Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )KECERDASAN BUATAN, Uni Eropa Buat Pengaturan Komprehensif
Uni Eropa berusaha mengatur penggunaan kecerdasan buatan
yang mencakup penggunaan data biometrik. Kesepakatan pun tercapai pada Jumat
(8/12) malam waktu Brussels, Belgia, atau Sabtu pagi WIB. Komisioner Perdagangan
Dalam Negeri Eropa, Thierry Breton, mengumumkan kesepakatan itu. Kesepakatan
dicapai setelah perwakilan Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa
berunding hampir dua hari penuh. Perundingan lanjutan untuk mematangkan aspek
teknis RUU akan dilakukan pekan depan. Parlemen Eropa dijadwalkan menggelar
pemungutan suara untuk pengesahan RUU itu pada Januari 2024. Aturan diharapkan
mulai berlaku pada 2026. Diumumkan pertama kali pada 2021, naskah RUU dikenal sebagai
AI Act. Para pihak menyebutnya sudah menyeimbangkan semua kepentingan. Di satu
sisi, RUU menjadi landasan perusahaan rintisan dan peneliti UE untuk mengembangkan
kecerdasan buatan (artificialintelligence/AI). Di sisi lain, RUU mendorong
kepercayaan konsumen terhadap para pengembang dan peneliti AI. Perkembangan
masif AI beberapa tahun terakhir memicu kekhawatiran. Bahkan, sejumlah tokoh
mendesak pembatasan pengembangan AI sampai potensi bahaya diketahui.
Kekhawatiran, antara lain, dipicu kemampuan AI merekayasa
tulisan, suara, dan citra digital. Berbagai mesin AI bisa menghasilkan citra,
tulisan, dan suara rekaan berdasarkan pesanan penggunanya. Pada tahap lanjut,
AI juga dapat menyusun kode dasar untuk pembuatan perangkat lunak komputer. Kemajuan
beberapa tahun terakhir membuat AI bisa digunakan banyak orang. Karena itu, ada
kekhawatiran aneka produk hasil rekayasa AI dipakai untuk kejahatan. Sebagian pihak
cemas, AI digunakan untuk melancarkan serangan siber. Ada pula kecemasan atas
kemampuan AI berjalan sendiri atau otonom. Kemampuan itu dinilai membuat AI
tidak dapat dikendalikan manusia. Di sisi lain, AI diakui memudahkan produksi
aneka materi komersial dan sosial. Pembuatan materi pembelajaran yang menarik
lebih mudah dilakukan berkat AI. Lewat AI Act, UE coba menyeimbangkan semuanya.
Parlemen Eropa mendorong pengaturan hingga ke model dasar untuk pengembangan
AI. Rancangan AI Act mewajibkan setiap pengembang AI menyerahkan model dasarnya
untuk ditinjau otoritas UE. Peninjauan dilakukan sebelum aplikasiAI dikeluarkan
ke pasar. Pengembang juga diwajibkan melapor ke Komisi Eropa jika menemukan
indikasi bahaya pada model atau aplikasi mereka. Rancangan AI Act juga mengatur
penggunaan data biometrik di ruang publik. Pengawasan yang memanfaatkan
pengolahan data biometrik dengan AI hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu.
(Yoga)
Anak Muda di Relung-relung Kafe
Anak muda menjadi pengisi relung kafe atau kedai kopi modern
yang menjamur satu dekade terakhir. Mereka yang dating sebagian besar berstatus
mahasiswa. Di sana mereka tenggelam untuk mengerjakan tugas atau sekadar
bercengkerama. Di salah satu meja di sebuah kafe di Menteng, Jakpus, Siti Aulya
Azzahra (21), mahasiswi Jurusan Administrasi Bisnis Otomotif, Politeknik
Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) Jakarta, asyik berdiskusi dengan
beberapa temannya. Siang itu, Aulya memilih mengerjakan tugas di kafe itu ketimbang
di rumah karena perlu suasana baru. ”Kalau di rumah, sedikit-sedikit dipanggil,
Aul... Aul..,” kata Aulya dengan nada ceria, Rabu (29/11). Ia merasa nyaman
mengerjakan tugas dan akan terus datang ke kafe atau kedai yang sama tanpa
merasa bosan apalagi suasananya relatif hening. Ia bisa di sana, tiga sampai
lima jam, jajanan kesukaannya adalah ice chocolate atau greentea yang manis.
