Kabar baik datang dari Kementerian Keuangan. Pemerintah akhirnya memastikan tetap berlanjutnya insentif pemotongan pajak penghasilan (PPh) perusahaan yakni tax holiday dan tax allowance pada tahun depan. Pemerintah mempertahankan jumlah penerima manfaat belanja perpajakan tersebut, yakni 18 sektor. Di antaranya, pertanian, pertambangan, manufaktur, konstruksi, real estate, informasi dan komunikasi hingga pendidikan. Tax holiday adalah insentif berbentuk pembebasan beban PPh badan atau berupa pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal asing ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Indonesia pertama kali memperkenalkan tax holiday PPh badan pada 1967 lewat UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. Namun, tiga tahun kemudian aturan itu dicabut lewat UU No. 11/1970. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tax holiday kembali dihidupkan, yakni pada 2007. Namun, ketentuan teknis aturan tersebut baru dikeluarkan pada 2011 yang berlaku hingga sekarang. Pemerintah Joko Widodo beberapa kali melakukan revisi tax holiday. Revisi pertama dilakukan pada 2015 melalui PP No. 18/2015. Revisi ini mengubah beberapa ketentuan, seperti menambahkan jenis industri yang mendapatkan tax holiday dari 6 menjadi 8 sektor. Kemudian, menurunkan nilai investasi minimal dari Rp1 triliun menjadi Rp500 miliar. Selain itu, memberikan fleksibilitas jangka waktu pemberian tax holiday dari 10 tahun menjadi 5 tahun hingga 15 tahun. Lamanya relaksasi tergantung pada besaran investasi. Pada 2016 kembali diubah dengan menambahkan jenis industri yang mendapat tax holiday menjadi 17 sektor. Bahkan, nilai investasi minimal pun dipangkas menjadi Rp100 miliar, serta fleksibilitas jangka waktu pemberian tax holiday menjadi 5 tahun hingga 20 tahun. Pada 2018, penerima tax holiday ditambah menjadi 18 sektor. Pada 2020 kembali direvisi yang mengatur lebih rinci mengenai kriteria, jenis, proses, dan pengawasan pemberian tax holiday di Indonesia. Rapor positif penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir sehingga tax ratio menyentuh 10,4%. Namun, angka itu masih jauh dibandingkan dengan negara tetangga, Vietnam 22,7%, Kamboja 20,2%, dan Thailand 16,5%. Satu sisi, insentif pajak ini mampu menarik investasi besar-besaran pada era Jokowi. Tercatat bahwa investasi pada 2022 melesat menjadi 1.207,2 triliun, naik dari Rp463 triliun kala Jokowi baru menjabat pada 2014. Pada tahun ini target investasi pun dipasang Rp1.400 triliun. Penerima insentif tax holiday pun melesat menjadi 34 wajib pajak. Di sisi lain, insentif PPh badan itu memiliki risiko tidak kecil. Dalam laporan terbaru UNCTAD menuliskan implementasi global minimum tax akan diberlakukan pada tahun depan, apabila insentif PPh badan tetap diberikan bakal memicu sengketa investasi.

