Kemenag mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1445 H/2024M rata-rata sebesar Rp 105 juta. Usulan BPIH ini masih akan dibahas Panitia Kerja Komisi VIII DPR dalam satu hingga dua bulan ke depan. Nanti, calon jemaah haji tidak membayar sepenuhnya BPIH. Mengacu rata-rata BPIH 1444 H/2023 M sebesar Rp 90.050.637,26, calon Jemaah membayar rata-rata Rp 49.812.700,26 atau 55,3 % dan sisanya dari sumber lain. Sesuai mekanisme pembahasan biaya haji, usulan BPIH ini disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas kepada DPR dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII di Jakarta pada 13 November 2023. Ada sejumlah komponen layanan dalam usulan BPIH 2024, antara lain biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah–Muzdalifah-Mina (Armuzna), pelayanan di embarkasi atau debarkasi, dan biaya hidup. Dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu (15/11) Staf Khusus Menag Bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo mengatakan, UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 44 UU tersebut menyebutkan, BPIH bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji yang harus dabayar jemaah (bipih), APBN, nilai manfaat, dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. ”Jadi, bipih yang harus dibayar calon jemaah itu adalah bagian dari BPIH. Kemenag mengusulkan sebesar Rp 105 juta, bukan berarti sejumlah itu juga yang harus dibayar oleh calon jemaah,” kata Wibowo. Biaya haji yang disepakati pemerintah dan DPR tersebut kemudian akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan melalui perpres. ”Di regulasi tersebut ditetapkan berapa biaya haji yang dibayar calon jemaah dan biaya haji yang bersumber dari nilai manfaat sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR,” paparnya. Ketua Umum Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia Syam Refiadi mengatakan, ”Ada kenaikan wajar. Tinggal realisasinya saja seperti apa yang tidak memberatkan jemaah haji reguler,” ujarrnya. (Yoga)

Cuti melahirkan, cuti menemani istri melahirkan, dan pengaturan jam kerja fleksibel merupakan program yang paling banyak dibutuhkan pekerja. Ketiga program ini dianggap mampu mendukung keseimbangan bekerja dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam keluarga. Jika ketiga program tersebut disediakan tempat kerja, dampak akan dirasakan pada produktivitas kerja pekerja dan perusahaan. Laporan survei ”Persepsi terhadap Pekerjaan Perawatan, Pandangan Publik dalam Kerangka 5R” oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Katadata Insight Center menyatakan, 42,6 % dari 2.217 responden menyebut cuti melahirkan adalah layanan paling dibutuhkan. Lalu, 17,9 % menyebut cuti menemani istri melahirkan paling dibutuhkan. Selanjutnya, 8,5 % menyebut pengaturan jam kerja fleksibel sebagai program perawatan yang paling dibutuhkan.

Dari sisi pekerja formal, program perawatan yang paling banyak dibutuhkan adalah cuti melahirkan, diikuti cuti menemani istri melahirkan, dan pengaturan jam kerja yang fleksibel. Adapun bagi kalangan pekerja informal, program perawatan yang paling banyak di butuhkan adalah cuti melahirkan, cuti menemani istri melahirkan, dan pojok laktasi. Survei dilakukan secara daring selama kurun 15 September-3 November 2023. Dari 2.217 responden yang disurvei, 67,5 % berjenis kelamin perempuan dan 67,4 % bekerja di sektor informal. Responden tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 58,2 % berusia 27-42 tahun, kelompok usia 18-26 tahun sebanyak 27,5 %. Sebanyak 73,7 % responden berstatus sudah menikah dan 1.597 responden berdomisili di Jawa.