Setiap datang ke kafe ia bisa memesan dua gelas minuman jenis itu dengan harga
per gelas Rp 30.000-Rp 40.000.
Ditambah dengan makanan pendamping, rata-rata ia merogoh kocek
Rp 100.000 per kedatangan. Ia sendiri kerap kaget begitu sadar uang yang ia
keluarkan cukup banyak setiap berkunjung ke kafe. Apalagi jika dibandingkan dengan
uang yang Aulya keluarkan untuk makan yang ”hanya” Rp 50.000 per hari. Tetapi, jika
diakumulasikan per bulan, uang yang ia keluarkan untuk mengerjakan tugas di
kafe itu tergolong kecil. Sebab ia hanya ke kafe 1-2 kali dalam seminggu. Kedai
kopi, kafe, dan kehidupan kini nyaris tak terpisahkan dengan keseharian anak
muda urban. Sebagai ruang mengerjakan tugas, diskusi atau sekadar tempat nongkrong,
kedai kopi atau kafe berhasil menyediakan suasana yang khas selaras dengan gaya
hidup masa kini. Bagi beberapa anak muda, kedekatan mereka dengan kafe atau kedai
kopi bahkan sudah menyentuh ranah emosi. Aulya mengatakan, ”Kisah-kisah yang
terjadi di coffee shop membuat perasaan menjadi hangat. Kisah tentang pertemanan,
ngedate dengan pasangan terbangun di sana.” (Yoga)
Skandal Dana Kampanye Landa AS-Jepang
Partai-partai berkuasa di AS dan Jepang diguncang dugaan
pelanggaran aturan pendanaan kampanye. Sebagian penyumbang berusaha membeli
pengaruh politik lewat sumbangan kampanye dalam jumlah besar. AS-Jepang sejak
lama punya aturan pendanaan kampanye. Secara resmi, partai dan politisi bisa
mengumpulkan sumbangan kampanye. Syaratnya, sumbangan dan pemberi kategori
tertentu dlaporkan ke otoritas. Kelompok penggalangan dana kampanye juga
sekaligus berfungsi sebagai kelompok lobi. Hal itu, antara lain, terbukti pada
American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dan sejumlah kelompok aksi
politik (PAC) di AS. Secara terbuka, AIPAC dan sejumlah PAC mendanai politisi
yang mau mendukung agenda politik mereka. Semua itu diizinkan dalam aturan AS.
Sejumlah politisi, staf kampanye, dan penyumbang telah didakwa atau divonis
soal pelanggaran dana kampanye. Mantan anggota DPR AS, George Santos, dan
mantan bendaharanya, Nancy Marks, dijerat dakwaan pelanggaran aturan pendanaan
kampanye. Departemen Kehakiman AS juga tengah menuntut Sam Bankman-Fried.
Mantan pendiri dan pemimpin FTX, bursa perdagangan kripto, itu didakwa
melanggar aturan dana kampanye dengan mengucurkan 100 juta dollar AS kepada
politisi Demokrat dan Republikan.
Di Jepang, dugaan pelanggaran aturan pendanaan kampanye
melanda Partai Demokrat Liberal (LDP). Dilaporkan kantor berita Kyodo pada
Jumat (8/12) politisi LDP sekaligus jubir kabinet, Hirokazu Matsuno, dituding
menerima 10 juta yen. Matsuno menyebut faksinya di LDP sedang menyelidiki
tudingan itu. Ia menegaskan tak akan mengundurkan diri dari kabinet. Kasus itu
mulai diselidiki Kejaksaan Tokyo. Sebagian
anggota parlemen dari LDP secara sukarela memberi keterangan ke kejaksaan.