Efektivitas Bansos dalam Stabilisasi Harga Beras Dengan dalih menstabilkan harga beras dan me­­ngendalikan inflasi, bantuan sosial (bansos) beras terus digenjot. Tidak tanggung-tanggung, setelah periode pertama pada Maret—Mei 2023, bansos yang kembali dikucurkan sejak September 2023 lalu bakal diperpanjang hingga Maret 2024. Artinya, tahun 2023 ini bansos dikucurkan selama 7 bulan. Sedangkan tahun depan, untuk sementara, 3 bulan. Pertanyaannya, efektifkah bansos beras dalam menstabilkan harga beras, termasuk mengendalikan laju inflasi? Bansos menyasar 21,35 juta keluarga. Mereka menerima 10 kilogram beras per bulan. Saat dikucurkan pada Maret—Mei, penyalurannya molor sampai Juni 2023. Saat itu bansos beras cukup efektif menahan kenaikan harga beras. Hal itu tecermin dari rata-rata perubahan harga beras Maret—Juni 2023 yang rendah: 0,44%. Bandingkan dengan rerata- perubahan harga beras 4 bulan sebelum bansos (November 2022—Februari 2023) yang sebesar 1,67%. Selama 4 bulan penyaluran harga beras tertahan Rp12.864—Rp12.942/kg. Bahkan, harga beras sempat turun: dari Rp12.915/kg di April ke Rp12.889/kg di Mei. Efektivitas juga tampak pada pengendalian inflasi. Pada Maret—April beras masih menyumbang inflasi dengan andil masing-masing 0,02%. Akan tetapi pada Mei—Juni beras tidak jadi penyumbang inflasi. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Dengan bansos beras 10 kg per bulan, keluarga penerima bantuan terlindungi dari gejolak harga beras di pasar. Cakupan sasaran yang relatif besar, 21,35 juta keluarga, bansos beras memengaruhi keseimbangan harga beras di pasar dari sisi permintaan (demand side) dan sisi penawaran (supply side). Dari sisi penawaran ditandai dengan berkurangnya permintaan keluarga penerima bantuan terhadap beras yang dijual di pasar. Ini membuat tekanan permintaan beras di pasar berkurang, sehingga gejolak atau kenaikan harga beras lebih terkendali. Efektivitas bansos dalam menstabilkan harga beras dan mengendalikan inflasi menurun pada penyaluran periode kedua. Karena tidak ada bansos beras, Juli—Agustus harga beras naik. Pada September 2023, kenaikan harga beras tetap tak tertahan meskipun pada bulan itu ada penyaluran bansos beras. Demikian pula pada Oktober: harga beras kembali naik, bahkan menyentuh Rp14.244/kg atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya (Rp13.882/kg). Dalam 2 bulan itu, rerata perubahan harga beras sebesar 4,16%. Warga miskin jadi kian miskin. Mereka yang hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan terancam jadi orang miskin baru. Ini karena porsi belanja beras warga miskin amat besar. Pada September—Oktober 2023, beras menjadi penyumbang inflasi terbesar untuk kategori harga pangan (volatile foods). Pada September, inflasi beras mencapai 0,19% secara bulanan dan 2,28% secara tahunan. Andil beras terhadap inflasi bulanan dan tahunan masing-masing 0,18% dan 0,55%. Hal ini mengerek andil beras pada inflasi: 5,61% secara bulanan dan 18,44% secara tahunan. Ini andil inflasi beras tertinggi sejak 2014. Di Oktober 2023, inflasi beras mencapai 1,72% dengan andil sebesar 0,06%. Secara akumulatif, selama 2023 beras menyumbang andil inflasi terbesar: 0,49%. Secara teoritis, efektivitas bansos beras akan tetap terjaga apabila volume beras dilipatgandakan. Misal, menjadi dua kali lipat atau 20 kg/bulan/keluarga. Dengan cara itu akan ada suntikan beras 427.000 ton atau 17% dari konsumsi bulanan. Masalahnya, kalau ini dilakukan, cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di Bulog bakal terkuras kian deras. Padahal, stok CBP terus menipis bukan hanya digunakan buat bansos beras, tetapi juga untuk operasi pasar bernama stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Garis kemiskinan berpotensi terus naik seiring terjadinya anomali iklim yang makin ekstrem. Kondisi ini menuntut tersedianya anggaran perlindungan sosial yang adaptif untuk menekan angka kemiskinan akibat perubahan iklim. Anomali iklim yang dimaksud berupa El Nino, La Nina, dan Dipol Samudra Hindia (Indian Ocean Dipole/IOD). Proyeksi Tim Jurnalisme Data Kompas, iklim La Nina atau IOD negatif yang berpotensi meningkatkan curah hujan membuat kebutuhan warga miskin lebih tinggi dibandingkan saat terjadi iklim El Nino ataupun IOD positif yang mengurangi curah hujan. Pada 2030, jika terjadi La Nina, garis kemiskinan menjadi Rp 742.222 per orang per bulan atau naik 39 % dibandingkan garis kemiskinan nasional 2022 dari olahan data BPS senilai Rp 535.547 per kapita per bulan. Garis kemiskinan yang dimaksud adalah pengeluaran minimum seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan.

