Desa Karama di Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, punya kisah tentang tali. Ini tentang limbah tali yang diolah kembali menjadi tali baru dan sebagian besar dikerjakan kaum perempuan, yang sudah dilakoni sebagian warga selama puluhan tahun. Konon, penamaan Paotere, pelabuhan pendaratan ikan terbesar di Makassar, terinspirasi dari pekerja tali ini. ”Otere bahasa Makassar yang berarti tali. Paotere adalah pembuat tali. Ini merujuk pada pembuatan tali yang saat itu banyak dilakukan warga Tinambung di Paotere. Dulu, mereka mengerjakan tali di sana. Lama kelamaan dibawa pulang dan dikerjakan di kampung,” kata Ridwan Alimuddin, pegiat literasi yang juga kelahiran Tinambung. Limbah tali yang diolah umumnya tali bekas kapal yang berasal dari berbagai pelabuhan. Tali diurai untuk dipisahkan bagian yang rusak. Membuat tali baru dilakukan dengan memilin bagian yang masih bagus menjadi untaian tali kecil.

Selanjutnya tali kecil ini dipilin lagi dan disatukan hingga menjadi tali berukuran besar. Pengerjaan ataupun alat yang digunakan sederhana. Di Desa Karama, kaum perempuan berperan besar dalam usaha limbah tali ini. Mereka bekerja berkelompok dengan jumlah 6-8 orang per kelompok, sejak pagi hingga pukul 17.00, rata-rata setiap kelompok menyelesaikan belasan hingga puluhan rol tali per hari. Satu rol berukuran panjang antara 80-100 meter. Umumnya limbah tali didatangkan oleh juragan atau pemilik usaha tali. Mereka yang mengupah para pekerja dan kemudian memasarkan tali baru yang dihasilkan. Tali dari limbah ini dikirim ke berbagai daerah di Indonesia untuk kebutuhan rumpon serta peruntukan lain. Upah pekerja tali umumnya Rp 50.000-75.000 per hari, bergantung berapa rol yang diselesaikan. Bagi perempuan di Karama, upah ini sangat berharga untuk membantu keuangan keluarga terutama saat suami-suami mereka melaut berbulan-bulan ke pulau lain. (Yoga)

Penambahan pagu pinjaman luar negeri untuk belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista sebesar 4,25 miliar USD memicu sejumlah pertanyaan, misalnya, mengapa kenaikan pagu pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista periode 2020-2024 dari 20,75 miliar USD menjadi 25 miliar USD terkesan tiba-tiba dan dilakukan pada tahun terakhir masa kerja kabinet Indonesia Maju. Pemerintah memang telah menjelaskan, kebijakan itu diambil karena ada gejolak harga alutsista secara global. Selain itu, kebijakan ini tak mengubah pagu alokasi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri periode 2020-2034 yang besarnya 55 miliar USD. Pasalnya, penambahan alokasi pinjaman 2020-2024 bersumber dari pagu pinjaman untuk 2025-2029 (Kompas, 30/11). Penjelasan itu memunculkan pertanyaan baru, seperti sampai sejauh mana kemendesakan pengadaan alutsista sehingga harus menambah pagu pinjaman dengan memakai alokasi tahun berikutnya.

Lalu, bagaimana jika pemerintahan hasil Pemilu 2024 juga menghadapi kemendesakan terkait alutsista, tetapi sebagian dari pagu pinjaman sudah diambil pemerintahan saat ini. Terbatasnya keuangan negara membuat anggaran untuk pertahanan dengan pengadaan alutsista di dalamnya saat  ini masih 0,8 % dari PDB. Idealnya, anggaran pertahanan adalah 2 % dari PDB. Kondisi itu membuat kekuatan pokok minimal (minimum essential force/MEF) TNI AU baru mencapai 51,51 % pada awal 2023, TNI AD sebesar 76,23 % dan TNI AL mencapai 59,69 % hingga 2021. Secara keseluruhan pada 2021, MEF TNI sebesar 62,31 %. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan mencapai 100 persen pada 2024 (Kompas.id, 8/3/2023). Dalam keadaan seperti ini, semua anggaran negara, termasuk untuk belanja alutsista, semestinya digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada penyelewengan yang membuat kita tak optimal mendapatkan alutsista. (Yoga)

Pelaku industri barang elektronik merek lokal membutuhkan dukungan agar bisa bersaing di sektor pasar barang elektronik dalam negeri. Dengan masyarakat membeli dan menggunakan barang elektronik produk lokal turut mendorong pertumbuhan pabrik lokal dan memperluas kapasitas atau menambah tenaga kerja yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Direktur Operasional PT Adi Pratama Indonesia Tri Isyanta mengatakan, saat ini pelaku industri barang elektronik merek lokal hanya mendapatkan 2 % pasar barang elektronik dalam negeri. Selebihnya masih dikuasai barang elektronik merek global atau asing. Tri menambahkan, pelaku industri barang elektronik merek lokal membutuhkan dukungan keberpihakan negara dan diberikan kesempatan lebih luas untuk meningkatkan volume penjualannya.

