Pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024 yang siap digelar pada Februari, selain membawa optimisme atas tata kelola pemerintahan yang lebih baik, rupanya juga membawa dampak lain yang membuat kalangan pasar modal bersikap wait and see. Tidak seperti masa-masa jauh sebelum pemilu, ketika otoritas keuangan selalu membuka lembar kalender baru dengan penuh optimisme. Kali ini, sikap itu seakan-akan berkebalikan. Optimisme pasar modal seakan-akan sudah hanyut ditelan kegaduhan kampanye para kandidat presiden dan wakil presiden. Asumsi ini jelas terlihat dari target penggalangan dana di lantai bursa yang tidak terlalu muluk pada tahun depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai the guardian of investors’ trust, memilih sedikit konservatif dengan menetapkan target penggalangan dana di pasar modal berkisar Rp175 triliun—Rp200 triliun. Sebagai target baru untuk tahun depan, jumlah itu sangatlah peanut. Alasannya, target 2024 yang dipatok OJK rupanya lebih rendah dari realisasi penghimpunan dana di pasar modal tahun ini, yang hingga 30 November saja sudah mencapai Rp230,59 triliun. Penggalangan dana ini berasal dari 197 aksi korporasi. Lebih terperinci, OJK mencatat ada 71 IPO degan nilai total Rp52,99 triliun pada tahun ini. Apalagi, berbasis pada kondisi pada tahun ini, situasi di pasar modal relatif stabil. Bahkan, jumlah emiten pada tahun ini memecahkan sepanjang sejarah keberadaan BEI. Meski tampak ada riak-riak kecil seperti adanya penurunan kualitas IPO dari sejumlah emiten baru, pada sisi lain, ini membuktikan partisipasi emiten di lantai bursa sepanjang 2023 meningkat. Selain itu, penghimpunan rights issue sudah mencapai Rp50,99 triliun, emisi surat utang korporasi Rp10,47 triliun, dan penawaran umum berkelanjutan Rp116,14 triliun. Menurut OJK, masih ada 96 rencana aksi korporasi dalam pipeline dengan estimasi nilai penggalangan dana Rp41,11 triliun pada tahun ini. Luar biasa. Belum lagi ketika mengintip pasar saham. Tanda-tanda penguatan makin terlihat dari laju IHSG sebesar 4,17% (YtD) ke level 7.132,57. Ini level tertinggi pada 2023. Hal itu terdorong oleh arus modal asing yang mulai kembali ke pasar modal pada bulan lalu menjelang window dressing.

Hari raya Natal dan akhir tahun selalu dinanti sebagai momen liburan bersama keluarga dan orang terkasih. Agar liburan menyenangkan tanpa menguras tabungan, ada baiknya warga mempersiapkannya dengan matang. Menyambut momen liburan akhir tahun, Beni (38) bersama istri dan dua anaknya yang masih duduk di bangku SD berlibur ke Surabaya, Jatim, untuk melewatkan tahun baru bersama keluarga besar sang istri. Rencananya, Beni dan keluarga akan naik pesawat, dimana ia membutuhkan empat tiket pesawat pergi-pulang Jakarta-Surabaya dengan biaya tidak sedikit. Agar maksud tercapai, ia sudah menyisihkan sebagian gajinya sebagai karyawan swasta untuk membeli tiket sejak Oktober. ”Penginnya, ya, pas liburan pakai uang yang sudah ada saja. Jangan malah menghabiskan tabungan. Itulah gunanya menyisihkan beberapa waktu sebelumnya,” ujar Beni yang dihubungi pada Sabtu (2/12/2023).

Ria (37). Pada liburan akhir tahun ini, akan menggunakan uang THR yang akan diberikan kantornya pada Desember karena Ria seorang Kristiani. Uang THR itu akan ia gunakan untuk bepergian ke Yogyakarta bersama suami dan putrinya selama sembilan hari. Menurut rencana, dia menumpang kereta untuk pergi dan pulang dan menginap di rumah keluarga besarnya sehingga bisa mengurangi beban biaya akomodasi penginapan. Chief Executive Officer and Principal Consultant Zap Finance Prita Hapsari Ghozie mengatakan, setelah bekerja selama setahun penuh dan anak-anak juga sudah bekerja keras di sekolahnya, liburan bersama akan kembali mendekatkan semua anggota keluarga.