Pemeriksaan besar-besaran direncanakan pekan depan saat masa reses parlemen
dimulai. Dosen pidana pada Kobe Gakuin University, Hiroshi Kamiwaki, telah
memeriksa isu itu. Karena itu, ia melaporkannya kepada aparat. Sejumlah akuntan
yang mengaudit keuangan LDP telah dilaporkan. Para akuntan itu dituding
terlibat pelanggaran UU Pengendalian Pendanaan Politik. Pelanggaran diduga
terjadi pada 2018-2021. Faksi terbesar di LDP, Seiwaken, mengaku menerima 660
juta yen dalam lima tahun terakhir. Dana itu, dibagi kepada 100 anggota faksi
tersebut. Sebagian, termasuk Matsuno, dituding menerima sedikitnya 10 juta yen.
Dana untuk Matsuno dan politisi lain dipersoalkan karena tak dilaporkan. (Yoga)
Kelas Menengah Butuh Perhatian Sebelum Terlambat
Jumlah kelas menengah di Indonesia terus meningkat. Namun,
status ekonomi yang tanggung alias tidak miskin, tetapi tidak kaya membuat
mereka nyaris terabaikan dan rentan kembali jatuh miskin. Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan
kelompok ini akan ekonomi yang lebih berkualitas sebelum keresahan sosial
memuncak. Menurut Laporan Bank Dunia ”Aspiring Indonesia:Expanding the Middle
Class”, kelas menengah di Indonesia tumbuh 10 % setiap tahun selama periode
2002-2016. Bank Dunia mengidentifikasi kelas menengah di Indonesia sebagai orang
yang pengeluarannya Rp 1,2 juta hingga Rp 6 juta per bulan. Jumlah kelas
menengah RI per tahun 2020 diperkirakan ada 52 juta orang atau 19 % dari total
populasi. Sebagian besar adalah kelas menengah-bawah. Ada pula kelompok calon kelas
menengah (aspiring middle class) alias sudah lepas dari jerat kemiskinan,tetapi
belum seaman kelas menengah. Jumlahnya 115 juta orang atau 45 % dari total
populasi.
Mantan Menkeu Chatib Basri mengatakan, jumlah kelas menengah
RI akan terus naik seiring naiknya pendapatan per kapita nasional. ”Ada gejala
middle class semakin naik pesat. Apalagi, tahun 2045 nanti saat Indonesia
ditargetkan jadi negara maju,” katanya dalam Regional Chief Economist Forum di
Nusa Dua, Bali, Jumat (8/12). Kelas menengah adalah masyarakat yang sudah tidak
lagi hidup di bawah garis kemiskinan,tetapi masih rentan jatuh miskin jika
sewaktu-waktu terjadi guncangan. Pandemi Covid-19 adalah masa-masa di mana
banyak kelas menengah kembali miskin karena kehilangan mata pencarian, terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK), dan penghasilannya dipotong. Chatib mengatakan, meski
rentan, kelompok ini tidak tersentuh program perlindungan sosial (perlinsos)
yang saat ini lebih difokuskan bagi mereka yang miskin dan masuk dalam data
terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). (Yoga)
Optimisme Konsumen Tetap Kuat
Pergerakan Pasar Pusat Data Mengarah ke Negara Berkembang
Indonesia menjadi negara berkembang yang bersaing untuk
menjadi lokasi pembangunan fasilitas pusat data baru di kawasan Asia Pasifik.
Selain Jabodetabek, Batam dan Bintan di Kepri belakangan menjadi opsi lokasi
pembangunan. Ketua Bidang Aplikasi Nasional Masyarakat Telematika Indonesia
(Mastel) Djarot Subiantoro, Kamis (7/12) di Jakarta, mengatakan, pembangunan
fasilitas di luar Singapura atau di wilayah negara terdekat, seperti Batam dan Bintan,
menjanjikan biaya yang lebih efisien. Selain itu, lahan di wilayah tersebut
juga masih cukup luas untuk dipakai membangun fasilitas pusat data dengan
penerapan energi terbarukan. ”Singapura selama ini menjadi tujuan populer pembangunan
fasilitas pusat data bagi operator pusat data ataupun perusahaan teknologi
global. Akan tetapi, lahan mereka terbatas dan peruntukan lahan di sana semakin
ditingkatkan untuk nilai tambah yang lebih besar.