”Beri kesempatan dan kepercayaan kepada merek lokal barang elektronik ini. Kualitasnya bisa bersaing dengan merek global,” ujar Tri saat ditemui di kantornya di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (1/12). PT Adi Pratama Indonesia merakit dan memproduksi berbagai barang elektronik, seperti laptop, televisi, CCTV, dan interactive flat pannel (IFP). Dengan membeli dan menggunakan produk elektronik merek lokal, lanjut Tri, bisa membantu pelaku industri ini untuk terus bertumbuh. Melalui peningkatan kapasitas produksi dan bisnis, pelaku industri merek lokal ini bisa berekspansi dan menambah serapan tenaga kerja sehingga harapannya bisa mendorong perekonomian nasional. (Yoga)

Harga kebutuhan pokok masih melanjutkan tren kenaikan. Sampai November 2023, komoditas pangan tetap menjadi penyumbang inflasi terbesar, baik secara bulanan maupun tahunan. Fenomena ini diperkirakan bakal berlangsung sampai tahun depan dan menggerus daya beli sebagian masyarakat. Berdasarkan catatan BPS, per November 2023, inflasi bulanan dan tahunan masih meningkat. Secara tahunan (year on year), tingkat inflasi mencapai 2,86 %, naik dari posisi Oktober 2023 sebesar 2,56 %. Sementara inflasi bulanan (month to month) tercatat sebesar 0,38 %, naik dari posisi Oktober 2023 sebesar 0,17 %. Tingkat inflasi bulanan per November 2023 ini lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya ataupun bulan yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud, Jumat (1/12) mengatakan, berdasar kelompok pengeluarannya, inflasi bulanan dan tahunan yang terbesar terjadi pada kelompok makanan-minuman dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi tahunan 6,71 % dan memberikan andil sebesar 1,72 % terhadap inflasi umum. Sementara secara bulanan, kelompok ini mengalami inflasi 1,23 % dengan andil sebesar 0,32 % terhadap inflasi umum. Komoditas utama yang menyebabkan inflasi pada November 2023 adalah cabai merah yang mengalami inflasi bulanan 42,83 % dengan andil 0,16 % terhadap inflasi umum; cabai rawit yang mengalami inflasi 43,27 % dengan andil 0,08 % terhadap inflasi umum; dan bawang merah yang inflasinya 11,49 % dengan andil 0,03 %. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, kebutuhan benih bening lobster di Vietnam mencapai 600 juta ekor per tahun. Seluruh kebutuhan itu dipenuhi oleh benih bening lobster ilegal hasil selundupan dari Indonesia. Pengetatan patroli dan kerja sama industri tengah diupayakan untuk menghentikan penyelundupan tersebut. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin menyatakan, larangan ekspor benih bening lobster atau benur belum berjalan optimal. Benur diselundupkan melalui jalur darat, laut, dan udara, dan hingga kini terus berlangsung.

”Industri Vietnam mengakui semua benur berasal dari Indonesia. Padahal, Indonesia tidak membolehkan ekspor benur. Jadi, bisa disimpulkan, industri di Vietnam mendapatkan pasokan benur secara ilegal,” kata Adin di Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, saat membuka Operasi Terkoordinasi Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster, Jumat (1/12). Ia menambahkan, permintaan benur untuk industri pembesaran lobster di Vietnam mencapai 600 juta ekor per tahun. Dengan asumsi penyelundup benur mendapat keuntungan Rp 5.000 hingga Rp 50.000 per ekor benur, penyelundupan itu menghilangkan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berkisar Rp 3 triliun hingga Rp 30 triliun per tahun. (Yoga)

