Presiden Joko Widodo akhirnya mengafirmasi sejumlah revisi atas perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, mulai dari penerimaan, belanja, hingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada bulan ini. Perubahan itu termaktub dalam Peraturan Presiden No. 75/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 130/2022 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 10 November 2023. Hal ini sesuai dengan kesimpulan dalam rapat kerja antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, dan Gubernur Bank lndonesia (BI) dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN 2023. Secara umum, terdapat tujuh lampiran dalam peraturan presiden (perpres) tersebut. Setiap lampiran berisi sejumlah perincian ihwal penerimaan negara baik dari sektor perpajakan, penerimaan bukan pajak, belanja pemerintah pusat, alokasi anggaran pendidikan, dan pembiayaan anggaran 2023. Kita akan sedikit mendedahkan poin-poin perubahan yang dilakukan di APBN 2023. Pertama, tentang penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan nasional meliputi pajak dan cukai, terpantau direvisi ke atas. Artinya, harus ada kenaikan, dari Rp1.963,48 triliun menjadi Rp2.045,45 triliun. Kedua, dari sisi belanja negara. Belanja negara pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp2.750,5 triliun, dengan perincian belanja pemerintah pusat Rp1.751,7 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp998,8 triliun. Ketiga, dari sisi SAL alias Saldo Anggaran Lebih. Pemerintah juga merevisi penggunaan dana SAL pada APBN 2023. Menurut perpres ini, dana SAL dapat digunakan untuk membiayai belanja negara termasuk penggunaan dana SAL saat terjadi krisis. Oleh karena itu, pemerintah mengandalkan APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat. Hal ini menjadi konsekuensi logis dari amanat konstitusi bahwa APBN yang menjadi sumber daya keuangan negara perlu didistribusikan secara merata dan adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun, pemerintah justru meningkatkan aktivitas belanja untuk pelayanan umum dan ekonomi. Tidak terperinci secara jelas aktivitas belanja apa saja yang ada di dalamnya. Padahal, bicara tentang APBN, berarti bicara tentang pos anggaran sangat besar. Juga dari sisi SAL, terdapat pos anggaran gemuk hingga Rp226,88 triliun. Dana SAL ini adalah pos pembiayaan yang penggunaannya berdasarkan ketentuan menteri keuangan. Anggaran ditetapkan, dipakai, dan diawasi oleh Kemenkeu.

OJK telah menerbitkan Surat Edaran No. 19/2023 yang membatasi peminjam hanya boleh meminjam dana dari maksimal tiga platform pinjol saja. Namun, menjelang Pemilu di mana kebutuhan keuangan meningkat bagi orang-orang tertentu, tiga platform pinjol tetap bisa menjadi harapan atau bahkan primadona tetapi dengan kemungkinan risiko kegagalan yang cukup besar. Pinjaman online atau pinjol mengingatkan kita pada sejarah awal perkembangan toko online di Indonesia menjelang akhir 2000-an. Pada saat itu, antara pembayaran pesanan dan pengiriman barang adalah suatu perjudian besar. Apabila pemilik toko online mengirim pesanan tanpa adanya pembayaran, maka besar kemungkinan barang dikirim, tetapi uang tidak terbayarkan. Sedangkan jika pembeli melakukan pembayaran sebelum barang diterima, maka besar pula kemungkinan uang ditransfer, tetapi barang tak kunjung datang. Dompet bersama yang digagas di Forum Jual Beli Kaskus dan akhirnya menjadi cara mengelola pembayaran di berbagai layanan e-marketplace, ternyata menjadi jawabannya. Terdapat entitas perantara yang kemudian muncul menjadi penengah keputusan final atas pengiriman dana dari konsumen ke penjual, berdasarkan bukti barang telah diterima konsumen atau kemudian berkembang menjadi data elektronik berupa status pengiriman dari layanan kurir. Kepala Eksekutif Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi bahkan menyampaikan adanya tren orang sengaja meminjam di pinjol tetapi dengan rencana tidak membayar. Terlebih lagi ketika mereka tahu pinjol tersebut tidak tercatat di OJK. Di sisi lain, terdapat juga kasus bunuh diri akibat pinjaman online karena merasa tertekan, atau bahkan terancam. 