Maka, pilihan operator pusat data membangun fasilitas pusat
data di luar dan di sekitar Singapura menjadi masuk akal,” ucapnya. Indonesia
diproyeksikan berkontribusi 40 % dari ekonomi digital di kawasan ASEAN.
Penetrasi pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari setengah
populasi penduduk. Regulasi terkait lokalisasi dan proteksi data juga mendukung
pengembangan bisnis ekonomi digital Indonesia. Menurut Djarot, pembangunan
fasilitas pusat data baru di daerah lain di Indonesia amat memungkinkan. Hanya,
hal yang perlu dicek kembali adalah kualitas kondisi konektivitas jaringan telekomunikasi,
listrik, dan sumber daya manusia. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
atau Telkom sudah melakukan peletakan batu pertama Neutra DC Hyperscale Data
Center Batam pada Desember 2023. Direktur Wholesale and International Service
Telkom Bogi Witjaksono mengatakan, NeutraDC Hyperscale Data Center Batam
menjadi bagian dari ekosistem fasilitas pusat data Grup Telkom. Artinya,
fasilitas itu akan terhubung dengan fasilitas pusat data Telkom yang berada di
Cikarang (Bekasi, Jabar) dan luar negeri, seperti Hong Kong. (Yoga)
Perempuan Suku Laut, Nelayan Ulung yang Tersisih Jadi Pemulung
Perahu fiber berisi enam perempuan pemulung lintas pulau, Kamis (16/11) sore itu pulang ke Kampung Air Mas, Pulau Tanjung Sauh, Batam, Kepri. Di tempat tujuan pendaratan, anak-anak berlarian menyambut perahu. Normah, yang tertua, turun paling belakangan. Ia mengomel kepada anak-anak yang cerewet memanggil-manggil. ”Enggak ada buah. Enggak ada makanan. Enggak ada mainan. Cuma kain-kain sobek saja,” ucapnya ketus. Anak-anak bubar dengan kecewa. Kampung mereka yang dihuni 40 keluarga suku Laut terletak di Pulau Tanjung Sauh, terpisah 3 km dari Pulau Batam. Suku Laut adalah penduduk asli Kepri yang dulu mengembara di laut dengan sampan dayung beratap daun nipah Orang-orang nomaden itu terkenal sebagai pelaut yang ahli membaca cuaca dan arus laut. Mereka juga arif dalam menjaga kelestarian laut. Warga di Kampung Air Mas mulai hidup menetap sejak 2010 dan mendapat bantuan rumah panggung kayu dari pemerintah. Waktu musim angin selatan, saat ombak tenang pada Juni-Oktober, mereka mengembara ke Pulau Bintan.