Indonesia bercita-cita menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju, sehingga dapat keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh karena itu, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui tiga area perubahan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.Cita-cita tersebut muncul dalam bentuk visi Indonesia Emas 2045 yang melalui sebuah koridor Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disepakati sejak pertengahan 2023.Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% yang saat ini telah digapai, masih perlu ditingkatkan. Dengan skenario transformatif, diperlukan rata-rata pertumbuhan sebesar 6% agar pada 2041 Indonesia dapat keluar MIT. Sementara itu, dengan skenario sangat optimistis, dibutuhkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7% agar pada 2038 Indonesia dapat keluar MIT.Modal utama untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang pantas diperhitungkan, yaitu pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan angkatan kerja sebesar 146,6 juta. Modal kedua, yaitu optimalisasi peluang bonus demografi. Ketiga, letak wilayah Indo ne sia yang strategis sangat menguntungkan dalam perdagang an internasional. Keempat, melimpahnya sumber daya alam dengan kekayaan cadangan mineral yang sangat besar, di mana Indonesia menjadi peringkat pertama cadangan nikel (21 juta metric ton), bauksit peringkat ke-6 (1 miliar metric ton), tembaga peringkat ke-7 (24 juta metric ton), dan timah peringkat ke-1 (0,8 juta metric ton). Visi Indonesia Emas 2045 yakni Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan hanya akan terwujud melalui kemajuan industri yang selaras dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Harian ini, sebagai salah satu punggawa pilar demokrasi selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif tentu saja mendorong pencapaian Indonesia Emas. Itu menjadi tugas utama. Peningkatan pendapatan perkapita tentu perlu dikontribusi oleh industri manufaktur. Untuk meraih Visi Misi Indonesia Emas 2045, kontribusi industri manufaktur setidaknya harus mencapai 28% terhadap produk domestik bruto (PDB), dari posisi saat ini sekitar 18%.Industri manufaktur penting mengingat bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri manufaktur, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Menteri PPN / Kepala BBBN Suharso Monoarfa menegaskan, secara umum tidak ada perubahan pagu alokasi belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang berasal dari pinjaman luar negeri. Penambahan pagu alokasi pinjaman 4,25 miliar USD untuk belanja alutsista periode 2020-2024 dari alokasi tahun 2025-2029. Kenaikan alokasi pinjaman ini juga disebabkan adanya gejolak harga alutsista secara global. ”Meski alokasi pinjaman luar negeri untuk alutsista 2020-2024 naik, sampai akhir 2034 total alokasi pinjamanluarnegeritidak berubah,” kata Suharso di Menara Bappenas, Jakarta, Kamis (30/11). Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menuturkan, alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista tahun 2020-2024 yang awalnya 20,75 miliar USD, menjadi 25 miliar USD. Namun, pagu alokasi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri 2020-2034 tak berubah, yakni 55 miliar USD (Kompas, 30/11).

Menurut Suharso, penambahan pinjaman 2020-2024 bersumber dari pagu pinjaman untuk 2025-2029. Pinjaman pengadaan alutsista pada 2020-2034, dialokasikan dalam tiga tahap. Adapun pembayaran pinjaman dilakukan bertahap dengan rata-rata tenor di atas 10 tahun. ”Jadi, tidak ada kenaikan anggaran untuk Kemhan secara mendadak. Perubahan alokasi juga dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan situasi dan gejolak harga alutsista global,” katanya. Anggaran sektor pertahanan keamanan seluruhnya dari APBN yang terdiri dari rupiah murni, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri. Penambahan alokasi pinjaman untuk alutsista, menurut Suharso, akan digunakan untuk penguatan kebutuhan tiga matra, yaitu darat, laut, dan udara. ”Jadi, Indonesia utang untuk membeli alutsista, tetap harus mendapatkan keuntungan, yakni penguatan industri pertahanan dalam negeri,” tambah Suharso. (Yoga)

Anomali iklim berupa El Nino dan La Nina di Samudra Pasifik serta Dipol Samudra Hindia (Indian Ocean Dipole/IOD) dapat menurunkan produksi beras nasional. Akibatnya, serapan cadangan beras pemerintah atau CBP produksi dalam negeri menyusut. El Nino dan IOD positif memicu kekeringan berkepanjangan.  sebaliknya, La Nina dan IOD negatif cenderung meningkatkan curah hujan di Indonesia. Sawah yang mengalami kekeringan dan terendam banjir berisiko gagal panen. Pengadaan CBP ikut melorot karena produksi berkurang. Secara historis, data pengadaan CBP dalam negeri dari Perum Bulog yang diolah Kompas, selama sebulan hingga Kamis (30/11) menunjukkan penurunan serapan ketika anomali iklim terjadi. Saat IOD positif pada 2015, pengadaan CBP dari dalam negeri turun 16,3 % dibandingkan tahun sebelumnya dan berada pada posisi 1,96 juta ton. Jumlah impor beras oleh Bulog pada 2015 pun me- lonjak dua kali lipat menjadi 644.357 ton.

