Penerimaan pajak pada 2022 dan 2023 melampaui target APBN dan tax ratio naik menjadi dua digit yakni 10,4%. Akan tetapi, masih ada potensi 40% yang belum termobilisasi menjadi penerimaan. Hal itu menjadi tantangan capres 2024 agar pemerintahannya ke depan memiliki program untuk modernisasi administrasi pajak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (TI) agar mampu mengawasi kepatuhan massal WP/PKP. Melalui review elektronik (e-review) data-matching, sekitar 80%—90% faktur pajak dan bukti potong/pungut pajak dapat meningkatkan kepatuhan formal dan substansial, penerimaan pajak, dan tax ratio sejajar dengan negara maju. Akan tetapi, Asian Development Bank (ADB) seperti disampaikan Darussalam (DDTC) dalam rapat dengar pendapat DPR, masih ada 40% potensi pajak belum terpungut. Outlook 2023 mengestimasi realisasi penerimaan pajak Rp1.818,20 (105,83% dari target), sedangkan target APBN 2024 sebesar Rp1.988,90 (109,83% outlook 2023). (Bisnis 23/11/23). Tampaknya, selama 3 tahun berturut-turut sejak 2022 surplus penerimaan diharapkan terus berlanjut. Sementara itu, rasio pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam (22,7%), Kamboja (20,2%) dan Thailand (16,5%). Agar menjadi bantalan pembangunan menuju negara maju Indonesia emas 2045, Darussalam menyebut pemerintah harus menggapai tax ratio 16%—17% (standar OECD 15%—17%). Dengan rasio 16,5% (selevel Thailand) akan diperoleh penerimaan Rp2.723,80 triliun (158% APBN 2023). Besaran rasio pajak, menjadi benchmark kapabilitas fiskus memungut pajak, dan ukuran WP mematuhi sistem self assessment secara sukarela. Kepatuhan penyampaian SPT saat ini 80%, padahal standar OECD 85%, dan kepatuhan substansial mengisi SPT benar dan lengkap belum memadai. Sebagai negara hukum yang demokratis menuju kesejahteraan rakyat, para penegak hukum (termasuk hakim pajak) perlu menjaga agar hukum pajak ditafsir dan diterapkan seperti bunyinya bebas dari kekhilafan (unscrupulous), pemelintiran (twisting) atau penyesatan (logical fallacy) menurut penguasa dan penegak hukum sehingga tidak mengubah karakter negara hukum (rechtstaat) Indonesia menjadi negara kekuasaan (machtstaaat). Karena pemberian keputusan sengketa keberatan seadil-adilnya pada tingkat pertama UU KUP memberikan trust kepada Dirjen Pajak, yang juga penerbit ketetapan pajak, maka sebagai lembaga yudikatif semu, seharusnya Kakanwil Pajak dapat memutus keberatan dengan sikap imparsial tidak memihak pemeriksa tetapi tegak lurus sesuai hukumnya agar memberi kepastian hukum seadil-adilnya dan sekaligus perlindungan hukum justiifiabel kepada WP yang dilindungi konstitusi (Pasal 28 D(1) UUD 1945.

JAKARTA,ID-Libur Natal 2023 dan tahun Baru 2024 (Nataru) diperkirakan bakal memberi dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan setahun lalu. Selain karena sejak tahun ini kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)  sepenuh tidak lagi diterapkan, masyarakatpun mulai sibuk dengan aktivitas menyongsong  perhelatan akbar politik berupa pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Harapan dampak besar Nataru terhadap perekonomian menguat menyusul rilis hasil survei oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan. Disebutkan bahwa potensi  pergerakan masyarakat pada  masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mencapai 107,63 juta orang. Ini setara dengan 39,6% total populasi nasional  dan melonjak 143,67% bila dibandingkan setahun sebelumnya yang diprediksi hanya 44,17 juta orang. (Yetede)

Pemerintah dan DPR menetapkan besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah hajitahun 1445 Hijriah/2024 Masehi Rp 93,4 juta per orang. Dari jumlah itu, biaya perjalanan haji yang dibebankan kepada setiap calon anggota jemaah Rp 56 juta dan sisanya ditanggung dana nilai manfaat. Besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 1444 H/2023 M ditetapkan dalam rapat kerja pemerintah dan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11). Biaya haji ini disepakati setelah rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR dan Kemenag Sebelumnya, Kemenag mengusulkan BPIH 2024 sebesar Rp 105 juta, naik Rp 14,59 juta dari BPIH 2023, yakni Rp 90,05 juta. Namun, seusai pembahasan dan rasionalisasi komponen, BPIH 2024 ditetapkan sebesar Rp 93,4 juta. Dari jumlah BPIH ini, 60 % biaya dibebankan kepada setiap calon anggota jemaah sebesar Rp 56 juta.

