi rice cooker itu diatur lewat Peraturan Menteri ESDM No. 11/2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga. Sebagai turunannya telah diterbitkan pula Petunjuk Teknis Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) melalui Keputusan Menteri ESDM No. 548.K/TL.04/DJL.3/2023. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai belanja subsidi energi berpotensi ikut terkerek seiring dengan naiknya harga minyak mentah di pasar dunia pada paruh kedua tahun ini. Daymas Arangga, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan bahwa pemerintah harus segera menerapkan sistem distribusi LPG 3 kilogram yang lebih tepat sasaran agar subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa dirasakan oleh pihak yang benar-benar berhak.

Sore yang sedikit mendung dan laut mulai bergelombang, Heri Patyanan memacu perahunya agar lekas tiba di bagan dengan harapan mendapat hasil tangkapan ikan teri melimpah. Sebuah doa yang selalu didaraskan para nelayan Kei ketika mengarungi Laut Banda agar laut tenang tidak mengombang-ambingkan perahu di tengah gelombang. Ini juga sebagai harapan setelah semalam sebelumnya mereka tidak beruntung saat mengangkat jaring dengan ikan teri tak sebanyak biasanya. Tepat saat matahari terbenam, tujuh buruh nelayan tiba di atas bagan untuk menurunkan jaring ke dasar laut yang berada di perairan Kepulauan Kei. ”Jaring sudah diturunkan dan menunggu arus bersamaan dengan datangnya gerombolan ikan puri (teri maluku) yang akan ditangkap,” ujar Heri.

Setelah beberapa jam menunggu di atas pondokan terapung digoyang gelombang, mereka sesekali mengamati arus dan gelembung yang muncul ke atas permukaan air. Bagi nelayan Kampung Selayar, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, berburu ikan teri di atas bagan merupakan bagian dari hidup mereka, Minggu (17/9/2023). Jika mereka beruntung, dalam satu malam nelayan bagan dapat mengangkat jaring sebanyak lima kali. Sementara saat tidak musim ikan, hanya dua kali angkat jaring dengan hasil maksimal lima ember. Laut Indonesia timur di sekitar perairan Kepulauan Kei masih menjadi berkah tersendiri bagi mereka yang dapat menjual ikan puri atau teri dengan harga Rp 350.000 hingga Rp 450.000 per ember.  ”Hari ini lebih banyak dari kemarin, kita dapat sepuluh ember,” kata Heri. Bersamaan matahari terbit, mereka sudah mengangkut hasil tangkapannya pulang. (Yoga)

Gulai tikungan atau gultik tak Cuma terkonsentrasi di Blok M, Jakarta. Sudut-sudut lain turut dirambahi, hingga kota yang jauh dari asal-usulnya. Murah meriah. Gultik bergeming dari gerusan zaman. Konsumennya kelas jelata sampai perlente alias blink-blink. Mudah saja berkunjung ke Blok M, Jakarta. Bisa dengan MRT, Transjakarta, atau ojek dan taksi daring. Pensiunan ASN, Tuti Meindarwati (60), bersama lima temannya memilih naik Transjakarta dari SCBD, Rabu (1/11), lalu berjalan kaki sebentar, tibalah di persimpangan Jalan Mahakam dan Jalan Bulungan. Pusat gultik itu tak ubahnya jejeran pedagang kaki lima yang mengokupasi trotoar. Puluhan pedagang mulai menggelar lapaknya pada pukul 15.00 dan 16.00, tapi ada pula yang baru berjualan sekitar pukul 21.00. Gultik mulai dijual pada tahun 1990-an. Suatu masa, pedagang di Blok M mengajak pedagang lain ikut berjualan. Ramailah pedagang gultik di sana hingga sekarang.

Sepiring gultik biasanya berisi sedikit nasi, yang disiram kuah gulai dengan beberapa potong daging. Beberapa pedagang juga menyertakan gajih sapi. Setelahnya, nasi gultik dilengkapi segenggam kerupuk dan taburan bawang goreng. Kuah santan yang dimasak bersama bumbu-bumbu halus, seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, dan daun jeruk, itu terasa gurih. Dagingnya pun empuk. Dengan beberapa suapan saja, sepiring gultik porsi minimalis tandas.”Rasanya enak dan yang penting, harganya pas untuk kantong pensiunan,” kata Tuti. Selain nikmat, makan gultik di pinggir jalan juga punya sensasi tersendiri. Pelanggan bisa makan sambil mengamati dinamika kota: kendaraan yang tak henti berlalu lalang, deru mesin, bising tukang tahu bulat, pengemis dan pemulung yang hilir mudik, hingga suara bel sepeda penjual kopi keliling alias starling.

Gultik pun jadi makanan favorit muda-mudi yang habis jalan-jalan di akhir pekan atau setelah menjejakkan kaki tempat hiburan malam. Maklum, gultik biasanya buka hingga dini hari atau pukul 03.00-04.00. Pada hari biasa, gultik mulai ramai pukul 20.00-21.00. Konsumen gultik datang dari beragam lapisan masyarakat. Ada mahasiswa, pekerja kantoran, anak tongkrongan, artis, pejabat, hingga atlet. Ada yang dating dengan pakaian kasual, ada pula yang makan gultik sambil menenteng tas Dior dan Louis Vuitton. Walakin, semuanya melebur ketika duduk di kursi plastik pedagang gultik. ”Food vlogger, artis, sampai atlet timnas (sepak bola) yang lagi libur pernah makan di sini,” kata Bebek (27), salah satu pedagang gultik di Blok M. Muhammad Gunawan alias Gugun, gitaris Gugun Blues Shelter (GBS), misalnya, sudah memfavoritkan sentra gultik itu untuk nongkrong. Sejak masih kuliah, awal 1990-an, sampai saat Gugun berpacaran dengan Rohmah Dianingkarti alias Ansi, istrinya sekarang. Kebiasaan jajan gultik berlanjut sampai Gugun Blues Shelter terkenal. (Yoga)

Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap pertama ke Gaza. Ini bagian dari wujud solidaritas Indonesia atas perjuangan Palestina menghadapi serangan Israel. Melalui bantuan itu, rakyat Indonesia menegaskan tekad akan selalu bersama warga Palestina. Pengiriman bantuan tahap pertama ke Gaza diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (4/11), dengan dua  pesawat Hercules. Sedangkan satu pesawat kargo diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Total keseluruhan bantuan mencapai 51,5 ton, terdiri dari bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik lainnya. Jenis bantuan telah disesuaikan dengan kebutuhan di Gaza.

”Bantuan ini bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat, dari dunia usaha, yang disalurkan melalui berbagai lembaga kemanusiaan,” kata Presiden Jokowi ketika melepas  pengiriman bantuan tersebut. Seperti dilansir Kemenlu, bantuan dikumpulkan dari beberapa lembaga, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Indonesian Humanitarian Alliance (IHA), Palang Merah Indonesia (PMI), dan Kitabisa, beserta pemerintah, TNI, dan Polri. Presiden Jokowi mengatakan, penyaluran bantuan kemanusiaan ini merupakan wujud solidaritas dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. ”Tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan. Saya ingin menekankan kembali, Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina,” kata Presiden. (Yoga)