Liburan perlu direncanakan agar keluarga bisa menikmati liburan dengan hemat, tetapi tetap menyenangkan. Pertama yang harus dilakukan adalah cermat memilih tanggal keberangkatan. Jika keluarga masih memiliki anak  usia prasekolah, disarankan mengambil masa liburan sebelum atau sesudah musim puncak liburan. Kedua, manfaatkan pameran perjalanan atau travel fair untuk membeli paket liburan dengan harga promo. Ketiga, bandingkan harga dari sedikitnya tiga penyedia jasa perjalanan sebelum memutuskan bepergian. Keempat, bepergian dengan grup atau open trip. Diskon tambahan kadang diberikan jika konsumen memiliki rombongan untuk bepergian. Kelima menggunakan kupon atau poin yang bisa ditebus. (Yoga)

Konferensi Para Pihak atau Conference of The Parties/COP Ke-28 Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Dubai, Uni Emirat Arab, 30 November-12 Desember 2023, akan mengonkretkan Kesepakatan Paris 2015, mencakup mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pembiayaannya. Kesepakatan Paris meskipun tidak menjabarkan konkret kewajiban setiap negara, tetapi memberi kerangka kerja untuk COP berikutnya. COP28 untuk pertama kali menghitung stok karbon serta mencocokkan apa yang telah dan belum dilakukan oleh setiap negara untuk mendekati sasaran pencegahan kenaikan suhu muka Bumi, juga membicarakan pembiayaan transisi menuju ekonomi hijau bagi negara-negara berkembang. COP28 juga berkomitmen menempatkan alam, manusia, kehidupan, dan penghidupan serba inklusif, termasuk dari sisi jender seperti ditekankan UNFCCC, sebagai pusat aksi iklim.

Indonesia menjadi negara dengan emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar ketujuh di dunia, terutama akibat pembukaan hutan. Karena itu, pemenuhan janji Indonesia mengurangi pelepasan GRK sangat berpengaruh secara global. Pemerintah Indonesia pada 23 September 2022 menyatakan target kontribusi nasional (nationally determined contribution/NDC) kepada UNFCCC dengan kemampuan sendiri 31,89 % dan dengan dukungan internasional 43,2 %. Bagi Indonesia, berkontribusi menurunkan GRK akan menyelamatkan rakyat Indonesia. Tantangan bagi Indonesia adalah pembiayaan untuk mitigasi dan adaptasi menuju ekonomi hijau. Sumber energi pembangkit listrik terbesar dan termurah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, misalnya, masih batubara. Bahan bakar transportasi lebih dari 90 % masih berasal dari energi fosil. (Yoga)

Bertahun-tahun, masyarakat di kawasan Borobudur, Magelang, Jateng, merasa mendapatkan banyak manfaat dari penyelenggaraan Borobudur Marathon Powered by Bank Jateng. Mereka berharap, ajang lari tahunan yang mendatangkan ribuan orang ke Borobudur itu terus berlanjut, bahkan naik kelas, supaya manfaat yang dirasakan bisa turut berlanjut. Nur Kusumawati (49) Warga Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, itu baru saja berlari sejauh 2,85 kilometer dalam acara Borobudur Fun Run di Kompleks Candi Pawon, Kecamatan Borobudur, Minggu (3/12) pagi, yang digelar sebagai bentuk ucapan terima kasih bagi warga Borobudur yang telah membantu menyukseskan Borobudur Marathon 2023, lomba lari yang digelar atas kerja sama Pemerintah Provinsi Jateng, Bank Jateng, harian Kompas, dan Yayasan Borobudur Marathon. Tahun ini adalah tahun kedua Nur ikut berlari dalam Borobudur Fun Run.

Nur mengaku senang karena bisa kembali mencicipi sebagian rute yang dilalui para pelari Borobudur Marathon. Setelah mengikuti acara itu tahun lalu, Nur akhirnya menyadari betapa nikmatnya berlari di kampungnya. Badan jadi lebih segar, mata pun bisa ikut dimanjakan dengan indahnya pemandangan alam yang ada. Menurut Nur, Borobudur Marathon tidak hanya menjadi hiburan bagi warga setempat, tetapi juga sumber pendapatan. Banyak tetangganya yang mengaku diuntungkan dengan adanya lomba yang diikuti ribuan orang tersebut, terutama dari segi perekonomian. Setiap tahun, Nur selalu mendengar cerita tentang masih adanya pelari yang tidak kebagian kamar karena penginapan ataupun hotel di kawasan itu penuh saat lomba berlangsung. Kondisi itu lantas menginspirasi Nur untuk ikut mendirikan penginapan Setelah mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari hasil berjualan makanan, Nur pelan-pelan mewujudkan mimpinya itu. ”Semoga saat Borobudur Marathon tahun depan, penginapannya sudah jadi biar para pelari bisa menginap di Borobudur saja. Saya kasihan, katanya ada pelari yang jauh-jauh menginap di Yogyakarta karena di Borobudur sudah tidak ada kamar kosong,” tutur Nur. (Yoga)