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) diperkirakan naik hampir dua kali lipat dari tahun 2022 menjadi Rp 485,8 miliar. Jika pada 2030 terjadi La Nina dan IOD negatif secara bersamaan, garis kemiskinan  berpotensi naik 32 % dari tahun 2022 menjadi Rp 711.059 per kapita per bulan. Peningkatan pengeluaran ini membuat alokasi anggaran perlinsos juga akan naik menjadi Rp 457,4 miliar. Anggaran perlinsos diproyeksikan dari data historis APBN 2005-2022. Proyeksi tersebut merupakan hasil analisis menggunakan metode regresi linier. Adapun data yang dipakai merujuk pada anggaran perlinsos dan garis kemiskinan nasional selama 2005-2022. Laporan Bank Dunia bertajuk ”Poverty and Shared Pros- perity 2020” menyebutkan, secara global, diperkirakan 1,47 miliar orang tinggal di daerah dengan rawan banjir tinggi. Sekitar separuhnya termasuk golongan miskin. (Yoga)

Alokasi belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang berasal dari pinjaman luar negeri untuk 2024 ditambah hingga mencapai lebih dari 4 miliar USD atau Rp 61,7 triliun. Penambahan dinilai tiba-tiba dan dilakukan saat Menhan Prabowo Subianto maju di Pemilihan Presiden 2024 sehingga bisa menuai kecurigaan publik bahwa uang akan digunakan untuk pemenangan pemilu. Pada Selasa (28/11) sore, Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat tertutup di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam rapat yang dipimpin Presiden Jokowi itu dibahas soal anggaran untuk pembangunan sistem pertahanan.

Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/11), menjelaskan, pertemuan tersebut membahas belanja alutsista yang menggunakan pinjaman luar negeri. Alokasi untuk sektor pertahanan keamanan selama ini terdiri dari dua sumber, yakni APBN dan pinjaman luar negeri. Alokasi belanja sektor pertahanan keamanan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dibagikan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi, senilai Rp 331,9 triliun. Sumber lainnya adalah pinjaman luar negeri. ”Untuk (periode) tahun 2020-2024, waktu itu sudah disetujui Bapak  Presiden (alokasi) 20,75 miliar USD. Nah, kemarin, karena ada beberapa perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar USD.,” ujarnya kepada wartawan.  Kendati periode rencana strategis 2020-2024 mendapat kenaikan alokasi pinjaman luar negeri, alokasi sampai akhir 2034, menurut Sri, tak berubah, tetap seperti yang diputuskan oleh Presiden, yakni 55 miliar USD. (Yoga)

Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar anggaran negara digunakan secepatnya. Hingga kini, serapan anggaran pemda ataupun pemerintah pusat masih rendah. Realisasi anggaran belanja daerah sampai akhir November baru 64 %. Adapun realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 74 %. Presiden Jokowi menyebutkan kedua angka tersebut dalam penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan alokasi dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11). Hadir dalam acara itu secara luring para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, kepala lembaga, dan beberapa gubernur. Selain itu, hadir pula sejumlah kepala daerah secara daring.

Dengan serapan anggaran yang masih rendah di pengujung tahun anggaran, belanja akan dilakukan secara besar-besaran di akhir tahun. ”Artinya, ada tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun rupiah dan ini kita ulang-ulang terus setiap tahun,” kata Presiden. Presiden sempat mengeluhkan keinginannya untuk mengubah lambannya realisasi serapan anggaran pemerintah. Namun, hal ini masih saja berulang. Selain itu, dipesankan pula agar anggaran digunakan secara disiplin, teliti, tepat sasaran, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Terkait rendahnya serapan anggaran di pengujung tahun, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, monitoring tetap dilakukan Kemenkeu bersama Kemendagri. ”Mendagri tadi juga lapor bahwa beliau selama minggu ini akan intensif memonitor daerah bottleneck-nya apa (yang menyebabkan serapan anggaran rendah),” ujarnya. (Yoga)

Sepertinya tidak ada sebuah generasi yang tertimpa tekanan bertubi-tubi seperti sekarang ini. Mereka mengalami disrupsi digital, pandemi Covid-19, krisis iklim, tekanan ekonomi, dan, khusus di Indonesia, berhadapan dengan dinamika politik yang aneh. Respons mereka mulai terasa di dunia kerja. Persoalan yang muncul adalah tuntutan keluwesan dalam dunia kerja. Silang pendapat soal ini kemudian memunculkan krisis produktivitas. Nike, Apple, Goldman Sachs, dan Zoom adalah contoh sejumlah perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk kembali masuk ke kantor setelah pandemi usai. Raksasa pakaian olahraga Nike baru-baru ini memberi tahu karyawannya bahwa mulai Januari 2024, mereka akan diminta untuk datang ke kantor pusat perusahaan empat hari dalam sepekan. Perusahaan tersebut, dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa ”ada kekuatan dan energi yang muncul dari kerja sama secara langsung”. Sebuah dorongan yang valid. Namun, beberapa karyawan khawatir bahwa kebijakan ini akan mengurangi fleksibilitas.

