Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Hilirisasi Kelapa Didorong demi Nilai Tambah
Beban Baru IKN: Insentif Pajak
Petani Terus Menua dan Alami Guremisasi
Sepuluh tahun terakhir jumlah usaha pertanian menurun. Di
saat yang sama, jumlah petani berusia tua atau di atas usia 55 tahun dan petani
gurem meningkat. Jika tidak segera diatasi, kondisi itu akan berimplikasi pada regenerasi
dan kesejahteraan petani, ketahanan pangan nasional, serta penanggulangan kemiskinan
ke depan. Ini mengingat sektor pertanian merupakan salah satu mesin penggerak
ekonomi nasional dan penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Hal itu
mengemuka dalam Desiminasi Hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 Tahap I yang
digelar BPS secara hibrida di Jakarta, Senin (4/12). Sensus yang digelar setiap
10 tahun sekali itu pada tahun ini dilakukan pada 1 Juni-31 Juli.
Berdasarkan ST 2023 Tahap I, jumlah unit usaha pertania di
Indonesia turun 7,42 % dari hasil ST 2013, yakni 31,71 juta unit menjadi 29,36
juta unit. Adapun unit usaha pertanian perorangan (UTP), jumlahnya turun 7,45 %
dari 31,71 juta unit pada 2013 menjadi 29,34 juta unit pada 2023. Namun, jumlah
rumah tangga usaha pertanian (RTUP) pada 2023 meningkat 8,74 % dari 26,14 juta pada
2013 menjadi 28,42 juta pada 2023. Meskipun meningkat, jumlah RTUP pada semua subsektor
pertanian turun. Penurunan terbesar terjadi pada subsektor kehutanan dan
tanaman pangan masing-masing 48,87 % dan 12,28 %. Dalam 10 tahun terakhir, dari
100 petani yang memiliki usaha pertanian berkurang dari 21 petani menjadi 3
petani. ST 2023 Tahap I juga menunjukkan petani di Indonesia makin menua.
Jumlah petani gurem atau pemilik lahan di bawah 0,5 hektar bertambah. (Yoga)
Industri Janji Serap 736.911 Ton Garam Produksi Domestik
Industri pengguna garam dan industri farmasi akan menyerap
736.911 ton garam produksi petambak dalam negeri pada tahun depan. Pelaku
industri juga akan membina para petambak agar kualitas produksi garam mereka bisa
secara bertahap memenuhi persyaratan. Demikian perjanjian yang tertuang dalam nota kesepahaman tentang Penyerapan
Garam Produksi Dalam Negeri di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (4/12). Acara
itu dihadiri, Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin
Taufik Bawazier; Direktur Industri Kimia Hulu Dirjen IKFT Kemenperin Putu Nadia
Astuti; petambak garam yang tergabung dalam Koperasi Petambak Garam Nasional
(KPGN), perwakilan Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), serta
Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat. Putu Nadia Astuti mengatakan, sesuai
amanat Perpres No 126 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman
Nasional, Kemenperin bertanggung jawab untuk mempertemukan petambak dan
industri pengguna garam.
Pada tahun depan, menurut rencana, ada 736.911 ton garam produksi
petambak yang akan coba diserap oleh pelaku industri. Ini produksi yang berasal
dari banyak petambak yang tergabung dalam KPGN. Nota kesepahaman ini rutin dilakukan
tiap tahun sejak 2019. Ketua AIPGI Cucu Sutara mengatakan, total kebutuhan garam
nasionaltahun ini mencapai 4,7 juta ton. Initerdiri dari 2,9 juta ton garam
untuk kebutuhan industri dan 1,9 juta ton garam untuk konsumsi. Menurut Cucu,
garam produksi petambak alam negeri baru bisa memenuhi kebutuhan garam
konsumsi. Ada pula yang didistribusikan untuk industri sederhana, seperti pengasinan
ikan dan penyamakan kulit. Kandungan kadar garam yang diproduksi petambak tidak
mencukupi persyaratan untuk terserap industri. Oleh karena itu, petambak akan
dibina agar kualitas produksinya bisa meningkat sehingga bisa terserap oleh industri.