Jika peminjam tergolong unbankable karena memang tidak memiliki penghasilan yang memadai, bukankah pengembalian pinjaman hanya mimpi di siang bolong? Untuk itu dibutuhkan modifikasi atau adaptasi seperti yang terjadi pada transaksi masa lalu e-commerce di Indonesia. Meskipun penyaluran pinjaman naik dari waktu ke waktu, kinerja dan prestasi pinjol atau jenis lainnya seperti P2P lending bukan semata-mata pada nilai yang dikumpulkan maupun disalurkan ke peminjam, tetapi utamanya terletak pada nilai keberhasilan pengembalian pinjaman yang berdampak pada kelancaran pemberian pinjaman ataupun penyediaan dana pinjaman dari investor. Di sisi lain, dibutuhkan pula dana segar dan cepat bagi orang-orang yang unbankable dengan tujuan strategis dan produktif. Kelemahan dalam mekanisme pinjol seperti ketergantungan pada informasi di dalam data Kartu Tanda Penduduk terutama yang tanpa batas kedaluwarsa tidak dapat menjamin dan menyelesaikan keberadaan peminjam sesungguhnya. Jika peminjam tinggal di tempat yang berpindah-pindah bahkan seringkali tidak terkait dengan lokasi asalnya, tentu kerepotannya sangat tinggi. Alih-alih melakukan tindakan saat kredit macet, penyelenggara pinjol perlu melakukan validasi terlebih dahulu secara cepat terkait kesamaan alamat yang didaftarkan dengan keberadaan peminjam sesungguhnya. Kolaborasi perlu dilakukan dengan pihak-pihak penyedia layanan jasa keuangan yang diijinkan oleh OJK. Namun, jika awalnya peminjam tidak punya niatan tidak membayar, mekanisme ini dapat menjaga dirinya dari depresi atau bahkan bunuh diri akibat tertekan oleh bengkaknya hutang maupun komunikasi dari penyelenggara pinjol. Tidak kalah pentingnya, kecepatan dan kemudahan dalam memproses pinjaman yang menjadi ciri khas pinjol dalam disrupsi teknologi keuangan jangan sampai hilang. Harapannya seperti halnya transaksi di e-commerce saat ini, pinjol dapat tersalurkan dengan baik ke masyarakat dengan meminimalkan potensi kredit macet yang menyandera kedua belah pihak.

Rumah sakit-rumah sakit di Gaza terkepung oleh pertempuran sengit antara pasukan Hamas dan Israel. Tak ada tanda-tanda pertempuran menyurut. Desakan internasional untuk gencatan senjata antara Hamas dan Israel masih sangat sulit diwujudkan. Salah satu desakan tersebut muncul dari pertemuan puncak gabungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (11/11). Pertemuan menghasilkan resolusi, antara lain, menyerukan penghentian segera agresi militer Israel ke Gaza. Seruan ini juga dilontarkan Presiden Jokowi dalam pernyataannya pada pertemuan itu. ”Gencatan senjata harus segera dilakukan. Alasan Israel bahwa ini sebuah self-defence tak dapat diterima. Ini adalah collective punishment,” katanya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),Minggu (12/11), menerbitkan pernyataan bahwa 36 rumah sakit di Gaza tak berfungsi. ”WHO mengkhawatirkan keselamatan pasien,tenaga kesehatan, dan orang-orang yang mencari perlindungan di rumah sakit,” kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Direktur RS Al-Shifa Mohammed Abu Sal miya mengatakan, pengepungan membuat tenaga kesehatan tak bisa bekerja. Di rumah sakit itu ada 600 pasien pascaoperasi, 40 bayi baru lahir, dan 17 pasien unit perawatan intensif. RS Al-Shifa, ujar Abu Salmiya, tak memiliki aliran listrik, air bersih, dan makanan. Ada dua bayi meninggal gara-gara inkubator mereka padam akibat tidak ada listrik. Demikian pula satu pasien kehilangan nyawa akibat ventilator mati. Mohammed Obeid, dokter bedah dari Dokter Lintas atas (Medecins Sans Frontiere/ MSF) yang bertugas di RS Al-Shifa, mengungkapkan, penembak runduk menembaki empat pasien di lingkungan rumah sakit. Ada yang tertembak di leher dan ada yang di dada. (Yoga)

Kendati penghitungan upah minimum, yang tertera dalam PP No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No 36/2021 tentang Pengupahan sudah terbit, model formula penghitungan upah tetap menuai perdebatan. Kelompok pekerja sampai sekarang masih menganggap hasil penghitungan dengan model formula kurang mengakomodasi kebutuhan riil pekerja, sedangkan pengusaha menyatakan ketentuan dalam PP tersebut perlu dihormati sebagai dasar hokum kepastian berusaha. Aktivis perempuan buruh, Dian Septi, Minggu (12/11) di Jakarta, berpendapat, kenaikan upah minimum semestinya sesuai dengan kebutuhan riil buruh dan keluarga, bukan lajang. Kalau upah minimum tidak sesuai dengan kebutuhan riil, upah layak jauh dari harapan.