Pertengahan 2023, BMKG mengumumkan dampak El Nino dan IOD positif secara berbarengan. BPS memperkirakan, produksi beras turun 2,05 % dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 30,9 juta ton. Karena itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan, angka CBP sebaiknya sebesar 3 juta ton untuk menstabilkan harga dan pasokan beras di pasar. Per 13 November 2023, pengadaan CBP dari dalam negeri sekitar 912.500 ton. ”Dalam kondisi darurat, yang penting barangnya (beras) ada dulu.  prioritas sumbernya dari dalam negeri. Apabila kurang dari kebutuhan, sumber pengadaan dari luar negeri dengan mekanisme impor secara terukur,” tuturnya di Jakarta, Senin (13/11). Kompas memproyeksikan, pengadaan CBP dalam negeri tanpa anomali iklim sebesar 1,08 juta ton pada 2030 dan 643.284 ton pada 2045. Ketika IOD positif terjadi, pengadaan CBP pada dua tahun tersebut masing- masing melorot menjadi 854.294 ton dan 447.832 ton. Jika IOD negatif terjadi, pengadaan CBP dapat berkurang menjadi 954.850 ton pada 2030 dan 535.177 ton (2045). Angka CBP itu diperoleh dari pemodelan proyeksi produksi beras dalam negeri per tahun. (Yoga)

Maraton gejolak dan pengendalian harga dan stok pangan tengah terjadi. Kondisi itu akan berlanjut hingga tahun depan. Slogan Bapanas, ”petani sejahtera, pedagang untung, dan masyarakat tersenyum”, akan terus diuji.  Per akhir November 2023, lima dari 11 komoditas pangan pokok yang ditetapkan sebagai cadangan pangan pemerintah harganya tinggi. Kelima komoditas itu adalah beras, cabai (merah dan rawit), bawang merah, gula pasir, dan telur ayam ras. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, harga rata-rata nasional beras medium tertinggi terjadi pada Oktober 2023, yakni Rp 13.210 per kg. Meskipun mulai turun, harga komoditas itu masih stabil tinggi pada November 2023, rerata Rp 13.170 per kg. Harga itu masih di atas harga eceren tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900 per kg-Rp 11.800 per kg. Harga gula pasir yang naik berbarengan dengan beras masih meroket, tak kunjung turun. Per 30 November 2023, harga rata-rata nasionalnya tembus Rp 16.500 per kg. Harga gula pasir naik 13,7 % secara tahunan dan 12,12 % di atas harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen. Saat harga beras masih stabil tinggi dan harga gula pasir terus menanjak, harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras naik. Harga cabai merah dan rawit naik sejak September 2023, sedang harga bawang merah dan telur ayam ras naik sejak Oktober 2023.

Kenaikan harga sejumlah pangan pokok itu akan terjadi akibat sejumlah faktor, yaitu kenaikan biaya produksi dan faktor iklim yang menyebabkan produksi berkurang. Maraton harga sejumlah pangan pokok tahun ini akan berlanjut hingga tahun depan yang disebabkan empat faktor musiman, Pertama, periode Natal dan Tahun Baru. Merujuk hasil survei Kemendag terhadap pelaku usaha ritel, permintaan barang kebutuhan pokok pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 diperkirakan naik rata-rata 8,8-22,6 %. Kedua, pemilu. Pemilu pada 2024 yang akan berlangsung pada Februari akan mendongkrak permintaan dan berujung pada kenaikan harga dan inflasi. Saat Pemilu 2019 yang berlangsung pada April, misalnya, tingkat inflasi bulan tersebut 0,44 % secara bulanan dan 2,83 % secara tahunan. Inflasi  terjadi karena kenaikan harga kelompok pengeluaran bahan makanan, yakni sebesar 1,45 %. Ketiga, pola musiman kenaikan harga beras. Keempat, periode Ramadhan dan Lebaran. Ramadhan dan Lebaran pada tahun ini akan berlangsung pada Maret dan April. Memasuki Ramadhan hingga H+7 Lebaran, harga sejumlah pangan pokok biasanya naik sehingga berimbas pada kenaikan inflasi. Keempat faktor musiman itu akan terjadi secara berurutan mulai Januari hingga Agustus 2024. Jika El Nino kembali muncul pada semester II-2024, kejadian kenaikan harga pangan pada semester II-2023 bisa terulang. (Yoga)