Sebab, 2,9 juta ton garam industri belum bisa dipenuhi sepenuhnya dari dalam
negeri sehingga masih harus impor. (Yoga)
Jasa Marga Tak Beri Diskon Tarif Tol
PT Jasa Marga Tbk tidak memberikan diskon tarif tol pada
periode Natal-Tahun Baru kali ini. Pertimbangannya, kapasitas jalan tol masih
bisa melayani jumlah mobil yang masuk-keluar gerbang tol di sekitar Jabodetabek
selama periode 18 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024. Corporate Communication &
Community Development Group Head PT Jasa Marga Tbk Lisye Octaviana, pada jumpa
pers paparan kinerja triwulan III-2023 Jasa Marga di Jakarta, Senin (4/12) mengatakan,
diskon tarif sebetulnya upaya untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas.
Mengingat jumlah kendaraan pengguna jalan tol selama periode
Natal dan Tahun Baru masih bisa terkelola dengan kapasitas yang ada, diskon
tarif tidak diperlukan. Berdasarkan taksiran Jasa Marga, 2,88 juta unit mobil akan
masuk-keluar di gerbang tol sekitar Jabodetabek selama 18 Desember 2023 hingga 4
Januari 2024. Jumlah ini meningkat 14,2 % dibandingkan hari normal, tetapi
masih lebih rendah dibandingkan periode Lebaran yang melonjak hingga lebih dari
40 % dibandingkan hari normal. Oleh karena kapasitas jalan tol masih bisa
menampung mobilitas mobil pada periode Natal dan Tahun Baru kali ini, alih-alih
memberikan diskon, Jasa Marga justru akan memanfaatkanya untuk meraup
pendapatan optimal. (Yoga)
Mentan-Panglima TNI Teken Nota Kesepahaman soal Lahan Tidur
Harga Cabai Ganggu Kestabilan Harga Pangan
Pendidikan, Bonus Demografi, dan Digitalisasi
Hindari Politisasi Bantuan Sosial Menjelang Pemilu
Pemerintah diminta berhati-hati menerapkan kebijakan bansos
menjelang Pemilihan Umum 2024 agar tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Salah
satu cara menghindari politisasi bansos adalah menyederhanakan mekanisme
penyalurannya dengan sistem digitalisasi tanpa tunai dan transparansi data. Mensos
Tri Rismaharini menjelaskan, sejak Januari 2021, semua program bantuan tak lagi
memakai mekanisme melalui e-Warong untuk program Kartu Sembako atau Bantuan
Pangan Nontunai (BPNT). Bantuan disalurkan lewat transfer bank ke rekening Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) melalui bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, sesuai
Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai. Kebijakan
bantuan nonbarang diambil karena pemberian bantuan berupa barang rawan
penyimpangan. Pemerintah dan Komisi VIII DPR menyepakati, penyaluran bansos
selanjutnya berbentuk uang tunai melalui
Bank Himbara dan bisa ditarik lewat ATM rekening masing-masing KPM.
”Ada atau tak ada pemilu kami harus disiplin dan tepat waktu
agar mereka tak kesulitan karena yang kami bantu sekarang kami teliti betul,
kami punya data sampai gambar rumahnya,” kata Risma di Jakarta, Senin (4/12). Ketua
Banggar DPR Said Abdullah menegaskan, penyaluran program perlindungan sosial
oleh Kemensos atau kementerian dan lembaga lain harus tetap pada tujuan
utamanya, yaitu menjawab masalah krisis pangan dan kerentanan rumah tangga
miskin, serta menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN 2023. Said meminta
Kemensos menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disinkronisasi
dengan Data Registrasi Sosial Ekonomi hingga ke level desa dan kelurahan. Sebab,
DTKS jadi acuan program bansos berdasarkan tipologi kelompok sasaran dari
masing-masing program. ”Setiap program penyaluran bansos harus bertumpu pada cashless
(nontunai), digital, dan data terbuka untuk mengurangi interaksi antarpihak,
menjaga akuntabilitas, dan partisipasi publik,” kata Said. (Yoga)
Ekspansi Jadi Amunisi Buat HEAL
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