Upah layak berarti harus di atas kebutuhan riil. Pemerintah berulang kali mempertentangkan antara upah minimum dan upah layak. Seolah upah minimum disamakan dengan upah murah. ”Formula penghitungan upah minimum yang diatur PP No 51/2023 pada akhirnya hanya menyesuaikan upah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya. Sebelumnya, dalam siaran pers Jumat (10/11) yang disebarkan ke media tengah malam, Menaker Ida Fauziyah mengatakan, PP No 51/2023 memberikan kepastian upah minimum naik setiap tahun. Kepastian ini diperoleh melalui penerapan formula upah minimum yang mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. (Yoga)

JAKARTA,ID-Persoalan pupuk bersubsidi di dalam negeri sangat kompleks. Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah adalah masalah distribusi. Satu sisi, sejumlah  petani mengeluhkan pasokan yang tidak mencukupi, namun disisi lain ternyata  pupuk bersubsidi yang ada belum terserap optimal. Karenanya, Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh kepada PT Pupuk Indonesia. "Badan Pemerika Keuangan (BPK) perlu melakukan audit secara menyeluruh kepada PT Pupuk Indonesia untuk mencegah  risiko penyelewengan yang mungkin terjadi," kata Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan ketika dihubungi oleh jurnalis B Universe pada Minggu (12/11/2023). Daniel mengungkapkan masalah data dan risiko penyelewengan pupuk bersubsidi akibat maladministrasi  menjadi  hal yang penting untuk segera dibenahi. Data petani penerima pupuk bersubsidi menjadi hal yang pertama harus segera dibenahi. (Yetede)

Pemerintah merilis aturan terbaru pengupahan tahun 2024, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2023 tentang Perubahan atas PP No 36/2021 tentang Pengupahan. Pemerintah memastikan, dengan mengacu beleid ini, upah minimum di daerah di Indonesia akan naik pada tahun depan. Kepastian kenaikan upah pada 2024 diperoleh melalui penerapan formula upah minimum yang mencakup tiga variabel, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. "Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodasi secara seimbang," kata Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan dalam keterangan resminya, akhir pekan lalu. Namun kalangan buruh menolak rumusan formula penghitungan UMP 2024 dalam PP 51/2023. Mereka mengancam bakal menggelar mogok secara besar-besaran. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap menuntut kenaikan upah sebesar 15% pada tahun depan. "Mogok nasional sudah bisa dipastikan menjadi pilihan buruh. Pada akhir November, 5 juta buruh dari 100.000 perusahaan akan berhenti operasi," ancam Said Iqbal, Presiden KSPI, dalam pernyataan resminya, Minggu (12/11). "Penetapan indeks tertentu sebesar 0,10-0,30 jelas-jelas kebijakan yang berorientasi kepada upah murah," ungkap Said Iqbal. Kalangan pekerja mengusulkan indeks tertentu berkisar 1,0 hingga 2,0. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban juga bilang, regulasi ini memungkinkan penetapan UMP tahun depan dan seterusnya tidak naik jika dalam kondisi tertentu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berpendapat, semua pihak perlu menghormati ketentuan formula upah di PP 51/2023. Ketentuan ini sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Angka kemiskinan ekstrem di berbagai daerah di Indonesia menurun pada tahun ini. Namun, target pemerintah untuk menuju kemiskinan ekstrem 0% masih jauh panggang dari api. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tercatat pada tahun ini tepatnya Maret 2023, tingkat kemiskinan ekstrem menurun menjadi 1,12% dari tahun 2018 di level 2,6%. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pada Maret tahun ini, jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah 1% sebanyak 18 provinsi atau 53% dari total provinsi di Indonesia. Sedangkan jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di kisaran 1%-5% sebanyak 14 provinsi, serta jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di atas 5% ada dua provinsi. BPS mencatat prestasi di beberapa provinsi yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstremnya cukup pesat. Tercatat dua provinsi yakni Maluku dan Papua yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem yang sangat cepat yakni dari 10,92% menuju 7,67% pada Maret 2023. Dia menambahkan, beberapa karakteristik rumah tangga miskin ekstrem pada Maret 2023 diantaranya 11,26% dari kepala rumah tangga miskin ekstrem tidak bisa membaca dan menulis. Dengan rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin ekstrem adalah selama 5,9 tahun. Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, tantangan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ini adalah karena kriteria atau variasi tingkat kemiskinan di daerah sangat beragam.