Normah yang hidup sebatang kara sepeninggal suaminya, dikenal sebagai perempuan pemberani dan pelaut ulung. Sewaktu muda, ia mampu mendayung sampai ke laut perbatasan Malaysia dan Singapura. Ia juga terkenal karena pandai menemukan lokasi karang yang banyak ikannya. ”Sekarang nenek bisanya cuma memancing ikan dan cari gamat (teripang) saja. Nenek sudah tua, jadi enggak sanggup kerja laut yang lain,” katanya. Pada musim angin utara, Normah dulu bisa mencari ikan di sekitar Pulau Tanjung Sauh. Namun, reklamasi yang masif di Batam membuat perairan itu tercemar dan tak lagi bisa menghidupi seperti dulu. Ikan selar yang jadi incaran nelayan pancing kini makin sulit didapat karena dikeruk habis oleh kapal-kapal yang menggunakan pukat teri. Sejak beberapa tahun lalu, saat musim angin utara, mayoritas perempuan suku Laut di kampung itu harus bertahan hidup dengan mengais sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur, Batam. Tiga kali dalam sepekan mereka menyeberang ke Batam. ”Buah dan makanan dari TPA buat nenek makan sendiri. Kalau pakaian bisa dijual Rp 2.000 per lembar,” kata Normah. Perempuan suku Laut lain di Kampung Air Mas, Saikim, mengatakan sudah lebih dari lima tahun memulung di TPA Punggur, ia juga mengumpulkan sabun dan sampo kedaluwarsa. ”Kalau sabun yang masih bagus bisa dijual Rp 15.000 satu tumpuk. Harganya enggak pasti, tergantung yang beli saja,” kata perempuan berusia sekitar 40 tahun itu. (Yoga)
Mengatur Keuangan Saat Liburan Akhir Tahun
Berbagai rencana tentunya sudah disusun untuk mengisi
liburan Natal dan Tahun Baru, mulai rencana mudik, beli kado natal dan tahun
baru untuk orang terkasih, hingga wisata bersama keluarga. Agar tidak boncos
setelah liburan Natal dan Tahun Baru, perlu dilakukan perencanaan keuangan yang
baik. Alokasi anggaran selama liburan pun memiliki sedikit perbedaan apabila dibandingkan
dengan alokasi anggaran bulanan. Ada tujuh tips perencanaan keuangan selama
masa liburan Natal dan Tahun Baru yang dapat diterapkan, yaitu : 1. Sebelum
melakukan penganggaran biaya liburan, pastikan pembayaran kewajiban bulanan
telah diselesaikan, misalnya utang cicilan, biaya sekolah anak,tagihan listrik
dan sebagainya. 2. Tetap melakukan investasi dengan pertimbangan matang. 3.
Jangan gunakan dana darurat untuk memenuhi keinginan dan kepuasan hati sesaat
ini. Dana darurat hanya boleh digunakan ketika kondisi darurat, seperti sakit
dan PHK.
4. Rencanakan pengeluaran selama liburan untuk meminimalkan
pengeluaran overbudgeting dan overspending pada saat liburan, merencanakan
aktivitas dan besaran anggaran yang akan digunakan. 5. Catat pengeluaran selama
liburan, untuk membantu melihat jumlah uang yang telah digunakan sehingga akan
meminimalkan pengeluaran di luar anggaran yang sudah disusun. 6. Manfaatkan
promo dan diskon dengan bijak, baik saat pembelian tiket transportasi, akomodasi,
maupun wahana permainan. 7. Jangan berutang untuk liburan. Berutang untuk berlibur
artinya berutang untuk kebutuhan konsumtif dan akan membebani keuangan di masa
depan. Jangan terjebak prinsip You Only Live Once (YOLO) dan Fear of Missing
Out (FOMO) saat berlibur. Kedua prinsip ini cenderung mendorong untuk
konsumtif. Berliburlah sesuai dengan kemampuan keuangan yang Anda miliki
sehingga tidak akan menghasilkan masalah baru setelah liburan selesai. (Yoga)
Mengawal Pasokan Batu Bara Domestik
Posisi Indonesia yang berada di jalur cincin api tak ubahnya seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, seluruh negeri dituntut senantiasa waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam. Di sisi lain, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekayaan cadangan energi, khususnya batu bara yang luar biasa. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 3,2% cadangan batu bara dunia dimiliki oleh Indonesia. Tingginya cadangan batu bara tersebut tentu saja sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan energi domestik maupun luar negeri. Berdasarkan tren, produksi ‘emas hitam’ Indonesia terus meningkat. Masih berdasarkan sumber data yang sama, produksi batu bara pada 2022 mencapai 687 juta ton.
Upaya menjaga stabilitas produksi batu bara menjadi penting seperti halnya menjaga koordinasi antara sektor pertambangan dan perindustrian. Pertambangan merupakan proses hulu, yaitu pengambilan sumber daya alam berupa mineral dan batu bara (Minerba) di dalam perut bumi. Proses tersebut kemudian dilanjutkan industri sebagai proses penghiliran yang diwujudkan dalam bentuk pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut.