Kementerian BUMN resmi menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menjadi dua subholding, yakni PalmCo dan SupportingCo. PalmCo dibentuk melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai entitas bertahan dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV. Sementara itu, pembentukan SupportingCo ditempuh melalui penggabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I. Keduanya diresmikan pada Jumat (1/12). Melalui penggabungan ini, PalmCo diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600.000 hektare pada 2026. Subholding ini juga ditargetkan menjadi pemain utama industri sawit dunia.PTPN memperkirakan produksi minyak goreng akan naik dari 460.000 ton pada 2021 menjadi 1,8 juta ton per tahun mulai 2026. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan merger PTPN Grup merupakan salah satu skema yang dijalankan oleh Kementerian BUMN. Langkah ini bertujuan untuk efi siensi dan peningkatan berbagai indikator keuangan, serta operasional perseroan. Sementara itu, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Muhammad Abdul Ghani mengatakan trategi subholdingsecara konkret bertujuan memaksimalkan nilai aset landbank guna meraih nilai tambah, peningkatan margin Ebitda dalam 5 tahun mendatang, peningkatan ekuitas, dan fokus bisnis yang makin kuat.

Di sela perundingan utama Konferensi Perubahan Iklim Ke-28 atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia menegaskan kembali upaya penurunan emisi di sektor kehutanan dan  tata guna lahan. Upaya pengelolaan hutan untuk pengendalian perubahan iklim ini juga melibatkan dua negara dengan hutan tropis terbesar, yakni Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menyatakan, Indonesia memiliki pengalaman dalam menurunkan emisi di sektor kehutanan dan tata guna lahan (FOLU), terutama dalam mengurangi deforestasi. Bahkan, penurunan deforestasi sudah sampai pada angka terendah. ”Atas capaian ini, kita seharusnya berhak menerima result-based payment (pembayaran berbasis hasil). Faktanya, saat ini Indonesia memang sudah menerima dari Global Climate Fund, kemudian dari Kerajaan Norwegia, dan kerja sama dengan Bank Dunia,” ujarnya di Dubai, Uni Emirat Arab, Sabtu (2/12/2023).

Pada 2019, emisi Indonesia di sektor FOLU mencapai 922 juta ton emisi setara karbon dioksida (CO2e) akibat adanya kebakaran hutan dan lahan. Emisi ini turun menjadi 183 juta ton CO2e pada 2020. Kemudian, tahun 2021 emisi kembali naik menjadi 224 juta ton CO2e dan tahun 2022 turun menjadi 222 juta ton CO2e. Guna meningkatkan upaya pengelolaan hutan dalam penurunan emisi, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Ketiga negara ini dikenal memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia dan kerap menghadapi permasalahan deforestasi. Kerja sama trilateral ini telah terjalin dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada 2021. Kerja sama bertujuan untuk memperkuat posisi ketiga raksasa hutan tropis ini dalam negosiasi iklim, termasuk mendorong peningkatan pendanaan berbasis hasil untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+). Alue menekankan bahwa negara-negara maju jangan hanya meminta Indonesia dan negara lain untuk menjaga hutan tropisnya. Namun, mereka juga perlu berkomitmen untuk memberi dukungan sumber daya melalui pendanaan iklim global sebesar 100 miliar USD per tahun.