Kemudian, 40 % sisa biaya haji lainnya ditanggung dana nilai manfaat sebesar Rp 37,3 juta. Dengan ditetapkannya bipih Rp 56 juta, calon anggota jemaah perlu melunasi sisa biaya haji Rp 31 juta. Sebab, pada awal pendaftaran haji reguler, calon jemaah telah memberikan setoran awal Rp 25 juta. Biaya yang dibebankan kepada jemaah digunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi selama di Mekkah, sebagian akomodasi saat di Madinah, biaya hidup, dan biaya visa. Kemudian, biaya dari nilai manfaat digunakan untuk biaya penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya pelaksanaan ibadah haji di dalam negeri. Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, BPIH 2024 ditetapkan dalam mata uang rupiah meski mayoritas biaya operasional haji dibayarkan dalam mata uang asing, yaitu riyal Saudi dan dollar AS. (Yoga)

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) pernah begitu berjaya karena menjadi salah satu kontributor terbesar ekspor Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja jutaan orang. Hanya saja, kini terus merosot dan tertekan. TPT, ibarat raksasa yang tersungkur dan kelimpungan. Pada dekade 80-an dan 90-an, industri tekstil Tanah Air sedang jaya-jayanya. Ekspor TPT Tanah Air melanglang buana ke seluruh dunia. Saking melimpahnya omzet, bahkan salah satu sentra TPT, yakni Majalaya, Kabupaten Bandung, dijuluki sebagai kota dollar. Namun, kini industri TPT tengah terpuruk. Berita pabrik tekstil tutup dan merumahkan karyawannya silih berganti mewarnai media masa. Pudar sudah kejayaan kota dollar. Mengutip data BPS, produk industri tekstil dan pakaian jadi triwulan III-2023 mencapai Rp 33,9 triliun, turun 2,69 % dari periode sama pada 2022. Kontribusinya industri terhadap PDB nasional pada triwulan ketiga 2023 sebesar 1,08 %, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu di 1,17 %.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan jumlah serapan tenaga kerja di industri ini terus menurun. Saat ini jumlahnya mendekati 3 juta orang, menurun dibandingkan dengan 2019 yang menyerap hingga 3,5 juta orang. Melambatnya industri ini juga tecermin dari kinerja perusahaan tekstil yang juga tengah tertekan. Salah satu raksasa perusahaan TPT, misalnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa dikenal Sritex, pun tengah tertekan. Pada Sembilan bulan 2023, penjualan neto perusahaan merosot 47,6 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Akhirnya, perusahaan pun menanggung kerugian operasional 105,14 juta USD. Emiten berkode saham SRIL itu bahkan masuk dalam papan pemantauan khusus lantaran berkategori ekuitas negatif dan likuiditas rendah. Efek SRIL itu sudah disuspensi atau tidak diperdagangkan selama 30 bulan sejak 18 Mei 2021 (Kompas, 24/11).

Sejatinya, industri TPT ini sangat strategis dan punya potensi yang sangat besar. Di tengah cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada 2045, industrialisasi harus bisa bertumbuh dan menyerap banyak tenaga kerja. Inilah peran yang bisa dimainkan oleh industri TPT yang memang memiliki karakter padat karya sehingga menyerap secara luas tenaga kerja. Untuk mendongkrak industri ini, banyak yang perlu dibenahi. Pemerintah perlu melindungi pasar dalam negeri dari gempuran impor. Pelaku industri mendambakan adanya proteksi pasar dengan pagar tarif bea masuk impor. Tak hanya itu, aparatur juga perlu memperketat pengawasan pelabuhan-pelabuhan tikus dari penyelundupan produk tekstil ilegal. Pemerintah juga perlu aktif membuka pasar baru tujuan ekspor. Ini supaya ada alternatif negara tujuan  ekspor ketika permintaan dari negara mitra dagang tradisional tengah melambat. Sudah saatnya industri TPT ini direvitalisasi.  (Yoga)

Satu tahun terakhir ini, Trixy (27) kesulitan menabung. Dulu, ia bisa menyisihkan pemasukannya untuk ditabung di bank atau diinvestasikan dalam bentuk emas dan valuta asing (valas). Setidaknya Rp 500.000 dari gaji bulanannya yang sekitar Rp 5 juta ditabung. Namun, belakangan, simpanannya semakin sering ditarik untuk mencukupi kebutuhan hidup. Apalagi, setelah orangtuanya pensiun, Trixy jadi tulang punggung keluarga. Tabungannya paling lama hanya bertahan dua bulan sebelum diputar lagi untuk macam-macam kebutuhan. ”Dulu waktu awal-awal kerja, punya rencana mulia mau rutin nabung, investasi. Tapi, namanya hidup ada aja,” katanya saat dijumpai, Kamis (23/11). Trixy kini tidak bisa lagi menabung secara rutin. Terlebih, gajinya cenderung jalan di tempat setelah enam tahun bekerja. Kalah dengan biaya hidup yang naik lebih cepat dan lebih tinggi.