Indonesia bersama puluhan negara kembali mendesak penghentian perang di Gaza. Warga sipil harus dilindungi dari serangan ataupun penyanderaan. Desakan disampaikan dalam KTT Darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (11/11). Sebagai pemimpin negara berpenduduk Muslim terbesar, Presiden Jokowi hadir di KTT itu. Lawatan ke Riyadh ini bagian dari muhibah Presiden di Arab Saudi dan AS. Dalam pernyataan beberapa hari lalu, Jokowi mengatakan akan membawa hasil KTT OKI ke Presiden AS Joe Biden. Jokowi-Biden akan bertemu di Washington DC dan California.

KTT Riyadh menunjukkan negara-negara Timur Tengah bisa bersatu karena kegentingan di Palestina. Buktinya, sejumlah pemimpin negara yang selama ini bermusuhan di Timur Tengah kini berkumpul di Riyadh. Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad datang ke KTT. Sekjen OKI Hissein Brahim Taha menyebut, KTT itu menegaskan solidaritas dan dukungan teguh OKI pada Palestina. Ia menyerukan, serangan Israel ke Gaza harus segera dihentikan. Koridor kemanusiaan untuk pengungsian warga sipil dan pengiriman bantuan kemanusiaan harus disediakan secara memadai dan berkelanjutan. Ia menolak setiap upaya pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza ataupun Tepi Barat.

Apa pun alasannya, warga Gaza dan Tepi Barat tidak boleh digusur atau dipindah paksa. Kemerdekaan penuh Palestina, menurut Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), adalah solusi untuk mengakhiri konflik berkepanjangan ini. ”Kami yakin satu-satunya jalan perdamaian adalah berakhirnya pendudukan Israel dan permukiman illegal serta pemulihan hak-hak rakyat Palestina dan pembentukan negara sesuai perbatasan 1967, dengan Jerusalem timur sebagai ibu kotanya,” ujarnya. Ia pun mengecam standar ganda komunitas internasional. Hukum kemanusiaan internasional jelas sedang diabaikan di Gaza dan tidak ada tindakan apa pun dari komunitas internasional pada Israel. (Yoga)

Senyum lebar menghias wajah Presiden Jokowi saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata, Kamis (9/11) pagi. Bagi Presiden, pembangunan infrastruktur penghasil energi hijau ini semakin membuka langkah maju untuk pengembangan energi baru dan terbarukan di Tanah Air. PLTS ini berkapasitas 192 megawatt-peak dan mampu memasok listrik hingga 50.000 rumah. Dengan kapasitas yang dimiliki, PLTS Terapung Cirata menjadi pembangkit listrik terapung terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga terbesar di dunia. ”Ini merupakan hari bersejarah karena mimpi besar kita untuk membangun pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) dalam skala besar akhirnya bisa terlaksana,” ujarnya dalam peresmian yang disambut terik matahari pagi itu.

Setiap panel terapung seperti pulau persegi dengan luas 10 hektar atau 14 kali lapangan sepak bola. Panel terapung ini menutupi 4 % total permukaan Waduk Cirata yang mencapai 6.200 hektar. Posisi panel surya ini berada di sebelah utara waduk dan berjarak sekitar 400 meter dari pintu pengambilan air (water intake) Pembangkit Listrik Tenaga Air Cirata. Waduk Cirata membentang di antara Kabupaten Bandung Barat, Cianjur, dan Purwakarta. Panel Surya yang terbentang itu membuat Jokowi semakin optimistis dalam kontribusi energi hijau di masa depan. Dia berujar sudah saatnya Indonesia memaksimalkan potensi EBT yang terbentang di Tanah Air. ”Kami harapkan makin banyak EBT yang dibangun di Indonesia, baik itu tenaga surya, tenaga air, panas bumi, maupun tenaga angin. Memang permintaan untuk energi hijau untuk industri ini paling banyak karena semua ingin mendapatkan produk premium dari green energy,” ujarnya. (Yoga)