Di sela-sela World Climate Action Summit, rangkaian kegiatan COP28 di Dubai, Jumat, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan PM Norwegia Jonas Gahr Støre. Keduanya membahas sejumlah isu, di antaranya kerja sama lingkungan hidup. Menurut siaran pers KLHK, Støre mengumumkan lanjutan kontribusi Norwegia sebesar 100 juta USD untuk kinerja penurunan deforestasi Indonesia periode 2017-2018 dan 2018-2019. Kontribusi ini merupakan pembayaran kedua. Pada Oktober 2022, Pemerintah Norwegia membayar 56 juta USD untuk kinerja penurunan deforestasi 2016-2017. Terkait pembayaran 100 juta USD dari Norwegia ini, Bustar Maitar, CEO Yayasan EcoNusa, menyatakan, itu bukanlah hadiah, melainkan penghargaan atas kerja keras Pemerintah Indonesia menurunkan angka deforestasi Indonesia secara drastis, dari 1,09 juta hektar pada 2014-2015 jadi 115.500 hektar pada 2019-2020. (Yoga)

Delapan jam sehari dihabiskan oleh rata-rata pekerja urban di kantor atau pabrik, setidaknya lima kali sepekan. Tak jarang ada acara tambahan di akhir pekan atau di hari libur nasional. Belum lagi nongkrong bersama kolega seusai jam kerja untuk menunggu kema-cetan terurai atau mendinginkan pikiran setelah berkutat mengejar target. Disatukan pekerjaan, ada rasa senasib yang mempererat relasi antar karyawan. Banyak perusahaan melihat itu sebagai peluang dan menarasikan rasa senasib dan akrab itu pada level lebih intim, yaitu keluarga. Acara piknik karyawan sering dibalut dengan tema ”Temu Keluarga Besar PT A” atau ”Selamat bergabung dengan keluarga besar kami” kala menyambut karyawan baru. Bekerja memang tak selalu sebatas mencari uang. Dengan konsep keluarga, perusahaan menciptakan suasana kerja yang hangat dan memikat. Bibit konflik atau pertentangan diyakini lebih mudah diatasi.  Joshua A Luna dalam artikelnya di Harvard Business Review, dua tahun silam, menyatakan, kultur sebagai keluarga memang bisa membuat kantor menyenangkan. Tapi, kultur itu membuat atasan berhak tahu atas segala hal tentang karyawannya.

Penulis buku Ask a Manager, Alison Green, dalam wawancara dengan The New York Times, mengatakan, sisi buruk perusahaan yang menerapkan konsep keluarga adalah potensi mengeksploitasi karyawan menjadi lebih besar. Perusahaan yang meminjam konsep keluarga justru cenderung menuntut komitmen serta loyalitas tidak pantas kepada para karyawannya. Ia menggaris bawahi, tuntutan komitmen dan loyalitas berlebihan dapat berakhir pada disfungsi manajemen dari profesional menjadi eksploitatif. Jika telanjur memilih jalur ”keluarga”, manajemen harus pintar mengelola batas aturan, menetapkan target, serta menerapkan penilaian kerja yang realistis, logis, dan manusiawi. Pilihan lain, mengganti pengelolaan perusahaan menjadi lebih profesional. Pekerja jangan larut dalam kondisi beracun “keluarga”, tetap profesional, memahami hak dan kewajibannya, mampu bekerja sama dengan baik, serta meningkatkan kemampuan yang berguna bagi perusahaan ataupun diri sendiri. (Yoga)

Desa Karama di Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, punya kisah tentang tali. Ini tentang limbah tali yang diolah kembali menjadi tali baru dan sebagian besar dikerjakan kaum perempuan, yang sudah dilakoni sebagian warga selama puluhan tahun. Konon, penamaan Paotere, pelabuhan pendaratan ikan terbesar di Makassar, terinspirasi dari pekerja tali ini. ”Otere bahasa Makassar yang berarti tali. Paotere adalah pembuat tali. Ini merujuk pada pembuatan tali yang saat itu banyak dilakukan warga Tinambung di Paotere. Dulu, mereka mengerjakan tali di sana. Lama kelamaan dibawa pulang dan dikerjakan di kampung,” kata Ridwan Alimuddin, pegiat literasi yang juga kelahiran Tinambung. Limbah tali yang diolah umumnya tali bekas kapal yang berasal dari berbagai pelabuhan. Tali diurai untuk dipisahkan bagian yang rusak. Membuat tali baru dilakukan dengan memilin bagian yang masih bagus menjadi untaian tali kecil.