Ongkos transportasi untuk bekerja memakai ojek daring naik 20 % satu tahun terakhir ini. Dalam sebulan, ia harus menyisihkan Rp 1,5 juta untuk transportasi. Urusan rumah dan kebutuhan pokok bulanan juga naik, dari Rp 2 juta mendekati Rp 3 juta. Tabungannya tak hanya terpakai untuk kebutuhan pokok. Trixy juga harus mengeluarkan uang untuk tuntutan pergaulan meski ia berusaha tidak terlalu ”hedon”. Ia dan teman-temannya, misalnya, mulai ”nongkrong” di kos atau rumah ketimbang kafe atau mal. Namun, ada saja ongkos yang harus dibayar untuk menjadi manusia yang aktif di masyarakat. ”Kebetulan ini tahun nikahan. Teman dekat yang nikah sampai 11 orang. Ikut happy pasti, tetapi enggak mungkin, kan, enggak kasih amplop, patungan bridal shower, atau kasih kado,” kata karyawati swasta asal Surabaya itu.

Berdasarkan kajian terbaru Mandiri Spending Index (MSI) per November 2023, meski tingkat konsumsi masyarakat terjaga, nilai tabungan kelompok bawah (setara masyarakat kelas menengah-bawah) dengan saldo di bawah Rp 1 juta terus turun sejak awal 2022 hingga sekarang. Terutama, sejak Lebaran. Per November 2023, indeks tabungan masyarakat menengah-bawah anjlok ke level 47,4, terendah dalam nyaris dua tahun terakhir ini. Sebagai perbandingan, pada Juli 2023, indeks tabungan kelompok ini masih di level 83. Seiring berkurangnya tabungan, indeks belanja mereka mulai melambat meski masih tum- buh di level 269,2. ”Tabungan kelompok ini berkurang sangat dalam, sudah 53 % sejak tahun lalu. Dampak dari tabungan yang terus terpakai untuk konsumsi itu mulai terlihat, kemampuan belanja mulai turun,” kata Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono. (Yoga)

Menjelang masa kampanye Pemilu 2024 yang akan dimulai pada Selasa (28/11) selama 75 hari, para kandidat, baik di pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif, berhadapan dengan calon pemilih yang ingin mendapat informasi soal program ekonomi. Solusi yang ditawarkan masing-masing kandidat bisa menjadi pertimbangan calon pemilih dalam menentukan pilihan. Jajak pendapat Litbang Kompas pada 20-23 November melibatkan 506 responden dari 34 provinsi, menunjukkan isu ekonomi masih menjadi materi kampanye yang paling banyak dinanti pemilih. Program terkait harga bahan pokok terjangkau (22,7 %), lapangan pekerjaan (21,6), dan pemberantasan kemiskinan (10,2) menjadi tiga materi teratas yang diharapkan disampaikan capres-cawapres.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Noor, Minggu (26/11), mengatakan, harapan publik kepada capres-cawapres dan caleg untuk membawa materi ekonomi dalam kampanye mesti dijawab seluruh kontestan. Solusi yang ditawarkan kandidat bisa menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih. Terlebih pemilih yang berpendidikan tinggi terus meningkat sehingga mereka ingin mengetahui terobosan yang ditawarkan kontestan. ”Meskipun model kampanye  konvensional menggunakan gimik masih akan ada di Pemilu 2024, kampanye dengan membawa gagasan dalam menyelesaikan masalah rakyat masih dinantikan, terutama bagi pemilih rasional,” tutur Firman. (Yoga)

Perdagangan ritel mulai terdampak oleh gerakan sebagian masyarakat yang memboikot produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Pelaku di sektor ritel meminta pemerintah jangan hanya tinggal diam atas persoalan ini, tetapi bersikap dengan jelas demi kepentingan perekonomian dalam negeri. Seruan boikot terhadap produk-produk yang diduga berkaitan dengan Israel mengemuka sejak eskalasi konflik antara Hamas dan Israel di wilayah Gaza menjelma menjaditragedi kemanusiaan. Salah satunya adalah gerakan sosial global bernama Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) yang bermakna boikot, divestasi, dan sanksi. Sebagai bentuk simpati, sebagian masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam gerakan yang didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI), dimana pada 8 November mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, dengan rekomendasi agar umat menghindari transaksi produk terafiliasi dengan Israel.

Dampak gerakan boikot berimbas pada sektor ritel domestik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengatakan, penjualan produk kebutuhan harian turun 15-20 % dalam sebulan terakhir. Data ini didasarkan atas laporan anggota Aprindo. ”Sejumlah perusahaan ritel telah mengalami penurunan omzet untuk penjualan produk-produk kebutuhan harian, karena beredar informasi di media sosial bahwa banyak produk kebutuhan harian yang terafiliasi dengan Israel,” ujarnya, Minggu (26/11). Kendati tidak menyebut nama perusahaannya,Roy mengatakan sedikitnya terdapat 10 perusahaan ritel yang melapor telah mengalami penurunan omzet penjualan produk harian. Adanya penjualan yang merosot akibat aksi boikot berisiko membuat proyeksi pertumbuhan kinerja ritel triwulan IV-2023 menjadi lebih rendah dari target sebelumnya. (Yoga)