Krisis kemudian muncul karena tidak sedikit di antara manajemen dan karyawan tidak mencapai titik temu. Manajemen menuduh karyawan ingin tetap kerja santai, sedangkan karyawan melihat bahwa upaya manajemen ke cara-cara lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Mereka juga berargumen bahwa lebih penting hasil kerja dibanding sekadar wajib masuk ke kantor. Masalah selanjutnya adalah krisis produktivitas yang menimpa perusahaan. Sejumlah urusan dan target bisnis perusahaan tidak bisa tercapai karena masalah ini. Ekonom Mike Walden dari North Carolina State University mengatakan, salah satu ukuran perekonomian yang kurang dihargai adalah produktivitas pekerja yang mengukur seberapa banyak yang dicapai seorang pekerja. Pekerja yang lebih produktif akan lebih bernilai bagi bisnis dan biasanya, dibayar lebih tinggi, baik dalam bentuk upah maupun tunjangan. Inilah sebabnya mengapa peringatan baru-baru ini dibunyikan ketika angka-angka Pemerintah AS menunjukkan produktivitas pekerja menurun.

Pada pertengahan 2021 dan pertengahan 2023, produktivitas pekerja turun 2 %,  yang belum pernah terjadi dalam tujuh dekade terakhir. Kondisi seperti ini yang menyebabkan perusahaan mencari cara untuk menaikkan produktivitas pekerja. Salah satu penulis di Fast Company menyebutkan, solusi permasalahan krisis produktivitas bukan pada  meminta karyawan untuk datang ke kantor semata, melainkan pada apa yang bisa memotivasi karyawan bisa kerja produktif dan datang ke kantor apabila masalahnya adalah soal karyawan yang tidak datang ke kantor. Keluwesan di dunia kerja sepertinya dibutuhkan. Insentif yang cukup mungkin perlu dipertimbangkan. Meski demikian, perlu upaya lebih. Berbagai cara perlu dicoba. (Yoga)

Ekonomi negara ini dimotori oleh usaha mikro yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mereka ada di mana-mana di keseharian masyarakat. Ada warung andalan yang saban hari disambangi ketika stok telur dan minyak di rumah habis. Tukang pangkas rambut langganan yang sudah paham betul gaya dan kemauan kita. Penatu (laundry) kiloan yang dengan sigap mengantar-jemput tumpukan baju kita. Para pelaku usaha mikro ini, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2021, mencapai 99,6 % dari total jumlah usaha di Indonesia yang sebanyak 64,2 juta unit. Jumlah usaha mikro mendominasi dengan 64 juta unit, sedangkan usaha kecil 193.959 unit, usaha menengah 44.728 unit, dan usaha besar hanya 5.550 unit. Kajian ”Bangkit dan Berjuang: Potret Kondisi UKM di Indonesia” oleh The SMERU Research Institute pada Juni 2023 mengibaratkan, untuk setiap 1.000 populasi Indonesia, terdapat sekitar 242 usaha mikro. Mereka memiliki asset atau modal di bawah Rp 1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta omzet di bawah Rp 2 miliar per tahun.

Pada 2022, UMKM berkontribusi 61,9 persen terhadap total PDB nasional. Usaha mikro menjadi penyumbang terbesar kedua (37,4 %), mendekati kontribusi usaha besar (39,5 %). Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, selama periode 4 Agustus 2021-27 November 2023, muncul 11,67 juta investasi baru di skala mikro dan kecil (56,1 % dari total investasi. Sekilas, menjamurnya usaha mikro terkesan positif karena bisa membantu menciptakan lapangan kerja baru dan kerap dilihat sebagai solusi mengatasi problem pengangguran yang tinggi sekaligus pertanda bangkitnya kesadaran warga untuk menjadi wirausaha. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki telah berkali-kali mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berbangga diri ketika usaha mikro tumbuh pesat. Sebab, penambahan usaha mikro bukan indikator keberhasilan, melainkan pertanda gagalnya Indonesia membangun industri dan ekonomi formal untuk menciptakan lapangan kerja yang banyak dan layak. Mengutip laporan the SMERU Research Institute, negara-negara dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki tingkat usaha mikro atau berusaha sendiri (self-employment) yang rendah karena pekerja sudah dapat terserap sebagai pegawai di lapangan usaha formal. (Yoga)