Latar belakang profesi responden beragam, seperti pegawai negeri sipil, karyawan industri garmen, karyawan BUMN/BUMD, karyawan UMKM, pengojek daring, kreator konten, pekerja rumah tangga, dan buruh harian lepas. ”Ketika keseimbangan bekerja dan tanggung jawab keluarga terpenuhi, karyawan bisa berkontribusi optimal terhadap pekerjaan yang pada akhirnya berdampak positif ke perusahaan dan perekonomian nasional,” ujar Koordinator Program ILO Indonesia untuk Ekonomi Perawatan Early Dewi Nuriana dalam diskusi ”Pekerjaan Perawatan, Tanggung Jawab Perempuan atau Bersama”, Rabu (15/11) di Jakarta. (Yoga)

Ingar bingar konser musik Coldplay terasa sejak beberapa hari sebelum band asal Inggris itu tampil di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Rabu (15/11) malam. Gaungnya menggema di seantero media sosial. Hari yang di tunggu-tunggu telah tiba. Keriuhan penonton berbanding lurus dengan potensi ekonomi dan dampak berganda (multiplier effect) dari helatan festival musik semacam ini. Industri ini diprediksi masih akan terus tumbuh di masa mendatang. Data Statista Market Insights (Agustus 2023) menunjukkan, industri pergelaran musik secara global diproyeksikan menghasilkan pendapatan 30,14 miliar USD atau Rp 467,3 triliun dengan kurs Rp 15.503 per USD pada Rabu. Angkanya masih akan terus meningkat, setidaknya hingga 2027 dengan nilai 36,71 miliar USD yang setara Rp 569,1 triliun.  Pertumbuhannya pun sekitar 5 % per tahun.

Pengamat musik, Wendi Putranto, menilai, Indonesia berpotensi besar menggelar konser-konser musik berkelas internasional. Sejauh ini, acara musik yang diadakan di Indonesia sudah berjalan sesuai rencana, baik dalam bentuk konser tunggal maupun festival dengan bintang tamu artis-artis internasional ternama. ”Konser internasional, potensi perputaran uangnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah hingga ratusan miliar rupiah, bergantung popularitas artis dan kapasitas venue-nya,” ujar Wendi saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (15/11). Ia memperkirakan, perputaran uang konser Coldplay di Jakarta hanya dari penjualan tiket tembus Rp 200 miliar. Festival musik itu akan dinikmati 70.000 penonton secara langsung. Di luar penjualan tiket, penjualan suvenir konser, makanan dan minuman, serta sponsorship mendongkrak perputaran uang selama penyelenggaraan konser. Festival musik, apalagi bertaraf internasional, memancarkan daya tarik bagi banyak orang. Pergelaran itu tak hanya mampu mendatangkan wisatawan luar kota, tetapi juga wisatawan asing. (Yoga)

PT Aneka Tambang atau Antam mengklaim telah menerapkan praktik pertambangan yang baik dan sesuai dengan regulasi, dalam operasi Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara. Pengelolaan lingkungan di sekitar wilayah operasi  tambang juga diklaim sesuai standar KLHK. Corporate Secretary Division Head PT Antam Syarif Faisal Alkadrie melalui keterangan tertulis, Selasa (14/11) mengklarifikasi pemberitaan berjudul ”Perairan Halmahera Tercemar Logam Berat” dan ”Ikan Sekarang Su Lari Jauh Tergusur Tambang”, di Kompas dan Kompas.id pada 7 November. Dalam pemberitaan disebutkan, hasil uji air laut di Teluk Buli, Halmahera Timur atau dekat operasional tambang UBP Nikel Maluku Utara, mengindikasikan perairan tercemar logam berat. Kandungan krom heksavalen (Cr), nikel (Ni), dan tembaga (Cu) melebihi ambang baku mutu yang diatur PP No 22 Tahun 2021. Indikasi pencemaran juga dirasakan oleh nelayan karena mereka harus melaut lebih jauh. Tak hanya itu, indikasi pencemaran juga terlihat dari warna air laut yang keruh di areal dekat lokasi beroperasinya tambang.