Peningkatkan kebutuhan batu bara di dalam negeri ini seakan menjadi angin segar bagi sektor energi, termasuk subsektor industri pertambangan batu bara. Di tengah fluktuasi harga batu bara, manajemen perusahaan tambang mesti bersiasat untuk memperkuat daya saing perusahaan agar mampu untuk terus bertahan.
Pascapandemi Covid-19, sektor hulu tambang batu bara terus mengawal sekaligus mengandalkan pasar di dalam negeri. Menyeimbangkan serapan batu antara pasokan ke mancanegara dan nasional menjadi resep mujarab sektor pertambangan nasional untuk terus bertahan di tengah situasi yang sedemikian menantang.
Memperkuat Ekosistem Usaha Koperasi & UMKM
Tantangan ekonomi global datang silih berganti dan makin berat pada masa mendatang. Di antaranya terjadi disrupsi teknologi, residu pandemi Covid-19, perubahan iklim, perang Rusia-Ukraina, dan yang paling menyedihkan perang Israel dan Palestina. Patut kita syukuri, perekonomian Indonesia sudah kembali pulih dan stabil. Kendati pada kuartal III/2023 terjadi perlambatan, ekonomi masih tumbuh 4,9% YoY (BPS, 2023). Ini tidak lepas dari peran UMKM dan koperasi. Namun, kita patut waspada dengan terus menjaga inflasi jangan sampai melambung tinggi yang akan mengancam daya beli masyarakat. Menurut Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, jalan utama agar ekonomi Indonesia tetap kokoh adalah dengan pengembangan UMKM dan koperasi yang terintegrasi dan terencana, serta harus keluar dari jebakan pendekatan survival ke pendekatan kewirausahaan. Adanya PP No. 7/2021 makin berpihak kepada UMKM dan Koperasi, yakni perizinan sederhana, regulasi tidak tumpang-tindih, akses pembiayaan mudah dan murah, on boarding ke digital, perlindungan hukum, dan berbagai insentif lainnya. Pemerintah juga serius dalam pengembangan kewirausahaan nasional dengan menerbitkan Perpres No. 2/2022 tentang Kewirausahaan dengan target meningkatkan rasio kewirausahaan 3,95% pada 2024 atau 8% pada 2045. Ini menjadi tantangan besar, karena rasio kewirausahaan kita masih di bawah 3%. Pada koperasi, ekosistem terus dibangun melalui pendampingan digitalisasi, berbasis komoditas, dan adanya pembiayaan murah. Pendampingan dilakukan melalui lembaga inkubator; kemudahan administrasi dan digitalisasi perizinan Koperasi; serta pengembangan sistem digitalisasi bagi Koperasi. Kemitraan diperkuat melalui pengembangan rantai nilai industri melalui kemitraan usaha kecil dengan usaha besar sesuai amanat UU Cipta Kerja. Kemitraan diperluas awalnya hanya enam BUMN menjadi 17 BUMN, begitupun dengan Swasta. Idealnya, produk UMKM haruslah menyuplai industri pada core bisnis utamanya. Misalnya di Jepang industri otomotifnya butuh baut, hal itu dikerjakan oleh UMKM-nya. Jangan usaha kesehatan, tapi yang dibina UMKM kerajinan, sehingga terkesan ini hanya pelepas tanggung jawab perusahaan. Tantangan besar kita bagaimana menggelorakan bangga dengan produk buatan sendiri. Jangan sampai anak-anak negeri bangga memakai baju buangan atau bekas dari luar negeri. Dari sisi pembiayaan dan investasi dilakukan melalui perluasan akses investasi UKM melalui securities crowd funding, saham dan sukuk, pendampingan KUR klaster dan kecil, serta pembiayaan ekspor UKM oleh BNI Xpora dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