Selanjutnya tali kecil ini dipilin lagi dan disatukan hingga menjadi tali berukuran besar. Pengerjaan ataupun alat yang digunakan sederhana. Di Desa Karama, kaum perempuan berperan besar dalam usaha limbah tali ini. Mereka bekerja berkelompok dengan jumlah 6-8 orang per kelompok, sejak pagi hingga pukul 17.00, rata-rata setiap kelompok menyelesaikan belasan hingga puluhan rol tali per hari. Satu rol berukuran panjang antara 80-100 meter. Umumnya limbah tali didatangkan oleh juragan atau pemilik usaha tali. Mereka yang mengupah para pekerja dan kemudian memasarkan tali baru yang dihasilkan. Tali dari limbah ini dikirim ke berbagai daerah di Indonesia untuk kebutuhan rumpon serta peruntukan lain. Upah pekerja tali umumnya Rp 50.000-75.000 per hari, bergantung berapa rol yang diselesaikan. Bagi perempuan di Karama, upah ini sangat berharga untuk membantu keuangan keluarga terutama saat suami-suami mereka melaut berbulan-bulan ke pulau lain. (Yoga)

Penambahan pagu pinjaman luar negeri untuk belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista sebesar 4,25 miliar USD memicu sejumlah pertanyaan, misalnya, mengapa kenaikan pagu pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista periode 2020-2024 dari 20,75 miliar USD menjadi 25 miliar USD terkesan tiba-tiba dan dilakukan pada tahun terakhir masa kerja kabinet Indonesia Maju. Pemerintah memang telah menjelaskan, kebijakan itu diambil karena ada gejolak harga alutsista secara global. Selain itu, kebijakan ini tak mengubah pagu alokasi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri periode 2020-2034 yang besarnya 55 miliar USD. Pasalnya, penambahan alokasi pinjaman 2020-2024 bersumber dari pagu pinjaman untuk 2025-2029 (Kompas, 30/11). Penjelasan itu memunculkan pertanyaan baru, seperti sampai sejauh mana kemendesakan pengadaan alutsista sehingga harus menambah pagu pinjaman dengan memakai alokasi tahun berikutnya.

Lalu, bagaimana jika pemerintahan hasil Pemilu 2024 juga menghadapi kemendesakan terkait alutsista, tetapi sebagian dari pagu pinjaman sudah diambil pemerintahan saat ini. Terbatasnya keuangan negara membuat anggaran untuk pertahanan dengan pengadaan alutsista di dalamnya saat  ini masih 0,8 % dari PDB. Idealnya, anggaran pertahanan adalah 2 % dari PDB. Kondisi itu membuat kekuatan pokok minimal (minimum essential force/MEF) TNI AU baru mencapai 51,51 % pada awal 2023, TNI AD sebesar 76,23 % dan TNI AL mencapai 59,69 % hingga 2021. Secara keseluruhan pada 2021, MEF TNI sebesar 62,31 %. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan mencapai 100 persen pada 2024 (Kompas.id, 8/3/2023). Dalam keadaan seperti ini, semua anggaran negara, termasuk untuk belanja alutsista, semestinya digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada penyelewengan yang membuat kita tak optimal mendapatkan alutsista. (Yoga)

Pelaku industri barang elektronik merek lokal membutuhkan dukungan agar bisa bersaing di sektor pasar barang elektronik dalam negeri. Dengan masyarakat membeli dan menggunakan barang elektronik produk lokal turut mendorong pertumbuhan pabrik lokal dan memperluas kapasitas atau menambah tenaga kerja yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Direktur Operasional PT Adi Pratama Indonesia Tri Isyanta mengatakan, saat ini pelaku industri barang elektronik merek lokal hanya mendapatkan 2 % pasar barang elektronik dalam negeri. Selebihnya masih dikuasai barang elektronik merek global atau asing. Tri menambahkan, pelaku industri barang elektronik merek lokal membutuhkan dukungan keberpihakan negara dan diberikan kesempatan lebih luas untuk meningkatkan volume penjualannya.

”Beri kesempatan dan kepercayaan kepada merek lokal barang elektronik ini. Kualitasnya bisa bersaing dengan merek global,” ujar Tri saat ditemui di kantornya di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (1/12). PT Adi Pratama Indonesia merakit dan memproduksi berbagai barang elektronik, seperti laptop, televisi, CCTV, dan interactive flat pannel (IFP). Dengan membeli dan menggunakan produk elektronik merek lokal, lanjut Tri, bisa membantu pelaku industri ini untuk terus bertumbuh. Melalui peningkatan kapasitas produksi dan bisnis, pelaku industri merek lokal ini bisa berekspansi dan menambah serapan tenaga kerja sehingga harapannya bisa mendorong perekonomian nasional. (Yoga)