Menurut Syarif, selain regulasi yang berlaku bagi praktik pertambangan, Antam juga memiliki kebijakan Antam Green Standard (AGS) sebagai pedoman pengelolaan lingkungan, untuk memberikan arahan, meningkatkan kinerja lingkungan yang efektif dan efisien untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta terciptanya standardisasi dan konsistensi penerapan pengelolaan lingkungan di seluruh unit bisnis, unit proyek pengembangan, dan entitas anak perusahaan. Terkait pengelolaan lingkungan di Maluku Utara, Antam melalui UBP Nikel Maluku Utara terus berupaya meningkatkan efisiensi air dan penurunan beban pencemar air dalam proses produksi bijih nikel. ”Kehadiran geotekstil yang dipasang pada kolam sedimentasi berhasil secara signifikan mereduksi nilai padatan tersuspensi sebesar 98 %, menurunkan kandungan TSS pada air limpasan sebesar 101,6 ton TSS pada 2022,” katanya. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan Antam juga ditegaskan Syarief telah sesuai standar KLHK, tecermin dari capaian peningkatan Proper Biru pada 2022 atas kinerja tahun 2021-2022. (Yoga)

JAKARTA,ID-Polmatrix Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024 mencapai 81,8%. Tingginya angkat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dan fakta bahwa putera sulung Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres  akan turut berpengaruh  pada dinamika politik Tanah Air menjelang pilpres 2024. "Kepuasan publik terhadap Jokowi yang sangat tinggi mencapai 81,8% menjadikan faktor Jokowi sangat berpengaruh  dalam ninamika pilpres," kata Direktur Eksekutif Poltramix Indonesia Dendik Rulianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, (15/11/2023). Dendik mengatakan, apabila ditarik mundur, maka tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi bergerak diatas 75% sejak awal tahun 2023. Angka kepuasan  responden terus menanjak naik hingga menembus sekitar 80% sejak Mei 2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-Trans Power Marine  (TPMA) membeli 79 unit kapal tugboat dan tongkang second senilai Rp 1,2 triliun untuk memperkuat posisi bisnis jasa logistik seiring makin ketatnya persaingan di pasar. Pembelian armada tersebut dilakukan melalui akan usaha perseroan, yakni PT Trans Logistik Perkasa (TLP). "Serah terima 79 unit armada ini telah selesai dilakukan pada bulan November 2023," kata Corporate Secretary TPMA Rudi Sutiono dalam keterangan resminya. Rudy menyebut, sebagian besar dana pembelian  kapal berasal dari pinjaman perbankan, dan sisanya dari kas internal. Adapun sebelumnya, TLP juga telah memesan 30 unit  tugboat dan tongkang baru yang sebagian masih dalam proses pembuatan. PT trans Logistik Perkasa merupakan perusahaan patungan  antar TPMA dan mitra strategis, dimana Trans Power Marine memiliki 30% saham di TLP.  (Yetede)

Ketangguhan industri manufaktur dan keandalan tenaga kerja tidak bisa diraih dengan cara instan. Perlu tekad, strategi, dan waktu untuk mewujudkannya. Industri pengolahan berperanpenting dalam perekonomian Indonesia, antara lain dari sisi serapan tenaga kerja dan sumbangannya terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada triwulan III-2023, pada saat perekonomian tumbuh 4,94 % secara tahunan, industri pengolahan tumbuh 5,2 % dengan distribusi terhadap PDB sebesar 18,75 %. Data BPS menunjukkan, pertumbuhan industri pengolahan yang melampaui pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang permintaan domestik yang masih kuat. Meski demikian, mengutip data Statista, peran sector manufaktur terhadap PDB Indonesia pada 2017-2022 kian merosot. Porsi industri pengolahan yang pada 2017 sebesar 20,16 %, turun menjadi 19,24 % pada 2021 dan 18,34 % pada 2022.

Gejala deindustrialisasi, yang ditandai dengan merosotnya peran industri dalam perekonomian, kian jelas. Sebaliknya, sektor jasa berkembang cepat. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan, meskipun perannya 5,98 % terhadap PDB, pada triwulan III-2023 tumbuh 14,74 % secara tahunan. Lapangan usaha akomodasi, makan dan minum, yang porsinya 2,51 % pada PDB, tumbuh 10,9 %. Merujuk data BPS, meskipun jumlahnya bertambah, porsi penduduk yang bekerja di industri pengolahan menyusut, dari 14,17 % pada Agustus 2022 menjadi 13,83 % pada Agustus 203, dengan rata-rata upah Rp 3,2 juta per bulan, sedikit di atas rata-rata upah buruh berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023 yang Rp 3,18 juta per bulan. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan andal mesti disiapkan dan industri pengolahan mesti diperkuat. Industri pengolahan yang kuat akan menopang pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian saat terjadi guncangan. (Yoga)

Empat gerobak kopi diparkir di sisi jalan kompleks perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Di dalam boks gerobak itu tersusun minuman kopi robusta racikan barista. Sungguh-sungguh ibarat di mal atau kedai kopi langganan penikmat kopi kalangan menengah ke atas. Senin (13/11) siang itu, suhu udara melampaui 32 derajat celsius. Sejak pagi, penjual kopi yang kebanyakan anak muda menunggu kehadiran pembeli. Ada pelanggan setia dan ada yang kebetulan melintas. Benny (23), pedagang kopi dari salah satu merek berjejaring, menuturkan, kurang dari tiga jam, ia berhasil menjual 100 gelas kopi. Harga per gelas Rp 8.000 untuk kopi susu biasa atau dicampur es. Mayoritas pembeli adalah pegawai kantoran setempat. Ada juga tamu dari luar daerah yang hendak mengikuti acara di sekitar tempat itu.  

“Ada pejabat, seperti anggota DPR, yang mau ke situ,” kata Benny menunjuk gedung berwarna merah putih, kantor KPK itu hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat berjualannya. Benny pun bergurau, pejabat yang hendak ke kantor KPK memang butuh kopi agar lebih fokus ketika menjawab pertanyaan dari penyidik. Menurut Benny, tren menjual kopi premium di jalanan mulai ramai satu tahun belakangan. Metode tersebut merupakan bagian dari strategi pemasaran untuk mendekati pelanggan. Produsen minuman memilih keluar dari mal atau kedai kopi yang selama ini dirasakan eksklusif bagi kalangan menengah ke atas. ”Kita berusaha mendekati pelanggan. Pelanggan tidak perlu susah-susah menembus kemacetan hanya untuk menikmati kopi di mal atau kedai. Pelanggan tidak lagi bayar parkir. Harga kopi di sini juga jauh lebih murah dibandingkan di mal atau kedai kopi premium,” kata Benny.

Deni Hardimansyah (39), salah satu karyawan swasta yang bekerja di kawasan Kuningan, Jaksel, memilih kopi keliling premium sejak dua bulan yang lalu. Dalam sehari, ia bisa meminum kopi sebanyak dua sampai tiga gelas. Ia memilih kopi keliling premium lantaran kemasannya lebih mudah dibawa ke mana saja, seperti saat menongkrong ataupun ke kantor. Kemasannya yang menggunakan gelas plastik bertutup itu berbeda dengan kopi keliling biasa yang hanya menggunakan gelas plastik tanpa tutupan. Deni tidak mempersoalkan lingkungan tempat ia membeli kopi keliling premium. Ia tidak meminum kopinya di lokasi, tetapi menikmatinya di tempat yang nyaman. Dari sisi rasa, menurut Deni, kopi keliling premium tidak kalah dengan kopi yang dijual di gerai dengan harga yang lebih mahal. Begitu mudahnya penikmat kopi merasakan kopi bintang lima dari tangan para pedagang kaki lima. (Yoga)